cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sigar P. Berutu
Contact Email
sigarpberutu@unprimdn.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
sigarpberutu@unprimdn.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Ilmu Hukum Prima
Published by Universitas Prima Indonesia
ISSN : 20885288     EISSN : 26142244     DOI : https://doi.org/10.34012
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal ilmu hukum prima merupakan salah satu sumber bacaan yang sangat penting bagi kita untuk mengupdate informasi-informasi hukum yang terbaru. Hal ini disebabkan karena jurnal hukum biasanya memuat informasi mengenai hukum yang kontemporer dan up to date. Informasi yang disajikan dalam jurnal tidak menyerupai berita seperti yang dapat kita temukan pada halaman koran namun juga memuat analisa-analisa terhadap suatu masalah hukum yang sangat baik untuk menambah khasanah berpikir kita sekaligus sebagai bahan diskusi yang cukup menarik.
Arjuna Subject : -
Articles 250 Documents
 11   12   13   14   15 
STATUS HUKUM PENGANGKATAN ANAK BAGI ORANG TUA ANGKAT YANG BELUM TERIKAT TALI PERKAWINAN Imanuel Tandilangi; Musakkir -; Muhammad Basri
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 5 No. 2 (2022): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v5i2.2768

Abstract

This study aims to analyze the consideration of adopting children for adoptive parents who are not yet bound by marriage. This research was conducted using empirical research methods. The data obtained, both primary and secondary data, are categorized according to the type of data. Then the data was analyzed using qualitative methods, namely analyzing data related to the problem under study, then selected based on a logical mind to avoid errors in the data analysis process.The results of this study indicate that: : The considerations for adopting a child for single parents include, among others, wanting to have children, heirs; Wants to have friends for himself or his children; Wants to realize a social sense, compassion for others, who are in difficulty living according to their abilities
PENERAPAN PP NO. 35 TAHUN 2021 (UU CIPTA KERJA) TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL DENGAN ALASAN FORCE MAJEURE: INDONESIA Erick Avriandi; Erikson Sihotang
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 5 No. 2 (2022): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v5i2.2798

Abstract

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 turunan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Aturan ini berlaku saat pandemi covid-19, dimana keadaan ini dapat menimbulkan dinamika berbagai aspek hukum, salah satunya terkait masalah tenaga kerja di Indonesia dalam penyelesaian hak dan kewajiban masing pihak saat Pemutusan Hubungan Kerja. Polemik yang terjadi adalah Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan Force Majeure, adapun alasan force majeure masih menimbulkan pro kontra dalam menafsirkan sejauh mana keadaan alasan force majeure dapat dijadikan pijakan perusahaan kepada pekerja dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja. Adapun ketentuan dalam peraturan pemerintah diatas secara khusus dalam pembahasan perhitungan uang pesangon, yang dalam salah satu pasalnya jika pemutusan hubungan kerja disebabkan alasan perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian maka pekerja atau buruh akan mendapatkan perhitungan uang pesangon yang lebih rendah dibandingkan dengan pesangon menurut undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Tujuan penelitian dalam penulisan ini, untuk mengetahui dan mengkaji lebih jelas bagaimana pengaturan perhitungan uang pesangon sesuai masa kerja bagi pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja dalam hubungan industrial sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021. Untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan bahan-bahan pustaka serta peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum. Sehingga hasil yang diharapkan dalam penelitian ini, jika terjadi perselisihan dalam pemutusan hubungan kerja, perkerja dan pengusaha dapat menyelesaikan secara non litigasi.
TINJAUAN YURIDIS PENGEMBANGAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERDASARKAN UUPA DI TANAH MERAH PAPUA Adik Sukmawati
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 5 No. 2 (2022): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v5i2.2805

Abstract

In light of the government's policy of issuing permits for land clearing for oil palm plantations with the aim of increasing the area of oil palm plantations in Papua from 6 million to 20 million hectares based on Law Number 18 of 2004 concerning Plantations and TAP MPR Number IX /MPR/2001 concerning Agrarian Reform and Natural Resource Processing. Law No. 32 of 2004 established the independence of the provincial and district governments. The purpose of this study is to raise, examine, and critically assess the legal analysis of the construction of an oil palm plantation based on the LOGA in Tanah Merah Papua. Therefore, qualitative research methodology and normative juridical are needed, which use analytical techniques in the form of library research. The findings of this study indicate that clearing forests for oil palm plantations will exacerbate the impacts of climate change and ultimately damage the environment. The environment will be more vulnerable to pests, diseases, erosion processes, and land degradation due to loss of biodiversity.
ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) : FUNGSI SENTRA HKI DALAM PENGEMBANGAN HKI DI PERGURUAN TINGGI Venia Utami Keliat
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 5 No. 2 (2022): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v5i2.2924

Abstract

The implementation of the Intellectual Property Rights (IPR) system qualitatively and quantitatively in Indonesia can be said to be still not running properly, especially in the university environment while universities are institutions that produce a lot of Intellectual Property. The low knowledge of the academic community about the Definition of IPR and the Legal Basis for IPR Protection is the main problem in this journal. This journal explains the understanding, types, and legal basis of IPR as a whole and the function of the IPR Center in the development of IPR in the Higher Education environment. The method used in this research is normative legal research, the data used in this research is secondary data and the data collection technique in this research is through library research. Keywords : Intellectual Property Rights (IPR), University, Legal Protection
ANALISIS HUKUM ATAS TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP TERJADINYA PERBEDAAN SAKSI DALAM SALINAN AKTA DENGAN MINUTA AKTA (STUDI KASUS PUTUSAN M.A NO. 2468-K/PID/2006) Pangeran Batara Bonardo munte
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 5 No. 2 (2022): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v5i2.2949

Abstract

The result of the research shows that the evidence inhered to the authentic deed is tangible evidence, formal evidence, or material evidence. In this case, the Panel of Judges of the Supreme Court use material evidence, the truth of the content of authentic deed, because in their legal opinion, in this casse, the problem is the content of the deed not the names of the witnesses. The Notary has issued the copy of the deed with different witnesses from those that are specified in the deed minute which later becomes a claim or complaint from the person who has complaint about the deed made by the Notary. Therefore, the Notary can be sued and is required to take the responsibility in the criminal law (if the criminal count is fulfilled), civil law (if Article 1365 of the Civil Code is fulfilled), state administratuve law and law No. 2/2014 (if Article 16 paragraph 1. Letter d of law No. 12/2014 on Notarial Position is fulfilled). The Judge of the Supreme Court hands down the Ruling No. 2468 K/Pid/2006 which states that the Court rejects the cassation appeal of the appelant, the prosecuting attorney or public prosecutor in the District Attorney’s Office or the Provincial General Attorney’s Office of Surabaya because the judge has his opinion that the case of witnesses in the Notarial Deed is nit the case material.Keyword : Notary, Deed Minute, Deed Copy, Liability
PENEGAKAN HUKUM YANG MENGUBAH DUNIA PEREMPUAN SEBAGAI OBJEK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENJADI PEREMPUAN YANG BERKUALITAS Dahlia K Dewi; Amelia Alsa; Alvi Syahrin; Dewi Ervina Suryani
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 5 No. 2 (2022): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v5i2.2951

Abstract

Melindungi perempuan dapat membatasi dan menghapuskan segala tindak kekerasan dalam rumah tangga, sama dengan dijelaskan dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT Nomor 23 Tahun 2004, yang juga dapat membangun perlindungan hukum untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan reformasi pemerintahan yang adil. Untuk lebih melindungi perempuan di Indonesia, khususnya di Binjai. Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak di Binjai merupakan penelitian tentang kekerasan dalam rumah tangga di wilayah ini dilakukan dengan memakai metode penelitian hukum standar, yang dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan bahwa hasil penelitian tentang kekerasan dalam rumah tangga. Menurut penelitian, selama pandemi Covid-19, banyak kejahatan KDRT yang terjadi di dalam rumah tangga atau umumnya dianggap KDRT yang dilakukan oleh pasangan, dan objeknya sebagian besar adalah perempuan atau suami. Di bawah pengaruh kekerasan fisik, tekanan mental dan psikologis, kesehatan reproduksi terganggu secara biologis hingga akhirnya terganggu secara sosiologis. Oleh karena itu, pemerintah kota Binjai dapat memberikan informasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, perawatan fisik korban dan merekomendasikan pusat perempuan dalam krisis dengan bantuan penegak hukum dan lembaga pendukung, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dengan melindungi hak perempuan di Binjai.
UPAYA THAILAND DALAM MENGATASI PROSTITUSI SEBAGAI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) MELALUI KERJA SAMA INTERNASIONAL intan nurul; Ola Sagita; Wulan Permatasari; Claudia Tivanny; Herli Antoni
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 6 No. 1 (2023): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v6i1.3536

Abstract

Thailand is a country located in Southeast Asia. 60% of Thailand's income comes from tourist attractions, but nature tourism is a world concern apart from good tourism. However, Thailand is one of the countries known as a place for prostitution which is common in life, so the Thai government seeks to form organizations that aim to suppress or eradicate prostitution through a form of cooperation in the activities carried out by UNIAP including rehabilitation, identification, legal assistance, health assistance, and reintegration. In addition, Thailand also requested assistance from UNICEF as a form of Thailand's efforts to eradicate prostitution and sexual crimes against children. The purpose of this study is to reveal the phenomenon of prostitution in Thailand seen from the characteristics of prostitution places, characteristics of perpetrators and victims, and the mechanism of prostitution that occurs. to become the guiding principle in the implementation of various fields of public life that can regulate order and justice, especially to reveal the reality that occurs in cases of prostitution in Thailand.
ANALISIS YURIDIS ATAS KLAIM HAK MILIK ATAS TANAH OLEH INSTANSI PEMERINTAH Sudiro Basana; Muhammad Yamin; Syafruddin Kalo; Faisal Akbar Nasution
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 6 No. 1 (2023): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v6i1.3554

Abstract

We are researching to learn how the government controls land ownership according to the Basic Agrarian Law and what happens when they claim ownership of land. We also want to know how they use the term "Property Rights" and what legal things could happen because of that. This study used the Normative Juridical method, which means using legal sources to find the truth based on the logic of law. One way to gather information is by reading books and articles. The research found that the Basic Agrarian Law gives people the right to control and use land in different ways, like owning property, farming, renting buildings, etc. The government ensures that people use land fairly and take care of it. They also decide who can have land and ensure the rules are followed. If there are problems with land, they can help solve them. They also keep track of who owns the land.
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERKARA PENGANIAYAAN YANG DISELESAIKAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE Narnilawati Narnilawati; Ilka Sandela
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 6 No. 1 (2023): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v6i1.3695

Abstract

The crime of maltreatment is an act of assault against another person on the body, which causes pain and even the loss of one's life. Restorative justice is an approach to solving criminal cases through deliberations to obtain an agreement between the two parties. The persecution case Number 63/Pid.B/2021/PN.Skm was charged with Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code, which was resolved through restorative justice even though, in the Decree of the Director General of the General Judiciary Agency Number 1691/DJU/SK/PS.00/12/ 2020 of severe crimes, restorative justice cannot be carried out, with the same post mortem results the judge concluded that the perpetrator's actions did not bring any danger to the victim. The purpose of this study was to find out the analysis of the judge's considerations in implementing Restorative Justice in case Number 63/Pid.B/2021/PN.Skm was charged with Article 351, paragraph (1) of the Criminal Code. The decision contradicted the decision of the director of general justice, and the judge gave an interpretation of different results of the same post-mortem submitted by the public prosecutor. The method used is a mixed method between normative and empirical methods that are widely used in this study is the normative method. The results of this study indicate that the settlement of severe crimes of persecution through restorative justice is contrary to the regulations of the General Judiciary Director General's Decree, and the results of the post-mortem examination submitted by the prosecutor and the panel of judges concluded that the defendant's actions did not pose any danger to the victim even though in fact the victim's condition at that time was severe
URGENSI DIBENTUKNYA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI BATAM Halawa, Filemon
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v6i2.4076

Abstract

This research aims to determine the extent of the urgency of establishing an Industrial Relations Court (PHI) at the Batam District Court. Currently Batam City is still within the jurisdiction of the Industrial Relations Court at the Tanjungpinang District Court which is located on Jalan Raya Senggarang No.1 KM 14 Tanjungpinang City, Riau Islands Province. Suppose a rights dispute exists between workers, workers/labor organizations and employers, and an amicable agreement cannot be reached.  In that case, one of the parties who is not satisfied with the results of the Disnaker mediator's recommendations must take the route of a lawsuit through PHI at the Tanjungpinang District Court. In this research, the author raises four problems and limits the research problem. Among other things, first, what is the legal reason for the urgency of establishing an Industrial Relations Court at the Batam District Court? Second, what are the obstacles that, until now, PHI at the Batam District Court has not been formed? thirdly, what is the solution so that PHI at the Batam District Court is formed to provide a sense of justice for justice seekers in industrial relations disputes? fourth, what obstacles areexperienced by workers, laborers, or labor organizations that make it difficult to file an industrial relations dispute lawsuit if there is no peace agreement with the employer? The author uses the legal theory of development put forward by Mochtar. Kusumaatmadja is an analytical tool to find answers to four research questions. Of four research questions with normative-empirical research methods. It was found that the final result was that there was a great urgency for the Industrial Relations Court in Batam to be able to realize the principles of simple, fast and low-cost justice for people seeking justice in Batam.

Page 13 of 25 | Total Record : 250

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 8 No. 1 (2025): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 7 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 7 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 6 No. 1 (2023): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 5 No. 2 (2022): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 5 No. 1 (2022): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 4 No. 3 (2021): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 4 No. 2 (2021): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 4 No. 1 (2021): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 3 No. 2 (2020): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 3 No. 1 (2020): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 2 No. 2 (2019): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 2 No. 1 (2019): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol 1 No 2 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 1 No. 1 (2018): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA More Issue