Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

University Of Bengkulu Law Journal

ubelaj
Website

Published by Universitas Bengkulu

ISSN : 25411926 EISSN : 25287656 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

UBELAJ (University of Bengkulu Law Journal) aims to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Criminal Law, Civil Law, Constitutional Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Medical Law, Environmental Law and another section related contemporary issues in law. UBELAJ publish twice in a year, April and October.

Arjuna Subject : -

Articles 111 Documents

2 3 4 5 6

BANK SENTRAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Ari Wirya Dinata
University Of Bengkulu Law Journal Vol 2, No 1 (2017): APRIL
Publisher : Universitas Bengkulu

Di negara-negara sedang berkembang, pemerintah yang menyelenggarakan kekuasaan negara, umumnya berperan sebagai agen pembangunan dan perubahan sosial. Dalam menjalankan peranan itu, pemerintah membutuhkan dukungan bank sentral sebagai lembaga yang berperan penting dalam pembiayan pembangunan. Persoalan yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu terkait independensi kelembagaan Bank Sentral dalam mengelola perekonomian suatu negara dan hubungannya dengan ekonomi dunia. Adapun parameter yang digunakan untuk menakar kualitas independensi kelembagaan bank sentral dapat mengacu kepada: pertama, kewenangan dan hubungan bank sentral dengan pemerintah, kedua, pengisian jabatan pimpinan bank sentral dan ketiga, keuangan lembaga. Kesimpulan yang dapat ditarik yakni menata kembali kelembagaan dan independensi Bank Indonesia adalah Conditio Sine Qua non, karena lembaga bank Indonesia adalah lembaga yang memegang peranan yang penting dalam bidang moneter.

TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN PRIVATISASI BUMN DI INDONESIA Dona Pratama Jonaidi
University Of Bengkulu Law Journal Vol 4, No 1 (2019): APRIL
Publisher : Universitas Bengkulu

Kebijakan privatisasi terhadap badan-badan usaha milik negara (BUMN) telah menjadi kelaziman di berbagai negara di seluruh dunia dewasa ini. Alasan utama dilakukannya privatisasi tersebut adalah demi mengefisienkan kinerja BUMN sehingga dapat mencapai target pendiriannya yakni pemenuhan pelayanan umum bagi masyarakat dan profit bagi negara. Akan tetapi, kebijakan demikian itu tidak jarang mendapatkan penolakan oleh karena kekhawatiran menjadi minimnya peran negara dan terlampau dominannya peran swasta yang mengacu kepada sistem pasar yang bebas sehingga kepentingan masyarakat menjadi tidak terjamin. Penelitian ini merupakan penilian normative/kepustakaandengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Adapun tujuan dari penelitian ini adalahuntuk memberikan pemahaman yang komprehensif perihal kebijakan privatisasi BUMN di Indonesia, baik dari perspektif sejarah maupun hukum positif yang berlaku.

NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN NASIONAL OKY DEVIANY BURHAMZAH
University Of Bengkulu Law Journal Vol 1, No 1 (2016): OCTOBER
Publisher : Universitas Bengkulu

Abstract Marriage is one of the importants event in human lifes, particularly for moslem family. Bacause of its important, then marriage regulated not only on state laws, but in Al-quran as well. In Marriage Law in Section 1 of Article 1, mentioned that marriage is legal if conducted according to their religion and beliefs. Meanwhile in Section 2 of Article 2, mentioned that each marriage noted according to the applicable law. Based on that articles above, then marriage registration is not legality condition of marriage. Nikah Siri that conducted without registered, but according to the principles and condition of islamic marriage law. This is give rise to pro and contra in the society related to that legality of marriage.

Pemberlakuan Ketentuan Regulatory Coherence dalam Trans Pasific Partnership Agreement bagi Negara Pihak dalam Perspektif Indonesia Muhammad Rafi Darajati
University Of Bengkulu Law Journal Vol 4, No 2 (2019): OCTOBER
Publisher : Universitas Bengkulu

AbstrakKeberadaan Kemitraan Trans Pasifik (Trans Pacific Partnership/TPP) menjadi topik yang hangat diperbincangkan. TPP salah satu kesepakatan perdagangan terbesar dengan kesepakatan ambisius yang menjanjikan penghapusan semua tarif untuk mematahkan penghalang investasi dan perdagangan di antara negara-negara anggota. Presiden Joko Widodo mengungkapkan ketertarikannya untuk membawa Indonesia bergabung menjadi salah satu anggota dari TPP sehingga penelitian ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk memahami konsekuensi bagi Indonesia apabila bergabung dengan TPP. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia yang menyatakan ketertarikan untuk masuk ke dalam TPP, harus melakukan kajian yang mendalam, karena masih cukup banyak legal gap dengan pengaturan yang ditetapkan oleh TPP. Penyesuaian tersebut harus dilakukan agar jangan sampai ketika Indonesia telah masuk ke dalam TPP tidak mematuhi perjanjian dengan alasan hukum nasional, karena hal tersebut tidak dibenarkan berdasarkan hukum internasional. Kata Kunci: Trans Pacific Partnership, Perjanjian Internasional, Perdagangan Internasional AbstractThe Existence of Trans Pacific Partnership (TPP) is being a hot issue. TPP is one of the largest trade agreements with ambitious agreements promising to free up all of the tariffs to break the trade and investment barriers among the member states. President Joko Widodo expressed his interest to bring Indonesia to become a member of the TPP so that this research was conducted with the intent and purpose to understand the consequences for Indonesia when joining TPP. The type of research used is normative-juridical. The study concludes that Indonesia, which announced interest in joining TPP, should conduct a thorough study, since there are still a lot of legal gaps with the regulations set by TPP. This adjustment should be made to avoid Indonesia on not complying to the agreements under national law grounds when Indonesia has joined TPP, as it is not justified under International Law. Key Words: Trans Pacific Partnership, International Law of Treaty, International Trade Law

Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP) Kabupaten Sleman sidiq aulia lilik
University Of Bengkulu Law Journal Vol 4, No 2 (2019): OCTOBER
Publisher : Universitas Bengkulu

Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai salah satu bagian dari kajian hukum Keluarga Islam memiliki keunikan tersendiri. Sebelum munculnya Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Pengahapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT), masalah ini kebanyakan diselesaikan melalui jalur pidana atau menjadi perkara perceraian di wilayah Pengadilan Agama. Namun, seiring tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat atas peliknya masalah ini, mekanisme penyelesaian KDRT saat ini mengalami perubahan, terutama dalam hal pendampingan terhadap korban KDRT. Banyak aktifis dan institusi negara yang akhirnya turun tangan untuk memberikan perhatian, khususnya dalam memberikan hak-hak korban kekerasan agar tidak menjadi masalah yang lebih besar, sebagai contoh upaya Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP) dalam penanganan kasus KDRT di Kabupaten Sleman Yogyakarta 2012-2014.Sumber data dari artikael ini diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak BKBPMPP, terutama terkait dengan bagaimana penanganan kasus KDRT di Sleman pada kurun waktu 2012-2014. Sementara itu, sifat penelitian ini adalah preskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis-normatif-sosiologis dengan menjadikan model deduktif-iduktif sebagai kerangka berpikir.Pada umumnya tingkat KDRT didominasi pada kekerasan yang berbentuk penelantaran, terutama menimpa perempuan dan anak di wilayah Sleman secara umum, dan peristiwa ini dirasakan oleh BKBPMPP mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Sedangkan faktor-faktor penyebab kasus KDRT di Sleman antara lain berupa faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal di antaranya disebabkan oleh ketimpangan dalam relasi keluarga yang juga diperparah oleh faktor lainnya seperti faktor lingkungan agama dan budaya permisif, sedangkan faktor internal biasanya disebabkan oleh lemahnya manjamen emosi para pelaku kekerasan ketika menyelesaikan masalah-masalah di dalam keluarga. Adapun perlindungan dan pendampingan yang telah diberikan kepada setiap korban KDRT, terutama perempuan dan anak, pada dasarnya merupakan bentuk perwujudan kemaslahatan yang bersifat d}aru>riyat; yaitu sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia. Kebutuhan-kebutuhan yang bersifat primer bagi korban KDRT seperti perlindungan hukum, bantuan kesehatan hingga reintegrasi sosial bagi korban merupakan bentuk-bentuk upaya yang relevan dengan konsep kemaslahatan primer tersebut, terutama berkaitan dengan menjaga jiwa (an-nafs) dan keturunan (an-nasl).

Perlindungan Hukum terhadap Lagu Daerah yang Tidak Diketahui Penciptanya Berthon Jonathan
University Of Bengkulu Law Journal Vol 4, No 2 (2019): OCTOBER
Publisher : Universitas Bengkulu

The cultural wealth is the result of high Indonesian creativity and is an intellectual property that must be protected and developed. The entire territory of Indonesia from Sabang to Merauke has its own cultural characteristics. Each region has regional songs, regional dances, regional crafts that make tourists from various countries come to Indonesia because of interest to see directly our culture is even studied in depth. The Indonesian People have high creativity that becomes a strong interest and can only be found in Indonesia. There are some new things that have not previously been set and updated in the old Copyright Law. One of the new ones is the regulation of Traditional Cultural Expressions that have not been clearly defined in the Copyright Law. There is no explanation of Traditional Knowledge and Expressions of Traditional Culture and Orphan Works.

IMPLIKASI TERHADAP PENGUJIAN KETETAPAN MPR/MPRS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM RANGKA MENGAWAL TEGAKNYA KONSTITUSI NEGARA Tomi Agustian
University Of Bengkulu Law Journal Vol 2, No 2 (2017): OCTOBER
Publisher : Universitas Bengkulu

This study aims: first, the decision of the Constitutional Court adjudicates and does not accept the testing of the MPR Decree, secondly, the implications of testing the MPR's Decree after the decision of the Constitutional Court. The method used in this study is normative research or library research. The results of the study obtained first, the basis of the Constitutional Court Decision according to the 1945 Constitution of 24C paragraph (1) that the Constitutional Court only has the authority to test the Law on the Basic Law and the MPR / S Decree is not included in the Constitutional Court's authority. Secondly, the implication is that there is no mechanism for testing. MPR provisions cause a legal vacuum as well as the absence of an authorized institution to test the MPR Decree (tetraa incognita)

PENGATURAN PERAMPASAN HARTA KEKAYAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA Beni Kurnia Illahi; Muhammad Ikhsan Alia
University Of Bengkulu Law Journal Vol 2, No 2 (2017): OCTOBER
Publisher : Universitas Bengkulu

Permasalahan HUkum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Indonesia Ashar Maulana Religia
University Of Bengkulu Law Journal Vol 4, No 2 (2019): OCTOBER
Publisher : Universitas Bengkulu

Permasalahan hukum mengenai inkonsistensi dalam peraturan perundang-undangan tentang tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) di Indonesia, belum mengatur mekanisme pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) secara lengkap, dan tidak mengatur sanksi yang jelas. Permasalahan yang dikemukakan: 1) mengapa regulasi tanggung jawab perusahaan (corporate social responsibility) di Indonesia inkonsistensi? 2) Bagaimana Kepastian Hukum Mekanisme Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)? 3) Apa Sanksi Yang Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)? Tujuan penelitian ini untuk menganalisis mengapa di Indonesia Regulasi tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) inkonsisten, Bagaimana Kepastian Hukum Mekanisme Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility), dan Apa Sanksi Yang Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility). Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan argumentasi hukum (legal reasoning) dan membandingkan berbagai peraturan perundang-undangan (comparative approach). Hasil penelitian menunjukkan: pertama, alasan regulasi tanggung jawab sosial perusahaan inkonsistensi: Indonesia adalah negara berdaulat yang bebas, termasuk untuk membuat regulasi di bidang tanggung jawab sosial perusahaan; keadaaan lingkungan yang semakin memprihatinkan; perusahaan juga menjadi bagian dari masyarakat; tidak semua perusahaan melaksanakan tanggung jawabnya. Kedua, Kepastian Hukum Mekanisme Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility). Ketiga, sanksi yang seharusnya diatur juga, yaitu sanksi pidana sehingga tanggung jawab sosial perusahaan akan ditaati sebagai kewajiban hukum.

ROLE OF THE JUDGE IN CREATING JUSTICE AS AN INSTRUMENT OF SOCIAL CHANGE MUH YUSUF; ICHSAN YASIN LIMPO; DEASY MAULIANA; ANDI BAU MALLARANGENG; MAKKAH HM
University Of Bengkulu Law Journal Vol 1, No 1 (2016): OCTOBER
Publisher : Universitas Bengkulu

Abstract The roles of the judges in creating justice has been social phenomenon in society. Public response arises not only because it is so principal but also because the people want and expect that judges at all levels of the courts are qualified and have high integrity and social sensitivity so that it can resolve the problems in the legal field. This paper attempts to unravel the main duties of the judges solving the cases. It concludes in order to meet the demands of justice, the paradigm, mindset and behavior of judges that have tended to weaken and humiliate the position and dignity of the judiciary need to be changed and developed. To realize the existence of the role of judges is determined by the performance, professionalism, idealism and adequate infrastructure to support the efforts of both internal and external approach

Page 4 of 12 | Total Record : 111

2 3 4 5 6

Filter by Year

2016 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 10 No. 2 (2025): October Vol. 10 No. 1 (2025): APRIL Vol. 9 No. 2 (2024): OCTOBER Vol. 9 No. 1 (2024): APRIL Vol. 8 No. 2 (2023): OCTOBER Vol. 8 No. 1 (2023): APRIL Vol. 7 No. 2 (2022): OCTOBER Vol. 7 No. 1 (2022): APRIL Vol. 6 No. 2 (2021): OCTOBER Vol 6, No 1 (2021): APRIL Vol 5, No 2 (2020): OCTOBER Vol 5, No 1 (2020): APRIL Vol 4, No 2 (2019): OCTOBER Vol. 4 No. 1 (2019): APRIL Vol 4, No 1 (2019): APRIL Vol 3, No 2 (2018): OCTOBER Vol 3, No 1 (2018): APRIL Vol 2, No 2 (2017): OCTOBER Vol 2, No 1 (2017): APRIL Vol 1, No 1 (2016): OCTOBER More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Arini Azka Muthia

Contact Email
aazkamuthia@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
aazkamuthia@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota bengkulu,

Bengkulu

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Arini Azka Muthia

Contact Email aazkamuthia@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official aazkamuthia@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota bengkulu, Bengkulu INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Arini Azka Muthia

Contact Email
aazkamuthia@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
aazkamuthia@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota bengkulu,

Bengkulu

INDONESIA