cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kaliandra
Contact Email
kaliandrasaputra5@gmail.com
Phone
+6282387191091
Journal Mail Official
hukumah@yahoo.com
Editorial Address
Jl. Riau No. 02 Kel. Pasir Pengaraian Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu
Location
Kab. rokan hulu,
Riau
INDONESIA
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam
Published by STAI Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian
ISSN : -     EISSN : 26146444     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Environmental Science Other
Focus dan scope artikel yang akan diterima dan diterbitkan dalam Jurnal HUKUMAH harus masuk dalam lingkup keilmuan bidang hukum dan hukum Islam yaitu: Bidang hukum mencakup (tapi tidak terbatas pada bidang) : hukum materiil dan formil, tinjauan hukum dari aspek politik, sosial, ekonomi, antropologi, psikologi Bidang hukum Islam mencakup (tapi tidak terbatas pada bidang): fiqh, ushul fiqh, masail fiqhiyyah serta masalah fiqh kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 11 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 4, No 2 (2021)" : 11 Documents clear
KONSEPSI NAFS MENURUT AL-QUR’AN Iskandar Lubis
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 4, No 2 (2021)
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v4i2.291

Abstract

enelitian ini ditulis berdasarkan latar belakang pengkajian manusia dalam perspektif alQur‟an, setelah manusia difahami secara Qur‟ani selanjutnya didialogkan dengan konsepkonsep manusia hasil pengamatan manusia. Khusunya an-Nafs yang merupakan inti darimanusia. kajian tentang manusia dan jiwa dengan metode tafsir maudu‟i telah banyakdilakukan, dengan rujukan tafsir-tafsir klasik maupun modern. Tetapi kajian tafsir al-Misbahdengan tema pembahasan nafs, sepanjang penelusuran penulis belum ada yang membahasnya.Oleh karena itu penulis tertarik ingin mencoba untuk memberikan sumbangan teoritiswalaupun hanya dalam bentuk low level probability theory (teori kemungkinan yangberperingkat rendah) mengenai nafs atau jiwa.
MEWUJUDKAN KEHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA MENUJU KELUARGA SAKINAH DALAM PERSPEKTIF ULAMA TAFSIR, QS. AL-BAQARAH AYAT 187 SRIFINORA SRIFINORA; JUMMI NELLI
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 4, No 2 (2021)
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v4i2.298

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penafsiran para ulama dalam menafsirkan ayat- ayat yang berkaitan dengan keluarga sakinah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Yang menjadi acuan untuk mewujudkan keluarga sakinah dan keharmonisan suami istri di dalam bahtera rumah tangga. Dalam penelitian kualitatif ini dilakukan studi deskriptif-komparatif analitis dengan metode penelitian komparatif (muqarran). Hasil temuan mengungkap bahwa untuk mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga menuju keluarga sakinah menurut ulama klasik (Al-Qurtubi) dalam kitab Tafsirnya Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an adalah sebuah ikatan pernikahan yang di dalamnya terdapat sebuah ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangganya dengan adanya hubungan seksual sehingga menghasilkan sebuah keturunan. Sedangkan ulama kontemporer (Wahbah Az- Zuhaili) dalam kitab tafsirnya Al-Munir yang dimaksud untuk mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga menuju keluarga sakinah adalah ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga yang didalamnya terdapat rasa cinta dan kasih sayang antara suami istri.dan semua itu terpenuhi pula hak dan kewajibannya antara suami dan istri.
‘AZL DALAM PERSPEKTIF IBNU HAZM Jasmiati -
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 4, No 2 (2021)
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v4i2.292

Abstract

Penelitian ini ditulis berdasarkan latar belakang Pendapat para Fuqoha: pendapat mazhabSyafi‟I berpendapat melakukan „azl dibolehkan, meskipun tanpa seizin isteri. Menurutpendapat Hanafi, Maliki, dan Hambali „azl tidak diperbolehkan kecuali atas seizin isterinya.Ibnu Hazm memiliki pendapat yang berbeda dengan ulama lainnya, Ibnu Hazm sebagaipengikut mazhab Zhahiri menentang pelakasaan „azl baik adanya persetujuan dari isterimaupun tidak adanya persetujuan dari isteri, Ibnu Hazm melarangnya secara mutlak.
QADHA PUASA TERHADAP ORANG YANG MENINGGAL DUNIA (TELA’AH TERHADAP PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH 80 H– 150 H) Amrin Borotan
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 4, No 2 (2021)
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v4i2.288

Abstract

Menurut para ulama apabila seseorang meningggal dunia masih mempunyai kewajiban puasayang belum sempat di qadha sebelum dia wafat, sedangkan dahulunya ada waktu untukmengqadhanya, maka wali berkewajiban untuk mengganti puasa kerabat yang telah wafattersebut. Namun, berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang tidak mewajibkan qadha bagiwali. Dengan demikian dalam penelitian ini penulis menelusuri dan menganalisa bagaimanapendapat Imam Abu Hanifah, alasan Imam Abu Hanifah menolak hadist shaheh dari Aisyah,dan dalil apa yang dipakai dalam pendapat tersebut. Penelitian ini berbentuk penelitiankepustakaan (library research) dengan menggunakan kitab Al- Mabsuth dan kitab Bada’i asShana’i, sebagai rujukan primer, dan buku-buku yang ada kaitannya dengan pembahasanpenulis. Hasil yang temukan dalam penelitian ini adalah Abu Hanifah berpendapat bahwaTidak boleh bagi walinya berpuasa atas nama si mayit, alasan kedua bahwa bagi wali hanyaboleh menggantinya dengan memberi makan untuk satu hari satu orang miskin. Dalil yangdigunakan oleh Imam Abu Hanifah adalah hadis Ibnu Abbas dan Aisyah yang berfatwa untukmemberikan makanan kepada orang miskin atau dengan kata lain membayar kafarat. Jadidalam masalah qadha puasa terhadap orang yang meninggal dunia, Abu Hanifahmenggunakan istinbath hukumnya adalah aqwal al-Sahabah (fatwa sahabat)
PANDANGAN MASYARAKAT DESA ALAHAN TERHADAP PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN UJUNG BATU MENURUT PERSFEKTIF HUKUM ISLAM Kaliandra Saputra Pulungan
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 4, No 2 (2021)
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v4i2.293

Abstract

Pelaksanaan pernikahan pasangan calon pengantin yang dilaksanakan di Kantor UrusanAgama (KUA) sangat minim khususnya di daerah Kecamatan Ujung Batu Kabupaten RokanHulu periode 2019-2020. Hal tersebut disebabkan karena adanya asumsi masyarakatmengenai pelaksanaan pernikahan baik di KUA mapun di luar KUA. Permasalahan dalampenelitian ini ialah pertama bagaimana pandangan masyarakat Desa Alahan KecamatanUjung Batu terhadap perkawinan di KUA. Kedua, apa yang menjadi alasan masyarakatKecamatan Ujung Batu lebih memilih menikah di rumah, dan ketiga, bagaimana tinjauanhukum Islam tentang pandangan masyarakat Desa Alahan Kecamatan Ujung Batu terhadapperkawinan di KUA. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yangbersifat deskriptif analitik Kualitatif. Data primer melalui wawancara dengan 20 orangmasyarakat Desa Alahan Kecamatan Ujung Batu yang terdiri dari 15 orang masyarakat DesaAlahan Kecamatan Ujung Batu yang melakukan pernikahan di rumah dan 5 orang masyarakatDesa Alahan Kecamatan Ujung Batu yang melakukan pernikahan di KUA serta melaluidokumentasi yang kemudian dilengkapi dengan data sekunder dan data tersier. Penelitian inimenggunakan pendekatan kualitatif, pengolahan data melalui editing, coding, danrecontructing serta dengan metode berfikir induktif. Berdasarkan hasil penelitian ini, makadapat diambil kesimpulan bahwa Pelaksanaan nikah di Balai Nikah dapat dilakukan secaragratis sehingga dapat membantu meringankan beban baiaya yang harus dikeluarkansebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015.Terdapat beberapa pendapat mengenai faktor yang menjadi alasan sebagian besar masyarakatDesa Alahan Kecamatan Ujung Batu lebih memilih untuk melaksanakan pernikahan dirumah, ialah bahwa masyarakat Desa Alahan merupakan masyarakat adat yang manabeberapa pelaksanaan kegiatan khususnya pernikahan, harus dilaksanakan dengan upacaraadat. Selain itu, mereka juga berasumsi bahwa yang melaksanakan nikah di KUA adalahcalon pasutri yang berstatus janda/duda atau mereka-mereka yang bermasalah (Hamil diluarNikah). Sedangkan, Hukum Islam tidak menjelaskan secara jelas mengenai tempat dimanaaqad nikah itu dilangsungkan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis, hanya sajamenjelaskan bahwa aqad nikah harus dilangsungkan disatu majlis yang sama dan tidakdiselingi dengan perkataan atau perbuatan lain yang dapat memisahkan antara ijab dan qabul.Namun, dengan kaidah urf alasan masyarakat Desa Alahan yang lebih memilih untukmenikah dirumah dapat diterima masyarakat, karena pada hakikatnya aqad nikah dikatakansah apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan syariat Islam dan pernikahan itu dilakukansecara sah dan resmi secara Hukum Islam dan juga secara Hukum Negara.
BAHASA ARAB, ASAL USULNYA, FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGANNYA DAN KARAKTERISTIKNYA Andi Sahputra Harahap
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 4, No 2 (2021)
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v4i2.289

Abstract

Bahasa pada hakekatnya merupakan alat untuk menyampaikan buah pikiran dan perasaankepada orang lain, apakah itu berupa bunyi ataupun berupa tulisan. Setiap bahasa memilikiciri-ciri khas masing-masing yang membedakan dengan bahasa lain, baik dari segi tatabahasanya maupun dari segi kuantitas masyarakat penuturnya. Bahasa Arab sebagai salah satubahasa di dunia memiliki setumpuk keistimewaan dari ciri khas tersendiri yang membedakandengan bahasa yang lainnya. Bahasa Arab sebagaimana bahasa-bahasa lain memiliki asal-usulsejarah dan perkembangan. Bahasa Arab mula-mula berasal, tumbuh dan berkembang diNegara-negara kawasan timur tengah.
TRANSAKSI E-COMMERCE (MARKETPLES) PADA JUAL BELI ONLINE DIKECAMATAN UJUNGBATU ROKAN HULU Syukri Rosadi
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 4, No 2 (2021)
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v4i2.294

Abstract

Hasil peneletian ini menyimpulkan bahwa penerapan jual beli transaksi e-commerce(marketples) di aplikasi fecebok sama dengan penerapan jual beli akad salam pada pada jualbeli online ujungbatu rohul, pada praktiknya masih terdapat kekurangan dalam pemenuhansyarat akad salam yaitu adanya perbedaan antara barang yang dipesan, serta ketidak sesuaiankondisi barang dalam deskripsi pada saat pemesanan dengan barang yang diterima, Motifdalam jual beli online yang mencantumkan gambar palsu adalah untuk mengelabui konsumenagar tertarik dengan barang yang dijualnya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyakdan membuat tokonya ramai saja. Dengan mereka menggunakan gambar palsu konsumenmerasa dirugikan dan merasa tertipu, adanya perbedaan antara barang yang dipesan, sertaketidak sesuaian kondisi barang dalam deskripsi pada saat pemesanan dengan barang yangditerima, selain itu tidak tersedianya barang pada jatuh tempo dan pembatasan waktu yangmengakibatkan kerugian. Apabila dalam pelaksanaan jual beli online ujungbatu rokan hulu diaplikasi fecebok terpenuhi syarat dan rukum akad salam dalam hukum islam, maka jual belitersebut memberikan kemanfaatan dan tidak adanya kemadharatan bagi para pihak danmerupakan bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam hukum islam. Ditinjau dari hukumIslam jual beli online yang mencantumkan gambar palsu hukumnya tidak sah karena adanyabentuk ketidak jujuran dalam akad salam
PENGARUH FAKTOR DEMOGRAFI TERHADAP TINGKAT LITERASI KEUANGAN SYARIAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDAPATAN USAHA DI KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR Harya Desman
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 4, No 2 (2021)
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v4i2.290

Abstract

Penelitian ini berjudul analisis tingkat literasi keuangan syariah dan dampaknya terhadappendapatan usaha mikro di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Tujuan penelitian iniyaitu membuktikan apakah terdapat pengaruh faktor demografi (gender, usia, pendidikan,lokasi usaha, jenis usaha, lama usaha, sumber modal usaha dan jumlah karyawan) terhadaptingkat literasi keuangan syariah dan dampaknya terhadap pendapatan usaha mikro diKecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.Variabel independent adalah demografi dan tingkatliterasi keuangan syariah variabel dependent serta pendapatan usaha adalah variabelintervening. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif deskriftif dengan instrumen kuisioner skalalikert yang disebarkan kepada pelaku usaha mikro muslim di Kecamatan Siak HuluKabupaten kampar. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah statistik mean,model regresi linier berganda dan regresi sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkanbahwa tingkat literasi keuangan syariah pelaku usaha mikro di Kecamatan Siak HuluKabupaten Kampar pada kategori Sufficient Literate dengan rata-rata (mean) 2,2155 atau 58persen dari total responden. Berdasarkan hasil uji Regresi linier berganda variabel demografiberpengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat literasi keuangan syariah yaitu variabelusia, pendidikan, sumber modal usaha dan jumlah karyawan, sedangkan faktor gender, lokasiusaha, jenis usaha dan lama usaha tidak berpengaruh dengan koefisien determinasi (R2)sebesar 78,5 persen. Adapun hasil uji Regresi sederhana dampak tingkat literasi keuangansyariah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha dengan (R2) sebesar 3,9 persen,maknanya 1 persen kenaikan tingkat literasi keuangan syariah akan berdampak tambahanpendapatan usaha sebesar 3,9 persen.
ANALISIS TERHADAP FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH TENTANG KESETARAAN GENDER Arbanur Rasyid; Muhammad Wandisyah R. Hutagalung; Hanizar Meda Simbolon
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 4, No 2 (2021)
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v4i2.295

Abstract

Persoalan gender menjadi bahasan yang senantiasa menarik hingga saat ini. Munculnyapersoalan gender seringkali bermuara pada kisah penciptaan adam dan hawa. Kedudukan danperan wanita mengalami pasang surut sesuai dengan konteks masyarakatnya. Penelitian iniakan membatasi pada persoalan kepemimpinan perempuan dengan meletakannya padaperspektif Muhammadiyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proseduryang sudah ditetapkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang kepemimpinan perempuansehingga kita dapat mengerti dan memahami yang akan dibahas dari rumusan masalahtersebut. Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan. Dimana sumber informasidiperoleh dari buku-buku yang relevan yang berkaitan dengan objek penelitian. Disampingitu, juga dipakai al-quran sebagai rujukan utama. Penelitian ini menemukan bahwa wawasanMuhammadiyah tentang kepemimpinan perempuan menampilkan keberpihakan padakesetaraan gender. Keberpihakan itu tampak pada putusan, fatwa serta wacana yangdisajikannya yang memberikan kesempatan bagi perempuan untuk tampil menjadi pemimpindalam berbagai tingkatannya diruang publik. Bahkan memperhatikan kemunculannya, kajianMajelis Tarjih tentang hukum perempuan dalam dunia politik serta mnejadi hakim dapatdipandang sebagai pioner dalam bidangnya.
REINTERPRETASI HUKUM KELUARGA DALAM HUKUM NASIONAL (STUDI TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA) Mohd Rafi Riyawi; Jumni Nelli
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 4, No 2 (2021)
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v4i2.301

Abstract

Hukum Fikih Islam telah menjadi Hukum Nasional, karena telah dimasukan ke dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI berdasarkan INPRES No.I Tahun 1991. HukumFikih Islam bisa diterima di Indonesia menjadi Hukum Nasional, karena secara yuridis formaldan secara normatif, telah menjadi hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Hukumfikih Islam di samping sebagai identitas agama yang dianut oleh mayoritas pendudukIndonesia, bahkan di beberapa daerah dari segi amaliahnya telah dilaksanakan dan dianggap sakral.Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam sangat erat dan telah lama berlangsung diIndonesia. Dari segi isi, menurut Tahir Mahmood, ada 13 aspek dalam hukum keluargamuslim yang mengalami reinterpretasi, yaitu: batasan umur minimal boleh kawin, pembatasanperan wali dalam perkawinan, keharusan pencatatan perkawinan, kemampuan ekonomi dalamperkawinan, pembatasan kebolehan poligami, nafkah keluarga, pembatasan hak cerai suami,hak-hak dan kewajiban para pihak karena perceraian, masa kehamilan dan implikasinya, hakwali orang tua, hak waris keluarga dekat, wasiat wajibah, dan pengelolaan wakaf.

Page 1 of 2 | Total Record : 11

 1   2 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2025): HUKUMAH Vol 8, No 1 (2025): HUKUMAH Vol 7, No 2 (2024): HUKUMAH Vol 7, No 1 (2024): HUKUMAH Vol 6, No 2 (2023) Vol 6, No 1 (2023) Vol 5, No 2 (2022) Vol 5, No 1 (2022) Vol 4, No 2 (2021) Vol 4, No 1 (2021) Vol 3, No 2 (2020) Vol 3, No 1 (2020) Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2017) More Issue