cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sriono
Contact Email
sriono.mkn@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
advokasi@ulb.ac.id
Editorial Address
Jalan SM Raja Nomor 126 A, Aek Tapa, Rantauprapat, Labuhanbatu, Sumatera Utara
Location
Kab. labuhanbatu,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL ILMIAH ADVOKASI
Published by Universitas Labuhanbatu
ISSN : 23377216     EISSN : 26206625     DOI : 10.36987/jiad
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah ADVOKASI adalah jurnal yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, Sumatera Utara. Jurnal Ilmiah ADVOKASI menerima artikel ilmiah dari hasil penelitian, diterbitkan 2 nomor dalam satu volume setiap bulan pada bulan Maret dan September. Jurnal ini fokus mempublikasi hasil penelitian orisinal yang belum diterbitkan di manapun pada bidang Ilmu Hukum dan aplikasi ilmu Hukum dan Perundang-undangan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 348 Documents
 9   10   11   12   13 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH YANG BEKERJA DIPERUSAHAAN PENYALUR JASA TENAGA KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 Kolahman Saragih
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 5, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v5i2.301

Abstract

Rumusan konstitusional dapat melihat dengan jelas bahwa Negara akan menjamin bahwa setiap orang negaranya akan memperoleh perlindungan dengan baik dibidang politik, ekonomi, kesejahteraan sosial, kesejahteraan, bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai perwujudan masyarakat adil dan makmur. Keadilan adalah hak setiap warga negara Indonesia, dalam posisi yang sama harus diperoleh bagian yang sama, termasuk Buruh secara umum. Ternyata kita melihat dan merasakan fakta-fakta di dalam kehudupan buruh sehari-hari, terlihat jelas gali tutup lobang itu biasa. Dengan mempertimbangkan amanah konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 ini untuk menguwjudkan cita-cita pertanggungjawaban negara, Pemerintah mengambil tanggung jawab ketenagakerjaan yang terkait dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), Undang-Undang No.21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh, dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Ketenagakerjaan di Indonesia. Terlihat jelas, berbagai hal-ikhwal yang mengatur dalam undang-undang Ketenagakerjaan ini dimulai dari: Landasan, Kesempatan, Perencanaan, Pelatihan, Penempatan, Perluasan, Penggunaan, Hubungan, Perlindungan, Pengupahan, Kesejahteraan dan Hubungan Industri, Pembinaan, Pengawasan, Penyiaran, dan Ketentuan Pidana dan Sanksi Administrasi, dan seterusnya. Sitem perekrutan tenaga kerja sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sistem perekrutan tenaga kerja pada umumnya. Perbedaannya, pekerja / buruh ini direkrut oleh Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja, bukan oleh pengguna Perusahaan (Pemakai kerja) secara langsung. Nanti oleh Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja, akan mengirimkan ke pengguna perusahaan (pemakai kerja) yang membutuhkannya. Dalam sistem ini, perusahaan penyedia jasa melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada pekerja / pekerja lanjutan mereka menagih pengguna perusahaan (pemakai kerja) sebagai pengguna jasa. Pekerja / buruh ini biasanya bekerja berdasarkan kontrak, dengan perusahaan penyedia jasa outsorcing, bukan dengan perusahaan pengguna (pengguna jasa). Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Buruh, Penyalur Pekerja. Dalam sistem ini, perusahaan penyedia jasa melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada pekerja / pekerja lanjutan mereka menagih pengguna perusahaan (pemakai kerja) sebagai pengguna jasa. Pekerja / buruh ini biasanya bekerja berdasarkan kontrak, dengan perusahaan penyedia jasa outsorcing, bukan dengan perusahaan pengguna (pengguna jasa). Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Buruh, Penyalur Pekerja. Dalam sistem ini, perusahaan penyedia jasa melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada pekerja / pekerja lanjutan mereka menagih pengguna perusahaan (pemakai kerja) sebagai pengguna jasa. Pekerja / buruh ini biasanya bekerja berdasarkan kontrak, dengan perusahaan penyedia jasa outsorcing, bukan dengan perusahaan pengguna (pengguna jasa). Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Buruh, Penyalur Pekerja.
KEABSAHAN JUAL BELI ONLINE SHOP DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) Ahmad Ansyari Siregar
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 7, No 2 (2019): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v7i2.1339

Abstract

Perkembangan teknologi membuat manusia menikmati segala sesuatu dalam mendapatkan informasi yang mudah, bahkan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dalam penjualan membeli tanpa bertemu langsung dengan penjual bahkan sampai antar negara. Hal ini dapat dilakukan dengan transaksi jual beli online melalui media elektronik yaitu hanya menggunakan telfonenggam atau sekarang disebut dengan Android. Jual beli online berkembang sesuai dengan zamannya dilakukan dengan Blackberry Messangerdan sekarang berkembang dengan aplikasi jual beli online yang ada di Android, dengan menggunakan jaringan internet sesuai dengan penyedia sellular masing-masing pengguna. Dalam melakukan jual beli online mengatur dalam Undang-undang No 19 tahun 2016 perubahan Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta mengatur juga dalam pasal 1320 KUHPerdata. Dalam pelaksanaan jual beli Online tidak dapat menghindari pula dari tindakan nakal Penjual bahkan Pembeli, dalam perilaku wanprestasi.Kata Kunci: Perjanjian jual beli, transaksi elektronik, wanprestasi
HAK MEWARIS MENURUT KETENTUAN HUKUM WARIS PERDATA Elviana Sagala
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 6, No 2 (2018): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v6i2.254

Abstract

Hukum Waris adalah hukum yang disetujui tentang peralihan harta yang dikembalikan seseorang yang ditanggung demikian juga bagi ahli waris atau para ahli warisnya. Hukum waris perdata merupakan Hukum waris bagi golongan tionghoa yang ada di Indonesia dan di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam pembahasan Hukum waris ditentukan dengan dua pembahasan yaitu dengan cara ab intestato dan testamenteir. Namun, melihat di masyarakat mengembangkan dengan pembaharuan yang adil adalah untuk rata-rata atau porsi yang sama dengan tidak menentukan antara anak laki-laki dan anak perempuan. dalam pembahasan waris perdata juga di atur tentang pergantian tempat, ganti warisan. Untuk itu perlu sekali untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang hukum waris perdata. Hal ini perlu untuk menghindari masalah dalam pembahasan warisan bagi golongan yang lain yang ingin beralih pada hukum Waris yang harusnya dia pakai bukan Hukum waris perdata. Kata Kunci: Hak Waris, Perdata, Porsi Sama
PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI KEJAHATAN DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Zainal Abidin Pakpahan
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 1, No 2 (2013): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v1i2.460

Abstract

Pemeriksaan terhadap korban dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan dan pelaporan kejahatan dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan untuk melihat bagaimana penelitian mengenai proses pemeriksaan pengadilan negeri di Pekanbaru tersebut. Populasi yang diambil dari saksi yang dapat dihadiahkan dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Sebanyak 3,880 orang yang memilih dari 970 perkara dalam kasus kejahatan di tahun 2010, dari bulan Oktober hingga bulan Desember sebanyak 968 orang yang menggunakan jumlah 242 perkara. Jumlah populasi yang sangat besar, penulis mengambil sampel sebanyak 3% atau 30 orang dari jumlah populasi yang ada. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan angket, wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diambil dari lokasi penelitian, ditambah dengan literatur yang berkaitan dengan penelitian. Analisis yang digunakan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dengan metode analisis deskriptif, deduktif dan induktif. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan cara random sampling yaitu mencari data kepada responden dengan acak. Hasil dari penelitian ini, di mana perlindungan yang diberikan terhadap saksi masih rendah, terbukti dari hasil pilihan responden atau saksi yang merasa takut untuk memberikan kesaksian. Hal ini menyebabkan kurangnya sosialisasi, komunikasi, dan pengayoman terhadap para saksi dari para penegak hukum, sehingga membuat keputusan untuk mendapatkan perlindungan yang efektif. Kata Kunci: Perlindungan, Saksi Kejahatan,
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DI INDONESIA (TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM PIDANA DI INDONESIA) Nimrot Siahaan
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 4, No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v4i1.352

Abstract

Para pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak adalah kejahatan dan merupakan fenomena yang sangat memprihatinkan dalam kehidupan masyarakat sehingga efek jera dari masalah ini terhadap para pelaku pedofil menjadi fokus perhatian semua pihak, pada tahun 2002 pemerintah Republik Indonesia memberlakukan undang-undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002 yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia. Kata kunci: Kejahatan seksual terhadap anak, penegakan hukum dan sistem hukum sangat ideal.
ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT BERDASARKAN PASAL 263 KUHP (Putusan 876/Pid.B/2019/PN Rap ) Muhammad Rafi’i Abdillah
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v8i2.1866

Abstract

Falsification of signatures or stamps / stamps is one of the forms of letter forgery and the use of fake letters in question is someone who deliberately uses a letter that he knows is fake. Using a forged or falsified letter is one of the criminal acts regulated in Chapter XII Book II Article 263 paragraph 2 of the Criminal Code (KUHP). Formulation of Article 263 of the Criminal Code.The approach method used in this study is a normative method supported by empirical methods. In this article, it is emphasized that in its use, you must really know that the letter used is fake and can cause harm. With the existence of legal provisions regulating these crimes, according to the function of the law as a means of social control and punishment as a repressive effort to tackle crimes.Keywords: Letter forgery, Judge's Consideration, Article 263 of the Criminal Code
PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INDONESIA Kusno Kusno
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 2, No 1 (2014): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v2i1.437

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari cara menerapkan peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Indonesia, serta apa pun tantangan dan upaya dalam penerapan peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini menggunakan metode membahas hukum empiris, dengan menggunakan konseptual (pendekatan konseptual) mengenai penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Indonesia. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada di masyarakat. Data dari lapangan dikumpulkan dan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang dijawab dan diminta secara lisan yang diperoleh data yang konkrit dan akurat. Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian peraturan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Indonesia pada prinsipnya di terapkan untuk Pegawai Negeri Sipil yang melakukan disiplin, ringan, disiplin, dan disiplin, dengan ketentuan Ditulis oleh teguh beberapa kali yang ditujukan untuk pegawai Negeri Sipil yang dikirim ke dengean pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Sesuai dengan hasil penelitian yang menerapkan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Hambatan dalam penerapan peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Indonesia kurang akuratnya Sanksi yang diberikan oleh Pejabat yang dipertanyakan serta lunturnya Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil itu sendiri yang harus bertanggung jawab atas profesionalisme dan tanggung jawab Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugasnya. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010. Kata Kunci: Penerapan Peraturan Pemerintah, Pegawai Negeri Sipil. Hambatan dalam penerapan peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Indonesia kurang tegasnya Sanksi yang diberikan oleh Pejabat yang dituntut serta lunturnya Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil itu sendiri yang dikerapkan pada profesionalisme dan pertanggungjawaban Pegawai Negeri Sipil dalam pengerjaan tugasnya. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010. Kata Kunci: Penerapan Peraturan Pemerintah, Pegawai Negeri Sipil. Hambatan dalam penerapan peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Indonesia kurang tegasnya Sanksi yang diberikan oleh Pejabat yang dituntut serta lunturnya Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil itu sendiri yang dikerapkan pada profesionalisme dan pertanggungjawaban Pegawai Negeri Sipil dalam pengerjaan tugasnya. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010. Kata Kunci: Penerapan Peraturan Pemerintah, Pegawai Negeri Sipil.
ANALISIS HUKUM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR (Studi Penetapan No. 03/Pid.Sus-Anak/2015/PN.RAP) Abdul Hakim
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 4, No 2 (2016): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v4i2.329

Abstract

Konsep diversi adalah konsep untuk memindahkan beberapa kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Jenis penelitian tesis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian mengenai mengkonsultasikan hukum terkait diversi dalam Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri Rantauprapat, secara internal juga membahas tentang pemahaman yang belum terkait dengan isi dari Perma Nomor 4 Tahun 2014, sehingga hal tersebut akan menjadi kesulitan. Diversi eksternal salah satunya adalah kerjasama yang terkait dengan penerapan Diversi. Pelaksanaan diversi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Rantauprapat. Sanksi Penal, pada Penetapan No. 03 / Pid. Sus-Anak / 2015 / PN.RAP, setuju untuk menerima orang tua, sesuai dengan kesepakatan Diversi. Sanski Non Pidana, terjadi kesepakatan diversi yaitu para pihak melakukan perdamaian, anak itu orang tua telah memberikan uang tunai kepada korban. Kata Kunci: Analisis, Diversi, Anak Pelaku.
PENDAFTARAN TANAH TENTANG HAK MILIK DI TINJAU DARI NILAI EKONOMI Elviana Sagala; Ade Parlaungan Nasution
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 7, No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v7i1.245

Abstract

Pendaftaran tanah dikenal dengan 2 (dua) macam bentuk pendaftaran tanah sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yaitu tentang Pendaftaran tanah untuk pertama kali yuabg berbunyi yaitu: Ayat (1) pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik. Ayat (2) pendaftaran tanah secara sistematik didasarkan pada suatu rencana kerja dan di laksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan Menteri. Ayat (3) dalam hal suatu desa/Kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran secara sporadik. Ayat (4) Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan.Tanah tidak dapat terpisahkan dari Ekonomi, karena setiap orang atau subjek hukum selalu berkeinginan memiliki tanah tapi tidak mengurangi modal usahanya dan keuntungan tetap, dan tidak berkurang tetapi dapat dijadikan untuk tambahan mosal usaha. Untuk mencari modal bagi pelaku ekonomi tidak lah sulit, bila ia memiliki tanah yang terdaftar sebab dapat dijadikan jaminan pada Bank apabila tanah tersebut adalah tanah terdaftar, karena Undang-undang hak tanggungan juncto Undang-Undang Pokok Agraria hanya dapat membebankan hak tanggungan serta memiliki kepastian hukum apabila tanah tersebut terdaftar.Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Hak Milik, dan Nilai Ekonomi
EKSISTENSI KEPOLISIAN DALAM PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN DIWILAYAH HUKUM POLRES LABUHANBATU Dr. Iskandar Muda Sipayung
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 9, No 2 (2021): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v9i2.2195

Abstract

This study aims to analyze the legal aspects of the existence of the police in the prosecution of minor criminal cases in the Labuhanbatu District Police Legal Territory. This research is Normative Empirical, namely research by looking at the conditions in the field by linking the legal sources of the regulations in force in the Republic of Indonesia. The benefits that will be received from the results of this research are to find out and analyze the legal basis of the police's authority in prosecuting minor criminal cases and to find out and analyze the existence of the police in prosecuting minor criminal cases in the Labuhanbatu Police Legal Territory. The results of the study show that firstly, the Legal Basis of Police Authority in Prosecuting Minor Crime Cases is based on the provisions as stated in Article 205 of the Criminal Procedure Code. Second, the existence of Labuhanbatu Police Investigators has so far carried out their duties as stipulated in article 205 of the Criminal Procedure Code by acting as Public Prosecutors in cases of minor crimes.Keywords: Existence, Police, Minor Crime.

Page 11 of 35 | Total Record : 348

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 3 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 12, No 4 (2024): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 12, No 3 (2024): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 12, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 12, No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 11, No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 9, No 2 (2021): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 8, No 1 (2020): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 7, No 2 (2019): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 7, No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 6, No 2 (2018): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 6, No 1 (2018): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 5, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 5, No 1 (2017): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 4, No 2 (2016): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 4, No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 3, No 2 (2015): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 3, No 1 (2015): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 2, No 2 (2014): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 2, No 1 (2014): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 1, No 2 (2013): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 1, No 1 (2013): Jurnal Ilmiah Advokasi More Issue