cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sriono
Contact Email
sriono.mkn@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
advokasi@ulb.ac.id
Editorial Address
Jalan SM Raja Nomor 126 A, Aek Tapa, Rantauprapat, Labuhanbatu, Sumatera Utara
Location
Kab. labuhanbatu,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL ILMIAH ADVOKASI
Published by Universitas Labuhanbatu
ISSN : 23377216     EISSN : 26206625     DOI : 10.36987/jiad
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah ADVOKASI adalah jurnal yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, Sumatera Utara. Jurnal Ilmiah ADVOKASI menerima artikel ilmiah dari hasil penelitian, diterbitkan 2 nomor dalam satu volume setiap bulan pada bulan Maret dan September. Jurnal ini fokus mempublikasi hasil penelitian orisinal yang belum diterbitkan di manapun pada bidang Ilmu Hukum dan aplikasi ilmu Hukum dan Perundang-undangan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 324 Documents
 2   3   4   5   6 
PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN SURAT HIBAH WASIAT YANG DITITIPKAN KEPADA NOTARIS UNTUK ANAK DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN ORANG TUA YANG TIDAK DICATATKAN Risdalina Siregar
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 6, No 2 (2018): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v6i2.251

Abstract

Perkawinan harus dicatatkan, diterbitkan pada pasal 1 dan 2 UU Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan .. Hal ini juga berlaku untuk kedudukan anak yang diundang, juga untuk hak warisannya. Jika perkawinan orang tuanya tidak terdaftar di negara hukum maka kedudukan anak menjadi anak atas perkawinan dan anak tersebut tidak berhak atas warisan dari anak karena ini bukan ahli waris dari orang tuannya. Hukum waris tentang surat wasiat atau testamen, di mana seseorang dapat menentukan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia, pembuat wasiat haruslah ditentukan melalui undang-undang, jika diabaikan dapat berakibat batalnya wasiat. Harta warisan sering menimbulkan masalah baik dalam hukum pun dalam kehidupan masyarakat. Surat wasiat (wasiat) berdasarkan pasal 875 KUHperdata adalah tentang akta yang berisi tentang apa yang terjadi setelah ia dikembalikan ke dunia, agar akhir dari sipembuat surat / pewaris merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan masalah hukum. Ahli waris dapat menggugat salah satu testamen jika merupakan ahli waris langsung yang terkait darah serta dari perkawinan yang sah, akan tetapi faktanya di masyarakat banyak perkawinan tidak terdaftarkan. Hakim menjatuhkan putusan di Pengadilan tentu melihat pembuktian tentang sahnya perkawinan kemudian siapa saja yang berhak mejadi ahli waris. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Surat Hibah Wasiat Dititipkan Kepada Notaris Untuk Anak Yang Lahir Perkawinan Orang Tua yang Tidak Dicatatkan, Penelitian ini penulis ambil berdasarkan kasus yang pernah dibuat penulis berdasarkan putusan Nomor: 42 / Pdt.G / 2007 / PN-Rap, sedangkan data yang diperoleh dengan cara meneliti kepustakaan dan sumber penelitian membentuk putusan kasus. Dasar Pertimbangan Hakim dalam perkara ini di mana Penggugat tidak dapat menerima surat / akte perkawinan sah, sedangkan Tergugat sebagai ahli waris yang sah dapat membuktikan bukti perkawinannya yang sah, Gugatan Penggugat yang ditolak dan Hibah Wasiat yang dititipkan pada Notaris sesuai dengan kebutuhan, dan hibah wasiat ini merupakan warisan boedel tergugat sebagai ahli waris yang sah. Kata Kunci: Warisan, Hibah Wasiat, Notaris, Perkawinan Tidak di Catatkan Sementara data yang diperoleh dengan cara membaca kepustakaan dan sumber penelitian terdiri dari putusan kasus. Dasar Pertimbangan Hakim dalam perkara ini di mana Penggugat tidak dapat menerima surat / akte perkawinan sah, sedangkan Tergugat sebagai ahli waris yang sah dapat membuktikan bukti perkawinannya yang sah, Gugatan Penggugat yang ditolak dan Hibah Wasiat yang dititipkan pada Notaris sesuai dengan kebutuhan, dan hibah wasiat ini merupakan warisan boedel tergugat sebagai ahli waris yang sah. Kata Kunci: Warisan, Hibah Wasiat, Notaris, Perkawinan Tidak di Catatkan Sementara data yang diperoleh dengan cara membaca kepustakaan dan sumber penelitian terdiri dari putusan kasus. Dasar Pertimbangan Hakim dalam perkara ini di mana Penggugat tidak dapat menerima surat / akte perkawinan sah, sedangkan Tergugat sebagai ahli waris yang sah dapat membuktikan bukti perkawinannya yang sah, Gugatan Penggugat yang ditolak dan Hibah Wasiat yang dititipkan pada Notaris sesuai dengan kebutuhan, dan hibah wasiat ini merupakan warisan boedel tergugat sebagai ahli waris yang sah. Kata Kunci: Warisan, Hibah Wasiat, Notaris, Perkawinan Tidak di Catatkan Sementara Tergugat sebagai ahli waris yang sah dapat mengembalikan bukti perkawinannya yang sah, disetujui Gugatan Penggugat disetujui dan Hibah Wasiat yang dititipkan pada Notaris pada batal demi hukum, dan hibah tersebut merupakan boedel warisan Tergugat sebagai ahli waris yang sah. Kata Kunci: Warisan, Hibah Wasiat, Notaris, Perkawinan Tidak di Catatkan Sementara Tergugat sebagai ahli waris yang sah dapat mengembalikan bukti perkawinannya yang sah, disetujui Gugatan Penggugat disetujui dan Hibah Wasiat yang dititipkan pada Notaris pada batal demi hukum, dan hibah tersebut merupakan boedel warisan Tergugat sebagai ahli waris yang sah. Kata Kunci: Warisan, Hibah Wasiat, Notaris, Perkawinan Tidak di Catatkan
PERANAN SAKSI AHLI FORENSIK DALAM PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Polres Labuhanbatu) Poriaman, Poriaman; Hakim, Abdul; Siregar, Risdalina
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : FH Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v9i1.2069

Abstract

In a trial examination of a criminal case, the judge conducts an examination with at least two valid pieces of evidence and also pays attention to the indictment of the public prosecutor regarding what criminal act the defendant has committed. In the case of murder the judge needs a forensic expert to find out what caused the criminal incident. The forensic doctor's statement in the form of a visum et repertum plays a role in deciding / imposing a sentence for the convicted person, because the Visum Et Repertum contains information or information about the causes that resulted in a person's death or injury. The formulation of the problems in this study are: 1. What is the role of forensic experts in uncovering the crime of murder? 2. What are the obstacles faced by forensic experts in uncovering the crime of murder? This study used a normative approach, the research material was collected using document study techniques, and data analysis techniques were used qualitatively. The results of the research show that: 1. The role of a forensic specialist is very important in uncovering the crime of murder, namely being able to directly provide information in court in the form of visum et repertum. 2. The judge's consideration of the results of the forensic doctor's testimony in court in revealing the crime of murder is very helpful for the judge in taking a legal consideration.Keywords: Witness; forensic expert; Criminal act; Suspect; Murder.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DILUAR PENGADILAN Jackson Oktaryo Nababan
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 1, No 2 (2013): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v1i2.454

Abstract

Penyelesaian sengketa Lingkungan di luar pengadilan dapat memberikan jawaban atas keadilan minimum terhadap masyarakat terhadap lembaga peradilan. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000, persetujuan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan merupakan pilihan para pihak yang melibatkan sukarela dan hanya terkait dengan perjanjian yang termasuk dalam ranah perdata . Penyelesaian sengketa Lingkungan di luar pengadilan diselesaikan berdasarkan persetujuan pihak dengan arbitrase atau persetujuan atas persetujuan (konsiliasi, negosiasi, mediasi, konsultasi, konsultasi ahli). Akan tetapi, penyelesaian sengketa Lingkungan di luar pengadilan di Indonesia jika ditinjau dari pengaturannya masih memiliki beberapa kelemahan. Meskipun demikian, persetujuan sengketa Lingkungan hidup di luar pengadilan sebagai bagian dari kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia masih mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan. Kata kunci: Penyelesaian sengketa, Lingkungan hidup, melewati peradilan
PENGARUH STRES KERJA DAN SEMANGAT KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI PADA KANTOR SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA Basyarul Ulya
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 4, No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v4i1.343

Abstract

Prestasi kerja pegawai merupakan hal yang sangat penting dalam perusahaan untuk mencapai, sehingga berbagai usaha dilakukan untuk meningkatkannya. Seorang pegawai disetujui memiliki prestasi dalam bekerja, jika beban kerja yang ditentukan atau jika disetujui hasil yang lebih tinggi dari yang ditetapkan perusahaan. Kondisi ini disebut prestasi pegawai dalam kategori terbaik. Tuntutan yang tidak mampu dikendalikan oleh setiap pegawai akan menarik perhatian pada diri pegawai dan jika tidak dapat diatasi maka pegawai tersebut memperbaiki stres. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi, wawancara dan kuesioner.Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang ada di teliti yaitu: Variabel Independen (variabel bebas) dan Variabel Dependen (variabel yang diperoleh). Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda, melalui uji F dan uji t dengan tujuan untuk menguji hubungan variabel bebas terhadap variabel tergantung pada tingkat kepercayaan 95% ( = 0,05). Dari hasil uji serempak (uji F) bahwa nilai Fhitung (287.548)> Ftabel (3,315) pada alpha 5% maka disimpulkan bahwa variabel stres kerja dan semangat kerja berpangaruh positif dan signifikan terhadap hasil kerja. Stres kerja dikonseptualisasi dari beberapa titik pandang, yaitu stres sebagai stimulus, stres sebagai respons dan stres sebagai stimulus-respons. Stres sebagai stimulus merupakan yang menitikberatkan pada Lingkungan. Definisi stimulus melihat stres sebagai kekuatan yang mendorong individu untuk memberikan tanggapan terhadap stresor. Terkait dengan stres yang berkaitan dengan interaksi antara stimulus Lingkungan dengan respons individu. Kata Kunci: Stres kerja, Semangat kerja, Prestasi, Pegawai
HAK NAFKAH, MASKAN DAN KISWAH SELAMA DALAM IDDAH TERHADAP BEKAS ISTRI YANG TELAH DICERAI TALAQ DALAM KEDUDUKANNYA QOBLA DUKHUL (Study Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat No. 1173/Pdt.G/2020/PA.RAP) Aisyah Aisyah
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v8i2.1848

Abstract

This study aims to analyze the legal aspects of Mut ah Rights and Eid al-Fitr towards the wife who has been divorced by Talaq in her position as Qobla Dukhul. This research is Normative Empirical, namely research by looking at the existing conditions in the field by linking the legal sources of regulations in force in the Republic of Indonesia. The benefits that will be received from the results of this research are to find out and analyze the legal basis of Mut ah Rights and Iddah livelihoods against a wife who has been divorced by her husband in her position that the wife has not been interfered with at all (Qobla Dukhul) and to know and analyze legal considerations in the decision. Rantauprapat Religious Court No. 1173 / Pdt.G / 2020 / PA.RAP for Divorce talaq in the position of wife of Qobla Dukhul. The results of this study state that if a marriage breaks up due to divorce, according to the provisions of Article 149 and Article 158 of the Compilation of Islamic Law, the ex-husband is obliged to give a proper mutʻah to his ex-wife, either in the form of money or objects, unless the former wife is qobla al dukhul and provides a living , maskan and kiswah to the ex-wife during iddah, unless the ex-wife has been through divorce ba1in or Nusyuz and is not pregnant. In the consideration of the Panel of Judges in Case No. 1173 / Pdt.G / 2020 / PA.RAP stated that because the marriage broke up due to divorce in the Qabla ad-Dukhul State, the Respondent did not have a period of iddah at all and the applicant was released from all legal consequences of divorce such as providing support, maskan and kiswah to ex-wife during iddah.Keywords: Mut'ah, Nafkah Iddah, Qobla Dukhul 
MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DILUAR PENGADILAN Zainal Abidin Pakpahan
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 2, No 2 (2014): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v2i2.422

Abstract

Bentuk-bentuk proses penyelesaian sengketa pada hakikatnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut: a). proses peradilan (ajudikasi) dapat dibagi menjadi dua komponen yaitu, 1. Litigasi (proses Pengadilan), 2. Arbitrase, b). proses konsensual (non ajudikasi) atau di sebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa (APS/ADR) seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, konsultasi, penilaian/ pendapat ahli, evaluasi netral dini (early neutral evaluation), pencarian fakta netral (neutral fact-finding). Dengan berbagai macam alternatif penyelesaian sengketa yang ada, sehingga disini penulis lebih memfokuskan terhadap mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa diluar Pengadilan. Penelitian ini hanya bersifat Normatif yang mengkaji dari sisi peraturan perundang-undangan. Maka dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini yaitu, bagaimana pelaksanaan mediasi sebagai alternatif dalam menyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan, dan bagaimana cara penyelesaiannya dengan bentuk mediasi sebagai bagian dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup juga dapat dilakukan melalui pengadilan atau diluar pengadilan dalam hal ini dapat dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Bab XIII bagian kesatu yang terdapat didalam pasal 84 ayat (1,2,3) yang menyatakan: ayat (1) penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan. Pada ayat (2) pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Pada ayat (3) gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh satu atau para pihak yang bersebngketa. Sesuai yang diamanatkan dalam pasal tersebut dapat di interpretasikan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan dengan melalui jalur mediasi di lingkungan pengadilan dan di luar lingkungan pengadilan yang sudah dapat disepakati para pihak yang bersengketa. Disarankan kepada stakholders agar kiranya dapat menjadikan PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan sebagai prodak peraturan perundang-undangan agar penyelesaian dengan jalur mediasi yang dibantu oleh seorang mediator dapat lebih terkoordinir dengan baik.Kata Kunci: Mediasi, Lingkungan Hidup, Pengadilan
IMPLEMENTASI PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM PERATURAN PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI PENCAPAIAN DALAM HUKUM ISLAM Safaruddin Munthe
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 5, No 1 (2017): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v5i1.323

Abstract

Prinsip dalam ekonomi syariah dalam Al-Quran dan Hadis telah diimplementasikan dalam perbankan syariah. Implementasi baru sebagian karena bank syariah dalam operasionalnya masih disetujui oleh peraturan Bank Indonesia dan peraturan / peraturan-undangan yang berlaku, misalnya prinsip mudharabah, prinsip mudharabah (mark-up), prinsip Bai Salam, prinsip Wadiah, prinsip Musyarakah, prinsip sewa (Ijarah) . Bank syariah dalam pelaksanaan pengoprasiannya tidak semata-mata berdasarkan pada prinsip untuk hasil, tetapi lebih pada pihak memilih produk perbankan yang mana yang diinginkan, terkait produk lain selain sistemnya hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kata Kuci: Prinsip-prinsip, Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah.
PERANAN SEORANG ARBITER DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE Wahyu Simon Tampubolon
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 7, No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v7i1.242

Abstract

Sistem penyelesaian sengketa di Indonesia ada beberapa metode penyelesaian sengketa baik itu litigasi maupun non litigasi. Dalam dunia bisnis para Pelaku bisnis atau bisnis dalam penyelesaian sengketa seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur dilakukan melalui proses litigasi dan nonlitigasi. Dalam proses litigasi, para pihak saling bertukar satu sama lain. Sengketa merupakan suatu hal yang telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, sengketa tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia terkhusus dalam dunia bisnis atau pun usaha. Dalam kegiatan bisnis, ada perbedaan yang timbul karena hal yang sulit untuk terjadi karena dalam konteks bisnis sekarang ini, para pelaku bisnis mulai memulai atau paling tidak berusaha meminimalisasi penggantian sengketa. Langkah yang diambil adalah dengan melibatkan para penasehat hukum (penasihat hukum) dalam membuat dan atau menganalisa kontrak yang akan ditanda tangani oleh pengusaha usaha. Salah satu jenis sengketa yang sering terjadi adalah sengketa dalam interaksi bisnis. Sengketa bisnis yang timbul perlu diselesaikan. Masalahnya, siapa yang bisa menyelesaikan sengketa tersebut. Hal yang paling mudah dan sederhana adalah para pihak yang menyelesaikan menyelesaikan sendiri yang dapat diselesaikan ini diselesaikan melalui tempat kerja yang pekerjaannya atau tugasnya memang menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa bisnis sebelumnya dapat dipilih melalui proses litigasi dan nonlitigasi. Di dalam peradilan ada beberapa yang harus dipertimbangan di antara para penggugat harus membuktikan di mana dalilnya dan juga para penggugat harus tahu di mana tempat tinggal tergugat, sebagai gugatan harus diajukan di tempat tinggal tergugat, di mana ada beberapa litigasi lain di sana. seperti melalui arbitrase, konsiliasi, mediasi, negosiasi dan lain sebagainya. Para pengusaha dapat memilih untuk memutuskan yang mereka kehendaki seperti melalui arbitrase Para pelaku bisnis dapat menentukan sendiri dalam memilih Arbiter untuk menyelesaikan sengketa bisnis yang mereka hadapi. Kata kunci: Penyelesaian Sutasi, Nonlitigasi, Arbiter Sementara penyelesaiannya adalah penyelesaian sementara yang bisa dilakukan melalui arbitrase, konsiliasi, mediasi, negosiasi dan lain sebagainya. Para pengusaha dapat memilih untuk memutuskan yang mereka kehendaki seperti melalui arbitrase Para pelaku bisnis dapat menentukan sendiri dalam memilih Arbiter untuk menyelesaikan sengketa bisnis yang mereka hadapi. Kata kunci: Penyelesaian Sutasi, Nonlitigasi, Arbiter Sementara penyelesaiannya adalah penyelesaian sementara yang bisa dilakukan melalui arbitrase, konsiliasi, mediasi, negosiasi dan lain sebagainya. Para pengusaha dapat memilih untuk memutuskan yang mereka kehendaki seperti melalui arbitrase Para pelaku bisnis dapat menentukan sendiri dalam memilih Arbiter untuk menyelesaikan sengketa bisnis yang mereka hadapi. Kata kunci: Penyelesaian Sutasi, Nonlitigasi, Arbiter
EFEKTIFITAS LEMBAGA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) UNTUK MENGHINDARKAN DEBITUR DARI PAILIT Elviana Sagala
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 3, No 1 (2015): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v3i1.389

Abstract

Akibat putusan pailit membawa hukum terhadap Debitor. Pasal 21 UU No.37 tahun 2004 menetapkan semua yang diperoleh selama kepailitan. Membuat Debitor tidak perlu lagi untuk mempertahankan usahanya dan aset yang jadi agunan atau aset lain alasan yang menyebabkan pailit yang menyebabkan debitur menjadi tidak cakap hukum. Hukum harus adil, seimbang disetujui asas undang-undang kepailitan dan pertanggungjawaban pembayaran hutang asas keseimbangan, asas kesejahteraan usaha, asas kesejahteraan, asas perhubungan yang ditingkatkan melalui PKPU yang diharapkan dapat mencari tahu kreditur
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ( STUDI PUTUSAN NO. 616 / PID.B / 2010 / PN-RAP ) Maya Jannah
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 5, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v5i2.305

Abstract

Tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak kejahatan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain. Undang-undang yang mengatur tentang KDRT telah ditetapkan, namun yang menjadi persetujuannya adalah: (1) Bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; (2) Bagaimana Penerapan tentang hukuman terhadap KDRT atas kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang telah diputus Pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat. Pengaturan hukum tindak pencegahan dalam rumah tangga Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 telah digunakan sebagai implementasi / penerapan atas Undang-undang tentang Penghapusan KDRT, yang mana telah digunakan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana KDRT. Rumah Tangga yang Telah Diputus Pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah tepat dan benar, karena berkaitan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kata kunci: Penerapan, Sanksi, Pelaku, Tindak kekerasan dalam Rumah Tangga.

Page 4 of 33 | Total Record : 324

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 3 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 12, No 4 (2024): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 12, No 3 (2024): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 12, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 12, No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 11, No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 9, No 2 (2021): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 8, No 1 (2020): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 7, No 2 (2019): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 7, No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 6, No 2 (2018): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 6, No 1 (2018): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 5, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 5, No 1 (2017): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 4, No 2 (2016): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 4, No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 3, No 2 (2015): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 3, No 1 (2015): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 2, No 2 (2014): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 2, No 1 (2014): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 1, No 2 (2013): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 1, No 1 (2013): Jurnal Ilmiah Advokasi More Issue