cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sriono
Contact Email
sriono.mkn@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
advokasi@ulb.ac.id
Editorial Address
Jalan SM Raja Nomor 126 A, Aek Tapa, Rantauprapat, Labuhanbatu, Sumatera Utara
Location
Kab. labuhanbatu,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL ILMIAH ADVOKASI
Published by Universitas Labuhanbatu
ISSN : 23377216     EISSN : 26206625     DOI : 10.36987/jiad
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah ADVOKASI adalah jurnal yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, Sumatera Utara. Jurnal Ilmiah ADVOKASI menerima artikel ilmiah dari hasil penelitian, diterbitkan 2 nomor dalam satu volume setiap bulan pada bulan Maret dan September. Jurnal ini fokus mempublikasi hasil penelitian orisinal yang belum diterbitkan di manapun pada bidang Ilmu Hukum dan aplikasi ilmu Hukum dan Perundang-undangan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 359 Documents
 5   6   7   8   9 
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PERJANJIAN KAWIN YANG DAPAT DILAKUKAN SELAMA PERKAWINAN BERLANGSUNG Sriono Sriono
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 5, No 1 (2017): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v5i1.324

Abstract

Perjanjian perkawinan merupakan bentuk perjanjian yang mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan dan lainnya. Perjanjian perkawinan juga merupakan perjanjian yang berlakunya dapat mempengaruhi peraturan lainnya seperti Undang-Undang Tentang Agraria tentang hak atas tanah. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam ayar (1) Sebelum ada gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, perkenalkan kawin dibuat pada waktu, dan sebelum perkawinan terjadi, hal inilah yang Pasangan yang menginginkan pasangan menikah yang sebelumnya tidak memiliki perjanjian kawin. Berdasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 / PUU-XIII / 2015 yaitu dengan dikabulkannya permohonan pemohon sebagian dengan Pasal 29 ayat (1), (3), dan ayat (4) tentang perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan berkelanjutan tetapi juga atas persetujuan bersama dapat membuat perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung. Hal ini telah memberikan dukungan terhadap warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing. Karena dengan adanya persetujuan perkawinan maka warga negara Indonesia yang memiliki pasangan warga negara dapat menikmati haknya sebagai warga negara Indonesia. Kata Kunci: Analisis Putusan, Perjanjian Kawin, Perkawinan Berlangsung dan ayat (4) antara perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung tetapi juga atas persetujuan bersama dapat membuat perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung. Hal ini telah memberikan dukungan terhadap warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing. Karena dengan adanya persetujuan perkawinan maka warga negara Indonesia yang memiliki pasangan warga negara dapat menikmati haknya sebagai warga negara Indonesia. Kata Kunci: Analisis Putusan, Perjanjian Kawin, Perkawinan Berlangsung dan ayat (4) antara perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung tetapi juga atas persetujuan bersama dapat membuat perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung. Hal ini telah memberikan dukungan terhadap warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing. Karena dengan adanya persetujuan perkawinan maka warga negara Indonesia yang memiliki pasangan warga negara dapat menikmati haknya sebagai warga negara Indonesia. Kata Kunci: Analisis Putusan, Perjanjian Kawin, Perkawinan Berlangsung Karena dengan adanya persetujuan perkawinan maka warga negara Indonesia yang memiliki pasangan warga negara dapat menikmati haknya sebagai warga negara Indonesia. Kata Kunci: Analisis Putusan, Perjanjian Kawin, Perkawinan Berlangsung Karena dengan adanya persetujuan perkawinan maka warga negara Indonesia yang memiliki pasangan warga negara dapat menikmati haknya sebagai warga negara Indonesia. Kata Kunci: Analisis Putusan, Perjanjian Kawin, Perkawinan Berlangsung
KEBIJAKAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM Zaid Alfauza Marpaung
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 7, No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v7i1.243

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan serius yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan status sosial serta dalam praktiknya erat dilakukan secara terorganisir. Kebijakan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana korupsi tersebut termasuk dalam kategori jarimah ta zir. Oleh karena itu, penetapan dan putusan hukum diserahkan kepada pemerintah. Dengan memperhatikan kepentingan umum yang terancam sangat serius oleh tindak pidana korupsi, maka dijatuhkannya hukuman ta zir yang paling berat berupa hukuman mati terhadap pelaku korupsi dapat dibenarkan.Kata Kunci: Hukuman Mati, Tindak Pidana Korupsi, Hukum Pidana Islam 
PHK BOY BUCHORI ALKHOMENI HASIBUAN DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Maya Jannah
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 3, No 1 (2015): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v3i1.392

Abstract

Hukum ketenagakerjaan bukan hanya hubungan antara pekerja / buruh dengan pengusaha / perusahaan, akan tetapi juga hubungan orang yang mencari kerja melalui proses / yang benar-benar untuk perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga pelaksana yang terkait yang memberikan pekerjaan, serta mencari hasil dari pekerjaan tersebut secara maksimal. Pengaturan Hukum Ketenagakerjaan menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terkait dengan pemutusan hubungan kerja pengaturan: Bab I Ketentuan Umum, Bab IX Hubungan Kerja, Bab X Perlindungan, Pengupahan, Dan Kesejahteraan, Bab X Hubungan kerja yaitu mengatur dalam Bab XII Pemutusan Hubungan Kerja sementara Kedudukan PHK yang di alami Boy Bukhari Alkhomeni Hasibuan di PT. Bakrie Sumatera Plantations ditinjau dari Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. PHK yang dialami oleh Boy Buchori Alkomeni Hasibuan tidak memenuhi syarat dalam Pasal 158 ayat (1). Sementara dalam perdebatannya dengan pasal 161 tidak ada surat persetujuan pertama, kedua, dan disetujui oleh sdr. Boy Buchori Alkomeni Hasibuan terkait kasus PHK ini, dapat diartikan bahwa PHK ini tidak sesuai dengan prosedur PHK atau apa yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Kata Kunci: Pemutusan, hubungan kerja, Ketenagakerjaan Boy Buchori Alkomeni Hasibuan terkait kasus PHK ini, dapat diartikan bahwa PHK ini tidak sesuai dengan prosedur PHK atau apa yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Kata Kunci: Pemutusan, hubungan kerja, Ketenagakerjaan Boy Buchori Alkomeni Hasibuan terkait kasus PHK ini, dapat diartikan bahwa PHK ini tidak sesuai dengan prosedur PHK atau apa yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Kata Kunci: Pemutusan, hubungan kerja, Ketenagakerjaan
DISKRESI KEPOLISIAN DALAM MEMBERHENTIKAN PERKARA PIDANA KARENA ADANYA PERDAMAIAN OLEH LEMBAGA KEPOLISIAN RESORT LABUHANBATU DILIHAT DARI SEGI HUKUM Muhammad Yusuf Siregar; Zainal Abidin Pakpahan
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 5, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v5i2.307

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Diskresi dan Landasan Hukum Kepolisian dalam memberhentikan perkara karena adanya perdamaian. Hasil Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kepolisian hanya melibatkan memberhentikan perkara karena berkaitan dengan jenis tindak pidana Delik Aduan. Pada praktiknya, Landasan Hukum Kepolisian dalam memberhentikan perkara karena dilakukan dengan konsep keadilan restoratif diajukan contoh kasus pemberlakuan konsep keadilan restoratif sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam Putusan Hakim Mahkamah Agung No. 1600 K / PID / 2009 yang menerima pencabutan pengaduan yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 75 KUHP yang mana korban telah mencabut pengaduannya dihadapan pengadilan. Diskresi Kepolisian dapat memberlakukan ketentuan yang telah ditegaskan dalam KUHP. Sementara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan perlindungan dan bantuan dalam menjalankan diskresi kepolisian. Kata Kunci: Diskresi, Kepolisian, Perdamaian.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN BARANG MELALUI MEDIA JUAL BELI ONLINE DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Wahyu Simon Tampubolon
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 7, No 2 (2019): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v7i2.1310

Abstract

Perkembangan dunia dari segi teknologi sangat pesat, media internet menjadi salah satu bukti bahwa kecanggihan teknologi sangat mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Dalam perkembangan dari waktu ke waktu teknologi merupakan bentuk pemanfaatan yang dapat digunakan bagi para pebisnis untuk menawarkan produk atau jasa kepada masyarakat atau konsumen. Pengguna layanan internet menjadi sangat banyak digunakan disebabkan karena murah dan mudah tanpa harus membuat suatu konsep usaha yang terdiri dari tempat dan bangunan dalam mempromosikan atau menjual produk usahanya. Maka bisnis yang dilakukan secara online melalui media jual beli semakin berkembang. Perkembangan dunia bisnis online juga didukung oleh peningkatan produktifitas dari industri yang menyediakan berbagai macam produk untuk dipasarkan melalui media internet yang memicu maraknya usaha jual beli melalui media online karena mudah untuk dijalankan, tidak memerlukan modal yang besar dan tidak harus membutuhkan sistem manajemen yang rumit untuk mengelolanya. Sekarang ini cukup dengan adanya foto produk dan akses internet untuk memasarkannya kedalam media jual beli online.Pengaruh mudahnya transaksi jual beli barang melalui media sosial pada masyarakat Indonesia mengakibatkan tingkat kewaspadaan dalam melakukan transaksi jual beli berkurang bahkan diabaikan mengingat mudahnya fasilitas yang dihadirkan dalam belanja melalui media online tadi. Terbukti dengan banyaknya laporan dan kasus penipuan dengan modus online. Hal disebabkan karena konsumen atau pembeli tidak dapat bertatap muka secara langsung dengan penjual, sehingga sistem kepercayaan menjadi modal utama dalam setiap transaksi jual beli melalui online.Perlu ada regulasi dan aturan yang mengatur terhadap transaksi pembelian barang melalui Media Jual Beli Online, dimana banyak dampak kerugian ataupun modus penipuan yang akan menjerat atau menimpa konsumen dalam transaksi memalui onle tersebut. Pemerintah dalam hal ini berperan untuk mengawasi, mengatur, memberi sanksi dan memberikan dasar hukum untuk melindungi konsumen dan pelaku usaha dalam bertransaksi melalui media jual beli online.Kata kunci : Konsumen, Pembelian, Online
PERANAN PENEGAK HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KARYA MUSIK DALAM BENTUK JUAL BELI VCD BAJAKAN DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA Indra Kumalasari Munthe
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 6, No 1 (2018): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v6i1.261

Abstract

The copyright protection of music released in VCD form is a royalty rights of the songwriter. Legislation on Intellectual Property Rights is stipulated in the Copyright Act Number 28 of 2014. Piracy is the Unauthorized Copy of Works and / or Related Rights products and the distribution of such multiplication products widely to obtain economic benefits. The role of law enforcement in Labuhanbatu Utara District is needed to protect the copyrights of music works, however, the police officers never conduct regular raids against pirated dealers and sellers of VCDs. There are many actors who influence the rampant dealer and the sale of pirated VCDs in Labuhanbatu Utara Regency is a factor of law enforcement officers and community factors who prefer to buy pirated VCDs than the original VCD because the price is cheaper.Keywords: Copyright, Musical Works, Pirated VCDs
PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH TIDAK SERTA MERTA DAPAT MEMUTUSKAN HUBUNGAN SEWA MENYEWA ANTARA PEMILIK DAN PENYEWA RUMAH Gostan Adri Harahap
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 1, No 1 (2013): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v1i1.469

Abstract

Kehidupan sehari-hari sewa rumah adalah sebuah fenomena yang pasti terjadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga kadangkala sewa rumah ini menjadi rumit, hal itu dapat terjadi saat berlangsungnya masa sewa. Kemudian si pemilik rumah menjual rumah tersebut untuk pihak ketiga, jadi pihak ketiga ini ingin memahami sepenuhnya rumah yang dibelinya, akankah bagaimanakah cara memperbaikinya? untuk meminta bantuan hukum agar perselisihan ini dapat disetujui, dengan memberikan perlindungan kepada penyewa. Kata Kunci: Perjanjian, Jual Beli Rumah, Sewa Menyewa
PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA (TUN) PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) Bernat Panjaitan
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 3, No 2 (2015): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v3i2.361

Abstract

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) merupakan hukum yang mengatur cara melaksanakan hukum materil, dengan demikian hukum acara itu memuat tentang tata cara (formalitas). Sementara pemahaman hukum acara peradilan tata usaha negara adalah hukum yang berisi tentang aturan tata cara beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Baik hukum formal maupun hukum materiel, keduanya merupakan tidak dari peradilan. Sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Perizinan, Peraturan Perundangan, dan Pemutakhiran, serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Sementara yang disetujui dengan Sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 ayat (10) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata kelola negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai karena dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata kunci: Perkara Tata Usaha Negara, Peradilan Tata Usaha Negara
PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA PEMIDANAAN (NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE) BERDASARKAN HUKUM INDONESIA DAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC) Abdullah, Fathin; Eddy, Prof. Triono; Marlina, Dr
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : FH Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v9i1.2060

Abstract

Asset forfeiture is a solution to the problem asset forfeiture when a person cannot be criminally prosecuted on the grounds of death or cannot follow the criminal prosecution process as referred to in Article 77 and Article 83 of the Criminal Code of Indonesia. NCB Asset Forfeiture wants the seizure of assets resulting from corruption crimes without having to wait for a criminal verdict and is an alternative if a corruptor can’t criminally prosecuted. The regulation of asset seizure resulting from corruption by mechanism without criminalization in Indonesian law is stipulated in Article 32, Article 33, Article 34, and Article 38C of the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes while the arrangement of asset forfeiture resulting from corruption crimes by mechanism without criminalization to UNCAC is stipulated in Article 54 chapter (1) letter c UNCAC. The application of NCB Asset Forfeiture in Indonesia in addition to being implemented based on the Law on the Eradication of Corruption Crimes, the State Attorney must be able to prove there has been a real loss of state finances, financial losses of the country due to corruption crimes and there are guarantees from corruptors to facilitate the application of asset seizures resulting from corruption without criminalization. Keywords: Asset Forfeiture, Proceeds of Corruption, Without Criminalization, United Nations Convention Against Corruption.
KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERCERAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Sriono Sriono
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 2, No 1 (2014): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v2i1.445

Abstract

Perceraian merupakan salah satu putusnya perkawinan. Membuat sebagian besar anak-anak berkencan. Tidak ada masalah pada anak yang dapat menimbulkan perselisihan yang lama dalam proses perceraian. Karena hak asuh anak dapat memberikan kelebihan hidup dalam masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan ketentuan tentang perceraian, dan dalam setiap persidangan pengadilan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Diharapkan ada yang diharapkan. Namun disatu sisi undang-undang ini memberikan peluang yang cukup besar untuk perceraian. Peluang perceraian tersebut dengan alasan-alasan yang diberikan oleh undang-undang yang sangat luas dan terbuka. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan pengadilan setelah pengadilan yang disetujui dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kata kunci: Perceraian, akibat perceraian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Page 7 of 36 | Total Record : 359

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 4 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 3 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 12, No 4 (2024): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 12, No 3 (2024): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 12, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 12, No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 11, No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 9, No 2 (2021): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 8, No 1 (2020): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 7, No 2 (2019): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 7, No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 6, No 2 (2018): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 6, No 1 (2018): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 5, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 5, No 1 (2017): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 4, No 2 (2016): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 4, No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 3, No 2 (2015): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 3, No 1 (2015): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 2, No 2 (2014): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 2, No 1 (2014): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 1, No 2 (2013): Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 1, No 1 (2013): Jurnal Ilmiah Advokasi More Issue