cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rizki Yudha Bramantyo
Contact Email
rizki_bramantyo@unik-kediri.ac.id
Phone
+6281556414792
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
Transparansi Hukum
Published by Universitas Kadiri
ISSN : 26139200     EISSN : 26139197     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Transparansi Hukum merupakan jurnal ilmiah yang terbit dua kali dalam satu tahun. Jurnal Transparansi Hukum adalah wadah untuk menuangkan dan menyebarluaskan gagasan, ide kreatif baik teoritis maupun praktis dalam rangka pengembangan ilmu hukum. Berfokus pada lingkup hukum perdata dan pidana.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 356 Documents
 19   20   21   22   23 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU-LINTAS (STUDI KASUS DI SATLANTAS POLDA JATIM SURABAYA TAHUN 2022) Bido Arsanu
Transparansi Hukum Vol. 5 No. 2 (2022): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v5i2.3059

Abstract

ABSTRAK Dewasa ini pelanggaran lalu lintas adalah masalah penyebab sebagian besar terjadinya kecelakaan dan kurangnya kesadaraan hukum. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) merupakan suatu aturan yang mengatur para pengendara bermotor dalam berkendara di jalan raya. Berdasarkan data perkara pelanggaran lalu lintas di Satlantas Polda Jatim Kota Surabaya pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan adanya peningkatan perkara pelanggaran lalu lintas. Metode yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa informasi yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.Data hasil penelitian melalui hasil lapangan dengan wawancara kepada Anggota Satlantas Polda Jatim telah ditemukan pelanggaran dilakukan oleh masyarakat sebanyak 875 kasus.Upaya untuk menganggulangi pelanggaran pengendaralalu lintas adalah melakukan patroli secara berkala dan rutin, setiap petugas melakukan pengarahan untuk menempati posisi sesuai yang sudahditetapkan, melakukan pengaturan jalannya lalu lintas, sehingga situasi berjalan dengan lancar dan teratur. Adanyakegiatan sosialisasi terkait berlalu lintas kepada masyarakat, pemberian saran terkait keadaan serta kondisi jalan, dan fasilitasnya jika dirasa adanya kerusakan. Kata kunci: Pelanggaran, Lalu Lintas, Upaya Penegakan Hukum
Konstruksi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penambangan Pasir dalam Sistem Hukum Pidana Prijo Santoso; Hery Sulistyo
Transparansi Hukum Vol. 5 No. 2 (2022): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v5i2.3060

Abstract

ABSTRAK Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana tidak semata-mata untuk tujuan kepastian hukum saja, akan tetapi juga untuk memenuhi keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Kondisi penegakan hukum yang kurang menjamin keadilan terhadap pencari keadilan dan proses peradilan yang rumit, lama dan mahal tersebut di atas melahirkan berbagai pemikiran, termasuk pemikiran untuk menemukan alternatif penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan Kata Kunci :Mediasi Penal, Restorative Justice, Konstruksi.
PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PROFESI DOKTER YANG MELAKUKAN PRAKTEK MELALUI TELEMEDICINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN JUNCTO PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 Divi Kusumaningrum; Ariella Gitta Sari; Restu Adi Putra
Transparansi Hukum Vol. 5 No. 2 (2022): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v5i2.3061

Abstract

ABSTRAK Pengenaan Pajak penghasilan bagi jenis profesi professional seperti dokter sering kali menjadi polemik karena sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut self assessment system , yang artinya wajib pajak menghitung , melaporkan dan membayar sendiri pajaknya kepada fiskus . Self assessment system sendiri pada akhirnya member peluang kepada wajib pajak untuk tidak melaporkan dan membayarkan dengan jujur nilai pajak pengasilannya kepada fiskus. Apalagi di era revolusi 4.0 saat ini, obyek pajak banyak bermutasi bahkan bertambah seiring dengan digitalisasi yang mana hal ini jelas belum terjangkau oleh aturan perundang-undangan pajak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif . Pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Profesi Dokter yang melakukan praktek melalui telemedicine di Indonesia sendiri saat ini masih belum terbungkus oleh regulasi yang jelas , sehingga hal tersebut memicu celah bagi para wajib pajak untuk tidak melaporkan pajaknya dengan jujur. Hal ini jelas sangat merugikan negara yang mana pajak yang menjadi sumber pendapatan terbesar negara menjadi tidak dapat dipungut secara maksimal, serta bagi individu wajib pajak secara psikologis hal ini dapat membiasakan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kata Kunci : Pajak, Pengenaan Pajak Dokter, UU Perpajakan
KEDUDUKAN DAN PERAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNATIONAL DALAM PERSPEKTIF HUBUNGAN INTERNASIONAL Fitri Windradi; Rizki Yudha Bramantyo; Satriyani Cahyo Widayati; Restu Adi Putra
Transparansi Hukum Vol. 5 No. 2 (2022): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v5i2.3062

Abstract

ABSTRAK Sengketaainternasional dalam era kontemporer daewasa ini sangat rentannterjadi yangdipicu oleh beragam macam permbenturan kepentingan (confilct of interest) antarrnegara yang keranpp timbul/muncul. Upaya upaya penyelesaian terhadap-nya tentu sangatmutlak diperlukan agar sengketasengketa trsebut tidakkmeluas dan yang berkepanjangan yang lambat-laun dapattmengancam perdamaianidunia. Untuk menghadapinya tentu diper1ukan aturan aturan penyelesaian sengketainternasional berdasarkan prinsipprinsip perdamaian dankeamanan internasional sehingga apa-pun kputusan yang tercapaikan dapat ditreima secara baik oleh para-pihak ynag berselisih paham. Penelitian ini menjlentrehkan secara comprehensive pirehal peran hukum penyelesaian sengketa/perselisihan international dlam perspektif hubungan internasional. Dalam menentukan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka berdasarkan latar belakang masalah, bertujuan untuk mengetahui peran hukum penyelesaian sengketa internasional dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dalam hubungan internasional. Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap sinkronisasi hukum. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Kata Kunci : Hukum Internasional, Sengketa Internasional, Hubungan Internasional
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN ONLINE MARKETACE Mas Rara Tri Retno Herryani; Harsono Njoto
Transparansi Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v5i1.3096

Abstract

ABSTRAK Pesatnya perkembangan teknologi semakin hari sulit untuk diindari. Salah satu kemajuan yang dapat dirasakan ialah hadirnya Internet. Hadirnya internet mempermudah aktifitas kita untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Semua kebutuan tersebut dapat dipenuhi dengan menggunakan perantara perdagangan elektronik atau online maretplace . Hal menarik yang dapat dikaji berkaitan dengan adanya online marketplace ialah berkaitan dengan keamanan data pribadi konsumen yang menggunakan online marketplace. Penelitian ini menggunakan peneltian yuridis normatif dengan melakukan penelitian peraturan perundangundangan. Dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dapat diketahui apabila terjadi pelanggaran data pribadi konsumen, penyelesaian permasalahan yang dapat dilakukan ialah menggunakan proses adjudifikasi dan proses konsensus.Kata kunci : Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Online Marketplace
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI INVESTASI PRODUK UNIT LINK ASURANSI JIWA SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN TRANSNASIONAL Bambang Pujiono; Ariella Gitta Sari; Suwadji Suwadji
Transparansi Hukum Vol. 5 No. 2 (2022): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v5i2.3241

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini menyuguhkan fakta bahwa terdapat urgensi hukum yang harus segera diatur dalam regulasi terkait dengan objek penelitian yaitu asuransi dan program investasi unit link. Penelitian dilaksanakan melalui metode studi kepustakaan yaitu pendekatan normatif empirik yang menggabungkan data daripada bahan hukum primer berupa regulasi yang ada dengan kejadian-kejadian yang marak terjadi dalam kehidupan sehari-hari yaitu kemungkinan digunakannya metode investasi unit link sebagai wahana “mencuci uang” hasil kejahatan tertentu. Hasil penelitian menunjukkan adanya interest yang tinggi daripada masyarakat untuk membeli produk asuransi sebagai bentuk prefentif dari resiko kerugian atas sesuatu terhadap dirinya, hal ini membuka peluang dikembangkannya dana yang premi yang terkumpul itu salah satunya melalui investasi unit link. Kata Kunci : Asuransi, Unit Link, Pencucian Uang
PERAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN LEMBAGA MUSYAWARAH MASYARAKAT DESA DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI PEMERINTAH DESA TERHADAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Rizki Yudha Bramantyo; Fitri Windradi
Transparansi Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v5i1.3632

Abstract

ABSTRAK Pembangunan Desa berarti juga pembangunan kepada seluruh negeri. Hal ini dikarenakan bahwa Desa adalah unit administrasi terkecil yang memiliki kewenangan luar biasa terhadap pembangunan manusia seutuhnya baik fisik maupun non fisik. Pembangunan Desa bukan hanya membangun infrasturktur fisik desa seperti jalan dan jembatan tetapi lebih dari itu pembangunan desa mencakup pula pembangunan manusia seperti peningkatan skill, peningkatan pemahaman internet, bahasa asing, pasar online dan lian sebagainya. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Perwakilan Desa merencanakan pembangunan. Penelitian ini dilaksanakan secara empirik dengan mengambil tempat di Desa Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan data bahwa Kepala Desa berperan secara eksekutif melaksanakan setiap peraturan desa yang dirumuskan bersama antara Kepala Desa dengan BPD. Selain itu BPD memiliki fungsi anggaran untuk merumuskan dan menetapkan anggaran dasar dan belanja rumah tangga Desa. BPD juga merumuskan anggaran-anggaran lain yang sifatnya mengelola perekonomian desa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Pemerintah Desa Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kediri menggunakan model perencanaan pembangunan bertipe pertisipatif. Adapun partisipatif adalah metode perencanaan pembangunan yang melibatkan rakyat atau masyarakat. Biasanya pemerintah desa akan mengundang perwakilan masyarakat meliputi seluruh perwakilan golongan, ada golongan agamawan, golongan pedagang, golongan terpelajar, golongan petani dan lain sebagainya. Hasil dari musyawarah bersama itulah yang nantinya menjadi bahan utama dalam menentukan arah pembangunan Desa. Keyword : Pembangunan Desa, Pemerintah Desa, Partisipasional
KEABSAHAN TRANSAKSI JUAL BELI DARING OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN KUHPERDATA DAN UU ITE Elan Jaelani; Utang Rosidin; N Santi Novia
Transparansi Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v5i1.4197

Abstract

ABSTRAK Transaksi Jual beli sudah berkembang menjadi secara daring serta biasanya dilakukan oleh orang dewasa namun masalahnya sekarang marak dimainkan oleh anak yang umurnya dibawah ketentuan. Tujuan penelitian ini guna mengetahui keabsahan suatu transaksi jual beli secara daring terhadap anak dibawah umur yang dihubungkan dengan KUHPerdata dan Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif diperoleh melalui yudisial kualitatif. Menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu meninjau secara kritis pengetahuan, ide atau temuan yang terkandung dalam penelitian dengan deskriptif analitis lewat studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Transaksi Jual Beli Online terhadap Anak dibawah Umur dihubungkan dengan KUHPerdata ini perjanjian dalam transaksi jual beli online itu sah yang didasarkan pada Pasal 1320, Pasal 1331 dan Pasal 1446 KUH Perdata dimana walaupun tidak memenuhi unsur kecakapan akan tetapi dapat dibatalkan dan apabila ada sengketa/masalah ditanggung oleh walinya, Demikian pula dalam Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik transaksi elektronik yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Kata Kunci : Transaksi, Jual Beli, Online, Anak.
PERAN POLRI DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOBA Prijo Santoso; Baderi Baderi; Dariyono Dariyono; Marjono Marjono
Transparansi Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v3i1.4334

Abstract

Abstrak : Polisi bertugas dan berwenang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hukum dibuat untuk ditegakkan, oleh karena itu tidak heran jika orang mengatakan bahwa hukum tidak dapat lagi disebut hukum bila tidak ditegakkan lagi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dimana penelitian hukum dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder, selain menggunakan metode deskriptif juga bertujuan untuk menggambarkan, merangkum berbagai keadaan, berbagai ciri atau gambaran tentang keadaan atau variabel tertentu. . Dengan demikian dapat diartikan bahwa penggambaran atau penelaahan terhadap data yang dianalisis bersifat sementara, artinya dapat berubah sesuai dengan perkembangan keadaan dan zaman. Penegakan hukum adalah proses melakukan upaya demi tegaknya atau berfungsinya norma hukum sebagai pedoman bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dalam hal ini aparat penegak hukum mempunyai fungsi yang sangat strategis dan signifikan dalam menegakkan hukum. hukum, polisi adalah penegak hukum, dimana dalam melakukan penyelidikan atau penyidikan merupakan tahap awal untuk mencari ada tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Kata Kunci : Peran Polisi, Penegakan Hukum, Penyalahgunaan Narkotika
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES KEDIRI KOTA) Hariyadi Hariyadi; Sultoni Sultoni; Mulyono Mulyono; Habib Habib
Transparansi Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v3i1.4335

Abstract

Abstraksi Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Kediri Kota akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut UU tersebut, anak yang melakukan tindak pidana diberikan perlindungan khusus dan berbeda dengan orang dewasa. Anak pelaku tindak pidana memiliki hak atas perlindungan, pengasuhan, dan pemulihan. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana terhadap anak harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan, kemaslahatan, dan pemulihan anak. Dalam kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan sanksi pidana yang sesuai. Pertama, harus dipastikan bahwa pelaku anak memang benar-benar terbukti melakukan tindak pidana tersebut. Kedua, harus diketahui apakah pelaku masih dalam usia yang layak mendapatkan perlindungan khusus atau sudah mencapai usia dewasa. Jika pelaku masih dalam usia yang layak mendapatkan perlindungan khusus, maka penerapan sanksi pidana harus memperhatikan prinsip kemaslahatan dan pemulihan anak. Sanksi pidana yang diberikan harus disesuaikan dengan keadaan dan tingkat keterlibatan pelaku dalam tindak pidana. Misalnya, pelaku bisa diberikan sanksi rehabilitasi atau bimbingan dan pengawasan. Namun, jika pelaku sudah mencapai usia dewasa, maka penerapan sanksi pidana harus mengacu pada hukum pidana yang berlaku untuk orang dewasa. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan jenis dan tingkat kejahatan yang dilakukan. Kata Kunci : Pidana Anak, Sanksi pidana, Keadilan

Page 21 of 36 | Total Record : 356

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue EDISI SPESIAL HUT REPUBLIK INDONESIA KE-80 17 AGUSTUS 2025 Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 8 No. 2 (2025): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 7 No. 2 (2024): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 7 No. 1 (2024): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 6 No. 2 (2023): TRANSPARANSI HUKUM Vol 6, No 1 (2023): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 6 No. 1 (2023): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 5 No. 2 (2022): TRANSPARANSI HUKUM Vol 5, No 2 (2022): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 5 No. 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM Vol 5, No 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM EDISI SPESIAL PERINGATAN HARI PAHLAWAN 10 NOVEMBER 2022 Vol. 4 No. 2 (2021): TRANSPARANSI HUKUM Vol 4, No 2 (2021): TRANSPARANSI HUKUM Vol 4, No 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 4 No. 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM Vol 3, No 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol 3 Nomor 2 Vol. 3 No. 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol 3, No 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol 3, No 1 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 3 No. 1 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 2 No. 2 (2019): TRANSPARANSI HUKUM Vol 2, No 2 (2019): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 2 No. 1 (2019): TRANSPARANSI HUKUM Vol 2, No 1 (2019): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 1 No. 2 (2018): TRANSPARANSI HUKUM Vol 1, No 2 (2018): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 1 No. 1 (2018): TRANSPARANSI HUKUM Vol 1, No 1 (2018): TRANSPARANSI HUKUM More Issue