cover
Contact Name
Terttiaavini
Contact Email
lppm@uigm.ac.id
Phone
+6285377238800
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl. Jend Sudirman No 629 KM 4 Palembang
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Jurnal Pemerintahan dan Politik
ISSN : 25022032     EISSN : 25020900     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Pemerintahan dan Politik merupakan majalah ilmiah Universitas Indo Global Mandiri yang mencakup hasil penelitian, makalah review, dan komunikasi singkat bidang Pemerintahan dan Politik. Topik-topik yang tercakup dalam jurnal ini adalah semua bidang terkait dengan ilmu Pemerintahan dan Politik Jurnal ini terbit dua kali dalam setahun yakni bulan Januari dan Agustus.
Articles 10 Documents
Search results for , issue "Vol. 8 No. 4 (2023)" : 10 Documents clear
Peran Puskesmas Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara Dalam Mengatasi Pandemi Covid-19 Di Masyarakat Muhamad Afif Faiq; Herlina , Herlina Muzanah Zain
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 8 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v8i4.3241

Abstract

Pada hasil penelitian ini Puskesmas Pademangan dalam menangani pandemi COVID-19 adalah bahwa pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 berjalan dengan baik. Ini tercermin dari kolaborasi yang terjalin antara berbagai sektor. Berdasarkan peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 “Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi CORONA Virus Desease 2019 (Covid-19). Penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara, observasi partisipatif, studi kasus, catatan lapangan, atau analisis dokumen. Wawancara yang dilakukan peneliti untuk mendukung argumentasi ialah dengan staf administrasi puskesmas terkait serta dengan warga sekitar yang menjadi acuan penelitian yang dilakukan. Puskesmas menyelenggarakan program vaksinasi, mengatur jadwal dan tempat vaksinasi, serta memberikan suntikan vaksin kepada masyarakat. Puskesmas Pademangan memainkan peran penting dalam penanganan pandemi COVID-19 melalui upaya edukasi, tes swab, dan vaksinasi. Meskipun ada beberapa pendorong yang mendukung upaya tersebut, masih ada beberapa penghambat yang mempengaruhi penanganan pandemi di tingkat Puskesmas. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih besar untuk memperkuat sumber daya manusia, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan memperbaiki ketersediaan peralatan medis guna meningkatkan efektivitas penanganan pandemi COVID-19.
Peran Lembaga Pengawas Pemilu: Data Pemilih Berkualitas menuju Pemilu 2024 Sultan, Zulkifli; Muhammad; Alqarni, Wais
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 8 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v8i4.3336

Abstract

Performance as a result of work related to organizational goals such as quality, efficiency and other effectiveness criteria, the quality of voter data is one of the goals of holding elections. The purpose of this study was to determine the extent to which the performance of election supervisors influences the improvement of the quality of voter data in the South Sulawesi Province region. The research will be carried out using a qualitative approach, namely a more in-depth approach that will result in a more comprehensive study of existing phenomena, in addition to the method of collecting data by conducting interviews with informants and sources who are in direct contact with the object of research, there are 8 informants who consisting of election supervisors (Bawaslu), technical implementers (KPU) and people who have been registered as voters. The results of this study are to show that there is a positive and significant relationship between the performance of election supervisors in carrying out their duties and responsibilities with the quality of voter data, especially in the province of South Sulawesi, even though currently the quality of voter data has not yet reached a quality value because there are still many problems left from the start. election until the completion of the election so that it takes the active role of all parties such as society and government. 
Pemerintah dalam Kacamata Gamers (Peran Fasilitas dan Pembinaan) Atlet E-Sports di Kota Palembang Chusnul Hidayat, Rajas; Kencana, Novia; Kariem, Muhammad Qur'anul
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 8 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v8i4.3355

Abstract

This research discusses governance from the perspective of gamers (the role of facilities and development) of e-sports athletes in the city of Palembang. The aim of this research is to find out the government's role in developing e-sports athletes in Palembang City andalso to provide information to professional players regarding the development of e-sports athletes in Palembang City. The method used in this research is a qualitative method using Jim Ife's role theory which consists of 4 aspects, namely the role of facilitator, the role of education, the role of representational and the role of technical ability. The results of this research include first, the facilities provided to Palembang esports to date have not been adequate or optimal; secondly, currently the esports coaches or coaches themselves have not been provided by the relevant agencies and there has also been no socialization regarding the coaching of esports athletes themselves; third, Dispora has not carried out and organized events or competitions because there is no readiness to organize the event itself; And fourth, until now the Dispora has not carried out its own selection process but rather the selection process is carried out directly by the respective communities.
Translasi Konsep Global Community Security ke Tingkat Lokal: Eksistensi Pecalang dalam Skema Pengamanan KTT G20 tahun 2022 di Bali Pradnyana, I Putu Hadi; Toto Noerasto; Diah Rukmawati
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 8 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v8i4.3371

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelibatan pecalang dalam skema pengamanan KTT G20 tahun 2022 di Bali, melalui kerangka konsep community security. Konsep ini mencoba untuk menghadirkan perspektif baru di ruang keamanan masyarakat, dengan pelibatan secara komprehensif dari unsur masyarakat sipil. Fenomena ini dapat mengubah konstelasi paradigma keamanan, yang selama ini didominasi oleh negara, khususnya melalui instansi keamanan seperti kepolisian. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana konsep global community security dari UNDP diterjemahkan secara nasional dan sub-nasional di Indonesia, khususnya di Bali. Kehadiran otoritas keamanan adat yakni pecalang menjadi sebuah paradoks tentang community security. Eksistensi dan keterlibatan pecalang di Bali dalam berbagai acara resmi kenegaraan seperti KTT G20 tahun 2022 memperlihatkan legitimasi negara terhadap kehadiran community security di tingkat daerah. Dalam menganalisis dan mencari pola-pola tersebut, metode kualitatif studi kasus akan digunakan, dibantu dengan teori community security sebagai pisau analisa. Metode Focus Group Disccussion juga digunakan untuk memperoleh data yang lebih komprehensif dari para informan, seperti Kepolisian Daerah Bali, tokoh pecalang di Desa Adat Pecatu, Desa Adat Kampial, Desa Adat Kutuh, dan Desa Adat Ungasan. Sehingga nantinya akan ditemukan hasil penelitian tentang bagaimana Bali telah memiliki sistem keamanan dengan konsep community security sesuai amanat UNDP. Namun tentu ada beberapa ketentuan dan indikator dari konsep community security yang belum terpenuhi dalam mekanisme kerja dan kelembagaan pecalang. Maka dari itu, penelitian ini penting untuk mengekplorasi lebih jauh hal-hal tersebut.
Kolaborasi Kebijakan Pemerintah dalam Mengurangi Penyelundupan di Daerah Perbatasan (Studi Kasus Republik Indonesia & Republik Demokratik Timor Leste) Rokhanyah, Hesti; Noor, M. Ilham Nazaruddin; Harahap, Ali Musa; Wijaya, Bagas Sagita; Amalia, Novi Rizka
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 8 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v8i4.3386

Abstract

This study analyzes the collaborative efforts between Indonesia and Timor-Leste to reduce smuggling along their border regions. This qualitative research employs a document study technique, involving the analysis of secondary data obtained from books, journals, websites, and reports and this study utilizes the concepts of Border Diplomacy and International Cooperation. In pursuit of this objective, both countries have implemented border diplomacy to define their national boundaries and foster economic cooperation and cross-border collaboration to strengthen diplomatic relations and promote economic development in the border regions between the two nations. International cooperation in the border region encompasses various sectors, including the economic, social, and cultural realms, aimed at addressing issues such as smuggling. The Border Liaison Committee (BLC), led by the Vice Governor of NTT, serves as Border Liaison Committee and is responsible for coordinating social, economic, and cultural activities to enhance well-being and security in the border areas. Additionally, security cooperation in the border region involves the Indonesian National Police (POLRI) and the Timor-Leste National Police (PNTL) with the goal of addressing illegal entry, smuggling, and cross-border criminal activities. Lastly, the development of Border Crossing Posts (Pos Lintas Batas Negara - PLBN), such as PLBN Mota’ain, PLBN Wini, and PLBN Motamasin, had a significant impact on security, border, the economy, and surveillance between two countries.
Analisis Bibliometrik Tentang Mitigasi Bencana dan Pembangunan Berkelanjutan: Inisisasi Kebijakan Untuk Indonesia Haris, Abd; Tahir, Supratman; Nurjaya, Muhammad; Baharuddin, Tawakkal
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 8 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v8i4.3394

Abstract

This research aims to analyze trends related to disaster mitigation and sustainable development policies through a bibliometric approach, with a special focus on implications and recommendations relevant to Indonesia. The analysis method involves searching and collecting data from Scopus, followed by data processing using the Vosviewer and Nvivo 12 Plus analysis tools. Research findings show an increasing trend in publications related to disaster mitigation and sustainable development since the early 2000s, reflecting increasing global awareness of the need for holistic and sustainable disaster management. Policy recommendations include strengthening early warning systems, developing disaster-resistant infrastructure, disaster awareness education and training, consolidating data and information, and collaboration between sectors and international partners. These are important steps in facing disaster challenges and encouraging sustainable development in Indonesia. Through an analytical approach that is bibliometrically rigorous, this research identifies knowledge gaps in the global literature related to the intersection between disaster mitigation and sustainable development, particularly in the Indonesian context. With efforts to outline findings related to research trends, map themes, and necessary policy recommendations, this research provides a solid foundation for developing integrated and responsive policy initiatives for disaster mitigation and sustainable development challenges in Indonesia. The findings of this research can provide a more comprehensive and focused view for relevant stakeholders. They can become a basis for further research and policy development to maintain community resilience and advance sustainable development in Indonesia.
Penguatan Etika Pemerintahan sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan Afrijal, Afrijal; Helmi, Helmi; Latif, Ikhwan Rahmatika; Usman, Bustami
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 8 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v8i4.3416

Abstract

Accelerating government ethics in bureaucracy is a very important thing for every government apparatus to realize. As a government administrator, you must be able to actualize ethical values in providing services to the community. The aim of this research is to examine and explain how to strengthe government ethical values as an effort to improve the performance of government officials. The method used in this writing is a qualitative method with a literature review study approach. The results of the discussion in this paper show that strengthening government ethics can be realized by internalizing Pancasila values for government officials. Pancasila, as a state ideology and also as a guideline for attitudes and behavior, needs to be synergized by the apparatus in the form of services to the community. Apart from that, it is urgent to implement bureaucratic culture reform by the government as the embodiment of professional and qualified bureaucrats.
Strategi Kampanye hingga Peran Partai pada Pencalonan Legislatif Petahana dan Pendatang Baru Tahun 2019 Lombu, Rizky Julmansyah; Al Jannah, Dejehave
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 8 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v8i4.3454

Abstract

This research examines the campaign strategies of incumbent and newcomer legislative candidates to discover the differences or similarities in campaign strategies in the context of the 2019 elections. Through this research, the author also seeks to understand the role of political parties in nominating their members as legislative representatives. This study utilizes a qualitative descriptive method with a case study approach. Data collection techniques were conducted through interviews using the political marketing 4P approach: Product, promotion, price, and place. This research shows exciting differences in the political marketing 4P theory, specifically in Product and Promotion. Incumbent candidates with a background in civil society successfully marketed their products (ideas and work programs) to the public through door-to-door interactions and campaign materials such as educational, political books, brochures, billboards, stickers, and social media. Meanwhile, new legislative candidates should have sold their work program or vision to the public. However, they relied solely on their popularity as a celebrity background and utilized social media as a tool to campaign as legislative candidates. The party's role in nominating a cadre to become a legislative member is optional. The party serves as a platform for administrative requirements and the identity of a cadre. The party does not provide financial support to the cadre but relies on individual funds or funds from other individuals. However, the party still has responsibilities, including guidance, monitoring, and evaluation.
Proses Collaborative Governance dalam Penanganan Banjir di Kota Semarang City Hidayatullah, Muhammad Arif; Purnaweni, Hartuti; Yuwono, Teguh
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 8 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v8i4.3472

Abstract

This study discusses the process of collaborative governance in handling floods in the city of Semarang. The phenomenon is that the people's mindset is not in line with the disaster mitigation system, the increased risk of flood disasters due to the growth and expansion of settlements and industry, and the lack of optimal coordination in flood handling and rehabilitation. The research objective is to analyze the collaboration process that occurs in handling floods in the city of Semarang and the supporting and inhibiting factors. The research method used is a qualitative method. The results of research show that the collaboration process has been going well, which consists of face-to-face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding, and intermediate outcomes. However, the share understanding indicator is not optimal due to differences in understanding of the problems faced by the private sector and the community with BPBD Semarang City. Supporting factors are network structures that are well built with each other and there is no hierarchy in this network; commitment through the efforts each goes through; trust in one another; information that is easily accessed; and human resources involved. The inhibiting factors are governance, distributive accountability and responsibility, and access to resources. Obstacles encountered can come from the government itself, where there is minimal transparency, no division of decisions that can hinder collaboration, and technical implementation due to constraints on authority that are compartmentalized.
Kinerja Implementasi Kebijakan Pendataan Lengkap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2022 di Sumatera Selatan Hanafi, Hanafi; Saptawan, Ardiyan; Nengyanti, Nengyanti
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 8 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v8i4.3582

Abstract

The data collection level in the Comprehensive MSME Census Activity 2022 in some regions of South Sumatra exceeded the target, while others fell short, despite facing similar challenges and receiving the same policy instruments. This study aims to analyze the implementation performance of the Comprehensive MSME Census Activity in South Sumatra and identify factors influencing performance gaps. Employing a descriptive analysis method with a qualitative approach, the study utilizes Van Meter & Van Horn's Implementation Process Model, considering six policy implementation aspects: policy standard and objective; the policy resources; inter-organizational communication and enforcement activities; the characteristics of the implementing agency; economic, social, and political conditions; and the disposition of the implementors. The research findings reveal a generally successful and comprehensive implementation performance of the 2022 Comprehensive MSME Census Activity in South Sumatra. Notably, the highest data collection achievement in Muara Enim District (171%) resulted from implementers' dispositions, modifying data collection mechanisms through discretionary initiatives. In contrast, the lowest achievement in Ogan Komering Ilir District (60%) was attributed to adhering strictly to procedural steps provided by policy framers. Effective policy implementation necessitates technological infrastructure readiness and the competence of involved personnel. Policy success hinges on government urgency to establish a Unified MSME Data System and specific task allocation based on professional needs. Impeding factors include field workers' inefficiency and persistent sectoral egoism affecting collaboration.

Page 1 of 1 | Total Record : 10