cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Lusy Liany
Contact Email
lusyliany@gmail.com
Phone
+6285263332791
Journal Mail Official
adil.jurnalhukum@yarsi.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Yarsi Yarsi Tower Building Lt. 3 Jl. Letjen Soeprapto, Cempaka Putih
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
ADIL : Jurnal Hukum
Published by Universitas Yarsi
ISSN : 20866054     EISSN : 25979884     DOI : https://doi.org/10.33476/ajl
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal adil adalah jurnal yang berfokus pada ilmu hukum secara keseluruhan yang dihasilkan dari ilmu-ilmu dasar hukum, masyarakat serta penelitian ilmu hukum yang mengintegrasikan ilmu hukum dalam semua aspek kehidupan. Jurnal ini menerbitkan artikel asli, ulasan dan laporan kasus-kasus hukum yang menarik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 208 Documents
 5   6   7   8   9 
HAK GUNA BANGUNAN ATAS HAK PENGELOLAAN (Suatu Kajian Perolehan Hak dan Perpanjangan Jangka Waktu) Urip Santoso
Jurnal ADIL Vol 2, No 3 (2011): DESEMBER 2011
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (344.333 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v2i3.844

Abstract

Building rights on land can have effect on state land, right-of-management land, andproperty-right land. Building rights on land over right-of-management land can beattained through land-use agreement, whose issuance should be under approval of districtland office. Its extension period should be under written approval of the owner ofmanagement right. This research applies legal-research method, particularly normativelawresearch. This means that it examines an issue based on the existing laws, especially the ones related to land issues. And this research embraces both statute and conceptual approaches. The right to build on a pot of right-of-management land is proceeded by mutual land-use agreement between the owner of management rights and the prospective owner of building rights. The former has the full authority whether or not to approve the extension period for the latter. Also, the former has the capacity to decide the compensation rate, the terms and conditions which the prospective owner of building rights must abide by. The detailed articles on the above aspects should be put in written on a notarized deed or on a sub-rosa deed by the two parties.
Penyelesaian Perkelahian Antar Pelajar Sma Jakarta Oleh Kepolisian Resort Jakarta Selatan (Studi Kasus: Tawuran Pelajar Sma N 6 Dengan Sma N 70 Jakarta) Nela Ade Fahrani
Jurnal ADIL Vol 7, No 2 (2016): DESEMBER 2016
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (586.551 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v7i2.356

Abstract

Dalam perkembangannya menuju dewasa, anak akan melewati satu tahapan yang disebut dengan ‘remaja’. Apabila orang tua berhasil membimbing dan memperhatikan anaknya, maka si anak akan melewati kehidupan remajanya dengan gemilang, sebaliknya maka akan terjerumus ke dalam hal-hal yang menyimpang, yang dapat disebut dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja yang sering dilakukan oleh remaja dan sangat meresahkan masyarakat itu sendiri ialah perkelahian pelajar. Kasus perkelahian pelajar yang sedang hangat-hangatnya menjadi perbincangan dalam masyarakat adalah kasus perkelahian pelajar yang melibatkan SMA N 6 dan SMA N 70 Jakarta, yang menimbulkan satu orang siswa dari SMA N 6 meninggal dunia. Penyebabnya antara lain adalah adanya pembatasan wilayah antar kedua SMA, adanya doktrin dari alumni untuk melestarikan perkelahian, dan untuk membela nama baik almamater sekolah masing-masing. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum melihat norma hukum yang berlaku dan langsung dihubungkan atau dikaitkan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Pihak Penyidik Kepolisian Resort Jakarta Selatan menangani kasus ini dengan dua cara, yaitu secara persuasif, dengan memanggil orang tua pelajar yang terlibat untuk membuat surat pernyataan dan dikembalikan kepada orang tua dan sekolah, serta secara hukum, menerapkan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan, dan 351 ayat (3) KUHP tentang Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang, kepada tersangka, yaitu siswa SMA N 70 Jakarta.
ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN PADA LEMBAGA PENCATAT PERKAWINAN Wahyudi Sulistia Nugroho
Jurnal ADIL Vol 2, No 3 (2011): DESEMBER 2011
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.79 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v2i3.849

Abstract

he Law No.1/1974 clearly stipulates that marriage must be registered at theregister office or at religious affairs office. Still, there are people who ignore it; theylet their marriage be unregistered. Although unregistered marriage is essentiallyaccepted from the religious aspect since it has met all the religious terms andrequirements, it is legally unjustifiable because it is not registered to the civilmarriage registrar. What has then become an issue is that the number ofunregistered marriages is significantly growing so that the couples do not haveauthentic evidence which is an essential document for the legal security of theirmarriage. An unregistered marriage unquestionably brings legal consequences tothe status of the couples (the husband and the wife), the status of their children, aswell as the status of their estate. There are many factors which contribute to thephenomenon of unregistered marriages.
Relasi Institusional Antara Konfigurasi Politik Dan Karakter Undang-Undang Dasar Sebagai Konstitusi Ekonomi Di Indonesia Kukuh Fadli Prasetyo
Jurnal ADIL Vol 8, No 1 (2017): ADIL: Jurnal Hukum, Juli 2017
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (532.767 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v8i1.455

Abstract

Kajian  ini  dilakukan  untuk  menjelaskan  relasi  institusional  antara  konfigurasi politik  dan  karakter  konstitusi  ekonomi  yang  ada  di  dalam  undang-undang  dasar di  Indonesia.  Penulis  menemukan  sejumlah  temuan  dalam  hal  penetapan  empat undang-undang  dasar,  yakni:  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949, Undang-Undang Dasar  Sementara  Tahun  1950,  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  (setelah  Perubahan).  Pertama,  konfigurasi  politik  yang cenderung  otoriter  menghasilkan  Konstitusi  Republik  Indonesia  Serikat  Tahun 1949 yang memuat ketentuan yang individualistis dalam pengaturan ekonominya. Sebaliknya,  konfigurasi  politik  yang  lebih  demokratis  justru  menghasilkan undang-undang  dasar  yang  bernuansa  lebih  demokratis.  Hal  demikian  terlihat pada karakter konstitusi ekonomi yang ada pada tiga konstitusi lainnya.
PERAN NEGARA DALAM PELAKSANAAN JAMINAN PRODUK HALAL Ralang Hartati
Jurnal ADIL Vol 10, No 1 (2019): JULI 2019
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.926 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v10i1.1066

Abstract

Penelitian ini meneliti mengenai pelaksanaan Pasal 4 UU No. 3 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, yang hingga tahun 2019 belum efektif berlaku. Dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Jaminan Produk Halal ini, belum diatur Sanksi hukum untuk pelaku usaha yang tidak mengajukan sertifikasi. Sehingga perlu dipertanyakan Bagaimana peran Negara dalam pelaksanaan Pasal 4 dan Bagaimana sanksi Pidana atas Pelanggaran Pelaksanaan Jaminan Produk halal. Jenis Penelitian adalah yuridis normative dan empiris, menggunakan penelitian kepustakaan yang  disertai dengan penelitian lapangan melalui wawancara kepada fihak yang berwenang di BPJPH dan membagi kuesioner kepada 60 responden muslim secara acak. Hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa peran negara yang  menangani masalah Kehalalan suatu produk adalah lembaga MUI (Majelis Ulama Indonesia). Mulai Oktober 2017,Sejak diundangkannya UU. No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal wewenang tersebut dialihkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sanksi Pidana bagi pelanggaran pasal 4, yang terdapat dalam  Pasal 56 dan Pasal 57 UU JPH,  hanya diberlakukan   terhadap pelaku orang perseorangan. Oleh itu, ketentuan atau norma pidana atas Jaminan Produk Halal, merupakan peraturan tentang hukuman akibat pelanggaran kewajiban moral hazard dari subjek hukum pribadi atau korporasi.
KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DALAM PRESPEKTIF CITA HUKUM PANCASILA Herman M. Karim
Jurnal ADIL Vol 8, No 2 (2017): DESEMBER 2017
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (720.622 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v8i2.655

Abstract

Perkawinan antara Laki-laki dan perempuan yang memiliki latar belakang agamaberbeda dilakukan dibawah system hukum di Indonesia mengalami suatu masalahterkait keabsahan pernikahan. Keabsahan pernikahan ini akan dianalisisberdasarkan hukum pernikahan indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun1974, Undang-Undang Nomor 34 tahun 2006 tentang administrasi kependudukandan Keputusan Mahkamah Konstitusi 68 Tahun PUU-XII/2014. Norma-normayang terkandung dalam semua peraturan ini dapat disalah artikan berbeda olehsetiap warga negara termasuk di Pengadilan.
PENGAWASAN TERHADAP KETAATAN PENANGGUNG JAWAB USAHA DALAM UPAYA MELESTARIKAN DAN MENCEGAH TERJADINYA PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR Liza Evita; Evie Rachmawati Nur Ariyanti
Jurnal ADIL Vol 9, No 1 (2018): JULI 2018
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v9i1.662

Abstract

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, upaya sistematis danterpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup danmencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, salahsatunya adalah dengan pengawasan selain melalui perencanaan,pemanfaatan,pengendalian, pemeliharaan, dan penegakan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jadi, pengawasan merupakan hal penting yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkunganhidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
CARI PEMIMPIN DAN KEPEMIMPINAN NASIONAL YANG TEPAT BAGI MASA DEPAN Syafrida Syafrida; M. Makhfudz
Jurnal ADIL Vol 9, No 1 (2018): JULI 2018
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.939 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v9i1.667

Abstract

Kondisi Negeri kini sedang alami krisis kepemimpinan nasional yang melandapenyelenggara negara, organisasi kepemerintahan yang terus memperihatinkan.Kondisi demikian jika dilihat dari sejarah penyelenggaraan negara di era ordelama dan orde baru tidak lebih baik ketimbang reformasi dari segi pemimpin yangmiliki moral etik yang luhur. Hal ini sangat mempengaruhi berkembangnyanegara untuk maju saingi negara bangsa yang lainya.Sehingga terus di sibukanoleh kegiatan pembenahan dan atur strategi penyelenggaraan negara agar bersihdari korup dan pungli yang sebabkan biaya tinggi,kemudian segera sigapitindakan tegas segera tetapkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentangPembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli.
SISTEM HUKUM PERBANKAN DAN PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARI’AH TERHADAP AKTIFITAS PERBANKAN SYARI’AH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI UMAT ISLAM DI INDONESIA Haban Rofiq
Jurnal ADIL Vol 4, No 2 (2013): DESEMBER 2013
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (303.236 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v4i2.805

Abstract

Ekonomi syariah sebagai salah satu lembaga penyedia modal di Indonesiaberkembang sangat pesat, terutama lembaga Perbankan Syariah. LembagaPerbankan Syariah ini memerlukan aturan yang memayungi jalannya operasionalPerbankan agar sesuai dengan aturan Syariah dan ketentuan-ketentuan keuanganyang di atur Pemerintah. Dewan Pengawas Syariah di bentuk untuk mengawasidan mengarahkan jalannya operasional perbankan syariah agar tidak menyimpangdari ketentuan-ketentuan syariah. Selain itu dibentuknya Perbankan Syariahdiharapkan dapat menjadi pendorong bagi peningkatan perekonomian dankesejahteraan umat Islam di Indonesia. Perbankan Syariah telah beroperasi sejaktahun 1992 yang dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Payunghukum yang menjadi dasar jalannya operasional Perbankan Syariah adalah Undang Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UndangUndang ini menjadi landasan utama beroperasinya Perbankan Syariah diIndonesia di mana Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankanadalah landasan dari beroperasinya Perbankan Syariah sebelumnya.
KLAUSULA TIPPING FEE DALAM KONTRAK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN SWASTA (PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP) PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Faizal Kurniawan; Shintarini Kristine Setyobudi
Jurnal ADIL Vol 4, No 1 (2013): ADIL : Jurnal Hukum Vol. 4 No.1
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.498 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v4i1.27

Abstract

AbstractGovernment is obligated to provide sound public services, including waste management service. Up to now, private companies are still needed to assure innovative, efficient, and environmentally-oriented waste management service. The involvement of private sector in this Public-Private Partnership to provide such public service should be put in a legal contract, which is distinctive in nature and which is commonly known as a non-provisional government contract. The model of such contracts varies depending on the catered sector.This paper discusses the principles of non-provisional contracts which serve as a legal umbrella for Public-Private Partnership, focusing particularly on the main clauses related to „tipping fee‟ or „gate fee‟ in waste management partnership. These clauses set rules of fees paid by the government to investors for the service given.Keywords: government contract, Public-Private PartnershipAbstrakPemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan pelayanan publik yang layak dan memadai dalam penyediaan infrastruktur termasuk pengelolaan sampah. Saat ini, peran swasta diperlukan dalam upaya terciptanya pelayanan publik yang inovatif, efisien dan berwawasan lingkungan seiring dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat. Instrumen hukum yang diperlukan dalam mengakomodir model-model kerjasama pemerintah dengan swasta (Public-Private Partnership) dituangkan dalam suatu kontrak. Kontrak yang dibuat oleh pemerintah dan swasta mempunyai karakteristik yang unik (hybrid) yang lazim disebut dengan kontrak pemerintah (Government Contract) non pengadaan. Model kontrak kerjasama antara pemerintah dengan swasta juga mempunyai karakteristik khusus sesuai dengan bidang kerjasama.Tulisan ini akan membahas mengenai prinsip-prinsip kontrak non pengadaan sebagai konsep dasar kerjasama pemerintah dan swasta. Selanjutnya, pembahasan akan difokuskan pada klausula pokok dalam model kerjasama pemerintah dan swasta (Public-Private Partnerships) pengelolaan persampahan yang disebut dengan Tipping Fee/Gate Fee. Klausula ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada pihak investor sebagai imbalan jasa atas pengelolaansampah.Kata kunci: Kontrak Pemerintah, Public-Private Partnership, Tipping Fee.

Page 7 of 21 | Total Record : 208

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16 No 2 (2025): DESEMBER 2025 Vol 16 No 1 (2025): JULI 2025 Vol 15 No 2 (2024): DESEMBER 2024 Vol 15 No 1 (2024): JULI 2024 Vol 14 No 2 (2023): DESEMBER 2023 Vol 14, No 1 (2023): JULI 2023 Vol 13, No 2 (2022): DESEMBER 2022 Vol 13, No 1 (2022): JULI 2022 Vol 12, No 2 (2021): DESEMBER 2021 Vol 12, No 1 (2021): Juli 2021 Vol 11, No 2 (2020): Desember 2020 Vol 11, No 1 (2020): JULI 2020 Vol 10, No 2 (2019): DESEMBER 2019 Vol 10, No 1 (2019): JULI 2019 Vol 9, No 2 (2018): DESEMBER 2018 Vol 6, No 2 (2015): DESEMBER 2015 Vol 4, No 2 (2013): DESEMBER 2013 Vol 3, No 2 (2012): DESEMBER 2012 Vol 3, No 1 (2012): JUNI 2012 Vol 2, No 3 (2011): DESEMBER 2011 Vol 9, No 1 (2018): JULI 2018 Vol 8, No 2 (2017): DESEMBER 2017 Vol 8, No 1 (2017): ADIL: Jurnal Hukum, Juli 2017 Vol 7, No 2 (2016): DESEMBER 2016 Vol 7, No 1 (2016): JULI 2016 Vol 5, No 2 (2014): ADIL : Jurnal Hukum Desember 2014 Vol 3, No 2 (2012): ADIL : Jurnal Hukum Desember 2012 Vol 3 No 2 Vol 1, No 1 (2010): ADIL Jurnal Hukum, Vol 1, No. 1, April 2010 Vol 4, No 1 (2013): ADIL : Jurnal Hukum Vol. 4 No.1 More Issue