cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mustakim Sagita
Contact Email
mustakim_sagita@unigha.ac.id
Phone
+6281360046356
Journal Mail Official
lppm@unigha.ac.id
Editorial Address
Gle Gapui-Sigli, Kabupaten Pidie
Location
Kab. pidie,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Sosial Humaniora Sigli
Published by Universitas Jabal Ghafur
ISSN : 26153688     EISSN : 27160270     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Environmental Science Social Sciences Other
Jurnal Sosial dan Humaniora Sigli, terbitan ini berisi artikel bidang ilmu Pendidikan, keguruan, hukum, administrasi negara dan ilmu Sosial lainnya diterbitkan secara berkala 6 bulanan. JSH diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jabal Ghafur dengan dua nomor dalam setahun, yaitu pada bulan Juni dan Desember.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 68 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol 7, No 1 (2024): Juni 2024" : 68 Documents clear
KEADILAN RESTORATIF DALAM UPAYA PERTANGGUNGJAWABANPIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU PERUNDUNGAN Putra, Ardiansyah; Marbun, Warasman; Wirogioto, Ali Johardi
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 7, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v7i1.2335

Abstract

Pembullyan adalah bentuk kekerasan yang dilakukan oleh para siswa di lingkungan sekolah, selain dari tawuran antar siswa. Perilaku agresif siswa dalam bentuk tawuran telah mendapatkan perhatian yang cukup, baik dari pendidik, orang tua, pejabat pemerintah, maupun polisi. Sementara itu, pembullyan, meskipun sebenarnya telah terjadi dalam lingkaran pendidikan untuk waktu yang lama, masih tampaknya mendapatkan sedikit perhatian. Tanggung jawab pidana bagi pelaku yang terlibat dalam melakukan tindakan kekerasan yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana kekerasan bersama-sama yang mengakibatkan luka serius (pemukulan) dalam Pasal 170 ayat (2) 2 KUHP dipengaruhi oleh faktor tindak pidana kekerasan, tawuran antar siswa. Ada beberapa faktor yang memengaruhi penyebab kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh siswa, yaitu faktor internal, yaitu faktor keluarga yang kurang harmonis dan faktor dalam individu itu sendiri, faktor eksternal, yaitu faktor ekonomi, kurangnya pengawasan, pembullyan, lingkungan sekitar, individu itu sendiri, dan pengaruh teman sebaya. Adapun faktor lainnya, dendam yang berkelanjutan dan ingin bergabung tanpa alasan yang jelas. Ketika tawuran terjadi antara siswa, mereka ikut serta tanpa mengetahui inti dari masalah tawuran tersebut. Pertimbangan hukum hakim dalam memberlakukan kejahatan pada pelaku termasuk partisipasi anak dalam melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan luka serius dalam tawuran antara siswa di (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 33/Pid.Sus.Anak/2020/PN Jkt. Utr.). Dengan adanya upaya penegakan hukum untuk membuat fungsi hukum pidana, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi kejahatan melalui upaya hukum non-pidana. Upaya penegakan hukum non-pidana ini lebih berfokus pada prinsip kekerabatan dan dilakukan secara tidak langsung tanpa menggunakan metode pidana atau hukuman. Upaya non-pidana juga merupakan penegakan hukum yang sebenarnya dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya polisi. Karena tindakan non-pidana adalah upaya untuk mengatasi tindakan kejahatan menggunakan hukum pidana, itulah satu-satunya hal yang dapat dilakukan. Jadi dianggap sesuai untuk diterapkan dalam penegakan hukum pidana bagi pelaku tawuran antar siswa.
Perlindungan Hukum Hak Guna Bangunan pada Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah melalui Bangun Guna Serah Machfudz, Drifarrosa Aisy Aufanuha; Subekti, Rahayu
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 7, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v7i1.2244

Abstract

Pemanfaatan BMN/D pertama kali diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 470/KMK.01/1994, sedangkan Peraturan pelaksana dari UUPA sendiri, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun, baru diundangkan pada Tahun 1996. Sementara itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahhun 1984 telah melakukan Perjanjian BGS dengan PT Interna Permai untuk membangun Gedung dan fasilitasnya di Jalan Banceuy No. 8, Braga, Bandung. Terjadinya kekosongan hukum saat perjanjian tersebut ditandatangi menimbulkan ketidakpastian terhadap pelaksanaan perjanjian itu sendiri dan berujung pada sengeketa TUN terkait perpanjangan Sertipikat HGB pecahan pada Ruko Banceuy yang ditolak oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum HGB pada BMN/D yang menjadi objek pemanfaatan perjanjian BGS menurut Putusan 72/G/2014/PTUN-BDG dan pasca diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat selaku pemegang Hak Pengelolaan dan pelaksana BGS memiliki kewenangan untuk menolak perpanjangan HGB di atas tanah Hak Pengelolaan. Dengan diundangkan UU Cipta Kerja dan Peraturan pelaksananya, ada penegasan terkait kewajiban Mitra BGS dan pihak lain yang memegang sertipikat HGB di atas tanah Hak Pengelolaan.  
POTRET IMPLEMENTASI WEBSITE LAPOR! PADA INSTANSI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR Prameswari, Sartika Devi; Wahyudi, Kalvin Edo
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 7, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v7i1.2157

Abstract

The Cooperative, Small and Medium Enterprises Agency of East Java Province (Diskop and SMEs East Java) has successfully integrated complaint services through the LAPOR! website, demonstrating  the effectiveness  of  e-Government  implementation.  Established  under  East Java Governor Regulation No. 86 of 2016, Diskop and SMEs utilize this online platform to enhance public service quality through technology. The complaint management process, from reception to monitoring, ensures prompt responses and appropriate solutions. Through information and communication technology, such as SMS, websites, and mobile applications, interaction between the public and the government is facilitated. Quick responses, integration with government agencies, and the use of technology as a tool for better public service showcase the effectiveness of e-Government. Diskop and SMEs create an environment where the public can easily voice complaints, supporting transparency and enhancing public trust. As a good example of e-Government implementation, Diskop and SMEs in East Java strengthen the foundation of e-Government, create improved public services, and increase public trust and participation in the government administrative processKeywords : E-Government, Public Service, Website LAPOR!
POLA ADAPTASI SOSIAL SISWA DILIHAT DARI PENGARUH GAME ONLINE Sobirin, Mohamad; Ismaya, Erik Aditia; Purbasari, Imaniar
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 7, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v7i1.2252

Abstract

Di era digital ini, game online dapat diibaratkan sebagai pedang bermata dua bagi adaptasi sosial siswa. Di satu sisi, game online menawarkan manfaat seperti interaksi sosial dan peningkatan keterampilan. Namun ketergantungan terhadap game online juga dapat menghambat perkembangan sosial siswa. Penelitian metode kualitatif dengan pendekatan naratif terhadap 15 siswa yang aktif bermaing game online mendapatkan hasil yang menunjukkan bahwa game online meningkatkan keterampilan sosial virtual dan respon emosional positif pada siswa, serta memberikan dampak positif terhadap perilaku sosialnya. Adaptasi sosial siswa masih terjaga dengan baik, menunjukkan pengendalian emosi dan perilaku yang positif. Meski dampak game online tidak sepenuhnya negatif, namun penggunaannya perlu dikelola secara bijak untuk mengurangi risiko negatifnya. Pemahaman yang seimbang mengenai dampak game online diperlukan. Orang tua, guru dan pihak terkait harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan digital yang aman serta memberikan edukasi dan intervensi yang dapat mengurangi dampak negatif terkait penggunaan game online terhadap penyesuaian sosial siswa, khususnya pada pola adaptasi sosial siswa di lingkungannya.
Problematika Perempuan Dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 Kaloko, Fatimah Azzahra; Hayati, Nazila Riski; Fatriani, Riri Maria
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 7, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v7i1.2179

Abstract

Penelitian ini menganalisis persoalan keterwakilan perempuan dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Dairi periode 2019-2024. Metode pendekatan kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu metode yang memberikan gambaran secara jelas dan sistematis terhadap suatu masalah. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yaitu teknik yang disajikan dalam bentuk reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Dairi periode 2019-2024 menunjukkan persentase di bawah 30% dikarenakan budaya patriarki yang masih melekat di masyarakat sehingga hal-hal yang berkaitan dengan politik lebih identik dengan laki-laki. Beberapa faktor menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran perempuan di Kabupaten Dairi dan minimnya pengaruh politik membuat perempuan sulit untuk bersaing dan berkontribusi dengan laki-laki.Kata kunci: Partai Politik, Anggota DPRD Kabupaten, Keterwakilan Perempuan
Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi Kelas Parenting PUSPAGA di Balai RW Bendul Merisi oleh DP3APPKB Aries Tasari, Feni Ella; Azizatun, Binti
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 7, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v7i1.2130

Abstract

Partisipasi dari masyarakat sangat diharapkan untuk mendukung segala program agar tujuan dapat tercapai. Namun banyak program pemerintah yang kurang didukung. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif bertujuan mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi kelas parenting yang dilakukan di balai RW Kelurahan Bendul Merisi. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Informan dalam penelitian ini yaitu Ketua RW dan Ibu-ibu yang pernah mengikuti sosialisasi kelas parenting. Lokus pengambilan data yakni di RW 05, 06, dan 07 Kelurahan Bendul Merisi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat kurang optimal. Dari indikator adanya kontribusi, masyarakat kurang cukup aktif. Dari indikator adanya pengorganisasian kurang baik. Pada indikator adanya masyarakat dan aksi masyarakat, masih kurang maksimal. Dari indikator motivasi masyarakat, sudah cukup timbul kesadaran. Dan indikator yang terakhir masyarakat kurang adanya tanggung jawab.
PELAKSANAAN INOVASI PENCATATAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PAYAKUMBUH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus di Kelurahan Ibuh, Kecamatan Payakumbuh Barat) Maulana, Daffa Fadhil; HB, Gusliana; Zulwisman, Zulwisman
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 7, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v7i1.2346

Abstract

Warga negara memiliki hak untuk memiliki nama sebagai tanda identitas, diakui melalui dokumen resmi seperti akta kelahiran. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh memiliki dua inovasi: Pulang Bersalin Anak Mendapat Akta Lahir dan Identitas Anak atau Puber Anak Melania, serta Gerakan Sinergi Terpadu Mengejar Target Dokumen Akta Kelahiran Ku Melalui Strategi “Buatkan, Antarkan, Mengumpulkan” atau Gesit Kejar Daku “BANG”. Namun, pada 2023, 53,85% data kelahiran belum terdaftar resmi di Kota Payakumbuh, termasuk di Kelurahan Ibuh (55,12%). Penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis atau empiris, melihat kenyataan di lapangan. Hasilnya menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh telah memenuhi 9 dari 13 asas pelayanan publik, tetapi belum memenuhi 4 asas, seperti asas kepentingan umum, kesamaan hak, kepastian hukum, dan keprofesionalan.Kendala utama termasuk keterbatasan dana dan kompetensi SDM dari dinas tersebut. Pemerintah Kota Payakumbuh juga kurang mengevaluasi prioritas kelompok usia pencatatan akta kelahiran, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran. Upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh adalah membuat peraturan daerah terkait administrasi kependudukan, menyederhanakan tahapan pengurusan akta kelahiran, memperluas kerjasama, dan melakukan evaluasi rutin pada inovasi pelayanan.
KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PENGUATAN OTONOMI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Wuryandanu, Hadi
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 7, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v7i1.2248

Abstract

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga yang mewakili kepentingan daerah di tingkat nasional. DPD tidak hanya mengusulkan kebijakan terkait otonomi daerah, tetapi juga memastikan keberlanjutan pembangunan dan stabilitas politik. Melalui partisipasinya dalam proses legislasi, DPD menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Namun, peran DPD dalam praktiknya terbatas oleh kendala struktural dan ketergantungan pada mitra kerjanya, terutama DPR dan Pemerintah Pusat. Meskipun memiliki kewenangan untuk mengajukan RUU terkait otonomi daerah, DPD sangat bergantung pada DPR untuk memutuskan, yang mengurangi efektivitasnya. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa kedudukan DPD tidak setara dengan DPR. Sebagai lembaga yang konstitusional, penting bagi DPD untuk diberi peran yang lebih substansial dalam pembuatan kebijakan untuk memastikan representasi yang lebih baik bagi daerah.  Rumusan masalah yang dibahas adalah bagaimana kewenangan DPD-RI dalam penguatan otonomi daerah dan bagaimana DPD-RI sebagai perwakilan daerah dapat memiliki hak dan wewenang yang sama dengan DPR-RI dalam memperjuangkan kepentingan daerah? Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder melalui penelusuran literatur.   Kesimpulan yang diambil yaitu DPD-RI memiliki keterbatasan dalam mendukung otonomi daerah. Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945 hasil Amandemen justru melemahkan posisinya. Peningkatan kewenangan diharapkan untuk memperkuat peran sebagai penyeimbang dalam sistem politik Indonesia.  
PENGELOLAAN ARSIP SERTIFIKAT HALAL GUNA MEWUJUDKAN SAFETY DAN SECURITY DOCUMENT Putri, Dewita; Priambodo, Bayu
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 7, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v7i1.2158

Abstract

The purpose of this study is to find out how halal certificate document archives are managed in the field of Production and Business Restructuring at the East Java Province Cooperatives and SMEs Service. This research is a qualitative type of research which uses a descriptive approach as the research method. Observation, interviews, and documentation are used as data collection methods in this research, so that after the research data is obtained, the next process is data analysis using the stages of reducing the data that has been obtained, presenting the data, and drawing conclusions. The subjects of this research are staff from the Production and Business Restructuring (PRU) division of the East Java Department and SMEs who have carried out archive activities at any time. From the results of the research that has been carried out, it shows that the results of the analysis of the four indicators based on Sedarmayanti's (2003) theory, namely management of incoming and outgoing mail, archive storage, archive rediscovery, and archive maintenance, it can be concluded that archive management of certified documents is halal in the field of PRU cannot be said to be optimal enough.Keywords : Archives Management, Halal Certificat,  PRU field
PENGARUH PENGGUNAAN REWARD SMART COOKIES STICKER TERHADAP MOTIVASI BELAJAR ANAK DI TK KESUMA BANGSA KECAMATAN BELITANG MADANG RAYA Aulia, Novi; Oviyanti, Fitri; Dewi, Kurnia
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 7, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v7i1.2180

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang Penggunaan Reward Smart Cookies Sticker Terhadap Motivasi Belajar Anak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh penggunaan Reward Smart Cookies Sticker Terhadap Motivasi Belajar Anak Di Tk Kesuma Bangsa Kecamatan Belitang Madang Raya. Metode yang digunakan yaitu eksperimen dengan pendekatan kuantitatif Non-Equivalent Control Group Design. Penelitian ini menggunakan dua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan jumlah sampel 26 anak kelas B1 dan B2 di Tk Kesuma Bangsa Kecamatan Belitang Madang Raya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, dokumentasi, tes. Untuk analisis data pada penelitian ini menggunakan uji validitas,uji reliabilitas, uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. Ditemukan bahwa dari hasil observasi akhir (posttest) setelah diberikan treatment pada kelas eksperimen anak-anak memperoleh nilai akhir sebesar 1009 dengan rata-rata 78, sedangkan pada kelas kontrol anak memperoleh nilai akhir sebesar 843 dengan rata-rata 65. Diperoleh thitung = 2,62347 sedangkan dk= 13+13-2= 24 dengan taraf signifikan 5% sehingga didapat ttabel =2,07387. Karena thitung ttabel (3,597217459 2,06865761), maka kesimpulan Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya ada pengaruh penggunaan Reward smart cookies sticker terhadap motivasi belajar anak di TK Kesuma Bangsa Kecamatan Belitang Madang Raya.Kata kunci: Reward, Smart Cookies Sticker, Motivasi Belajar.

Page 1 of 7 | Total Record : 68

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2025): Desember 2025 Vol 8, No 1 (2025): Juni 2025 Vol 7, No 2 (2024): Desember 2024 Vol 7, No 1 (2024): Juni 2024 Vol 6, No 2 (2023): Desember 2023 Vol 6, No 1 (2023): Juni 2023 Vol 5, No 2 (2022): Desember 2022 Vol 5, No 1 (2022): Juni 2022 Vol 4, No 2 (2021): Desember 2021 Vol 4, No 1 (2021): Juni 2021 Vol 3, No 2 (2020): Desember 2020 Vol 3, No 1 (2020): Juni 2020 Vol 2, No 1 (2019): Juni 2019 Vol 1, No 2 (2018): Desember 2018 Vol 2, No 2 (2019): Desember 2019 More Issue