cover
Contact Name
Bramantyo Adi Nugroho
Contact Email
bramantyo.adi.n@gmail.com
Phone
+6285246990880
Journal Mail Official
jurnal.riset.pembangunan@gmail.com
Editorial Address
Jl. MT. Haryono No. 126 RT. 10 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Riset Pembangunan : Media Hasil Penelitian dan Kajian Pembangunan Daerah
ISSN : 26543710     EISSN : 26547872     DOI : https://doi.org/10.36087
JRP memuat informasi di bidang pembangunan daerah berupa hasil riset orisinil, artikel ulasan ilmiah, studi kasus yang meliputi bidang: 1. Pemerintahan 2. Pemberdayaan Masyarakat 3. Kependudukan 4. Ekonomi dan Keuangan Daerah 5. Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 65 Documents
STUDY OF BIRD POPULATION OCCUPATION (ARDEIDAE FAMILY) AT PERTAMINA HULU MAHAKAM PLATFORM AREA, MAHAKAM DELTA Chandra Boer; Arie Prasetya; Rita Diana
JURNAL RISET PEMBANGUNAN Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36087/jrp.v3i1.66

Abstract

ABSTRAKPeningkatan populasi burung famili Ardeidae yang tidak terkendali di wilayah pesisir Delta Mahakam di dalam area konsesi Pertamina Hulu Mahakam, merupakan salah satu permasalahan yang terkait dengan degradasi hutan mangrove. Hal ini karena kelompok burung ini tidak memiliki tempat yang memadai untuk bertengger atau beristirahat di malam hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi Peron yang sepi pada siang hari dan hangat pada malam hari menyebabkan kelompok burung dari family Ardeidae mengokupasi Peron tersebut. Sebagaimana direkomendasikan dalam penelitian sebelumnya diperlukan pemulihan habitat secara integral dengan penanaman vegetasi mangrove di wilayah tersebut.  Selain pada wilayah mangrove alami yang ada perlu dipersiapkan tempat bersarang buatan yang memadai, setelah burung-burung tersebut dihalau menjauh dari area Peron (GTS Ax).Kata kunci: Famili Ardeidae; Jenis-jenis burung; Mangrove; Delta Mahakam ABSTRACT One of the problems related to mangrove forest degradation is the uncontrolled increase in the Ardeidae family bird population in the coastal area of the Mahakam Delta within the Pertamina Hulu Mahakam concession area. These birds do not have adequate places at night to perch or rest. The results revealed that the quiet state of the platform during the day and the warmth at night encouraged birds from the family of Ardeidae to occupy the platform. Habitat restoration is integrally needed by planting mangrove vegetation in the region, as recommended in previous research. After the birds are forced away from the Platform (GTS Ax) area, the existing natural mangrove areas must be prepared with appropriate artificial nesting sites.Keywords: Ardeidae family; Bird species; Mangrove; Mahakam Delta
KAJIAN KUALITAS AIR LAUT DI PERAIRAN KOTA BONTANG PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Noor Wahyuningsih; Suharsono Suharsono; Zhikry Fitrian
JURNAL RISET PEMBANGUNAN Vol 4, No 1 (2021)
Publisher : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36087/jrp.v4i1.94

Abstract

Kualitas perairan sangat dipengaruhi oleh aktivitas yang terjadi di sekitar perairan tersebut. Aktivitas perairan yang semakin tinggi lambat laun akan mengakibatkan penurunan kualitas perairan baik secara fisik, kimia maupun biologi yang pada akhirnya akan menurunkan kualitas dan kuantitas sumberdaya pesisir dan laut. Kota Bontang sebagai salah satu daerah di Kalimantan Timur terkenal dengan hasil perikanannya berupa hasil laut dan hasil olahan perikanan, selain itu juga dikenal sebagai kota industri tentunya kegiatan pemantauan lingkungan melalui pengujian kualitas air harus dilakukan. secara teratur. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui status kualitas air laut berdasarkan parameter fisik, kimia dan biologi di perairan Kota Bontang. Pengambilan sampel kualitas air dilakukan pada bulan November 2020 di 6 (enam) stasiun penelitian menggunakan botol niskin dan dianalisis di laboratorium Pusat Penelitian dan Standardisasi Industri Samarinda, kemudian hasilnya dibandingkan dengan baku mutu air laut untuk biota laut berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup. Nomor 51 Tahun 2004 Hasil penelitian menunjukkan bahwa parameter yang tidak sesuai dengan baku mutu meliputi parameter suhu, pH, Total Suspended Solid (TSS), Amonia, Nitrat, Timbal dan Total Coliform. Parameter yang melebihi baku mutu akan berdampak pada terganggunya fungsi ekologi ekosistem di perairan dan terjadinya penurunan kualitas air laut baik secara fisik, kimia maupun biologi yang berakibat pada penurunan daya guna, hasil guna, produktivitas, daya dukung dan daya tampung sumberdaya perairan sehingga pada akhirnya akan menurunkan kekayaan sumberdaya alam.
ANALISIS KEMAMPUAN KOPERASI DI KALIMANTAN, INDONESIA DALAM MENGHASILKAN PENDAPATAN Karmini Karmini; Saroyo Saroyo; Karyati Karyati
JURNAL RISET PEMBANGUNAN Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36087/jrp.v3i2.75

Abstract

Jumlah koperasi yang aktif dan sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi di Kalimantan cenderung berfluktuatif dalam satu dekade terakhir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan keberadaan koperasi aktif, membandingkan perolehan sisa hasil usaha, dan menganalisis kemampuan koperasi yang berkembang di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara dalam menghasilkan pendapatan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli hingga Desember 2020. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deret waktu tahun 2010-2019. Analisis varians dan deskriptif dilakukan untuk mengolah data. Rata-rata koperasi aktif di 5 provinsi di Kalimantan, Indonesia berbeda sangat signifikan. Rata-rata sisa hasil usaha koperasi di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara berbeda sangat signifikan tetapi tidak berbeda signifikan pada koperasi di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. Koperasi di Provinsi Kalimantan Selatan memiliki kemampuan tinggi dalam menghasilkan pendapatan dan sebaliknya terjadi pada koperasi di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Tengah.
ARAHAN KETERPADUAN PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA Mohtana Kharisma Kadri; Faisal Faisal
JURNAL RISET PEMBANGUNAN Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36087/jrp.v3i1.70

Abstract

ABSTRAKAglomerasi suatu kawasan sering kali disebabkan adanya konurbasi suatu wilayah dengan dipengaruhi adanya perkembangan kawasan perumahan dan permukiman dalam suatu wilayah sehingga perlu adanya arahan terkait pemanfaatan lahan dan pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman khususnya yang berada pada kawasan lintas daerah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Adapun tujuannya dari penelitian ini adalah agar tidak terjadi perbedaan konsep pengembangan ruang perkotaan dan permukiman pada daerah lintas kabupaten/kota tersebut, dan keterpaduan rencana pemanfaatan dan pengendalian yang lebih detail dapat terwujud yakni perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan. Adapun metode yang digunakan adalah metode diskriptif kualitatif dan kuantitatif, dengan bersumber dari data-data sekunder dan data primer. Adapun arahan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman pada lintas daerah kabupaten/kota diatur dalam sebuah peraturan zonasi yang terbagi atas dua peruntukan yaitu kawasan peruntukan permukiman perkotaan dan kawasan peruntukan permukiman perdesaan. Pada masing-masing peraturan tersebut mengatur terkait perijinan pengembangan perumahan, intensitas bangunan, Sarana dan prasarana pendukung dan moda sarana angkutan masal, pengembangan Fasilitas Lainnya dan Larangan pengembangan lahan.Kata kunci: Aglomerasi, Konurbasi, Perumahan permukiman lintas daerah.ABSTRACTAgglomeration of an area is often caused by the conurbation of an area which is influenced by the development of housing and settlement areas in an area so that there is a need for directions related to land use and control of housing development and settlement areas, especially those in cross-district / municipal areas in Kalimantan Province. East. The purpose of this research is that there is no difference in the concept of urban spatial development and settlements in the cross-regency / municipal area, and that more detailed utilization and control plans can be realized, namely quality and sustainable housing and settlement areas. The method used is descriptive qualitative and quantitative methods, sourced from secondary data and primary data. The directions for the integrated use and control of housing development and settlement areas across regencies / municipalities are regulated in a zoning regulation which is divided into two designations, namely areas designated for urban settlements and areas designated for rural settlements. Each of these regulations regulates housing development licensing, building intensity, supporting facilities and infrastructure and mass transportation modes, development of other facilities and prohibition of land development.Keywords: Agglomeration, Conurbation and Housing Inter-regional settlements.
KONSEP KEBUTUHAN PENGHUNI DALAM PEMBANGUNAN HUNIAN SEMENTARA (STUDI KASUS: HUNIAN SEMENTARA PASCA-BENCANA KOTA PALU, INDONESIA) Vivi Novianti H Yunus; Ahmad Sarwadi
JURNAL RISET PEMBANGUNAN Vol 4, No 1 (2021)
Publisher : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36087/jrp.v4i1.79

Abstract

Gempa bumi yang terjadi di Kota Palu dan sekitarnya pada 28 September 2018 menyebabkan kerusakan pada 66.926 unit rumah. Pemerintah melakukan pembangunan hunian sementara untuk korban yang mengalami kerusakan rumah. Korban bencana telah menghuni hunian sementara kurang lebih selama 2 tahun. Berdasarkan hasil observasi awal (grand tour) ditemukan fenomena perubahan fisik pada hunian sementara. Perubahan fisik yang terjadi menyebabkan hunian sementara berubah dari bentuk aslinya. Penelitian ini bertujuan menemukan wujud perubahan fisik yang terjadi untuk menyusun konsep hunian sementara pada masa tanggap darurat bencana berdasarkan kebutuhan penghuni. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan kasus ganda. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan penghuni hunian sementara melakukan perubahan fisik karena ada kebutuhan penghuni yang kurang dan belum terpenuhi. Hal tersebut  disebabkan kurangnya konsep pemenuhuhan kebutuhan penghuni dalam kebijakan pembangunan hunian sementara. Maka diperlukan konsep hunian sementara yang dapat memenuhi kebutuhan penghuni. Konsep kebutuhan pada hunian sementara terdiri atas kebutuhan fisik, kebutuhan psikologis, dan kebutuhan fungsional.
MENILAI PROSES PENGANGGARAN PARTISIPATIF DI PEMERINTAH DAERAH KUTAI KARTANEGARA, INDONESIA Anthon Michael Martin Sinaga
JURNAL RISET PEMBANGUNAN Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36087/jrp.v4i2.98

Abstract

Indonesia melakukan lima pendekatan perencanaan dalam sistem perencanaannya: pendekatan politik, teknokratis, partisipatif, top-down, dan bottom-up. Metode perencanaan pembangunan Indonesia dari bawah ke atas umumnya dilaksanakan melalui penganggaran partisipatif dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Metode penganggaran partisipatif digunakan untuk menghimpun aspirasi dan membangun rasa memiliki di antara para pemangku kepentingan tersebut dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan program dan proyek pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi karakteristik penganggaran partisipatif. Oleh karena itu, pertanyaan utama penelitian ini adalah apa saja elemen utama dari proses penganggaran partisipatif? Tiga variabel dinilai dalam penelitian ini: dimensi keuangan, partisipatif, hukum dan peraturan. Wawancara semi-terstruktur mendalam dilakukan dengan sepuluh responden dari aparat pemerintah daerah Kutai Kartanegara, kepala desa, dan seorang anggota LSM, yang terlibat dan memiliki pengalaman dalam Musrenbang Kutai Kartanegara. Selain itu, untuk melengkapi data primer, penulis juga memperoleh dan menganalisis data sekunder yang dikumpulkan dari instansi pemerintah daerah. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa dimensi keuangan, partisipatif, dan hukum dan regulasi diterapkan dalam implementasi penganggaran partisipatif di Kutai Kartanegara. Namun dalam pelaksanaannya juga terdapat beberapa kekurangan seperti Kutai Kartanegara masih mengalokasikan sebagian kecil untuk hasil Musrenbang dalam APBD, Musrenbang tidak sepenuhnya merupakan proses bottom-up, keterlibatan LSM masih terbatas dalam penganggaran partisipatif di Kutai Kartanegara
SIKLUS HIDUP WISATA ALAM TOP SELFIE PINUSAN KRAGILAN DI TAMAN NASIONAL GUNUNG MERBABU Sigid Pambudi; Dwita Hadi Rahmi
JURNAL RISET PEMBANGUNAN Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36087/jrp.v4i2.91

Abstract

Top Selfie Pinusan Kragilan (TSPK) merupakan objek wisata alam yang berada di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah. Wisata alam Top Selfie Pinusan Kragilan berada di zona tradisional Taman Nasional Gunung Merbabu dan dikelola oleh masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahap perkembangan wisata alam Top Selfie Pinusan Kragilan dengan menggunakan metode deduktif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wisata alam Top Selfie Pinusan Kragilan telah mengalami empat tahapan yaitu exploration (sebelum tahun 2015), involvement (2015), development (2016-2017), consolidation (2018-2020)
PENGETAHUAN RUMAH TANGGA TERHADAP BENCANA ALAM DI INDONESIA Umi Hidayati; Alin Halimatussadiah
JURNAL RISET PEMBANGUNAN Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36087/jrp.v4i2.99

Abstract

 Pengetahuan kebencanaan menjadi hal yang penting untuk mendorong rumah tangga melakukan langkah mitigasi bencana yang pada akhirnya akan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berkorelasi dengan pengetahuan kebencanaan yang dimiliki rumah tangga. Variabel yang diuji adalah tingkat risiko bencana tempat tinggal rumah tangga. Data yang digunakan adalah data Susenas 2017 yang terdiri dari 297.276 responden rumah tangga, dikombinasikan dengan data regional tentang tingkat risiko bencana (IRBI). Hasil estimasi logistik biner menunjukkan bahwa tingkat risiko bencana alam berkorelasi positif dengan probabilitas rumah tangga yang memiliki pengetahuan kerawanan bencana di tempat tinggalnya. Rumah tangga yang pernah mengalami bencana kemungkinan memiliki pengetahuan yang lebih tinggi, begitu pula dengan rumah tangga yang pernah mengikuti pelatihan kebencanaan. Berdasarkan hasil penelitian, rekomendasi yang diusulkan adalah meningkatkan pengetahuan bencana terutama bagi rumah tangga yang tidak mengalami bencana melalui pelatihan kebencanaan.
KAJIAN PENGARUH SMART CITY DKI JAKARTA TERHADAP PERKEMBANGAN SMART CITY TANGERANG SELATAN Irfan Aufar Azmi; Achmad Djunaedi
JURNAL RISET PEMBANGUNAN Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36087/jrp.v4i2.100

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang tahapan perkembangan Smart City Kota Tangerang Selatan, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tahapan perkembangan Smart City Kota Tangerang Selatan, dan mengidentifikasi pengaruh yang diterima dalam perkembangan Smart City Kota  Tangerang Selatan dari Smart City DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi mendalam dan studi dokumentasi. Teori penelitian menggunakan perkembangan perkotaan, konsep mertopolitan dan wilayah nodal. Hasil penelitain ini yaitu gagasan awal perkembangan Smart City di Tangerang Selatan bermula dari identifikasi permasalahan pada tahun 2015, yang teridentifikasi enam isu, yaitu: kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan penduduk, sarana dan prasarana, perekonomian daerah, kemiskinan dan kesejahteraan sosial, serta tata kelola pemerintahan. Visi kota cerdas/Smart City mengandung makna bahwa prinsip yang menjadi fondasi cerdas mencerminkan konsepsistematis, efisiensi, efektivitas, profesionalisme, partisipasi dan akuntabilitas. Selanjutnya prinsip ini diturunkan dalam tataran praktis untuk membangun smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society, dan smart environment. Faktor-faktor pengaruh perkembangan Smart City di Tangerang Selatan terbagi dua yaitu faktor internal pemerintahan dan faktor eksternal pemerintahan. Faktor internal pemerintahan meliputi kepemimpinan, program-program yang berkelanjutan, sumber daya pegawai pemerintah, pendekatan kepada masyarakat serta anggaran biaya. Sedangkan faktor eksternal pemerintahan meliputi partisipasi aktif masyarakat, kolaborasi berbagai pihak, dan prioritas permasalahan kota. Kota Tangerang Selatan dan DKI Jakarta merupakan satu bagian wilayah metropolis yang saling mempengaruhi, DKI Jakarta sebagai wilayah nodal dan Kota Tangerang Selatan penyangganya.
HUBUNGAN KEPADATAN DENGAN JUMLAH KASUS COVID-19: STUDI TERHADAP 39 KOTA KOMPAK Mira Harimurti; M. Sani Roychansyah
JURNAL RISET PEMBANGUNAN Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36087/jrp.v4i2.89

Abstract

Akhir tahun 2019 dunia menghadapi penyakit viral COVID-19 dan telah berdampak terhadap kehidupan manusia. Bencana pandemi telah dianggap sebagai ancaman berat untuk kesehatan masyarakat perkotaan. Karakteristik perkotaan dengan kepadatan, konektifitas dan mobilitas yang tinggi dianggap dapat menciptakan kondisi ideal untuk penyebaran penyakit menular. Bentuk kota kompak merupakan bentuk kota yang mempromosikan kepadatan tinggi dikenal memiliki banyak keunggulan dan telah banyak diterapkan, termasuk di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menginvestigasi bagaimana hubungan kepadatan dengan COVID-19 di 39 kota yang telah menerapkan kebijakan kota kompak. Data yang digunakan adalah luas lahan dan jumlah penduduk yang diperoleh dari data statistik resmi pemerintah kota bersangkutan, sedangkan data jumlah kasus terkonfirmasi diperoleh melalui diseminasi informasi resmi pemerintah kota bersangkutan. Analisis korelasi dilakukan terhadap variabel kepadatan dan jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19. Korelasi dilakukan dalam 2 kelompok, yaitu korelasi terhadap kelompok data yang terdiri atas 39 kota, dan korelasi terhadap kelompok data berdasarkan ukutan kota. Penelitian ini menemukan adanya korelasi negatif yang lenah antara kepadatan dengan jumlah kasus COVID-19.Koefisien korelasi terbesar diperoleh dari hasil analisis korelasi di 13 kota berukuran metropolitan area yang menunjukkan nilai -0,294. Berdasarkan hasil analisis, implementasi kota kompak yang mempromosikan perkotaan dengan kepadatan tinggi tidak serta merta akan meningkatkan jumlah kasus COVID-19. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan kota kompak di Indonesia dapat diimplementasikan dalam kondisi pandemi. Namun demikian implementasinya harus diintegrasikan dengan perbaikan layanan kesehatan masyarakat, respons darurat, serta peningkatan kesehatan lingkungan perkotaan. Dengan keunggulan kota kompak yang telah didukung dengan berbagai penelitian ilmiah, dan ditambah dengan belum adanya bukti bahwa bentuk kota tidak kompak lebih dapat bertahan terhadap pandemi, maka kebijakan kota kompak sesuai untuk diimplementasikan.