cover
Contact Name
Muhammad Risal
Contact Email
muhammadrisal2012@gmail.com
Phone
+6282158754039
Journal Mail Official
jurnal.adm.reform@unmul.ac.id
Editorial Address
Jl. Muara Muntai, Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Administrative Reform
Published by Universitas Mulawarman
ISSN : 23376709     EISSN : 26156709     DOI : http://dx.doi.org/10.30872/jar
Lingkup dan fokus naskah Jurnal Administrative Reform mencakup bidang Administrasi Negara. Tujuan dari penerbitan Jurnal Administrative Reform adalah sebagai media publikasi ilmiah dalam rangka pengembangan khasanah ilmu pengetahuan di bidang Administrasi Negara. Jurnal Administrative Reform memuat tulisan ilmiah yang berasal dari hasil penelitian yang terkait dengan administrasi negara, serta tulisan ilmiah di bidang pemerintahan, birokrasi, pelayanan publik, manajemen, organisasi, dan politik dari kalangan akademisi, praktisi serta para profesional di bidang Administrasi Negara.
Articles 281 Documents
EVALUASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI DI KABUPATEN MAHAKAM ULU (STUDI PADA KECAMATAN LONG HUBUNG KABUPATEN MAHAKAM ULU) Agustinus Lejiu; Masjaya .; Bambang Irawan
Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 4 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52239/jar.v2i4.538

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja kebijakan pembangunan transmigrasi di Kecamatan Long HubungKabupaten Mahakam Ulu serta faktor - faktor yang mendukungnya. Hasil evaluasi menunjukan pelaksanaan pembangunan transmigrasi tersebut kurang optimal mencapai hasil dan manfaatnya.Pada efektifitas kebijakan,  pelaksanaannya kurang optimal mencapai hasil yang diinginkan, pada efisiensi kebijakan, usaha pencapaian tujuan cukup efisien, pada nilai kecukupan kebijakan; awal pelaksanaannya manfaat dapat didistribusikan, namun perkembangan selanjutnya hasilnya kurang dirasakan oleh kepada kelompok sasaran. Pada perataan kebijakan; awal pelaksanaannya hasil dapat dirasakan merata oleh kelompok sasaran, namun saat ini,  hasil-hasil kebijakan kurang bermanfaat. Responsifitas Kebijakan, awalnya dapat memuaskan pihak-pihak, tetapi saat ini dirasakan kurang memuaskan. Ketepatan kebijakan, bahwa hasil yang diinginkan belum optimal dirasakan oleh kelompok sasaran. Faktor yang mendukung kebijakan pembangunan transmigrasi di Kecamatan Long Hubung, salah satunya UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian, yang memberi peluang bagi pengambilan kebijakan pembangunan transmigrasi dengan pola kerjasama dengan perusahaan, pemerintah daerah sebagai fasilitator dalam investasi usaha yang dilakukan oleh perusahaan.Sehingga pembangunan transmigrasi di lokasi penelitian dengan pola kerjasama HTI – Trans tujuan utamanya untuk menyediakan tenaga kerja dalam jumlah besar untuk perusahaan HTI.Namun karena kurangnya pembinaan pemerintah di bidang pertanian dan tanaman pangan untuk transmigran sehingga setelah tidak lagi bekerja karena perusahaan tutup, warga transmigrasi menurun ekonominya dan akhirnya memilih keluar dari lokasi transmigrasi.
STRATEGI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA PANTAI MANGGAR KOTA BALIKPAPAN Adi Wibowo; Adam Idris; Syahrani .
Jurnal Administrative Reform Vol 3, No 3 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52239/jar.v3i3.573

Abstract

This research was using SWOT analysis to consider internal and external factors that influenced the tourist development in Manggar region. The result showed that there were a need for strategic policy which include increasing interest in sports especially sports like, jetsky, parasailing; next was to build networks with other available objects in Manggar Beach nearby such as breeding crocodiles house, Ambalat Beach and Lamaru Beach; together with tour and travel agents both in Indonesia and overseas; and then tighten the relationship between district and central governments; and last, create a website for Manggar Coastal Ressort.
PELAYANAN E-KTP DI KANTOR CAMAT SAMBOJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA (STUDI EVALUASI PERPRES NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL) Fahruradi .; Djumadi .; Burhanudin .
Jurnal Administrative Reform Vol 1, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52239/jar.v1i2.473

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Evaluasi Kebijakan Pelayanan e KTP di Kantor Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dan Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelayanan  e-KTP di Kantor  Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.Indikator dalam mengukur nilai nilai budaya kerja pegawai Respon siveness/ketang gapan, yaitu kemauan atau kesiapan para pegawai untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat;  Reliability, yaitu kemampuan untuk mem berikan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat (accurately)   dan kemampuan   untuk   dipercaya (dependably) terutama memberi kan jasa secara tepat waktu (ontime); Competence, keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat memberikan pelayanan tertentu; Assurance, yaitu meliputi pengetahuan, kemampuan, keramahan, sopan, dan sifat dapat dipercaya, Emphaty, adalah keseriusan dan ketulusan dalam melayani masyarakat, sikap tegas tapi penuh perhatian  terhadap masyarakat, sehingga memudahkan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan dan keinginan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan berkaitan dengan Pelayanan e-KTP di Kantor Camat Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dilaksanakan sudah cukup baik terutama berkaitan  kemampuan untuk memberikan pelayanan yang di janjikan dengan tepat, kesiapan para pegawai untuk memberikan pelayanan, memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat memberikan pelayanan, sopan dalam memberikan pelayanan dan tegas tapi penuh perhatian terhadap masyarakat
DIMENSI MORAL DALAM PROSES PEMBANGUNANDAERAH: SEBUAH ANALISIS PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA Arry Bainus; Sonny Sudiar
Jurnal Administrative Reform Vol 4, No 3 (2016): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52239/jar.v4i3.605

Abstract

 One of the main challenges in describing and analyzing development process in border area is its complexity and scope. It requires the use of development concept and moral assessment, so those concept are discussed. This article is an analysis about the development process in the border area of north Kalimantan. Research shows that the real conditions in the border area of north Kalimantan are still poor. It was proven by lack of infrastructure, and the basic need services such as education and health. What does it take to enhance the quality of development? Does it require an ethic approach? Moral dimension is designed to help avoid such wrong model in development implementation and support for sustained improvement in the border area of north Kalimantan.
PEMBINAAN SUMBER DAYA APARATUR MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (STUDI PADA KANTOR SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT) Yohani .; Hartutiningsih .; Bambang Irawan
Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52239/jar.v2i2.505

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan tentang pembinaan Sumber Daya Aparatur di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat melalui Pendidikan dan Pelatihan yang berkaitan dengan administrasi umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi pelayanan yang dilakukan lembaga cukup berarti dalam menunjang pelayanan umum. Sedangkan jenis pendidikan dan pelatihan penjenjangan dapat membentuk kepribadian seseorang agar memiliki sikap mental dan perilaku yang baik. Selain itu dapat meningkatkan motivasi kerja yang berorientasi pada hasil kerja yang lebih. Selain itu pendidikan dan pelatihan di bidang teknis secara implementatif sebagian besar aparatur yang mengikuti pelatihan telah membawa perubahan atau perbedaan keterampilan dibandingkan sebelumnya, bahkan hasil kerjanya lebih baik daripada sebelumnya. Disiplin kerja di lingkungan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Hal tersebut tercermin pada perilaku pegawai yang kurang konsisten terhadap peraturan seperti terlambat masuk kerja, keluar jam kerja tanpa alasan yang jelas  dan pulang lebih awal. Faktor-faktor yang mendukung meliputi adanya regulasi yang kuat, pendanaan yang memadai serta adanya komitmen pimpinan yang kuat untuk meningkatkan pelayanan publik. Sedangkan faktor-faktor yang menjadi menghambat yaitu  masih kuatnya aparatur yang menggunakan cara kerja yang konvensional. Adanya perbedaan pandangan antar pimpinan unit kerja dalam pemanfaatan dan pendayagunaan aparatur untuk meningkatkan hasil kerja, terutama dalam memanfaatkan jam kerja terasa belum menunjukkan intensifikasi sehingga melahirkan hasil kerja yang berbeda.
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA BAGI PEMBANGUNAN Enos Paselle; . Annivelorita; Sulis Setyawati; Teguh Riyanto; Ahmad Benni
Jurnal Administrative Reform Vol 6, No 2 (2018): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52239/jar.v6i2.1899

Abstract

This study describes the accountability of Village Fund Allocation (ADD) management from the village fund planning dimension and the village fund allocation dimensions. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. The results of the study indicate that the dimensions of village fund planning are carried out through village meetings and the dimensions of village fund allocation consider aspects of transparency and relevance of community needs.Keywords: accountability, village fund allocation
EFEKTIVITAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TERHADAP PENYERAPAN INVESTASI DI KALIMANTAN TIMUR (STUDI PADA BADAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR) Imelda Febliany; Nur Fitriyah; Enos Paselle
Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 3 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52239/jar.v2i3.529

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas PTSP oleh Badan Perijinan dan Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur terhadap penyerapan investasi di Kalimantan Timur dan apa saja faktor pendukung dan penghambat efektivitas PTSP oleh Badan Perijinan dan Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur terhadap penyerapan investasi di Kalimantan Timur. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Fokus dalam penelitian dapat dirinci sebagai berikut : 1).Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Pencapaian Tujuan, Integrasi, Adaptasi ; 2). Faktor pendukung dan penghambat efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap penyerapan investasi : Sarana prasarana dan sumber daya manusia.Teknik analisis data yang akan digunakan adalah analisis data dengan menggunakan model analisis interactive model of analysis, sebagaimana yang dikembangkan oleh Milles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam penyerapan investasi di Provinsi Kalimantan Timur, dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu : (1) Pencapaian Tujuan dapat meningkatkan pengelolaan dan optimalisasi sarana dan prasarana serta sumber daya terkait lainnya untuk mendukung secara penuh aktivitas PTSP, (2) Integrasi yang dilaksanakan dengan memenuhi kebutuhan publik maupun dalam rangka  pelaksanaan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai standar pelayanan yang harus dilakukan oleh Instansi, dan (3) Adaptasi lebih ditekankan pada prosedur perizinan yang lebih sederhana dan tidak berbelit-belit, sehingga diperlukan kemampuan dan keahlian pegawai dalam melaksanakan pekerjaan tersebut agar  dilakukan secara  professional. Dengan harapan dapat menunjang terciptanya pelayanan yang lebih efektif, sehingga mampu membawa perubahan ke arah pencapaian tujuan organisasi. 
PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA DINAS DALAM PEMBENTUKAN BUDAYA KERJA DI KANTOR DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUTAI TIMUR Bayu Aprianto
Jurnal Administrative Reform Vol 7, No 2 (2019): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52239/jar.v7i2.3083

Abstract

This study aims to describe the leadership role of the head of the department in shaping the work culture in the Office of the Community and Village Empowerment Office of East Kutai Regency. The results showed that the role of the East Kutai Regency Community and Village Empowerment Agency's role was interpersonal and informational going well. In the role of decision making goes poor.Keywords: Leadership, Work Culture
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN MINAPOLITAN BAGI PETANI IKAN DI DESA MALINAU SEBERANG KECAMATAN MALINAU UTARA KABUPATEN MALINAU Yagus .; Achmad Djumlani; Syahrani .
Jurnal Administrative Reform Vol 3, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52239/jar.v3i1.564

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengembangan Minapolitan bagi petani ikan,untuk mengetahui bagaimana manfaat pengembangan Minapolitan bagi petani,untuk mengetahui faktor pendukung dari pengembangan Minapolitan. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi kebijakan pengembangan Minapolitan bagi petani ikan cukup besar dengan pelaksanaan kebijakan yang telah berjalan sesuai dengan program diantaranya pemberian bantuan percetakan kolam setiap tahunnya, bantuan bibit ikan kepada petani, bantuan pemberian dana hibah kepada petani, pembukaan akses jalan menuju Minapolitan, dan program kebijakan lainnya untuk mendukung dan mendorong para petani dan para minabisnis meningkatkan produksi dan pembudidayaan ikan menjadi lebih produktif guna meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat. Kegiatan pengembangan Minapolitan di Desa Malinau Seberang membawa manfaat dan memberi kontribusi positif bagi peningkatan pendapatan dan perekonomian masyarakat. Bahwa perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah terhadap pengembangan Minapolitan yang berada di Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara cukup besar. Hal tersebut ditunjukkan dengan program membuka akses jalan menuju kawasan minapolitan yang memadai dan representatif, tersedianya jaringan listrik, tersedianya jaringan air bersih, tersedianya industri pengolahan perikanan, dan kegiatan lainnya guna mendukung pengembangan usaha Minapolitan.Masalah dan hambatan dalam pengembangan Minapolitan yang dihadapi petani ikan diantaranya; masalah SDM petani ikan yang masih rendah, harga pakan ikan yang mahal, kurangnya penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah, harga bibit ikan yang mahal, masalah pemasaran hasil perikanan yang masih kalah bersaing dengan harga ikan yang berasal dari luar daerah karena harga jual yang lebih murah, serta anggaran bantuan kepada petani ikan yang kecil. 
PENGARUH DISIPLIN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA BIRO PEREKONOMIAN SEKDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Riznul Ikhwan
Jurnal Administrative Reform Vol 1, No 1 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52239/jar.v1i1.464

Abstract

Penelitian ini meneliti tentang kinerja pegawai. Sampel yang di gunakan sebanyak 31 orang. Tujuan penelitian adalah (1) Mengetahui besaran nilai pengaruh disiplin terhadap kinerja pegawai, (2) untuk mengetahui faktor mana yang paling dominan berpengaruh terhadap kinerja pegawai.Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) faktor-faktor disiplin yaitu kemampuan dan tujuan, teladan pemimpinan, sanksi hukuman, ketegasan dan hubungan kemanusiaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda. (2) faktor disiplin yang berpengaruh paling dominan terhadap kinerja pegawai adalah hubungan kemanusiaan.

Filter by Year

2013 2025


Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 1 (2025): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 12, No 2 (2024): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 12, No 1 (2024): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 11, No 2 (2023): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 11, No 1 (2023): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 10, No 2 (2022): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 10, No 1 (2022): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 9, No 2 (2021): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 9, No 1 (2021): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 8, No 2 (2020): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 8, No 1 (2020): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 7, No 2 (2019): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 7, No 1 (2019): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 6, No 2 (2018): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 6, No 1 (2018): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 6, No 4 (2018): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 6, No 3 (2018): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 5, No 4 (2017): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 5, No 3 (2017): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 5, No 2 (2017): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 5, No 1 (2017): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 4, No 3 (2016): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 4, No 2 (2016): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 4, No 1 (2016): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 3, No 2 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 2, No 4 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 2, No 3 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 2, No 1 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 1, No 4 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 4, No 4 (2016): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 3, No 4 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 3, No 3 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 3, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 2, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 1, No 3 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 1, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 1, No 1 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM More Issue