Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik

jurnal-academia-praja
Website

Published by Universitas Jenderal Achmad Yani

ISSN : 26148692 EISSN : 27159124 DOI : -

Core Subject : Social,

Social Sciences

Jurnal Academia Praja merupakan media publikasi yang dibentuk oleh Tim dari Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani, dalam rangka menampung berbagai hasil penelitian, pemikiran â€“ pemikiran ilmiah, serta wacana â€“ wacana keilmuan lainnya yang memberikan kontribusi positif bagi pemgembangan ilmu pengetahuan dalam lingkup ilmu sosial, politik dan pemerintahan di Indonesia. Berbagai tulisan yang disajikan dalam jurnal ilmiah ini merupakan sajian karya tulis dari para ilmuwan Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan yang terangkum dalam jurnal Academia Praja sebagai produk akademik yang bermanfaat, baik bagi para dosen, mahasiswa, kalangan intelektual ekstra maupun intra kampus, maupun bagi para penulisnya sebagai sebuah sumbangan dan pengembangan keilmuan. Dengan demikian diharapkan bahwa berbagai dinamika dan gagasan yang terus berkembang cepat dalam lingkup ilmu pemerintahan dapat terus menerus memperbaharui pemahaman para pembaca, khususnya kalangan akademisi maupun mahasiswa.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik

Articles 164 Documents

1 2 3 4 5

MEMBANGUN KEBIJAKAN PUBLIK UNGGUL DI ERA DEMOKRASI Riant Nugroho
Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 1 No 02 (2018): Jurnal Academia Praja
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

The superiority of a nation is increasingly determined by the Government's ability of the nation to produce superior policies. The era of Indonesian democracy since the 1998 Reformation has not yet promised a public policy blow. The question is how to build capacity to build superior public policy. The answer is offered in the form of Ten Principles (also called "Laws") of Public Policy. They are ―Public‖, ― A Point of No Return‖, ―Great, not Good‖, ―Management, not politics‖, ―Moral, not technical‖, ― A system, not units‖, ―A Gift‖, ―Honor‖, ―Glorify’, and ―Learning‖. The performing policy in various places, at various times, in various governments were cored on the principles, and it will be in the next future.

POLA HUBUNGAN PATRONASE DALAM BIROKRASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT Dadang Sufianto
Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 1 No 02 (2018): Jurnal Academia Praja
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 sebagai lanjutan dari penelitian serupa yang dilakukan di Kota Cimahi pada tahun 2016. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan tujuannnya untuk mengetahui keberadaan pola hubungan patronase dalam birokrasi pemerintahan daerah Kabupaten Bandung Barat, latar belakangnya, dan dampaknya terhadap kinerja pemerintahan daerah. Dari hasil penelitian diketahui hal-hal sebagai berikut; Pada birokrasi pemerintahan daerah Kabupaten Bandung Barat terdapat pola hubungan patronase antara Bupati (sebagai patron) dengan para pejabat tertentu (sebagai klien) yang diketahui dari pengembangan karier. Faktor-faktor yang melatar-belakanginya yaitu faktor politik berupa penyelenggaraan pilkada langsung, faktor budaya untuk saling menitipkan di antara kedua-belah pihak, dan faktor kinerja pegawai. Keberadaan pola hubungan patronase tidak berdampak negatif terhadap capaian kinerja pemda KBB.‖

AKUNTABILITAS BIROKRASI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DI KECAMATAN NUSANIWE KOTA AMBON Ratna Rosmauli Pakpahan
Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 1 No 02 (2018): Jurnal Academia Praja
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Akuntabilitas Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis akuntabilitas birokrasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas birokrasi dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, serta menemukan konsep baru tentang akuntabilitas birokrasi yang terfokus pada program pemberdayaan masyarakat pesisir. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik anlisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas birokrasi dalam tanggung jawab birokrasi dalam mewujudkan tujuan, akuntabilitas birokrasi atas sumber daya, akuntabilitas birokrasi atas keputusan dan akuntabilitas birokrasi dalam membangun partisipasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pesisir di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon kurang terlaksanakan dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Program pemberdayaan masyarakat pesisir yang dijalankan dalam mewujudkan pengembangan ekonomi masyarakat pesisir, yaitu bantuan modal, bantuan peralatan, dan pelatihan kewirausahaan yang bertujuan untuk memberikan penguatan dalam mewujudkan kemandirian bagi masyarakat pesisir yang rata-rata bermata pencaharian sebagai nelayan yang bergerak di sektor perikanan perdesaan belum juga terlaksana dengan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas birokrasi dalam pemberdayaan masyarakat pesisir, yaitu : komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi kurang terlaksana dengan baik sehingga mempengaruhi akuntabilitas birokrasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pesisir di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.

KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI BENCANA BERBASIS SEKOLAH Heri Heri; Ridwan Caesar
Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 1 No 02 (2018): Jurnal Academia Praja
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Masalah dalam penelitian ini adalah belum optimalnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana berbasis sekolah di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Padahal, Provinsi Jawa Barat termasuk Kabupaten Bandung Barat merupakan daerah dengan tingkat kerawanan terhadap bencana yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan sesar aktif Lembang yang membentang sepanjang 22 Kilometer (Km) dari Maribaya, Cibodas hingga Cisarua di utara Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Sesar aktif tergolong kepada sesar normal dan menimpan potensi ancaman gempa dengan kekuatan 6,7 SR. Sesar aktif Lembang pernah menyebabkan gempa bumi dalam beberapa tahun terakhir ini yaitu pada tahun 2003 dan 2011, serta menyebabkan bencana longsor pada tahun 2015 dan 2016. Tahapan riset yang dilakukan diantaranya dengan mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait dengan tema, mengidentifikasi data kondisi geografis, data demografis, serta observasi, wawancara, studi dokumentasi dan diskusi kelompok terfokus. Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan (action research) dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian diharapkan menghasilkan model kesiapsiagaan menghadapi bencana berbasis sekolah. Hal ini menjadi penting mengingat dengan dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana, dimungkinkan secara preventif untuk meminimalkan potensi kerugian yang lebih besar ketika bencana itu terjadi.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KELURAHAN KARANGPANIMBAL KECAMATAN PURWAHARJA KOTA BANJAR Mira Andriani
Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 1 No 02 (2018): Jurnal Academia Praja
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa masih terdapat wajib pajak yang belum membayar pajak, sementara itu data yang didapat peneliti dari Kantor Kelurahan bahwa pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah tercapai target. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dari informan yang telah ditentukan dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar belum optimal. Diantaranya dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan juga terdapat tanah guntai. Keterlibatan wajib pajak untuk aktif membayar pajakpun masih lemah, disebabkan oleh tidak adanya sanksi tegas dari Pemerintah Kelurahan bagi yang belum maupun terlambat membayar pajak.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN HIDUP DI KECAMATAN COMPRENG KABUPATEN SUBANG Asep Bambang Iryana
Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 1 No 02 (2018): Jurnal Academia Praja
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Keberadaan Paguyuban Petani Kecamatan Compreng GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) dilatarbelakangi oleh keinginan yang kuat untuk membebaskan diri dari kemiskinan. Kemiskinan petani tersebut menandai betapa lemah posisi tawar petani terhadap struktur politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada. Pergulatan sejarah di negeri ini telah menempatkan petani dalam posisi marginal sedangkan yang harusnya petani, sebagai penyangga pilar kehidupan, tidak boleh terabaikan. Maksud dan Tujuan penelitian ini meliputi (1) Melakukan kajian terkait pemberdayaan masyarakat petani di Kecamatan Compreng Kabupaten Subang (2) Tersedianya data dan informasi serta referensi dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dengan konsep terbaru. Teknik pengumpulan data, yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik keabsaan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data kualitatif, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa Keberadaan GAPOKTAN di Kecamatan Compreng sangat membantu sekali untuk keberlangsungan kesejahteraan hidup para petani oleh karenanya pemerintah harus mampu mengelola dengan baik keberadaan GAPOKTAN. Pemerintah memiliki peran penting dalam melakukan pemberdayaan masyarakat karena bertanggung jawab atas nasib, masa depan, dan kesejahteraan rakyat. Upaya pemberdayaan dapat dilakukan oleh masyarakat sendiri. Pemberdayaan dari dalam masyarakat biasanya diprakarsai oleh para pemangku kepentingan seperti kepala desa, lurah, ketua RT, ketua RW, dan lain-lain. Terjadinya konversi lahan sawah menjadi kebun, perumahan, dan kawasan industri menimbulkan pertanyaan apakah budidaya padi sawah kurang menguntungkan bagi petani?. Belum lagi ancaman banjir dan kemarau yang kerap menyebabkan gagal panen, serta rusaknya saluran irigasi yang membutuhkan perbaikan. Selain itu, berbagai hambatan klasik usahatani padi sawah yang dihadapi petani diantaranya: Kemandirian meningkatkan efisiensi penggunaan input, Kemandirian dalam pengadaan input pertanian, kemandirian dalam pemasaran hasil dan berkelanjutan Kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat petani dalam meningkatkan kesejahteraan hidup yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Compreng belum berjalan maksimal. Saran yang perlu dilakukan adalah keberadaan Gabungan Kelompok Tani perlu ditingkatkan dan dikembangkan, partisipasi masyarakat petani yang harus sejalan dengan Pemerintah dalam artian Pemerintah dan Masyarakat sebagai objek pemberdayaan harus berjalan selaras bersamaan, Pemberdayaan yang berkelanjutan di lingkungan petani masyarakat Kecamatan Compreng.

QUO VADIS HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA – MALAYSIA Yovinus Yovinus
Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 1 No 02 (2018): Jurnal Academia Praja
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Hubungan bilateral Indonesia – Malaysia seringkali mengalami pasang surut, yang artinya adalah beberapa kali terjadi ketegangan diplomatik antara kedua negara serumpun dan bertetangga ini. Isu dan kasus terakhir yang menjadi titik terendah dari hubungan kedua negara terutama terkait dengan kasus sengketa wilayah yang nyaris membawa keduanya terlibat kembali dalam konfrontasi ketika Pulau Sipadan dan Ligitan diklaim secara sepihak oleh pihak Malaysia, dan akhirnya masalah tersebut dibawa ke sidang mahkamah internasional di Den Haag Belanda Tanggal 17 Desember 2002. Keputusan tersebut tentu saja menimbulkan kekecewaan mendalam di pihak Indonesia, karena disinyalir putusan tersebut tidak didasari oleh fakta historis, sosiologis dan administratif. Kasus tersebut menjadi catatan diplomatik penting bagi Indonesia, karena kenyataan yang harus diterima adalah bahwa Malaysia telah memiliki kemampuan diplomasi jauh di atas Indonesia. Hal tersebut terbukti dari 17 Hakim dalam persidangan, 16 di antaranya menyetujui bahwa Sipadan dan Ligitan adalah milik Malaysia, dan hanya 1 orang yang menyatakan bahwa kedua Pulau tersebut milik Indonesia. Kasus tersebut di atas menjadi dasar dari analisis dalam penelitian ini, dimana sesudahnya resistensi dan sensitivitas sebagian masyarakat Indonesia terhadap Malaysia menjadi meningkat. Hal ini tentu saja mempengaruhi hubungan diplomatik kedua negara. Meski demikian posisi Indonesia tetap sulit, karena ada hal lain yang mesti juga menjadi pertimbangan jika masalah diplomatik kedua negara tidak segera dicari jalan penyelesaiannya. Hal tersebut adalah tingginya angka pekerja migran Indonesia yang mencari nafkah dan bekerja di Malaysia. Pertimbangan politis dan ekonomi tersebut yang memaksa pemerintah Indonesia untuk mencari solusi dan meredam kemaraham publik Indonesia atas sengketa batas wilayah yang akan mempengaruhi nasib jutaan pekerja migran asal Indonesia di Malaysia jika terjadi konflik politik ataupun militer antar kedua negara. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus dan diharapkan mampu menjawab berbagai pertanyaan publik dan akademik tentang sikap politik pemerintah Malaysia terhadap pihak Indonesia. Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat agresivitas Malaysia di wilayah – wilayah perbatasan darat maupun lautan tetap saja terjadi meskipun masih dalam intensitas kecil.

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DALAM KAITANNYA DENGAN BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN e-ktp Tasya Safiranita Ramli; Amelia Cahyadini
Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 2 No 01 (2019): Jurnal Academia Praja
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Information and telecommunication technology is the various fields including education, business, government and social. The development of Science and Technology which is quite demands of society that can not be negotiable. Administration is a social as specific embodiment in modern society. Administration in the narrow sense is a administrative activity that includes record-keeping activities, correspondence, book keeping and mail archiving as well as other matters intended to provide information and facilitate and obtain information back. In Indonesia, there are too many government institutions that are beginning to take advantage of this information technology development to be applied as a medium in providing ease of delivering public information and the ease of public services. This is for example in the use of e-ktp registration perceived the need for the application of information technology and communication technology in achieving service quality for the community, and achieving transparency, accountability, participation, efficiency.

PUSARAN GLOBALISASI DAN RESIDU TRANSISI DEMOKRATISASI DI INDONESIA Angga Nurdin Rahmat
Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 1 No 02 (2018): Jurnal Academia Praja
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Unavioded Globalization for all countries and society has brought democracy that bring toward social and political condition. Democracy indeed can make a positif development for society, but in the new democratic countries, democracies seems make cause various social and political unrest in a society that is not yet fully capable to practiced democracy in full spektrum. Reffering from these conditions, this article will provide a discussion of how globalization has brought democracy and residue in Indonesia. This article uses qualitative methods with data obtained from literature review. This article is a report derived from a residue of democracy that is part of a communicator formed from conflict and disintegration of society. Therefore, the affirmation of the nation identity through Pancasila becomes the solution for the residue of democracy wich was difficult to avoid.

RENCANA AKSI NASIONAL BELA NEGARA Agus Subagyo
Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 2 No 01 (2019): Jurnal Academia Praja
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

This article aims to explain the 2018-2019 state defense action plan in Presidential Instruction No. 7 of 2018 which mandates all ministries, non-ministerial government agencies, and local governments to take action to defend the country through three stages, namely the stages of socialization, internalization, and movement action. The dilution of the state defense action plan at the central government level has been very active, however, at the level of the reverent regional government it has not yet been felt, especially with the existence of regional autonomy where the central government is not necessarily able to "control" the regional government, so that all this needs attention parties, to see the perspective of the regional government in implementing the state defense action plan.

Page 2 of 17 | Total Record : 164

1 2 3 4 5

Filter by Year

2018 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 8 No 2 (2025): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 8 No 1 (2025): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 7 No 2 (2024): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 7 No 1 (2024): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 6 No 2 (2023): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 6 No 1 (2023): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 5 No 1 (2022): Jurnal Academia Praja Vol 4 No 2 (2021): Jurnal Academia Praja Vol 4 No 1 (2021): Jurnal Academia Praja Vol 3 No 02 (2020): Jurnal Academia Praja Vol 3 No 01 (2020): Jurnal Academia Praja Vol 2 No 02 (2019): Jurnal Academia Praja Vol 2 No 01 (2019): Jurnal Academia Praja Vol 1 No 02 (2018): Jurnal Academia Praja Vol 1 No 01 (2018): Jurnal Academia Praja More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rira Nuradhawati

Contact Email
rira.nuradhawati@lecture.unjani.ac.id

Phone
+6281221614279

Journal Mail Official
-

Editorial Address
Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal achmad Yani Jl. Terusan Jenderal Sudirman Cimahi 40531

Location
Kota cimahi,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rira Nuradhawati

Contact Email rira.nuradhawati@lecture.unjani.ac.id

Phone +6281221614279

Journal Mail Official -

Editorial Address Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal achmad Yani Jl. Terusan Jenderal Sudirman Cimahi 40531

Location Kota cimahi, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rira Nuradhawati

Contact Email
rira.nuradhawati@lecture.unjani.ac.id

Phone
+6281221614279

Journal Mail Official
-

Editorial Address
Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal achmad Yani Jl. Terusan Jenderal Sudirman Cimahi 40531

Location
Kota cimahi,

Jawa barat

INDONESIA