Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
Jurnal Academia Praja merupakan media publikasi yang dibentuk oleh Tim dari Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani, dalam rangka menampung berbagai hasil penelitian, pemikiran – pemikiran ilmiah, serta wacana – wacana keilmuan lainnya yang memberikan kontribusi positif bagi pemgembangan ilmu pengetahuan dalam lingkup ilmu sosial, politik dan pemerintahan di Indonesia. Berbagai tulisan yang disajikan dalam jurnal ilmiah ini merupakan sajian karya tulis dari para ilmuwan Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan yang terangkum dalam jurnal Academia Praja sebagai produk akademik yang bermanfaat, baik bagi para dosen, mahasiswa, kalangan intelektual ekstra maupun intra kampus, maupun bagi para penulisnya sebagai sebuah sumbangan dan pengembangan keilmuan. Dengan demikian diharapkan bahwa berbagai dinamika dan gagasan yang terus berkembang cepat dalam lingkup ilmu pemerintahan dapat terus menerus memperbaharui pemahaman para pembaca, khususnya kalangan akademisi maupun mahasiswa.
Articles
174 Documents
<![CDATA[Pamong Praja ]]>
<![CDATA[Sufianto, Dadang]]>
<![CDATA[ Jurnal Academia Praja Vol 1 No 01 (2018): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (250.147 KB)
|
DOI: 10.36859/jap.v1i01.27
<![CDATA[Pamong praja merupakan aparatur pemerintah yang mengemban misi pemerintah pusat di daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan lainnya berdasarkan asas dekonsentrasi. Mereka berada dalam susunan organisasi pemerintah daerah. Peranannya sangat penting antara lain sebagai perekat negara kesatuan RI di daerah. Walaupun saat ini sebutan pamong praja tidak dinyatakan secara formal dalam peraturan perundang- undangan, namun hakikat kedudukan, fungsi, dan peranannya tetap ada dan dijalankan oleh para kepala daerah yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai wakil pemerintah pusat di wilayahnya.]]>
<![CDATA[Domestic Politics, Foreign Policy, and International Organization: The Case of Indonesia’s Withdrawal from the United Nations ]]>
<![CDATA[Sulaiman, Yohanes]]>
<![CDATA[ Jurnal Academia Praja Vol 1 No 01 (2018): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (256.603 KB)
|
DOI: 10.36859/jap.v1i01.28
<![CDATA[Under what condition states will withdraw from an international organization? This article examines this question from the perspective of three systemic approaches: realism, liberalism, and constructivism by generating hypotheses from each approach and testing them on the case of Indonesia's withdrawal from the United Nations in 1965. The systemic perspectives, however, could only provide partial answers to this puzzle, and thus the need to include domestic political analysis in conjunction of the systemic analysis in order to fully answer the question.]]>
<![CDATA[TEKNIK TEKNIK PROPAGANDA POLITIK JALALUDIN RAKHMAT ]]>
<![CDATA[Zakiyuddin, Ahmad]]>
<![CDATA[ Jurnal Academia Praja Vol 1 No 01 (2018): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (264.885 KB)
|
DOI: 10.36859/jap.v1i01.41
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memahami teknik-teknik propaganda Politik Jalaluddin Rakhmat dalam kampanye pemilu tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi dan observasi lapangan. Teori yang digunakan adalah Teori Interaksionalisme Simbolik dan Teori Dramaturgis. Hasil penelitian menunjukan Jalaluddin Rakhmat menggunakan berbagai tekhnik propaganda Politik dalam komunikasi politiknya yaitu sebagai berikut : (1). Penjulukan (name calling) yaitu memberi nama jelek kepada pihak lain; (2). Iming-Iming (glittering generalities) yaitu menggunakan kata-kata yang muluk,slogan-slogan, dan memutar balikan fakta; (3).transfer, yaitu melakukan identifikasi dengan lembaga-lembaga otoritas; (4).Testimonial yaitu pengulangan ucapan orang yang dihormati atau yang dibenci untuk mempromosikan atau meremehkan suatu maksud; (5). Merakyat (Plain foks) yaitu menempatkan diri sebagai bagian dari rakyat; (6). Menumpuk kartu (Card Stacking) yaitu memilih dengan teliti pernyataan yang akurat dan logis; dan (7). Gerobak Musik (bandwagon), yaitu mendorong Khalayak untuk bersama-sama orang banyak bergerak untuk mencapai tujuan atau kemenangan yang pasti.]]>
<![CDATA[OLIGARKI PARTAI POLITIK DALAM REKRUTMEN CALON KEPALA DAERAH ]]>
<![CDATA[Nge, Herri Junius]]>
<![CDATA[ Jurnal Academia Praja Vol 1 No 01 (2018): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (317.889 KB)
|
DOI: 10.36859/jap.v1i01.42
<![CDATA[Penelitian ini ingin menganalisis oligarki partai politik dalam penentuan calon kepala daerah yang berdampak munculnya calon tunggal pada Pemilukada Kabupaten Landak tahun 2017. Teori yang digunakan adalah konsep oligarki yang dikemukakan oleh Jefrry A Winters. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif degan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus munculnya oligarki partai dalam penentuan calon Kepala Kepala Daerah pada Pemilukada Kabupaten Landak tahun 2017 disebabkan oleh 1) Kekuasaan berdasarkan hak politik formal; DPP sebagai struktur tertinggi dalam organisasi partai politik, memiliki kewenangan besar dan mutlak dalam menentukan dan memutuskan calon yang kepala daerah; 2) Jabatan resmi dalam organisasi; DPP memiliki legitimasi yang kuat dari aturan perundangan sehingga memiliki kewenangan mengatur; 3) Kekuasaan pemaksaan/koersif; DPP partai memiliki kekuasaan memaksa DPD dan DPC untuk melaksanakan keputusan dan memberikan sanksi kepada struktur partai ditingkat bawah yang tidak patuh pada keputusan partai; 4) Kekuasaan mobilisasi; DPP memiliki kemampuan mobilisasi struktur partai untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan oleh DPP melalui instruksi; dan 5) Kekuasaan material; DPP memiliki sumber daya yang besar, sehingga dapat mempengaruhi struktur partai di tingkat bahwa dalam penentuan calon yang diusung]]>
<![CDATA[EVALUASI PROGRAM INVESTASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU CITARUM ]]>
<![CDATA[Dina, Dina]]>
<![CDATA[ Jurnal Academia Praja Vol 1 No 01 (2018): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (358.793 KB)
|
DOI: 10.36859/jap.v1i01.43
<![CDATA[Berbagai kebijakan dan program telah dilaksanakan untuk memperbaiki sungai Citarum, salah satunya Program Investasi Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu citarum atau Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program ( ICWRMIP) tetapi kenyataannya tiap tahun kondisinya makin kritis. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi sebagai penilaian pencapaian kinerja dari implementasi Program Investasi Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu citarum atau Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICWRMIP) berdasarkan konsep Jones (1991: 359) tipe evaluasi kebijakan yaitu: 1. Political Evaluation; 2.Organizational evaluation; 3. Substantive evaluation dan konsep Riant Nuguroho (2011 : 665) bahwa pengendalian kebijakan terdiri dari: 1. Monitoring kebijakan atau pengawasan kebijakan; 2. Evaluasi kebijakan; 3.Pengganjaran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskripitif kualitatif.Teknik penentuan informan yang digunakan dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam, observasi, studi pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian diketahui bahwa belum dilakukan pengendalian, masih dalam menginventarisir permasalahan untuk menyamakan database permasalahan yang ada. umpan balik masih berupa solusi yang coba ditawarkan oleh pihak - pihak pelaksana yang merupakan organisasi-organisasi pemerintah/instansi pemerintah. Hal ini juga dimungkinkan karena tidak ada pengganjaran baik reward dan punishment terhadap sumber daya manusia yang ikut terlibat dalam pengelolaan Sumber Daya Air Citarum.]]>
<![CDATA[Anomali Kewenangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik dalam Sistem Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Gunawan, Wawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Academia Praja Vol 1 No 01 (2018): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (254.015 KB)
|
DOI: 10.36859/jap.v1i01.44
<![CDATA[Sekurangnya ada dua fenomena yang menarik untuk dicermati. Pertama, di ranah suprastruktur politik, pemerintah (eksekutif) telah mengimplementasikan desentralisasi kekuasaan, sehingga hanya tinggal 6 bidang saja yang menjadi kewenangan pusat; kewenangan lain telah didistribusikan ke pemerintah daerah. Kedua, di ranah infrastruktur politik, terjadi sentralisasi kewenangan di tangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik, khususnya di tangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, dalam hal menentukan calon kepada daerah; Calon gubernur/wakil gubernur, calon walikota/wakil walikota, calon bupati/wakil bupati. Sehingga, kewenangan Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang tidak memiliki kewenangan yang signifikan di hadapan DPP. Inilah fenomena anomali kewenangan DPP partai politik dalam sistem desentralisasi pemerintahan di Indonesia. Desentralisasi sebagai sebuah prasyarat demokrasi seakan tidak berarti dalam struktur partai politik.]]>
<![CDATA[Analisis Kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia ke Kota Palangkaraya ]]>
<![CDATA[Toun, Nicodemus R]]>
<![CDATA[ Jurnal Academia Praja Vol 1 No 01 (2018): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (256.866 KB)
|
DOI: 10.36859/jap.v1i01.45
<![CDATA[Artikel ini merupakan hasil studi lapangan yang terkait dengan wacana pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia dari Jakarta ke Palangkaraya. Secara umum, pemerintah daerah Kalimantan Tengah menyatakan kesiapan dan persetujuan terkait wacana yang digulirkan oleh pemerintah pusat tersebut, namun gubernur Provinsi Kalteng mengingatkan ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan jika wacana tersebut benar-benar akan diwujudkan. Beberapa persoalan pokok tersebut adalah kesiapan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, perencanaan tata ruang wilayah yang baik, perencanaan kesiapan SDM, dan aspek-aspek sosial budaya yang perlu untuk menjadi perhatian. Studi ini dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap beberapa informan serta analisis dokumentatif baik yang bersumber dari surat kabar, pemberitaan-pemberitaan di radio maupun di televisi dan studi lapangan oleh peneliti. Studi ini menyimpulkan bahwa, meskipun pemerintah daerah Kalteng sudah menyatakan kesiapannya, namun banyak faktor yang perlu untuk diperhatikan, terutama aspek sosial, politik, birokrasi, dan daya dukung lingkungan hidup. Peneliti menyimpulkan bahwa perlu dilakukan kajian mendalam terkait dengan perencanaan tersebut agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.]]>
<![CDATA[Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Cimahi ]]>
<![CDATA[Nuradhawati, Rira]]>
<![CDATA[ Jurnal Academia Praja Vol 1 No 01 (2018): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (428.491 KB)
|
DOI: 10.36859/jap.v1i01.46
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peran P2TP2A dalam pendampingan perempuan dan anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Cimahi. Latar belakang penelitian ini didasari dari fenomena bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga merupakan suatu masalah sosial yang sangat serius, namun kurang mendapat tanggapan dan perhatian dari pemerintah, masyarakat dan juga para penegak hukum karena tindak kekerasan pada perempuan dan anak dianggap suatu hal yang wajar disebabkan hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga dan terjadi dalam wadah perkawinan yang legal. Sehingga perempuan dan anak sebagai korban kekerasan terbesar, memendam dan merasakan berbagai bentuk kekerasan baik fisik maupun psikis yang dialaminya dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi dan wawancara yang mendalam. Dari analisis hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa; a) dalam pelaksanaan pendampingan adanya mekanisme pelaporan dari korban terhadap P2TP2A; b) adanya pelaksanaan pendampingan secara psikologis bagi korban. Faktor penghambat adalah LK3 lebih dominan dibandingkan P2TP2A dalam memberikan pendampingan serta terbatasnya sumber dana untuk operasional dari P2TP2A dan juga karakteristik korban dan penyebab KDRT yang tidak sama. Sedangkan factor pendukung adalah adanya keberanian dari korban untuk melapor dan adanya koordinasi dengan komponen-komponen yang lain dan tergabung dalam tim P2TP2A.]]>
<![CDATA[Peran Komunikasi Publik Media Sosial dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Bandung ]]>
<![CDATA[Yovinus, Yovinus]]>
<![CDATA[ Jurnal Academia Praja Vol 1 No 01 (2018): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (344.295 KB)
|
DOI: 10.36859/jap.v1i01.47
<![CDATA[Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dewasa ini perlu untuk dimanfaatkan oleh para pelaksana kebijakan untuk mendukung kinerja pemerintahan dan menyerap aspirasi publik secara luas melalui media komunikasi sosial yang efektif. Pada prinsipnya, kebijakan keterbukaan informasi publik bertujuan untuk melibatkan publik sebagai sasaran dari kebijakan – kebijakan pembangunan untuk ikut serta merumuskan, mengkritisi dan akhirnya mendukung kebijakan-kebijakan tersebut. Dalam konteks ini, sosialisasi yang dilakukan oleh unsur pemerintah terkait dengan rancangan – rancangan kebijakan dapat menjadikan media sosial sebagai sarana uji publik yang efektif tanpa harus melakukan interkasi fisik antara pemerintah dan masyarakat. Demikianlah mengapa peran media sosial ini dianggap penting dalam mendukung implementasi kebijakan pemerintah terkait dengan keterbukaan informasi publik. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif-deskriptif, dan akhirnya diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi pemerintah maupun pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperkaya pengetahuan tentang peran media sosial dalam mendukung implementasi kebijakan tentang keterbukaan informasi publik.]]>
<![CDATA[DINAMIKA MANAJEMEN PEMERINTAHAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ibnu Redjo, Samugyo]]>
<![CDATA[ Jurnal Academia Praja Vol 1 No 02 (2018): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (235.391 KB)
|
DOI: 10.36859/jap.v1i02.62
<![CDATA[Manajemen pemerintahan sebagaimana tuntutan keberadaannya dan tuntutan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, seyogyanya berubah sejalan dengan tuntutan globalisasi, pola-pola manajemen tradisional feodal diganti dengan pola modern yang demokratis. Hal itu paling tidak karena manajemen pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari kepolitikan global, kepentingan nasional dan tentunya kepentingan regional serta kepentingan lokal. Pemahaman ini perlu ditekankan bagi manajemen pemerintahan di Daerah karena era global berarti pasar global, ekonomi global dan nilai-nilai global. Dalam perkembangannya muncul pendapat bahwa pemerintah seharusnya berubah mengikuti perubahan ekonomi yang ada dan menjadikan pemerintahan yang memiliki kemampuan entrepreneur, sehingga gerak ekonomi dapat diikuti oleh pemerintah dan menyarankan agar pemerintah menerapkan sepuluh prinsip pemerintahan wirausaha (Osborne dan Gaebler 1992, juga Guillart dan Kelly, 1995). Selanjutnya Osborne dan Plastrik (1996) mengemukakan lima strategi (5 C‘s Strategy) sebagai implementasi lebih lanjut dari prinsip ―reinventing government‖ yang diajukan Osborne dan Gaebler. Oleh karena itu, demokratisasi manajemen pemerintahan di Daerah merupakan faktor yang menentukan untuk keberlangsungan otonomi, sehingga partisipasi efektif dari seluruh lapisan masyarakat dapat berlangsung tanpa perbedaan prinsip satu dengan lainnya. Terselenggaranya manajemen pemerintahan yang demokratis menunjukkan bahwa elit politik pemerintahan memahami dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi sebagaimana adanya, baik pada tataran kebijakan, tataran implementasi maupun pada tataran kultural yang mensyaratkan adanya mekanisme check and balances (saling kontrol dan saling mengimbangi) antara pemerintah dengan yang diperintah]]>
