cover
Contact Name
Rira Nuradhawati
Contact Email
rira.nuradhawati@lecture.unjani.ac.id
Phone
+6281221614279
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal achmad Yani Jl. Terusan Jenderal Sudirman Cimahi 40531
Location
Kota cimahi,
Jawa barat
INDONESIA
Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
ISSN : 26148692     EISSN : 27159124     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Academia Praja merupakan media publikasi yang dibentuk oleh Tim dari Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani, dalam rangka menampung berbagai hasil penelitian, pemikiran – pemikiran ilmiah, serta wacana – wacana keilmuan lainnya yang memberikan kontribusi positif bagi pemgembangan ilmu pengetahuan dalam lingkup ilmu sosial, politik dan pemerintahan di Indonesia. Berbagai tulisan yang disajikan dalam jurnal ilmiah ini merupakan sajian karya tulis dari para ilmuwan Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan yang terangkum dalam jurnal Academia Praja sebagai produk akademik yang bermanfaat, baik bagi para dosen, mahasiswa, kalangan intelektual ekstra maupun intra kampus, maupun bagi para penulisnya sebagai sebuah sumbangan dan pengembangan keilmuan. Dengan demikian diharapkan bahwa berbagai dinamika dan gagasan yang terus berkembang cepat dalam lingkup ilmu pemerintahan dapat terus menerus memperbaharui pemahaman para pembaca, khususnya kalangan akademisi maupun mahasiswa.
Articles 174 Documents
PERAN UNIT KERJASAMA MILITER MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT DALAM KERJASAMA HUBUNGAN LUAR NEGERI DI BIDANG MILITER Ginanjar, Yusep
Jurnal Academia Praja Vol 5 No 2 (2022): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v5i2.1094

Abstract

Salah satu bidang penting dalam penyelenggaraan pertahanan negara adalah kerja sama antar negara. Kerjasama militer yang dibangun dan dikembangkan haruslah sejalan dengan kebijakan luar negeri RI yang senantiasa berorientasi kepada 3 (tiga) substansi dasar yaitu upaya yang simultan untuk membangun rasa saling percaya, pencegahan konflik dan mencari solusi bersama bila terdapat persengketaan. tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui peran unit kerjasama militer markas besar angkatan darat dalam kerjasama hubungan luar negeri di bidang militer. Penelitian dilakukan berdasarkan pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif. Peran dan fungsi unit kerjasama militer mabes AD adalah untuk merumuskan serta mengkoodinasikan stakeholder terkait dalam rangka kerjasama militer yang dijalin. Selain itu, unit kerjasama militer juga mempunyai fungsi pengawasan, pengendalian dan evaluasi dari program kerjasama militer yang diselenggarakan.
ANALISIS PEMBINAAN TERITORIAL DI KODAM III/SILIWANGI DALAM MENGHADAPI HAKEKAT ANCAMAN Subagyo, Agus
Jurnal Academia Praja Vol 5 No 2 (2022): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v5i2.1121

Abstract

Era globalisasi telah melahirkan kompleksitas ancaman, baik ancaman militer, non militer, maupun hibrida, sehinga mendorong Indonesia untuk menyusun sistem pertahanan semesta dengan pembentukan komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung, yang disiapkan secara dini melalui pembinaan teritorial di setiap Kodam di seluruh Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pembinaan teritorial di Kodam III/Siliwangi guna mendukung sistem pertahanan semesta dalam rangka menghadapi hakekat ancaman. Landasan teoritis yang dipergunakan adalah konsep pembinaan teritorial, konsep ancaman, dan konsep pertahanan militer dan nir militer. Metode penelitian mengunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berup observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan teritorial di Kodam III/Siliwangi dilakukan belum sepenuhnya optimal dengan pembinaan geografi, pembinaan demografi, dan pembinaan kondisi sosial, yang digelar melalui metode komunikasi sosial, pembinaan ketahanan wilayah, dan bhakti TNI. Adapun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pembinaan teritorial di Kodam III/Siliwangi adalah kendala internal (personil, anggaran, sarana prasarana, piranti lunak) dan kendala eksternal (pemahaman keliru masyarakat, ego sektoral pemerintah daerah, dan persepsi negatif NGO). Gagasan inovasi dari pembinaan teritorial ini adalah perlunya perijinan tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Pertahanan dan membangun aplikasi / software Sistem Informasi Manajemen Pembinaan Teritorial (SIMBINTER) TNI AD.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI RSUD PRINGSEWU DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PELAYANAN PUBLIK Wijaya, Andi; Hamdi, Muchlis; Kawuryan, Megandaru Widhi; Pudjianto, Widodo Sigit
Jurnal Academia Praja Vol 5 No 2 (2022): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v5i2.1122

Abstract

Penelitian ini berangkat dari implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal di RSUD Pringsewu, yang berfokus pada pengamatan bagaimana serangkaian gambaran dan keadaan mengenai dinamika proses peningkatan mutu pelayanan publik, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari pelaksanaaan kebijakan yang diberikan sehingga dapat merumuskan model implementasi kebijakan yang dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal di RSUD Pringsewu, yaitu suatu penggalan proses kebijakan yang berisi upaya mengubah target menjadi hasil yang terdapat di dalam SPM RS dan instrumen SNARS dengan kesesuaiannya.. Pada dimensi 1) produktivitas, terjadi kenaikan dan penurunan yang fluktuatif dan secara keseluruhan jenis pelayanan belum mecapai ambang batas baku mutu SPM RS, 2) linieritas, penyusunan SOP RS belum linier dengan SPM RS, kesesuaian pemenuhan istrumen sudah mencapai diatas 80%, dan kesesuaian dengan dimensi mutu IOM, 2001 masih ditemukan pelayanan yang tidak adil, 3) efisiensi, pencapaian BOR sangat rendah yaitu 29% sedangkan indikator efisiensi lainnya menurun dan dibawah standar, 4) PCC, dan 5) SPGDT merupakan dimensi temuan yang mempengaruhi partisipasi dan kolaborasi dalam implementasi kebijakan pelayanan PMKP. Sedangkan faktor dalam implementasi kebijakan adalah 1) substansi kebijakan, penyusunan isi kebijakan belum selaras, 2) perilaku petugas pelaksana, belum semua petugas pelaksana konsisten melaksanakan tugasnya, 3) interaksi jejaring kerja, hubungan kerja sama lintas sektor belum efektif dan berjalan sebagaimana mestinya, 4) partisipasi kelompok sasaran, tingkat kepuasan masih rendah dan layanan pengaduan belum berjalan baik, 5) sumberdaya, ketersediaan sumberdaya belum mengakomodasi kebutuhan rumah sakit, 6) budaya keselamatan pasien, dan, 7) kepemimpinan merupakan faktor lain yang ditemukan peneliti sebagai faktor yang memperngaruhi implementasi kebijakan di rumah sakit.
KONFLIK PERTAMBANGAN PASIR BESI DI KECAMATAN WERA KABUPATEN BIMA Ahmad, Syarif; Nurdin, Iing
Jurnal Academia Praja Vol 5 No 2 (2022): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v5i2.1123

Abstract

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah mengkaji tentang konflik pertambangan Pasir Besi di Kecamatan Wera Kabupaten Bima. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui konflik antara masyarakat dengan pemerintah dan perusahaan, serta konflik antara masyarakat dengan masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian cash study melalui analisis deskriptif. Jenis data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menemukan: Pertama, konflik antara masyarakat dengan pemerintah dan pihak perusahaan pada pertambangan Pasir Besi di Kecamatan Wera, adalah (1) konflik sebagai akibat dari lemahnya sosialisasi yang tidak melibatkan unsur masyarakat; (2) konsistensi pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan atau peraturan; (3) tidak transparan pemerintah dan perusahaan berkaitan dengan kepastian kompensasi dan rencana pengembangan serta pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan; Kedua, konflik antara masyarakat dengan masyarakat merupakan konflik yang disebabkan perbedaan kepentingan (conflict of interest) dan pengetahuan masyarakat terhadap pertambangan. Ketiga, dampak dari konflik pertambangan Pasir Besi, adalah (1) pemerintah belum memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan ;(2) masyarakat belum mendapatkan kepastian tentang hak kompensasi; (3) terjadinya disharmonisasi sosial, dimana antar warga masyarakat saling curiga dan mencurigai antara satu kelompok dengan kelompok lainnya; (4) konflik pengelolaan Pasir Besi berakibat pada keraguan investor tentang jaminan keamanan dan kenyamanan untuk melakukan investasi di Kabupaten Bima.

Filter by Year

2018 2025


Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 2 (2025): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 8 No 1 (2025): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 7 No 2 (2024): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 7 No 1 (2024): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 6 No 2 (2023): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 6 No 1 (2023): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 5 No 2 (2022): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 5 No 1 (2022): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 4 No 2 (2021): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 4 No 1 (2021): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 3 No 02 (2020): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 3 No 01 (2020): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 2 No 02 (2019): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 2 No 01 (2019): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 1 No 02 (2018): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 1 No 01 (2018): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik More Issue