cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rira Nuradhawati
Contact Email
rira.nuradhawati@lecture.unjani.ac.id
Phone
+6281221614279
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal achmad Yani Jl. Terusan Jenderal Sudirman Cimahi 40531
Location
Kota cimahi,
Jawa barat
INDONESIA
Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
Published by Universitas Jenderal Achmad Yani
ISSN : 26148692     EISSN : 27159124     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Academia Praja merupakan media publikasi yang dibentuk oleh Tim dari Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani, dalam rangka menampung berbagai hasil penelitian, pemikiran – pemikiran ilmiah, serta wacana – wacana keilmuan lainnya yang memberikan kontribusi positif bagi pemgembangan ilmu pengetahuan dalam lingkup ilmu sosial, politik dan pemerintahan di Indonesia. Berbagai tulisan yang disajikan dalam jurnal ilmiah ini merupakan sajian karya tulis dari para ilmuwan Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan yang terangkum dalam jurnal Academia Praja sebagai produk akademik yang bermanfaat, baik bagi para dosen, mahasiswa, kalangan intelektual ekstra maupun intra kampus, maupun bagi para penulisnya sebagai sebuah sumbangan dan pengembangan keilmuan. Dengan demikian diharapkan bahwa berbagai dinamika dan gagasan yang terus berkembang cepat dalam lingkup ilmu pemerintahan dapat terus menerus memperbaharui pemahaman para pembaca, khususnya kalangan akademisi maupun mahasiswa.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 180 Documents
 14   15   16   17   18 
PERAN UNIT KERJASAMA MILITER MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT DALAM KERJASAMA HUBUNGAN LUAR NEGERI DI BIDANG MILITER Ginanjar, Yusep
Jurnal Academia Praja Vol 5 No 2 (2022): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v5i2.1094

Abstract

Salah satu bidang penting dalam penyelenggaraan pertahanan negara adalah kerja sama antar negara. Kerjasama militer yang dibangun dan dikembangkan haruslah sejalan dengan kebijakan luar negeri RI yang senantiasa berorientasi kepada 3 (tiga) substansi dasar yaitu upaya yang simultan untuk membangun rasa saling percaya, pencegahan konflik dan mencari solusi bersama bila terdapat persengketaan. tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui peran unit kerjasama militer markas besar angkatan darat dalam kerjasama hubungan luar negeri di bidang militer. Penelitian dilakukan berdasarkan pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif. Peran dan fungsi unit kerjasama militer mabes AD adalah untuk merumuskan serta mengkoodinasikan stakeholder terkait dalam rangka kerjasama militer yang dijalin. Selain itu, unit kerjasama militer juga mempunyai fungsi pengawasan, pengendalian dan evaluasi dari program kerjasama militer yang diselenggarakan.
ANALISIS PEMBINAAN TERITORIAL DI KODAM III/SILIWANGI DALAM MENGHADAPI HAKEKAT ANCAMAN Subagyo, Agus
Jurnal Academia Praja Vol 5 No 2 (2022): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v5i2.1121

Abstract

Era globalisasi telah melahirkan kompleksitas ancaman, baik ancaman militer, non militer, maupun hibrida, sehinga mendorong Indonesia untuk menyusun sistem pertahanan semesta dengan pembentukan komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung, yang disiapkan secara dini melalui pembinaan teritorial di setiap Kodam di seluruh Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pembinaan teritorial di Kodam III/Siliwangi guna mendukung sistem pertahanan semesta dalam rangka menghadapi hakekat ancaman. Landasan teoritis yang dipergunakan adalah konsep pembinaan teritorial, konsep ancaman, dan konsep pertahanan militer dan nir militer. Metode penelitian mengunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berup observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan teritorial di Kodam III/Siliwangi dilakukan belum sepenuhnya optimal dengan pembinaan geografi, pembinaan demografi, dan pembinaan kondisi sosial, yang digelar melalui metode komunikasi sosial, pembinaan ketahanan wilayah, dan bhakti TNI. Adapun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pembinaan teritorial di Kodam III/Siliwangi adalah kendala internal (personil, anggaran, sarana prasarana, piranti lunak) dan kendala eksternal (pemahaman keliru masyarakat, ego sektoral pemerintah daerah, dan persepsi negatif NGO). Gagasan inovasi dari pembinaan teritorial ini adalah perlunya perijinan tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Pertahanan dan membangun aplikasi / software Sistem Informasi Manajemen Pembinaan Teritorial (SIMBINTER) TNI AD.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI RSUD PRINGSEWU DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PELAYANAN PUBLIK Wijaya, Andi; Hamdi, Muchlis; Kawuryan, Megandaru Widhi; Pudjianto, Widodo Sigit
Jurnal Academia Praja Vol 5 No 2 (2022): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v5i2.1122

Abstract

Penelitian ini berangkat dari implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal di RSUD Pringsewu, yang berfokus pada pengamatan bagaimana serangkaian gambaran dan keadaan mengenai dinamika proses peningkatan mutu pelayanan publik, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari pelaksanaaan kebijakan yang diberikan sehingga dapat merumuskan model implementasi kebijakan yang dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal di RSUD Pringsewu, yaitu suatu penggalan proses kebijakan yang berisi upaya mengubah target menjadi hasil yang terdapat di dalam SPM RS dan instrumen SNARS dengan kesesuaiannya.. Pada dimensi 1) produktivitas, terjadi kenaikan dan penurunan yang fluktuatif dan secara keseluruhan jenis pelayanan belum mecapai ambang batas baku mutu SPM RS, 2) linieritas, penyusunan SOP RS belum linier dengan SPM RS, kesesuaian pemenuhan istrumen sudah mencapai diatas 80%, dan kesesuaian dengan dimensi mutu IOM, 2001 masih ditemukan pelayanan yang tidak adil, 3) efisiensi, pencapaian BOR sangat rendah yaitu 29% sedangkan indikator efisiensi lainnya menurun dan dibawah standar, 4) PCC, dan 5) SPGDT merupakan dimensi temuan yang mempengaruhi partisipasi dan kolaborasi dalam implementasi kebijakan pelayanan PMKP. Sedangkan faktor dalam implementasi kebijakan adalah 1) substansi kebijakan, penyusunan isi kebijakan belum selaras, 2) perilaku petugas pelaksana, belum semua petugas pelaksana konsisten melaksanakan tugasnya, 3) interaksi jejaring kerja, hubungan kerja sama lintas sektor belum efektif dan berjalan sebagaimana mestinya, 4) partisipasi kelompok sasaran, tingkat kepuasan masih rendah dan layanan pengaduan belum berjalan baik, 5) sumberdaya, ketersediaan sumberdaya belum mengakomodasi kebutuhan rumah sakit, 6) budaya keselamatan pasien, dan, 7) kepemimpinan merupakan faktor lain yang ditemukan peneliti sebagai faktor yang memperngaruhi implementasi kebijakan di rumah sakit.
KONFLIK PERTAMBANGAN PASIR BESI DI KECAMATAN WERA KABUPATEN BIMA Ahmad, Syarif; Nurdin, Iing
Jurnal Academia Praja Vol 5 No 2 (2022): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v5i2.1123

Abstract

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah mengkaji tentang konflik pertambangan Pasir Besi di Kecamatan Wera Kabupaten Bima. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui konflik antara masyarakat dengan pemerintah dan perusahaan, serta konflik antara masyarakat dengan masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian cash study melalui analisis deskriptif. Jenis data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menemukan: Pertama, konflik antara masyarakat dengan pemerintah dan pihak perusahaan pada pertambangan Pasir Besi di Kecamatan Wera, adalah (1) konflik sebagai akibat dari lemahnya sosialisasi yang tidak melibatkan unsur masyarakat; (2) konsistensi pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan atau peraturan; (3) tidak transparan pemerintah dan perusahaan berkaitan dengan kepastian kompensasi dan rencana pengembangan serta pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan; Kedua, konflik antara masyarakat dengan masyarakat merupakan konflik yang disebabkan perbedaan kepentingan (conflict of interest) dan pengetahuan masyarakat terhadap pertambangan. Ketiga, dampak dari konflik pertambangan Pasir Besi, adalah (1) pemerintah belum memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan ;(2) masyarakat belum mendapatkan kepastian tentang hak kompensasi; (3) terjadinya disharmonisasi sosial, dimana antar warga masyarakat saling curiga dan mencurigai antara satu kelompok dengan kelompok lainnya; (4) konflik pengelolaan Pasir Besi berakibat pada keraguan investor tentang jaminan keamanan dan kenyamanan untuk melakukan investasi di Kabupaten Bima.
IMPLEMENTASI PROGRAM LAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL (LDP) PASCABENCANA (STUDI PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA) Setiawan, Rangga Bima; Wicaksana, Harits Hijrah; Waluyo, Surryanto Djoko; Rustanto, Agung Edi
Jurnal Academia Praja Vol 9 No 1 (2026): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v9i1.4027

Abstract

This study focuses on how post-disaster psychosocial support services provided by the regional disaster management agency in the Special Region of Jakarta Province are utilized. The extent to which this program has successfully helped the mental recovery of disaster-affected communities is the issue under study. The purpose of this study was to identify the methods for implementing the program, the obstacles encountered, and the program's impact on the beneficiary community. A qualitative descriptive approach was used in this study, with data collected through documentation, direct observation, and in-depth interviews. The results indicate that the psychosocial support service program has helped restore the community's emotional and social well-being, but challenges remain with cross-agency coordination, limited workforce, and program sustainability.
ANALISIS PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DINAS SUMBER DAYA ALAM DAN BINA MARGA KOTA SURABAYA Munawaroh, Siti
Jurnal Academia Praja Vol 9 No 1 (2026): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v9i1.5401

Abstract

Quality public services are the main indicator of the successful implementation of good governance principles in regional government administration. This study aims to analyze in depth the implementation of good governance principles in public services at the Surabaya City Department of Natural Resources and Highways (DSDABM). The principles studied include transparency, accountability, responsiveness, participation, effectiveness, and efficiency. This study uses a qualitative approach with descriptive analytical methods. Data were obtained through interviews, observations, and documentation studies. The results show that the Surabaya City Department of Natural Resources and Highways (DSDABM) has implemented good governance principles through various public service innovations, the use of digital technology, and the strengthening of the public complaint system. However, obstacles still exist in the form of limited human resources, suboptimal public participation, and challenges in cross-sector coordination. This study recommends strengthening institutional capacity and consistent application of good governance principles to improve the quality of public services.
TRANSFORMASI DIGITAL DAN REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA: TANTANGAN INTEROPERABILITAS DATA DAN BUDAYA KERJA MENUJU SMART GOVERNANCE Nuradhawati, Rira
Jurnal Academia Praja Vol 9 No 1 (2026): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v9i1.5402

Abstract

Penelitian ini menganalisis dinamika transformasi digital dalam reformasi birokrasi di Indonesia dengan fokus pada tantangan interoperabilitas data dan perubahan budaya kerja menuju smart governance. Di tengah percepatan digitalisasi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), berbagai hambatan struktural dan kultural masih belum terselesaikan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis kebijakan. Kerangka teori meliputi reformasi birokrasi, sistem terbuka, e-government , meritokrasi, dan partisipasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang mencapai 6,3 mencerminkan inefisiensi tata kelola akibat fragmentasi sistem data dan ego sektoral antarinstansi. Keterbatasan literasi digital aparatur dan masyarakat, serta kesenjangan infrastruktur digital antara wilayah barat dan timur Indonesia, menjadi penghambat utama birokrasi digital yang inklusif. Inovasi seperti shared office system di IKN dan sistem "Satu Sistem, Satu Data, Satu Produk" dari BKN membuktikan bahwa interoperabilitas data dan kolaborasi lintas instansi merupakan prasyarat efisiensi birokrasi. Penelitian merekomendasikan penguatan kelembagaan pengawas digital, percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, serta program literasi digital masif bagi aparatur dan masyarakat untuk mewujudkan smart governance yang inklusif dan berkeadilan. Kata Kunci: Transformasi Digital, Reformasi Birokrasi, Interoperabilitas Data, Budaya Kerja, Smart Governance
SIKAP POLITIK SANTRI PONDOK PESANTREN PADA PERKEMBANGAN ISU POLARISASI POLITIK DI KABUPATEN CIAMIS Rusfiana, Yudi; Nurulsyam, Agus; Adhisty, Nindya
Jurnal Academia Praja Vol 9 No 1 (2026): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v9i1.5421

Abstract

The issue of political polarization in Indonesia is not new. Differences in views between groups always arise when facing political events at both the national and local levels. Ciamis Regency, located east of West Java, directly borders Central Java Province. Its strategic geographic location and relatively high population growth make the existence of Islamic boarding schools (pesantren) an alternative for the community to meet their educational needs. The method and approach used were descriptive qualitative, with informants consisting of several students from Islamic boarding schools in Ciamis Regency and several alumni figures encountered incidentally. The results of this study indicate that the political attitudes of Islamic boarding school students, particularly those at Islamic boarding schools in Ciamis Regency, toward polarization, particularly in national and local political developments such as the presidential and regional elections, tend to be flat, meaning they follow developments, even if affiliation with a group is relatively homogeneous. Therefore, understanding the development of political dynamics among Islamic boarding school students is still needed to increase their political participation.
MODEL KOLABORASI PEMERINTAH DALAM PENANGANAN BENCANA ALAM (STUDI KASUS: KOLABORASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN KOREM 061/SURYAKENCANA) Karimi, Faisol Izuddin; Subagyo, Agus; Kurnia, Dadan
Jurnal Academia Praja Vol 9 No 1 (2026): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v9i1.5422

Abstract

This study stems from the complexity of disaster impacts, which necessitates cross-institutional collaboration capable of integrating organisational resources and capacities. The study aims to analyse the model of collaboration between the local government and Korem 061/Suryakancana in the management of natural disasters, as well as to identify the factors that support the effectiveness of this collaboration. This study employs a qualitative approach using a case study design. Data were collected through in-depth interviews with informants from the local government, the Regional Disaster Management Agency (BPBD), and personnel from Korem 061/Suryakancana, supplemented by field observations and document analysis. Data analysis was conducted interactively through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research findings indicate that collaboration between the local government and Korem 061/Suryakancana takes place through structured coordination mechanisms, primarily via disaster coordination forums and emergency response command posts. The local government acts as the main coordinator, whilst the Military Command provides operational support such as the evacuation of victims, the distribution of logistics, and the construction of emergency facilities. These findings underscore the importance of synergy between civilian and military actors in strengthening disaster response capacity at the local level, as well as promoting the strengthening of cross-institutional coordination mechanisms in disaster management.
EVALUASI PERJALANAN REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA PERIODE 2020–2025 Abidin AS, Zaenal
Jurnal Academia Praja Vol 9 No 1 (2026): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v9i1.5423

Abstract

Bureaucratic reform constitutes a national strategic agenda aimed at establishing governance that is effective, efficient, transparent, and oriented toward high-quality public service. This article evaluates the trajectory of bureaucratic reform in Indonesia during the 2020–2025 period by focusing on policy directions, major achievements, implementation challenges, and their implications for public service quality and the performance of civil servants. This study adopts a qualitative approach through a literature review and policy analysis of regulatory frameworks, official evaluation reports issued by Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, national development planning documents published by Kementerian PPN/Bappenas, and relevant academic publications. The analysis is guided by an integrated theoretical framework drawing on New Public Management, New Public Service, Good Governance, and Digital Government perspectives to assess performance orientation, service orientation, governance quality, and the extent of digital transformation. The findings indicate that the 2020–2025 period was characterized by an acceleration of bureaucratic reform, particularly in organizational streamlining, the strengthening of performance accountability systems, and the expansion of digital-based public services. These reforms have contributed to greater administrative efficiency and improved accessibility of public services. Nevertheless, significant challenges remain, notably limited interoperability among digital government systems, uneven human resource capacity across regions, and inconsistent policy implementation at the levels of ministries, agencies, and local governments. This study concludes that the sustainability of future bureaucratic reform requires stronger system integration, continuous capacity building of civil servants, and more consistent cross-sectoral and multilevel policy coordination.

Page 18 of 18 | Total Record : 180

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 1 (2026): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 8 No 2 (2025): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 8 No 1 (2025): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 7 No 2 (2024): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 7 No 1 (2024): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 6 No 2 (2023): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 6 No 1 (2023): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 5 No 2 (2022): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 5 No 1 (2022): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 4 No 2 (2021): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 4 No 1 (2021): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 3 No 02 (2020): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 3 No 01 (2020): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 2 No 02 (2019): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 2 No 01 (2019): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 1 No 02 (2018): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 1 No 01 (2018): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik More Issue