Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
Jurnal Academia Praja merupakan media publikasi yang dibentuk oleh Tim dari Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani, dalam rangka menampung berbagai hasil penelitian, pemikiran – pemikiran ilmiah, serta wacana – wacana keilmuan lainnya yang memberikan kontribusi positif bagi pemgembangan ilmu pengetahuan dalam lingkup ilmu sosial, politik dan pemerintahan di Indonesia. Berbagai tulisan yang disajikan dalam jurnal ilmiah ini merupakan sajian karya tulis dari para ilmuwan Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan yang terangkum dalam jurnal Academia Praja sebagai produk akademik yang bermanfaat, baik bagi para dosen, mahasiswa, kalangan intelektual ekstra maupun intra kampus, maupun bagi para penulisnya sebagai sebuah sumbangan dan pengembangan keilmuan. Dengan demikian diharapkan bahwa berbagai dinamika dan gagasan yang terus berkembang cepat dalam lingkup ilmu pemerintahan dapat terus menerus memperbaharui pemahaman para pembaca, khususnya kalangan akademisi maupun mahasiswa.
Articles
174 Documents
<![CDATA[KOMUNIKASI POLITIK PANGLIMA TNI JENDRAL GATOT NURMANTIO DALAM MENANGGAPI RENCANA PEMBELIAN 500 PUCUK SENJATA STANDAR TNI ]]>
<![CDATA[Zakiyuddin, Ahmad]]>
<![CDATA[ Jurnal Academia Praja Vol 2 No 01 (2019): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (199.539 KB)
|
DOI: 10.36859/jap.v2i01.82
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana komunikasi politik Panglima TNI. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pembicaraan yang dilakukan jendral gatot di hadapan pensiunan TNI tersebut adalah pembicaraan kekuasaan. Informasi yang disampaikan oleh jenderal gatot mengenai institusi yang mencatut nama presiden di luar TNI dan Polri yang akan membeli 5000 pucuk senjata Standart TNI tentu bukan informasi abal-abal. Bahkan Jendral Gatot menyebutnya dengan informasi A-1. Pak jendral dengan tegas menyatakan akan menyerbu institusi dimaksud. Penyerbuan tersebut bisa dikatagorikan sebagai ancaman.tanggapan Masyarakat mengenai hal tersebut akan sangat percaya karena yang berbicara adalah Panglima TNI sebagai komunikator Politik penting dalam pemerintahan. Apa yang disampaikan panglima TNI pada akhirnya menjadi opini publik.]]>
<![CDATA[PERBEDAAN KEBIJAKAN PERTAHANAN PARTAI BURUH AUSTRALIA ERA PEMERINTAHAN HAWKE-KEATING DAN KEVIN RUDD ]]>
<![CDATA[Tahitu, Febe Maryona]]>
<![CDATA[ Jurnal Academia Praja Vol 2 No 01 (2019): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (368.631 KB)
|
DOI: 10.36859/jap.v2i01.83
<![CDATA[Pasca PD II Australia mencari sandaran negara besar pengganti Inggris dalam politik pertahanannya. Di dalam Defence White Paper 2009 era Kevin Rudd, Australia menyatakan bahwa kebijakan pertahanan yang baru salah satunya adalah Self-Reliance yang intinya adalah kebijakan yang mengarah pada pertahanan kedaulatan dengan berdasarkan prinsip kemandirian. Defence White Paper 2009 ini sangat berbeda dari kebijakan pertahanan Partai Buruh sebelumnya era Pemerintahan Hawke-Keating. Dalam hal ini, arah kebijakan dalam Defence White Paper 1987 dan Defending Australia 1994 adalah memprioritaskan aliansi dengan Amerika Serikat. Sejak Perang Dunia II, setelah “terlepas” dari Inggris. Pandangan strategis dan perencanaan pertahanan Australia dibentuk atas perubahan lingkungan internasional serta distribusi kekuatan global, khususnya keunggulan strategis Amerika Serikat. Amerika Serikat telah memainkan peran stabilitator di seluruh dunia dan khususnya di kawasan Asia-Pasifik. Hubungan pertahanan Australia dan Amerika Serikat yang sudah terjalin lama dan berlangsung harmonis, hal ini memberikan dampak bagi kebijakan pertahanan Australia. Artinya bahwa Amerika Serikat selalu menjadi dasar pilihan dalam setiap kebijakan pertahanan Australia. “Ketergantungan” dengan Negara besar membawa Australia pada citra sebagai “pihak asing” di kawasan Asia.]]>
<![CDATA[PERAN KEPALA DISTRIK DALAM MENGOPTIMALKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN PADA DISTRIK MALADOM MES KOTA SORONG ]]>
<![CDATA[Timisela, Vinsentya N.S]]>
<![CDATA[ Jurnal Academia Praja Vol 2 No 01 (2019): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (257.834 KB)
|
DOI: 10.36859/jap.v2i01.84
<![CDATA[Penelitan dengan judul “ Peran Kepala Distirk Dalam Mengoptimalkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pada Distrik Maladom Mes Kota Sorong” dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang peran Kepala Distrik Maladom Mes Kota Sorong dalam mengoptimalkan pelaksanaan pemerintahan di keempat kelurahan di wilayah Distrik Maladom Mes dalam hal tertib administrasi, dan tertib aparat kelurahan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, melalui observasi lapangan, studi dokumen, dan wawancara yang melibatkan 6 (enam) informan yang dipilih sebagai sampel penelitian dengan teknik purposive sampling. Penelitian ini menemukan bahwa peran sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan pada keempat kelurahan di Distrik Maladom Mes yang dijalankan oleh Kepala Distrik dapat mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan di keempat kelurahan dalam hal peningkatan tertib administrasi, disiplin pegawai, keteraturan koordinasi, dan peningkatan pelayanan publik. Saran penelitian ini bagi Pemerintah Distrik Maladom Mes adalah perlu diadakannya suatu kegiatan pelatihan atau pembinaan di tingkat Distrik secara berkala, berkesinambungan dan teratur tentang tata kelola kearsipan dengan cara pemutakhiran data dan informasi pemerintahan untuk dilakukan sehingga dapat menunjang fungsi kelurahan sebagai basis data kependudukan di jenjang pemerintahan yang lebih tinggi.]]>
<![CDATA[KINERJA PELAYANAN KESEHATAN OLEH TENAGA ADMINISTRASI DAN TENAGA MEDIS PADA PUSKESMAS RAWAT INAP DISTRIK MARIAT KABUPATEN SORONG ]]>
<![CDATA[Lopulalan, Joseph Eliza]]>
<![CDATA[ Jurnal Academia Praja Vol 2 No 01 (2019): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (377.021 KB)
|
DOI: 10.36859/jap.v2i01.85
<![CDATA[Penelitan dengan judul “ Kinerja Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Administrasi dan Tenaga Medis pada Puskesmas Rawat Inap Distrik Mariat Kabupaten Sorong” dilakukan untuk mendapatkan deskripsi kualitatif tentang kinerja pegawai yang meliputi tenaga administrasi maupun tenaga medis dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ditinjau dari aspek kualitas dan kuantitas kerja, kedisiplinan, penyesuaian diri, pengetahuan dan kemampuan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif dan wawancara serta observasi lapangan dengan pengolahan data penelitian secara kualitatif yang melibatkan informan yang diambil sebagai sampel dengan cara purposive sampling. Data yang diperoleh dari para informan direduksi dan dianalisa secara kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa berdasarkan analisa terhadap kualitas hasil pekerjaan, kuantitas hasil pekerjaan, aspek kedisiplinan, aspek penyesuaian diri pegawai dengan lingkungan kerja dan pekerjaannya, dan pengetahuan pegawai, Kinerja Pegawai pada Puskesmas Rawat Inap Distrik Mariat Kabupaten Sorong dinilai baik. Performa kerja atau kinerja keselurahan yang ditampilkan oleh tenaga administrasi maupun tenaga medis pada Puskesmas Rawat Inap Distrik Mariat Kabupaten Sorong disimpulkan berada pada tingkatan baik sebagai hasil dari kerjasama yang baik diantara pegawai dengan menutupi kekurangan organisasi yang dimiliki dengan memaksimalkan sumber daya atau keunggulan yang dimiliki.]]>
<![CDATA[Leaders, Perception, and Foreign Policy ]]>
<![CDATA[Rongkas, Cristiyunisca R.]]>;
<![CDATA[Sulaiman, Yohanes]]>
<![CDATA[ Jurnal Academia Praja Vol 2 No 01 (2019): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (242.61 KB)
|
DOI: 10.36859/jap.v2i01.86
<![CDATA[How and why images that states and their leaders have toward others change in foreign policy? Literature on psychology, notably on confirmation bias, state that in general, people stick with preconceived ideas that they have in their mind, and they always accept information that support their beliefs, while reject information that contradicts them.[1] And confirmation bias, in turn, affects how a state conducts its foreign policy – that in general, there will always be continuation in a state’s foreign policy, unless there is a systemic shock, caused by dramatic changes in the power distribution.]]>
<![CDATA[POLA HUBUNGAN PATRONASE DALAM BIROKRASI PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BANDUNG ]]>
<![CDATA[Sufianto, Dadang]]>;
<![CDATA[Subagyo, Agus]]>;
<![CDATA[Setiawan, Agustina]]>
<![CDATA[ Jurnal Academia Praja Vol 2 No 01 (2019): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (267.584 KB)
|
DOI: 10.36859/jap.v2i01.87
<![CDATA[Judul penelitian ini adalah “Pola Hubungan Patronase Dalam Birokrasi Pemerintahan Daerah Kota Bandung.” Tujuannya, 1) mengetahui keberadaan pola hubungan patronase dalam birokrasi pemerintahan daerah Kota Bandung, 2) mengetahui latar belakang keberadaan pola hubungan patronase tersebut, dan 3) mengetahui dampak pola hubungan patronase terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini dirancang dengan pendekatan kualitatif. Hasilnya yaitu: 1) terdapat pola hubungan patronase dalam birokrasi pemerintahan daerah Kota Bandung antara walikota dengan para pejabat tertentu; 2) keberadaan pola hubungan patronase dalam birokrasi pemerintahan daerah Kota Bandung tersebut dilatar-belakangi faktor kesamaan almamater, faktor politik berupa penyelenggaraan pilkada langsung, dan faktor kinerja pegawai; 3) keberadaan pola hubungan patronase dalam birokrasi pemerintahan daerah Kota Bandung tidak berdampak negatif terhadap pencapaian kinerja pemda. Beranjak dari kesimpulan tersebut, peneliti mengajukan konsep berupa: "pola hubungan patronase dalam birokrasi pemerintahan daerah tidak berdampak negatif terhadap capaian kinerja pemerintah daerah, jika kepala daerah dapat mengelolanya secara hati-hati dan normatif."]]>
<![CDATA[Implementasi Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Rancasenggang, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat (Sosialiasi, Hambatan, dan Dampaknya) ]]>
<![CDATA[Suhendar, Deden]]>
<![CDATA[ Jurnal Academia Praja Vol 2 No 01 (2019): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (304.929 KB)
|
DOI: 10.36859/jap.v2i01.88
<![CDATA[Good governance has been an important discourse in the development administration and democracy studies during the last two decades. The socialization process of Uu No. 6 of 2014 concerning Villages in Rancasenggang Village, Sindangkerta Subdistrict, West Bandung Regency, was carried out through a village law socialization program held by the Sindangkerta Subdistrict government, West Bandung Regency simultaneously with the village apparatus in all Sindangkerta Subdistrict, West Bandung Regency. The obstacles experienced by village officials and the community in the implementation of the Village Law in Rancasenggang Village, Sindangkerta Subdistrict, West Bandung Regency, are the existence of multi-interpretation regulations that burden the village government and Sindangkerta District government, West Bandung District in distributing village funds. The village apparatus in the implementation of the village law in the Rancasenggang Village Sindangkerta Subdistrict, West Bandung Regency, basically has understood the contents of the village law but has not been maximized because the socialization of the new village law was carried out once by the Sindangkerta District government, West Bandung Regency.]]>
<![CDATA[ORIENTASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR (NELAYAN) DI DUSUN MAMUA DESA HILLA KECAMATAN LEIHITU ]]>
<![CDATA[Tuasamu, Farah Dessy]]>
<![CDATA[ Jurnal Academia Praja Vol 2 No 01 (2019): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (180.891 KB)
|
DOI: 10.36859/jap.v2i01.89
<![CDATA[Pemberdayaan pada hakekatnya adalah upaya pemberian daya atau peningkatan keberdayaan. Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memandirikan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam segala aspek pembangunan. Dusun Mamua Desa Hila merupakan Kecamatan Leihitu yang sebagian besar penduduknya bermukim atau bertempat tinggal diwilayah pesisir. Secara umum masyarakat pesisir hidupnya tergantung dari pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan, seperti : nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, kepiting, gonggong dan pedagang ikan. sebagian besar dari mereka termasuk nelayan tradisional dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah. umumnya penghasilan mereka masih tergantung pada kondisi alam, maka sulit bagi mereka untuk merubah kehidupannya menjadi lebih baik. Sebagai nelayan tradisional bukan saja berhadapan dengan ketidakpastian pendapatan, tetapi mereka juga dihadapkan manajemen pengelolaan keuangan dan pemasaran hasil produksinya. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian dikskriptif kualitatif. Tempat penelitian adalah pada Dusun Mamua,Desa Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari kepala desa, kepala dusun, sekretaris dusun dan masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Observasi ,Wawancara dan Dokumentasi. Data-data yang di kumpulkan kemudian diinterprestasikan secara kualitatif . Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perencanaan orientasi sasaran pemberdayaan masyarakat nelayan sudah sering dilakukan hingga semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal ini kelompok nelayan sudah dituangkan kedalam proposal yang diajukan kepada Dinas Perikanan. Tingkat kebutuhan masyarakat nelayan. Hingga saat ini masyarakat nelayan belum mendapatkan bantuan apapun dari dinas perikanan yang mana bantuan yang diharapakan dapat meningkatkan tarap hidup mereka. Evaluasi sasaran pemberdayaan masyarakat nelayan. Melihat semua hal tersebut masyarakat sangat kecewa dikarenakan kebutuhan mereka tidak terpenuhi sesuai dengan keinginan mereka]]>
<![CDATA[DINAMIKA SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Nuradhawati, Rira]]>
<![CDATA[ Jurnal Academia Praja Vol 2 No 01 (2019): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (306.994 KB)
|
DOI: 10.36859/jap.v2i01.90
<![CDATA[Sentralisasi dan desentralisasi adalah dua istilah yang tidak lagi asing di telinga kita saat ini. Dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, sentralisasi dan desentralisasi adalah sebuah kontium. Karena tidak ada sebuah negara yang secara penuh hanya menggunakan azas sentralisasi saja dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Sebaliknya juga tidak mungkin penyelenggaraan pemerintahan hanya didasarkan pada azas desentralisasi saja. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Sedangkan desentralisasi dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab, kewenangan, dan sumber-sumber daya (dana, manusia dan lain-lain) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Berubahnya sentralisasi menjadi desentralisasi membawa perubahan dalam sistem pemerintahan diantaranya Pilkada langsung dan Pemilu Presiden. Meskipun dirasa sebagai perubahan ke arah positif tetap saja timbul nada pesimis dan pandangan negatif dari berbagai kalangan tentang pelaksanaan pilkada di Indonesia tidak meniadakan arti pentingnya institusi ini dalam konsolidasi demokrasi di era desentralisasi ini.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH MERANGIN DALAM PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN WARISAN BUDAYA BENDA PUSAKA RAMBUT PANJANG ]]>
<![CDATA[Ridwan, Ridwan]]>;
<![CDATA[Jaya, Mulia]]>;
<![CDATA[Hartomi, Yandra]]>
<![CDATA[ Jurnal Academia Praja Vol 2 No 02 (2019): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (94.368 KB)
|
DOI: 10.36859/jap.v2i02.111
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Daerah Merangin dalam pengelolaan dan pemeliharaan warisan budaya benda pusaka rambut panjang di Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin Tahun 2018 dan untuk mengetahui kendala dan upaya Pemerintah Daerah Merangin dalam mengatasi kendala dalam pengelolaan dan pemeliharaan warisan budaya benda pusaka rambut panjang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat dengan studi deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat dengan studi deskriptif. Teknik pemilihan informan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode purposive sampling (teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Daerah Merangin dalam pengelolaan dan pemeliharaan warisan budaya benda pusaka rambut panjang di Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin Tahun 2018 belum ada, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya penempatan khusus terhadap keberadaan rambut panjang serta akses jalan menuju lokasi yang tidak diperbaiki (hanya menggunakan jalur sungai). Kendala Pemerintah Daerah Merangin dalam pengelolaan dan pemeliharaan warisan budaya benda pusaka rambut panjang di Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin Tahun 2018 diantaranya, keterbatasan anggaran dan belum terdaftar sebagai cagar budaya. Upaya Pemerintah Daerah Merangin dalam mengatasi kendala dalam pengelolaan dan pemeliharaan warisan budaya benda pusaka rambut panjang, diantaranya yaitu: mengganggarkan melalui Dana Desa serta melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Merangin.]]>
