cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rumondang, S.Pi., M.Si
Contact Email
lppmuna123@gmail.com
Phone
+6281262070788
Journal Mail Official
lppmuna123@gmail.com
Editorial Address
Gedung Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Asahan Jln. Ahmad Yani Kisaran – 21224 – Sumatera Utara
Location
Kab. asahan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL PIONIR
Published by Universitas Asahan
ISSN : 25493043     EISSN : 26553201     DOI : 10.36294/pionir.v2i4
Core Subject : Education, Agriculture, Social, Engineering,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
Jurnal Pionir merupakan jurnal yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Asahan yang bertujuan sebagai sarana komunikasi ilmiah dan untuk menyebarluaskan hasil-hasil penelitian kepada praktisi dan pengamat ilmu pengetahuan. Jurnal Pionir mencakup berbagai bidang kajian ilmu pengetahuan karena jurnal ini bersifat multidisiplin ilmu. Seperti Ilmu Hukum, Ilmu Pendidikan dan Keguruan, Ilmu Teknologi dan Informatika dan ilmu-ilmu lainnya.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 33 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 5, No 4 (2019): November-Desember" : 33 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN Rizky Hardiansyah; Ismail Ismail; Irda Pratiwi
JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (182.506 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v5i4.926

Abstract

Institusi Kepolisian adalah tempat penegakan hukum dalam melakukan proses penyidikan. Kesalahan yang sering terjadi  dalam proses penyelidikan adalah adanya perlakuan buruk berupa penyiksaan dan perlakuan tidak menyenangkan lainnya. Selain itu penempatan anak dalam kurungan yang sama dengan orang dewasa juga merupakan tindakan yang bertentang dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.  Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yakni penelitian yang dilakukan dan diajukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi. Penelitian yuridis normatif ini disebut juga dengan penelitian hukum doctrinal. Kepolisian dalam melakukan penyidikan termasuk melakukan penangkapan harus menjungjung tinggi hak para tersangka yaitu praduga tak bersalah yang diakui oleh undang-undang, tak terkecuali para tersangka merupakan golongan anak-anak. Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak harus dipahami sebagai orang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak Perlindungan hukum terhadap anak dipersidangan anak, selain Jaksa Penuntut Umum khusus anak juga Hakim memiliki Hakim khusus anak. Hakim Anak merupakan hakim khusus yang memiliki keahlian khusus dalam rangka perlindungan anak dimana hakim anak memiliki pengetahuan psikologi, psikiatri, sosiologi, sosial pendagogi dan andragogi. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Proses Penyidikan
PERANAN PROPAM DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (STUDI KASUS POLRES TANJUNGBALAI) Eko Sanjaya; Abdul Gani; Mangaraja Manurung
JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (151.842 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v5i4.916

Abstract

Penelitian ini membahas tentang peranan Propam dalam penengakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana, dan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian di wilayah hukum Polres Tanjungbalai, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan peranan Propam dalam penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana, dan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian di wilayah hukum Polres Tanjungbalai. Dalam permasalahan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, adapun jenis penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan kata lain penelitian lapangan yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat, selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian yang telah dilakukan menunjukan sikap yang baik atas peran serta penegakan hukum yang telah dilakukan dan juga peranan Propam di Polres Tanjungbalai dalam menjalakan fungsi penegakan hukum. Adapun implikasi dalam penelitian ini yaitu, agar Propam lebih meningkatkan pengawasan terhadap Anggota Polri dan memberikan sanksi yang tegas terhadap oknum Polri yang melakukan tindak pidana, dan agar Propam terjun langsung ke untuk melakukan penyuluhan kepada masyaraka agar melaporkan ketika mengetahui adanya penyimpangan.yang dilakuan oleh anggota Polri. Kata Kunci : Propam, Penegakan Hukum, Polres Tanjungbalai.
PENGEMBANGAN SUMBER PEMBELAJARAN BERDASARKAN KERABIAN YESUS Hasudungan Simatupang
JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.719 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v5i4.932

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Holy Scripture mengembangkan sumber pembelajaran berdasarkan Kerabian Yesus. Pengembangan sumber pembelajaran Pendidikan Keagamaan Kristen (Christian Religious Education), dan Pendidikan Agama Kristen disingkat PAK (Religious Education of Christianity), bahkan Pendidikan Kristen (Christian Education) berbentuk sumber pembelajaran dalam bingkai Kerabian Yesus. Ketiga istilah tersebut di atas di dalam penelitian ini dinamakan pendidikan Kristiani. Penelitian ini menggunakan metode topikal mengembangkan learning resource countent Holy Scripture berdasarkan Kerabian Yesus. Hasil penelitian mengemuka bahwa pengembangan learning resource dalam Holy Scripture terdiri dari delapan bagian yakni PL, PB, kekuasaan Allah, kerabian Yesus (Rav), events meliputi peristiwa penting menjadi pengalaman pembelajaran berharga, keteladanan atau suri teladan (paragon), situasi kondisi (sikon), oral tradition yakni kebiasaan-kebiasaan tanpa terpisah dari acuan norma kanonik menjadi sumber pembelajaran pendidikan Kristiani. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa setiap guru pendidikan Kristiani berkewajiban merespon hasil penelitian ini dalam bentuk pemanfaatan learning resource dalam Holy Scripture. Kata Kunci: Learning resources Rav dalam Holy Scripture
PEMBATALAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN YANG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA (STUDI PUTUSAN NOMOR 120 Pdt.G/2017/Pt.Mdn) Rahmaniah Amhas; Indra Perdana; Salim Fauzi Lubis
JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (153.735 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v5i4.921

Abstract

Konsumen mempunyai hak dalam setiap perbuatan yang telah disepakati oleh masing-masing pihak, terjadinya sengketa akibat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak yang brsepakat. Penyelesaian sengketa konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mekanisme penyelesian sengketa yang ingin penulis teliti dan bagaimana hakim memutuskan atau membatalkan penyelesaian sengketa yang pengadilan tersebut tidak berwenang mengadili perkara tersebut Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen  dibatalkan, dan untuk mengetahui akibat hukum yang akan timbul karena pembatalan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Kosumen oleh Pengadilan Negeri. Putusan BPSK. Perlindungan konsumen yang diharapkan dapat terealisasi dan merupakan tujuan mendapatkan keadilan. Kata kunci : Pembatalan Putusan, Upaya Hukum, BPSK.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN POLRES TANJUNG BALAI Iskandar Hadinata; Suriani Suriani
JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (177.603 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v5i4.910

Abstract

Anak tidak untuk dihukum melainkan harus di didik dengan baik dan  diberikan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dengan baik dan berprilaku sopan selayaknya anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Akan tetapi, anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara. Hasil penelitian, bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan; dari segi Penyidik yang menangani yaitu Penyidik Anak dan atau Penyidik yang diberikan wewenang oleh undang-undang serta diusahakan dilaksanakan oleh polisi wanita, kemudian dalam proses penyidikan memberikan perlindungan kepada anak pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang- undang serta mengupayakan alternatif penyelesaian perkara. Sementara faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan yaitu; hukumnya (undang-undang), penegak hukum, masyarakat, sarana dan fasilitas. KataKunci : perlindungan hukum, anak, kepolisian
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KECAMATAN DITINJAU DARI UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH Sunarti Sunarti; Abdul Gani; Zaid Afif
JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.831 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v5i4.927

Abstract

Perubahan paradigmatik penyelenggaraan pemerintahan tersebut, mengakibatkan pola distribusi kewenangan Camat menjadi sangat tergantung pada pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan umum, yang mempunyai implikasi langsung terhadap optimalisasi peran dan kinerja Camat dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status kecamatan kini merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian normatif yaitu sering kali dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam Peraturan Perundang-Undangan yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan dalam berprilaku. Tugas umum pemerintahan yang diselenggarakan oleh camat tidak dimaksudkan sebagai pengganti urusan pemerintahan umum, karena camat bukan lagi sebagai kepala wilayah. Selain itu, intinya juga berbeda. Tugas umum pemerintahan sebagai sebagai kewenangan atributif mencakup tiga jenis kewenangan yakni kewenangan melakukan pembinaan serta kewenangan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Kewenangan koordinasi dan pembinaan merupakan bentuk pelayanan secara tidak langsung, karena yang dilayani adalah entitas pemerintahan lainnya sebagai penggun, meskipun pengguna akhirnya tetap masyarakat. Sedangkan kewenangan pemberian pelayanan kepada masyarakat, pengguna maupun pengguna akhirnya sama yakni masyarakat. Jenis pelayanan ini dapat dikategorikan sebagai pelayanan secara langsung. Kata Kunci : Camat, Tugas, Pemerintah Daerah
STUDI TENTANG PELAYANAN PEREKAMAN DATA E-KTP BERDASARKAN UU. NO. 24 TAHUN 2013 DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KAB. BATUBARA Kamaliyah Lubis; Abdul Gani; Junindra Martua
JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.5 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v5i4.917

Abstract

E-KTP juga dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi kependudukan yang professional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti adalah: 1. Bagaimana penerapan UU No. 24 Tahun 2013 dalam pelayanan perekaman data E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Batubara. 2. Apa yang menjadi penghambat dan pendukung dalam melakukan pelayanan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pelaksanaan penyelenggran perekaman data e-KTP yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara, selalu melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP (Satndar Operasional Prosedur) melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tenntang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan dan perundang-Undangan yang sesuai dan berlaku. Kata Kunci: E-ktp, kependudukan, catatan sipil
ASPEK HUKUM PRINSIP KETERBUKAAN PERDAGANGAN SAHAM OLEH PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL Hurhayati Napitupulu
JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (162.937 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v5i4.904

Abstract

Prinsip transparansi (keterbukaan) oleh perusahaan jasa penilai dalam penawaran saham perdana merupakan hal yang penting bagi investor untuk mengambil keputusan apakah akan membeli suatu Efek atau tidak dari perusahaan go public berdasarkan atas laporan yang disampaikan oleh perusahaan jasa penilai dari hasil penilaiannya terhadap harta perusahaan tersebut yang dilampirkan dalam dokumen propektus secara transparan. Hal inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan prinsip keterbukaan, hingga mengenai pelaksanaan pekerjaan profesi penilai dalam penawaran saham perdana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder. Seluruh data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Kemudian data yang telah terkumpul tersebut dianalisis secara normatif kualitatif. Penilai adalah pihak yang menerbitkan dan menandatangani laporan penilaian atas nilai aktiva, yang disusun berdasarkan pemeriksaan menurut keahlian dari penilai. Profesi maupun usaha jasa peniiai masih menyimpan berbagai problematika, masalah satu problematika terpenting adalah mengenai penerapan prinsip transparansi. Laporan yang dibuat oleh jasa penilai menjadi sumber informasi utama dan salah satu tolak ukur bagi investor mengenai potensi dari perusahaan yang akan menjadi tempat berinvestasi baginya. Untuk itulah ditekankan perlunya prinsip transparansi untuk melindungi semua pihak yang terkait dalam penawaran saham perdana, terutama investor. Dalam menilai dan membuat laporan penilaian, belum ada payung hukum setingkat Undang-Undang yang secara khusus mengatur usaha jasa penilai dan profesi penilai, sehingga diharapkan Pemerintah segera membentuk dan memberlakukannya. Profesi penilai juga harus berpedoman pada standar-standar penilaian dan kode etiknya. Apabila ditemukan adanya pelanggaran baik disengaja maupun akibat suatu kelalaian dapat dikenakan sanksi pidana perdata, maupun sanksi administratif. Kata Kunci : prinsip transparansi, saham, investor
PERAN PERBANKAN, INOVASI PRODUK, DAN PROMOSI TERHADAP PENINGKATKAN EKONOMI KREATIF HOME INDUSTRY SIRUP MARKISA DI SEKITAR KOTA MEDAN Jurisman Simanjorang; Andre Fitriano
JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (208.247 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v5i4.933

Abstract

Ekonomi kreatif home industry sirup markisa merupakan salah satu produk minuman yang bersal dari Kota Medan. Sirup markisa sangat diminati banyak orang, dan merupakan sala satu oleh – oleh andalan Kota Medan, itu karena bahan baku sirup markisa berasal dari buah markisa segar pilihan yang diperoleh dari Kota Berastagi Kabupaten Karo Sumatera Utara atau merupakan Kota penghasil buah markisa terbesar di indonesia, dan bahan baku sirup markisa tidak memakai bahan pengawet, pewarna dan pemanis buatan. Menjadi salah satu oleh-oleh andalan Kota Medan, tidak membuat home industry sirup  markisa berkembang dengan pesat dan ditekuni oleh masyarakat sekitar Kota Medan, ini  dapat  dilihat dari peredaran produk sirup markisa yang ada di toko-toko dan di supermarket Kota Medan, jumlahnya sangat minim dan pelaku home industry nya pun sangat minim, padahal jarak Kota Berastagi ke Kota Medan, itu sekitar 58 Km atau sekitar 1 (satu) jam. Penelitian ini terdiri dari Variabel bebas yaitu Peran Perbankan (X1), Inovasi Produk (X2), Promosi (X3), dan variabel terikatnya adalah Ekonomi Kreatif Home Industry (Y).Tujuan penelitian ini adalah ingin melihat bagaimana pengaruh Peran Perbankan (X1), Inovasi Produk (X2), dan Promosi (X3) Terhadap Peningkatkan Ekonomi Kreatif Home Industry sirup markisa. Tahapan metode penelitaian ini adalah lokasi penelitian dilakukan di sekitaran Kota Medan, Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan survey, jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, populasi penelitian ini adalah masyarakat pelaku home industri di kota medan sekitarnya, penarikan sampel penelitian ini adalah non-probability sampling, teknik pengumpulan sampel penelitian ini adalah : 1) Study documentasi 2) Wawancara 3) Kuisioner, jenis dan sumber data adalah primer dan kekunder, Metode yang dikan untuk menganalisis data yaitu analisis regresi linear berganda. Koefisien determinasi dari penelitian ini adalah 0,649. Peran perbankan dengan nilai 2,420 secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ekonomi Kreatif home industri markisa. Inovasi Produk dengan nilai 2,549 secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ekonomi Kreatif home industri markisa. Promosi dengan nilai 3,936 secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ekonomi Kreatif home industri markisa. Dengan nilai 37,411, peran perbankan, inovasi produk, dan promosi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ekonomi Kreatif home industr markisa. Kata Kunci: Peran Perbankan, Inovasi Produk, Promosi, Ekonomi Kreatif
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS ) KESEHATAN DIRUMAH SAKIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL Rini Liana; Emmi Rahmiwita; Zaid Afif
JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (142.164 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v5i4.922

Abstract

Kesehatan adalah faktor utama dalam kehidudpan masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat untuk memenuhi keselamatan dan kesehatan diri maka perlunya kepastian kesehatan yang dilindungi oleh pemerintah bentuknya yaitu pelayanan kesehatan, Pelayanan kesehatan kemudian di selenggarakan jaminan sosial bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kesehatan. Hak-hak pelayanan masyarakat diselenggarakanlah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Penelitian yang dilakukan bertujuan memahami bagaimana pelaksanaan peserta badan penyelenggara jaminan sosial. Dari Penelitian ini ingin menghasilkan  pertama, pelayanan kesehatan di Fasilitas kesehatan dengan baik melalui mitra kerjasama BPJS kesehatan agar sepenuhnya terpenuhi dengan baik walupun masih adanya kekurangan yang harus diperbaiki. Keluhan-keluhan yang masih terjadi seharusnya bahan evaluasi bagi BPJS dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi masyarakat tingkat lanjutan. Kedua, pelayanan kesehatan yang terjadi memiliki faktor-faktor dalam memenuhi hak bagi kesehatan demi melayani peserta BPJS kesehatan baik berupa pendukung maupun penghambat dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi peserta BPJS kesehatan.  Faktor tersebut antara lain : faktor Faskes mitra kerjasama dan sikap serta sifat masyarakat yang kooperatif terhadap program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Kata Kunci: perlindungan hukum, BPJS, kesehatan.

Page 2 of 4 | Total Record : 33

 1   2   3   4 

Filter by Year

2019 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2024): Juli Vol 10, No 1 (2024): Januari Vol 9, No 2 (2023): Juli Vol 9, No 1 (2023): Januari Vol 8, No 2 (2022): Juli Vol 8, No 1 (2022): Januari Vol 7, No 2 (2021): Juli Vol 7, No 1 (2021): Januari Vol 6, No 2 (2020): Mei Vol 6, No 2 (2020): Juli Vol 6, No 1 (2020): Januari Vol 5, No 4 (2019): November-Desember Vol 5, No 3 (2019): Juli-Desember Vol 5, No 2 (2019): Januari-Juni Vol 2, No 5 (2018): Juli-Desember Vol 2, No 4 (2018): Januari Vol 2, No 3 (2017): Juli More Issue