cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jurnal Hukum
Contact Email
legalitas.unbari@gmail.com
Phone
+6285266065048
Journal Mail Official
legalitas.unbari@gmail.com
Editorial Address
Jl. Slamet Ryadi, Kec. Telanaipura, Broni, Kodepos: 36122, Phone: 0741-667084
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Legalitas: Jurnal Hukum
Published by Universitas Batanghari Jambi
ISSN : 20850212     EISSN : 25978861     DOI : https://www.doi.org/10.33087/legalitas
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Legalitas: Jurnal Hukum is a peer-reviewed open access journal that aims to share and discuss current issues and research results. This journal is published by Center for Law Research and Development, Master of Law Program, Batanghari University, Legalitas: Jurnal Hukum contains research results, review articles, scientific studies from legal practitioners academics covering various fields of legal science, criminal law, civil law, administrative law, constitutional law, law Islamic business and law and other fields of study relating to law in the broadest sense. This journal is published twice a year, in June and December.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 17 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 17, No 1 (2025): Juni" : 17 Documents clear
Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Kearifan Lokal di Kabupaten Muaro Bungo Hidayat, Iman
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v17i1.1042

Abstract

Humans as social creatures, in interacting with each other and with other creatures, are bound by laws that regulate what they can do and what they cannot do. The increase in crimes of assault encourages us to pay more attention to preventing and handling them. Abuse is a crime and the perpetrator can be brought to court, even if it occurs in a hamlet. The police actually have the right to enter a hamlet where there is a commotion and the abuse is not a complaint offense. The peace process for criminal acts of abuse in Muaro Bungo Regency began with a complaint or report or agreement from both parties involved in a case of criminal abuse to the Head of the Traditional Institution, in the form of submitting a sign of obedience, the contents of which are that both the perpetrator and the victim agree to resolve the case in question through customary law. Which sign of obedience is submitted to the customary institution which will resolve the case of criminal abuse based on the severity of the consequences of the criminal act of abuse that arose. Then, after the sign of obedience is received by the head of the customary institution which will handle the case, it is immediately followed up by holding a deliberation so that the case in question is resolved quickly. The person who acts as a mediator or leader of the session is the head of the customary institution or the person who knows the most about the provisions of customary law, especially criminal cases, which is attended by customary leaders, community leaders, religious scholars, and intellectuals so that the decision taken feels fair to all
Efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Jambi Feri, Ferdi; Muslih, M; Fatriansyah, Fatriansyah
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v17i1.1034

Abstract

Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat. Segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah Untuk memahami dan menganalisis penerapan ETLE terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kota Jambi. Untuk memahami dan menganalisis ETLE cukupkah efektif dalam mencegah pelaku pelanggaran lalu lintas di Kota Jambi. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Analitis. Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian Yuridis Empiris. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Socio-Legal Research. Tehnik pengambilan sampel dilakukan secara Purposive Sampling. Secara yuridis penerapan sistim ETLE Di Kota Jambi memiliki landasan hukum yang kuat yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 pasal 5, tentang transaksi elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 272 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Masih banyaknya di temukan kekuranggan dari penerapan sistem tilang ETLE di Kota Jambi seperti ketidaksesuaian alamat dengan data yang terdaftar sehingga tidak mudah untuk langsung diproses serta masyarakat banyak yang belum tahu tentang sistem tilang ETLE karena masih minimnya sosialisasi dan system tilang ETLE ini termasuk hal baru di kalangan masyarakat Kota Jambi sehingga penerapannya pun di rasa kurang efektif. Saran yang dikemukakan bahwa hendaknya sosialisasi kepada masyarakat agar lebih ditingkatkan, jika selama ini hanya melakukan sosialisasi melalui media sosial dan media elektronik, sosialisasi kedepannya agar bisa ditingkatkan dengan pemasangan baliho yang berisikan informasi seputar sistem e-tilang dibeberapa lokasi tertentu, atau melakukan kerjasama dengan pemerintah setiap kecamatan di kota jambi agar pemerintah dapat mensosialisasikan sistem e-tilang secara formal kepada masyarakatnya dan sosialisasi dari kepolisian kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat dari penindakan pelanggaran lalu lintas sehingga masyarakat mematuhi aturan lalu lintas bukan hanya karena takut di tilang tetapi memang paham akan manfaat maupun resiko jika melanggar aturan berlalu lintas
Penyelesaian Sengketa Konsumen Secara Sederhana Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik (E -Commerce) Milawartati, Milawartati
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v17i1.1043

Abstract

perkembangan  teknologi  dan  informasi  diIndonesia, salah satunya diikuti dengan perkembangan perdagangan  dengan menggunakan elektronik. Yang mana transaksi  jual  beli  barang  pun  yang  pada  awalnya  bersifat konvensional  perlahan-lahan  beralih  menjadi  transaksi  jual  beli  barang secara elektronik dengan menggunakan media internet yang dikenal dengan perdagangan elektronik (e-commerce), Walaupun  e-commerce  mempunyai  keuntungan bahwa dapat memenimalisasi  biaya transaksi  dan  memperbaiki  kualitas  pelayanan  pada  pelanggan  namun e- commerce dapat  disalahgunakan dimana dapat menimbulkan permasalahan/sengketa berupa tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang membutuhkan penyelesaian juga,. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana dalam transaksi jual beli secara elektronik (e-commers). Adapun permasalahn yang akan diteliti adalah bagaimanakah penyelesaian sengketa konsumen  secara sederhana dalam transaksi jual beli secara elektronik (e-commers) ?, penelitian ini menngunakan metode penelitian yuridis normati dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrinal, dan pendekatan kasus. Kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana dalam perjanjian jual beli secara elektronik (e-commers) dapat ditempuh dengan penggantian secara langsung yaitu refund , dan return. selain itu dapat diselesaiakn melalui BPSK yaitu mediasi arbitrase dan konsoliasi
Implementasi Kebijakan Konflik Lahan Transmigrasi di Desa Gambut Jaya Kabupaten Muaro Jambi Sarwani, Raden
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v17i1.1030

Abstract

For the community, this conflict can result in loss of livelihoods, increased poverty rates, and divisions within the community. On the other hand, for the government, land conflicts can reduce the legitimacy and trust of the community in the authorities, especially if they are considered incapable of resolving problems fairly. Prolonged conflicts can also disrupt the investment climate, leading to development delays and slowing economic growth at the local level. Therefore, it is expected to see the extent to which the implementation of policies has been carried out by the local government regarding the transmigration land conflict in Gambut Jaya Village, and how to solve the problem for the welfare of the farming community. This research is a qualitative research, which involves the process of action to overcome problems by explaining the research object in detail and in depth. The goal is to achieve a more comprehensive understanding and make generalizations about the variables that influence a phenomenon or social reality. Implementation of Local Government Policy on Transmigration Land Conflicts in Gambut Jaya Village: Communication. All forms of efforts have been made, both formally and informally. Formally, the community has tried to the Local Government, even discussing it in the Regent's meeting room. At the beginning, it was concluded that an integrated team had been formed to measure the promised land, but because it was hampered by the regional election process, the promise was forgotten again, so that the transmigrant community returned to empty hopes. If formal efforts were unsuccessful, in the end the transmigrant community took non-formal routes, namely by taking action. Various levels of government have taken action, both from the Regent, Governor, and ATR/BPN Jambi, but it did not produce any results at all, all that was obtained was promises that were not fulfilled
Hukum Kawin Kontrak (Nikah Mut’ah) : Tinjauan Dalil Hadis yang Bertentangan (Mukhtalaf al-Hadis) Muttaqin, Ahmad Sholihin
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v17i1.1029

Abstract

Kawin kontrak dalam istilah agama Islam disebut Nikah Mut’ah. Nikah mut’ah adalah akad yang dilakukan seseorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan dalam jangka waktu sehari, seminggu atau sebulan. Dengan pengertian lain seseorang laki-laki membayar seorang wanita untuk menikah selama masa waktu yang ditentukan (disepakati) seperti sebulan dua bulan, satu hari, dia hari dan kemudian laki-laki itu meninggalkannya setelah masa yang ditentukan itu habis. Praktik kawin kontrak ini masih banyak dilakukan dalam kalangan umat Islam di Indonesia maupun dunia, sehingga penelitian ini dianggap sangat diperlukan. Hukum nikah mut’ah ini menjadi polemik hingga saat ini karena terdapat dalil hadis nabi Muhammad yang membolehkan dan ditemukan pula hadis yang tidak membolehkan, sehingga muncul keberagaman hukum. Penelitian ini berfokus pada upaya memunculkan hukum melalui tinjauan analisis ilmu mukhtalaf al-hadis yaitu suatu ilmu untuk menyelesaikan dalil hadis yang dianggap bertentangan. Sehingga kesimpulan hukum akan menjadi jelas dan dapat diterima secara ilmiah. 
Peranan Hukum Mempengaruhi Perilaku Manusia Herawati, Herawati; Ambarini, Siti Nur; Sulistiawati, Sulistiawati; Nurlindawati, Nurlindawati; Yunita, Nita
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v17i1.1035

Abstract

This article aims to find out and analyze the role of law in influencing human behavior in society. The research method uses a normative literature review. The function of law in a community group is to implement a social control mechanism that will clean the community from unwanted community garbage so that the law has a function to maintain the existence of a group. In addition, the function of law in society also gives us an idea that if the function of law in society does not run as it should, it will give rise to an arbitrary government, which in the end the government is no longer limited by law. The government will make itself the law itself. Like a dictatorial system of government. Therefore, the law must be implemented to become a social control in the life of society because the duties and functions of the law are not the goal
Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka Yang Ditahan Menurut Sistem Peradilan Pidana Sulistiawati, Sulistiawati; Nurlindawati, Nurlindawati; Yunita, Nita; Ambarini, Siti Nur; Herawati, Herawati
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v17i1.1039

Abstract

Suspects who are determined to be detained, based on the Criminal Procedure Code, have rights as detainees or suspects or defendants in the criminal justice system so that in the implementation of investigations and inquiries, law enforcers must be professional in carrying out their duties so that there are no violations of human rights and establish harmonious relationships with detainees, so the purpose of writing this article is to find out and analyze the protection of human rights for suspects who are detained according to the criminal justice system with a literature study research method, a descriptive qualitative approach
Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah di Kota Jambi Nuraini, Nuraini; Masriyani, Masriyani
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v17i1.1031

Abstract

This study aims to evaluate the implementation of the 2024 Regional Head Election (Pilkada) in Jambi City as a reflection of democratic principles at the local level. Although the election was administratively conducted in accordance with statutory provisions, voter participation remained below the national target, reaching only 62% of the final voter list. Using a normative juridical approach and literature review methodology, this study examines legal regulations and relevant secondary data. The findings reveal substantial challenges such as weak political socialization, human error in technical procedures, vote buying, civil servant involvement in campaigns, and suboptimal internal supervision by the KPU. Therefore, there is an urgent need to strengthen the substantive aspects of democracy and reformulate the electoral mechanism to ensure a more participatory, fair, and integrity-based election process
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Nakhoda dan Anak Buah Kapal Yang Melakukan Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin di Wilayah Hukum Direktorat Perairan dan Udara Polda Jambi Rahman, Abdul; Muslih, M; Alamsyah, Bunyamin
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v17i1.1057

Abstract

The crime of unlicensed mining by means of a ship was discovered during a raid by the Directorate of Water and Air Police of the Jambi Regional Police. Furthermore, the ship, captain and crew were secured by Ditpolairud Polda Jambi for examination. could not show a mining permit and was not in accordance with the shipping operational permit. The application of punishment against the captain and crew of the ship, must be followed by the concept of criminal responsibility starting with the behavior / actions committed that meet the elements of guilt. The purpose of this study is to understand and analyze the application of criminal sanctions against shipmasters and crew members who commit criminal acts of mining without a permit in the jurisdiction of the Jambi Police Air and Water Directorate and the application of sanctions as a form of responsibility for shipmasters and crew members who commit criminal acts of mining without a permit in the jurisdiction of the Jambi Police Air and Water Directorate has provided justice. This research uses an empirical juridical approach. The application of criminal sanctions against Ship Captains and crew members who commit criminal acts of unlicensed mining in the jurisdiction of the Jambi Police Waters and Air Directorate has been investigated and investigated by Investigators based on errors that have been violated based on applicable regulations, especially Law Number 3 of 2020 concerning Minerals and Coal by first conducting a case title and following the stages in the criminal justice system process. The application of sanctions as a form of accountability for the Skipper and Ship's crew who committed the crime of unlicensed mining in the jurisdiction of the Jambi Police Waters and Air Directorate has not fulfilled justice for the perpetrators because the imposition of imprisonment given equally to all defendants without giving consideration to aggravating criminal sanctions because the duties and responsibilities of the defendant as a skipper are leaders in ship operations who give orders to the crew.
Efektifas Prinsip Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polda Jambi Islah, Islah; Siregar, Nella Octaviany
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v17i1.1036

Abstract

This study aims to evaluate the efficiency of implementing the principles of restorative justice for children who are perpetrators of criminal acts by the Women and Children Protection Unit (PPA) of the Jambi Regional Police. It also examines the challenges encountered by investigators and the strategies employed to overcome those obstacles during the investigation process. Using an empirical juridical approach, the study finds that restorative justice is particularly effective in handling minor criminal offenses such as light assault, threats, and group violence. The effectiveness is reflected in three main aspects: informal resolution of cases, active participation of perpetrators, victims, and the community, and prevention of reoffending behavior through reconciliation. Internal obstacles include limited understanding of diversion procedures among investigators and the lack of child-friendly facilities. Externally, prevailing punitive public attitudes and distrust toward non-litigation resolutions hinder the process. To address these issues, investigators distinguish between diversion and restorative justice, enhance internal capabilities through training, and collaborate with external institutions while engaging in public outreach

Page 1 of 2 | Total Record : 17

 1   2 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 1 (2025): Juni Vol 16, No 2 (2024): Desember Vol 16, No 1 (2024): Juni Vol 15, No 2 (2023): Desember Vol 15, No 1 (2023): Juni Vol 14, No 2 (2022): Desember Vol 14, No 1 (2022): Juni Vol 13, No 2 (2021): Desember Vol 13, No 1 (2021): Juni Vol 12, No 2 (2020): Desember Vol 12, No 1 (2020): Juni Vol 11, No 2 (2019): Desember Vol 11, No 1 (2019): Juni Vol 10, No 2 (2018): Desember Vol 10, No 1 (2018): Juni Vol 9, No 2 (2017): Desember Vol 9, No 1 (2017): Juni Vol 8, No 1 (2016): JUNI Vol 7, No 2 (2015): DESEMBER Vol 7, No 1 (2015): JUNI Vol 6, No 2 (2014): Desember Vol 6, No 1 (2014): Juni Vol 5, No 2 (2013): Desember Vol 4, No 1 (2013): Juni Vol 3, No 2 (2012): Desember Vol 2, No 1 (2012): Juni Vol 1, No 5 (2011): Desember Vol 1, No 4 (2011): Juni Vol 1, No 3 (2010): Desember Vol 1, No 2 (2010): Juni Vol 1, No 1 (2009): Desember Vol 8, No 2 (2016): Desember More Issue