Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Legalitas: Jurnal Hukum

Legalitas
Website

Published by Universitas Batanghari Jambi

ISSN : 20850212 EISSN : 25978861 DOI : https://www.doi.org/10.33087/legalitas

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Legalitas: Jurnal Hukum is a peer-reviewed open access journal that aims to share and discuss current issues and research results. This journal is published by Center for Law Research and Development, Master of Law Program, Batanghari University, Legalitas: Jurnal Hukum contains research results, review articles, scientific studies from legal practitioners academics covering various fields of legal science, criminal law, civil law, administrative law, constitutional law, law Islamic business and law and other fields of study relating to law in the broadest sense. This journal is published twice a year, in June and December.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 315 Documents

1 2 3 4 5

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMALSUAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Arie Julian Saputra; Abadi B Darmo
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 1, No 5 (2011): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Dalam perspektif perundang-undangan Indonesia, Administrasi Kependudukan diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Kependudukan). Adapun bentuk-bentuk dari dokumen kependudukan tersebut, pada intinya meliputi antara lain Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta/Surat Nikah/Cerai, Akta Kelahiran/Kematian, Akta Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan. Sekilas pemalsuan dokumen kependudukan tampak sederhana, dan sudah lazim terjadi. Namun demikian, meskipun kelihatannya sederhana, pemalsuan dokumen kependudukan dapat menimbulkan dampak yang serius, yakni munculnya berbagai tindak pidana di tengah masyarakat. .Kata Kunci: Peranggungjawaban Pidana, Pemalsuan Dokumen Kependudukan

DISPARITAS PENJATUHAN HUKUMAN PIDANA DALAM PERKARA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI DI PENGADILAN NEGERI JAMBI Suzanalisa Suzanalisa
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 8, No 2 (2016): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

AbstrakPenelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Pengadilan Negeri Jambi dan Faktor - faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas putusan terhadap Pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Pengadilan Negeri Jambi. Penelitian ini menggunakan metode “Yuridis Empiris” yakni mempelajari peraturan perundangan-undangan yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.. Hasil Penelitian diperoleh 1. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Pengadilan Negeri Jambi adalah fakta - fakta yuridis yang terungkap selama proses pemeriksaan di persidangan dan oleh Undang Undang telah ditetapkan diantaranya dakwaan Jaksa, keterangan terdakwa dan saksi, barang - barang bukti, Pasal - Pasal dalam peraturan hukum pidana. Faktor - faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas putusan terhadap Pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Pengadilan Negeri Jambi adalah latar belakang dilakukannya tindak tindak pidana, akibat - akibat yang ditimbulkan, keadaan diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkup keluarga terdakwa serta faktor agama. Rekomendasi yang disampaikan dibutuhkan keprofesionalan Hakim yang jeli dan cakap mempertimbangkan pengkajian penderitaan, hak, ganti rugi korban untuk memperoleh keadilan dan akses untuk mengetahui bagaimana keadilan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang perlu diselaraskan dengan rasa keadilan di masyarakat. AbstractThis study aims to identify and analyze the considerations of law on which the judge in imposing criminal sanctions in the case of Physical Violence Domestic Carried Husband To Wife In Court Jambi and factors - factors that influence the disparity verdict against considerations of law on which the judge in impose criminal sanctions in the case of Physical Domestic violence What Do husband to wife in Jambi District Court. This study uses "Juridical Empirical" that is studying the legislation and regulations governing domestic violence associated with the problem under study done by combining the ingredients of the law (which is a secondary data) with primary data obtained in the field .. Results 1. obtained legal considerations on which the judge in imposing criminal sanctions in the case of Physical Domestic violence What Do husband to wife in Court Jambi is a fact - a fact juridical revealed during the inspection process at the hearing and by the Act have been established among indictment Attorney , the statements of the accused and witnesses, goods - evidence, Article - Article in the rules of criminal law. Factors - factors that influence the disparity verdict against considerations of law on which the judge in imposing criminal sanctions in the case of Physical Violence Domestic Carried Husband To Wife In Court Jambi is the background of the perpetration of a criminal offense, as a result - the impact, state self-defendant, socio-economic circumstances and the scope of the defendant's family and religious factors. The recommendations required professionalism Judge observant and capable to consider the assessment of suffering, rights, redress the victims to obtain justice and access to know how for justice for victims of domestic violence who need to be harmonized with a sense of justice in society.

IMPLEMENTASI PERLUASAN KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI Herma Yanti; Masriyani Masriyani
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 11, No 2 (2019): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan teah memperluas kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dibandingkan sebelumnya berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 tahun 2004 jo UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Perluasan kewenangan PTUN tersebut terkait dengan diperluasnya makna keputusan yang menjadi objek sengketa di PTUN serta penambahan kewenangan baru yaitu kewenangan mengadili tindakan pemerintahan, kewenangan pengujian ada tidaknya penyalahgunaan wewenang, kewenangan memutus permohonan atas keputusan fiktif positif, serta adanya pengalihan kewenangan memutus perkara pasca upaya administratif yang sebelumnya merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan lebih lanjut cakupan perluasan kewenangan PTUN berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tersebut serta melihat implementasinya pada PTUN Jambi. Data-data penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara terstruktur dengan responden di PTUN Jambi. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Dari data-data tentang penanganan perkara yang dilakukan PTUN Jambi sejak Tahun 2015 hingga pertengahan Tahun 2019, belum semua kewenangan tersebut terlihat implementasinya pada PTUN Jambi.

PENERAPAN UNDANG-UNDANG PENCUCIAN UANG DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA Dhoni Erwanto; M Zen Abdullah
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 9, No 1 (2017): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Pada umumnya pelaku tindak pidana termasuk tindak pidana narkotika, berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum, sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut, baik untuk kegiatan yang sah, maupun untuk mendanai kegiatan usaha yang bertentangan dengan hukum. Penerapan pasal-pasal pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana narkotika, merupakan terobosan yang sangat strategis dan bernilai penting bagi pemberantasan tindak pidana narkotika secara sistemik. Penegakan hukum yang diberlakukan selama ini dengan menerapkan pidana yang tinggi terhadap pelaku tindak pidana narkotika, terbukti tidak mampu secara efektif menghentikan gerak langkah produksi dan peredaran gelap narkotika. Hal itu terjadi karena penerapan ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Narkotika, hanya mampu menghukum pelaku namun tidak mampu menggali, menelusuri dan menyita secara komprehensif seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh pelaku yang diperoleh dari tindak pidana produksi dan peredaran gelap narkotika. Dengan demikian, meskipun seorang pelaku tindak pidana narkotika telah dikenakan pidana penjara, tetapi bisnis illegal narkotika berupa produksi dan peredaran gelap narkotika, tetap dapat dijalankan oleh kaki tangan pelaku pidana bersangkutan, berkat kekayaan atau modal yang masih dimilikinya yang tersimpan atau ditanam dalam aneka usaha yang sah. Disinilah letak strategisnya penerapan pasal-pasal pencucian uang sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut Undang-Undang Pencucian Uang).

EKSISTENSI RUMAH TAHANAN NEGARA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA TERHADAP TERSANGKA Agus Susilo Wardoyo; Yenti Garnasih; Ferdricka Nggeboe
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 1, No 4 (2011): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Di dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan mengenai pengelolaan Rutan oleh Kementerian Hukum Dan HAM yang dahulunya adalah Departemen Kehakiman (yang membawahi sub sistem Pemasyarakatan), diatur di dalam dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang pada intinya menggariskan bahwa tanggungjawab yuridis atas tahanan ada pada pejabat yang menahan sesuai dengan tingkat pemeriksaan sementara tanggungjawab secara fisik atas tahanan ada pada Kepala Rumah Tahanan Negara (RUTAN). KUHAP telah mengatur dengan jelas namun belum bersifat tegas, eksistensi Rutan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dimana Rutan bukan sekedar “bangunan” untuk menahan tersangka atau terdakwa, namun memiliki peran penting dan strategis, sebagai insitusi penegakan hukum yang berfungsi untuk menjamin bahwa suatu proses peradilan pidana, benar-benar merupakan perwujudan dari proses hukum yang adil (due process of law). Diperlukan pengkajian yang lebih komprehensif, untuk merumuskan jenis sanksi yang tepat yang dapat dijatuhkan, terhadap sub sistem yang melanggar ketentuan KUHAP tentang pengelolaan Rutan. Namun secara garis besar, kiranya dapat dirumuskan bahwa KUHAP seyogyanya menetapkan tempat penahanan tersangka, sebagai salah satu syarat absahnya suatu penahanan dan hasil penyidikan Kata Kunci: Eksistensi, Rumah Tahanan Negara, Tersangka

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERKAWINAN POLIGAMI DALAM PERSFEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA Sri Roslinda; Bunyamin Alamsyah; Fredricka Nggeboe
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 11, No 1 (2019): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Berbagai sikap pro kontra yang diberikan masyarakat terhadap pelaku poligami baik dari kalangan perempuan ataupun dari kalangan pria, dan tidak sedikit yang menentang perilaku poligami, namun tidak sedikit pula yang mendukung praktek poligami. Sewaktu sebuah perkawinan poligami dilakukan di luar ketentuan hukum yang berlaku berarti norma-norma hukum tentang poligami telah dilanggar oleh orang-orang yang bersangkutan. Dengan demikian akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berupa sanksi pidana. Merujuk kepada Undang-Undang Perkawinan, jelas tidak memberikan sanksi pidana terhadap pelaku perkawinan poligami karena tidak memuat ketentuan pidananya karena orang-orang yang melakukan poligami tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang perkawinan. Namun pengaturan perkawinan poligami yang tidak sesuai dengan aturan hukum Undang-Undang Perkawinan tersebut diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang mana perbuatan tersebut disebut tindak pidana perkawinan. Melalui karya ilmiah memberikan tujuan menjelaskan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perkawinan poligami dalam perspektif perundang-undangan Indonesia dan hambatan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perkawinan poligami.

TINJAUAN YURIDIS HAK ANAK DARI PERKAWINAN SIRI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 Ibrahim Ibrahim; Nurbaeti Nurbaeti; Yunardi Yunardi
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 3, No 2 (2012): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang masalah anak di luar perkawinan yang telah di uji materil (judicial review) Pasal 43 ayat (1) undang-undang perkawinan, sehingga Tulisan ini mengkaji kekuatan hukum putusan mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hubungan keperdataan antara anak dari perkawinan siri dengan ayah biologisnya dan ruang lingkup hak keperdataan dalam kaitannya dengan hubungan antara anak dari perkawinan siri dengan ayah biologisnya sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010Kata Kunci : Hak Anak Dari Perkawinan, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR : 23 TAHUN 2004 TENTANG PKDRT DAN ISLAM Bunyamin Alamsyah
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 2, No 1 (2012): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Rumah tangganya tidak selamanya mulus akan tetapi kadang kadang dihadapkan pada tantangan baik dari dalam maupun luar. Akibat dari hal itu, rumah tangga tersebut sering terjadi keributan, bahkan mengakibatkan saling pukul, saling melukai, saling jambak. Banyak kasus-kasus yang terjadi di Negara kita tentang kekerasan rumah tangga, sehingga tulisan ini mengkaji Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan pandangan Islam.Kata Kunci : KDRT, UU Nomor 23 Tahun 2004, Islam

EFEKTIFITAS PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA DAN OBAT-OBATAN TERLARANG DALAM MENCEGAH PEREDARAN NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B MUARO BUNGO Harianto Harianto; Abdul Bari Azed; M Zen Abdullah
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 10, No 1 (2018): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab salah satunya Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo khususnya terhadap pembinaan narapidana narkotika focus penelitian ini diperoleh bawha program pembinaan yang telah dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo terdiri dari program rehabilitasi medis, program rehabiltasi sosial, program pembinaan mental, program pembinaan fisik, program pembinaan keterampilan dan program pembinaan social dari hasil penelitian diperoleh bahwa efektivitas pembinaan terhadap narapidana narkotika, di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo sudah berjalan sesuai denga kondisi yang ada. Pembinaan narapidana narkotika, ditemui beberapa kendala yaitu kendala yang dilihat dari aspek interenitas Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri maupun kendala dari aspek ekterenitas Lembaga Pemasyarakatan. Dengan kedua kendala ini lah yang menyebabkan tidak berjalan optimalnya program pembinaan bagi narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo.

KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP ILLEGAL TAPPING Suzananalisa Suzananalisa; Devy Andriany
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 5, No 2 (2013): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Minyak Mentah merupakan sumber daya alam strategis dan tak terbaharukan yang terkandung didalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun pada beberapa tahun terakhir ini produksi minyak mentah menurun salah satu penyebabnya permasalahan keamanan, yakni pencurian minyak mentah dan asset. Akibat dari pencurian ini mengakibatkan kerugian keuangan Negara dan dampak lingkungan dari proses pencurian minyak tersebut yang dikenal dengan illegal tapping. Illegal tapping adalah suatu bentuk tindak pidana pencurian minyak dengan modus membuat sambungan (tapping) pipa secara illegal pada jalur pipa yang aktif mengalirkan minyak hasil produksi dari suatu perusahaan migas kepada suatu tempat penampungan tertentu yang telah disiapkan oleh pelaku. Untuk itu perlu mengkaji dan menganalisa kejadian ini terus berlangsung sampai bertahun-tahun, sehingga diketahui faktor penghambat penegakan hukumnya dan kebijakan kriminal yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi tindak pidana illegal tapping ini.Kata Kunci: Keamanan, Pencurian, Kebijakan Kriminal,

Page 3 of 32 | Total Record : 315

1 2 3 4 5

Filter by Year

2014 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 17, No 1 (2025): Juni Vol 16, No 2 (2024): Desember Vol 16, No 1 (2024): Juni Vol 15, No 2 (2023): Desember Vol 15, No 1 (2023): Juni Vol 14, No 2 (2022): Desember Vol 14, No 1 (2022): Juni Vol 13, No 2 (2021): Desember Vol 13, No 1 (2021): Juni Vol 12, No 2 (2020): Desember Vol 12, No 1 (2020): Juni Vol 11, No 2 (2019): Desember Vol 11, No 1 (2019): Juni Vol 10, No 2 (2018): Desember Vol 10, No 1 (2018): Juni Vol 9, No 2 (2017): Desember Vol 9, No 1 (2017): Juni Vol 8, No 1 (2016): JUNI Vol 7, No 2 (2015): DESEMBER Vol 7, No 1 (2015): JUNI Vol 6, No 2 (2014): Desember Vol 6, No 1 (2014): Juni Vol 5, No 2 (2013): Desember Vol 4, No 1 (2013): Juni Vol 3, No 2 (2012): Desember Vol 2, No 1 (2012): Juni Vol 1, No 5 (2011): Desember Vol 1, No 4 (2011): Juni Vol 1, No 3 (2010): Desember Vol 1, No 2 (2010): Juni Vol 1, No 1 (2009): Desember Vol 8, No 2 (2016): Desember More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Jurnal Hukum

Contact Email
legalitas.unbari@gmail.com

Phone
+6285266065048

Journal Mail Official
legalitas.unbari@gmail.com

Editorial Address
Jl. Slamet Ryadi, Kec. Telanaipura, Broni, Kodepos: 36122, Phone: 0741-667084

Location
Kota jambi,

Jambi

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Jurnal Hukum

Contact Email legalitas.unbari@gmail.com

Phone +6285266065048

Journal Mail Official legalitas.unbari@gmail.com

Editorial Address Jl. Slamet Ryadi, Kec. Telanaipura, Broni, Kodepos: 36122, Phone: 0741-667084

Location Kota jambi, Jambi INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Jurnal Hukum

Contact Email
legalitas.unbari@gmail.com

Phone
+6285266065048

Journal Mail Official
legalitas.unbari@gmail.com

Editorial Address
Jl. Slamet Ryadi, Kec. Telanaipura, Broni, Kodepos: 36122, Phone: 0741-667084

Location
Kota jambi,

Jambi

INDONESIA