Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Legalitas: Jurnal Hukum

Legalitas
Website

Published by Universitas Batanghari Jambi

ISSN : 20850212 EISSN : 25978861 DOI : https://www.doi.org/10.33087/legalitas

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Legalitas: Jurnal Hukum is a peer-reviewed open access journal that aims to share and discuss current issues and research results. This journal is published by Center for Law Research and Development, Master of Law Program, Batanghari University, Legalitas: Jurnal Hukum contains research results, review articles, scientific studies from legal practitioners academics covering various fields of legal science, criminal law, civil law, administrative law, constitutional law, law Islamic business and law and other fields of study relating to law in the broadest sense. This journal is published twice a year, in June and December.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 315 Documents

1 2 3 4 5

PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PEMBUNUHAN ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH TUNGKAL ULU Arif Nazaruddin Yusuf; Ibrahim Ibrahim; Amir Syarifuddin
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 9, No 1 (2017): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Kejahatan merupakan perilaku menyimpang yang selalu melekat pada masyarakat. Kejahatan, seperti pemerkosaan, pembunuhan, penganiayaan, perampokandan lain-lain sangat meresahkan dan merugikan masyarakat. Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari sering disaksikan fenomena-fenomena pembunuhan, maka dapatdirumuskan permasalahan yang akan penulis teliti, yaitu: 1).Bagaimanakah penegakan hukum pidana dalam penanggulangan pembunuhan anak dibawah umur di wilayah Tungkal Ulu, 2).Bagaimanakah kendala dan upaya penegakan hukum pidana dalam penanggulangan pembunuhan anak dibawah umur di wilayah Tungkal Ulu?. metode penelitian yang digunakan bersifat Normatif Empiris, dimana penulis melakukan penelitian terhadap norma hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dalam penanggulangan pembunuhan anak dibawah umur di wilayah Tungkal Ulu. Sehingga diperoleh bahwa Penegakan hukum dengan penerapan hukum pidana sebagaimana sebelumnya telah dikatakan bahwa menjadi sebuah senjata terakhir apabila upaya lain telah dilakukan, khususnya melalui sarana non penal, seperti melalui pendidikan baik formal maupun non formal dan lain. Dengan berlandaskan beberapa pendapat ahli hukum atau pakar Hukum Pidana, maka yang dimaksudkan sebagai penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana pada rumusan masalah yang pertama dalam penulisan ini adalah mereka yang bertugas dibidang Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Pemasyarakatan serta Pengacara yang menangani pembunuhan anak di Tungkal Ulu. Kendala penegakan hukum pidana dalam penanggulangan pembunuhan anak dibawah umur di wilayah Tungkal Ulu adalah Secara Internal dan Eksternal yang menjadi sulitnya penyidik di dalam melakukan pengolahan Tempat Kejadian Perkara

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP Yudelmi Yudelmi; M Chairul Idrah
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 1, No 2 (2010): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Konstruksi hukum untuk menuntut pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut, perlu mengkaji atau mengkonstruksi dua hal, yakni : Pertama, adalah tentang perbuatan pengurus atau orang lain yang harus dikonstruksi sebagai perbuatan korporasi. Kedua, tentang kesalahan pada korporasi, bagaimana dapat dikatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh satu atau lebih anggota pengurus, atau orang lain, seperti pegawai korporasi, atau seorang yang bukan pegawai korporasi tetapi mungkin mempunyai kuasa, adalah perbuatan yang harus dianggap sebagai perbuatan korporasinya sendiriSistem pemidanaan tindak pidana lingkungan hidup dapat dilakukan dengan tiga bentuk sanksi yaitu sanksi secara administratif, sanksi secara perdata dan jika kedua sanksi itu tidak dapat diterapkan dapat digunakan sanksi secara pidana sebagai jalan terakhir dan upaya pencegahan terhadap pencegahan terhadap pencemaran lingkungan hidup dapat dilakukan secara administratif, secara teknologis dan secara edukatif Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Korporasi, Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup

TINJAUAN YURIDIS TENTANG GRATIFIKASI SEBAGAI SALAH SATU DELIK TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA Suprabowo Suprabowo; Bunyamin Alamsyah
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 10, No 2 (2018): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Ada satu bentuk tindak pidana korupsi baru yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), yakni tindak pidana gratifikasi. Dengan perumusan secara khusus, perbuatan pemberian dalam lingkup yang lebih spesifik di dalam perbuatan gratifikasi, dapat dirasakan dengan jelas betapa negara melalui Undang-Undang ingin mengantisipasi lahirnya berbagai modus operandi baru dalam perbuatan korupsi. Di tengah makin ketatnya pengawasan terhadap kejahatan korupsi, maka pelaku akan kian meningkatkan pula kemampuannya dalam menyamarkan perbuatan korupsi, salah satunya dengan memberikan gratifikasi, yang sebelumnya bukan dipersepsikan sebagai perbuatan pidana.Di samping itu, pola pikir masyarakat yang membenarkan tradisi pemberian hadiah, kurangnya komitmen moral para pejabat, dorongan faktor ekonomi birokrasi karena pendapatan yang layak, sangat mungkin menjadi faktor pemicu merebaknya praktik-praktik gratifikasi. Antisipasi terhadap berbagai kemungkinan di ataslah, yang kiranya menjadi dasar dirumuskannya bentuk delik baru dalam tindak pidana korupsi. Secara normatif, dapat dikatakan bahwa perumusan delik gratifikasi sebagai bentuk tindak pidana korupsi, merupakan bukti yang nyata dari keinginan negara untuk semakin memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sedemikian sehingga tidak ada pelaku perbuatan merugikan keuangan negara dalam segala bentuknya, yang dapat lolos dari jeratan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KEWEWENANGAN PRESIDEN DALAM BIDANG KEHAKIMAN SETELAH AMANDEMEN UUD 1945 Masriyani Masriyani
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 6, No 1 (2014): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Sebelum amandemen UUD 1945 kewenangan Presiden selaku kepala Negara dan kepala pemerintahan Republik Indonesia dalam bidang kehakiman sangatlah besar. Karena Presiden menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan UUD. Ditinjau dari teori pembagian kekuasaan, yang dimaksud dengan kekuasaan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif.Setelah amandemen UUD 1945 kewenangan Presiden selaku kepala Negara dan kepala pemerintahan Republik Indonesia dalam bidang kehakiman terbatas. Karena Dalam pemberian Grasi dan Rehabilitasi oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR dan dalam memberikan Amnesti dan Abolisi dengan memperhatikan pertimbangan MA.Hal ini menimbulkan suatu kelemahan karena seharusnya DPR dan MA tidak hanya memberikan pertimbangan tetapi justru suatu persetujuan terhadap keputusan tersebut oleh karena terhadap keputusan Presiden tersebut bersifat mengikat.Kata Kunci: Kewenangan, Kehakiman, Keputusan

URGENSINYA PEREKAMAN PERSIDANGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TIPIKOR Ferdricka Nggeboe
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 5, No 2 (2013): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Tindak pidana korupsi mempunyai dampak yang paling serius dan luas dalam merusak segi-segi serta tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Surat Mahkamah Agung No 4/2012 mengatur tentang dokumen-dokuumen persidangan harus direkam dengan audiovisual, dan perekaman ini harus dikelola dengan baik untuk menjamin hasil perekaman yang baik dan hasil rekaman audiovisual telah pula ditetapkan sebagai bagian dari berkas bundle A, dan hal ini disertakan apabila perkara itu melakukan upaya hukum sehingga hakim-haim dalam upaya hukum dapat mempelajari/menganalisa berkas yang didukung dengan rekaman audiovisual. rekaman audiovisual diharapkan akan memegang peranan penting sebagai alat yang berperan untuk memperivikasi pengaduan yang masuk tentang perilaku hakim oleh karenanya hal ini akan menjadi bagian pengawasan yang internal sehingga dapat membantu Badan Pengawasan Mahkamah Agung menjadi lebih efektif.Kata Kunci: Urgensi Perekaman Persidangan, Tindak Pidana Korupsi

EKSISTENSI KOMUNIKASI EMPATI DALAM PENCEGAHAN PENUNTUTAN HUKUM PASIEN KEPADA DOKTER Syahadah Siregar; Abdul Halim Bin Ahmad
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 10, No 1 (2018): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Seringkali dokter merasa sudah menjelaskan tentang penyakit ataupun tindakan medis yang akan dilakukan namun apa yang ingin disampaikan oleh dokter tidak sama dengan apa yang dipahami oleh pasien. Kesenjangan ini sangat berpengaruh pada penyelesaian masalah kesehatan pasien bahkan seringkali berlanjut pada penuntutan hukum terhadap dokter telah melakukan malpraktek dengan alasan pasien tidak puas atas kurangnya komunikasi tentang penyebab penyakit yang diderita sehingga pasien tidak siap dalam mengantisipasi resiko penyakit atau biaya perawatan medis. Salah satu factor penyebab lebih jelasnya adalah atribut kepribadian yang berhubungan dengan empati dan ketrampilan berkomunikasi seoranng dokter kepada pasien. Keterampilan berkomunikasi menimbulkan empati dari pasien sangat memberikan pengaruh memahami pasien secara menyeluruh, dokter akan dapat mendiagnosa penyakit pasien dengan lebih tepat dan menentukan pengobatan atau tindakan selanjutnya yang lebih tepat.

MENYOROTI KINERJA LEGISLASI DPR Abdul Bari Azed
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 6, No 1 (2014): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

DPR melaksanakan amanat rakyat antara lain melalui fungsi legislasi, yakni membentuk UU dengan kesepakatan bersama Presiden. Harapan rakyat kurang dipenuhi secara optimal oleh DPR disebabkan kinerja parlemen di bidang legislasi yang kurang memuaskan karena tidak memenuhi target Prolegnas yang dibuatnya sendiri. Kondisi ini menyebabkan fungsi-fungsi DPR sebagai parlemen kurang maksimal dalam mendorong kesejahteraan rakyat dan kemajuan negara. Untuk itu penting dilakukan serangkaian kebijakan dan langkah konkret guna meminimalisir permasalahan yang membelit parlemen sekaligus mendorong peningkatan kinerja DPR dalam fungsi legislasi.Kata Kunci: Legislasi, DPR, Kinerja

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI PROVINSI JAMBI (ANALISIS PASAL 50 DAN PASAL 78 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN) Lainul Ikhsan; Ibrahim Ibrahim; Said Abdullah
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 8, No 1 (2016): JUNI
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Pengaturan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging di Provinsi Jambi adalah Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 kedua undang-undang tersebut tentang Kehutanan. Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana illegal logging telah dilaksanakan namun belum maksimal dikarenakan hal-hal sebagai berikut: a). Peraturan dan kebijakan yang ada tidak dapat menyelesaikan permasalahan ksususnya kejahatan lingkungan. b).Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak dapat menjadi instrumen yang efektif untuk melindungi lingkungan dan c).Sementara perkembangan teknologi diikuti perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan yang semakin canggih dan seringkali menimbulkan dampak internasional, regional dan nasional. Instrumen hukum yang menjadi kendala terhadap penegakan hukum Illegal Logging adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 memang masih banyak kelemahan, namun dengan didukung oleh Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Undang Nomor 23 Tahun 1997 kekurangan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dapat ditutupi.

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DI WILAYAH HUKUM POLTABES JAMBI Heni Astuti; Amir Syarifuddin
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 1, No 3 (2010): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Konsekuensi bertumpunya aneka ragam aktivitas berlalu lintas di jalan, maka muncul berbagai macam problem dengan tingkat kerumitan masing-masing. Semakin tinggi intensitas kegiatan masyarakat, semakin rumit pula problematika lalu lintas. Problematika tersebut semakin tinggi ketika aktivitas berlalu lintas menggunakan sarana berupa kendaraan bermesin dengan teknologi yang memberi dorongan kecepatan yang tinggi. Problematika itu antara lain menyangkut kecelakaan lalu lintas, kemacetan lalu lintas dan pelanggaran hukum di jalan. Masalah kecelakaan lalu lintas merupakan problem krusial yang tidak mudah diatasi. Seluruh negara di dunia memiliki problem yang hampir sama dalam hal kecelakaan lalu lintas sampai menimbulkan korban kecelakaan lalu lintas meninggal dunia, untuk itu diperlukan penegakan hukum dalam menumbuhkan efekjera dan kesadaran berlalulintas di jalan. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kecelakaan Lalu lintas, Korban Meninggal Dunia

ANALISIS TERHADAP PENANGANAN PERKARA KORUPSI DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI JAMBI Ruslan Abdul Gani
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 4, No 1 (2013): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Adanya pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi penanganan perkara yang harus diselesaikan oleh pengadilan Tindak Pidana Korupsi semangkin banyak dan terjadinya penumpukan perkara, sehingga penyelesaian perkara korupsi yang dilakukan menjadi lamban hal ini tentunya tidak sesuai dengan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Permasalahan yang ditemui dalam penanganan perkara korupsi di Pengadilan Tipikor Jambi dimana masih minimnya Hakim Tipikor yang ada tidak sesuai dengan banyaknya perkara yang harus di selesaikan menyebabkan penanganan perkara korupsi menjadi lambat.Kata Kunci: Penanganan Perkara, Korupsi

Page 2 of 32 | Total Record : 315

1 2 3 4 5

Filter by Year

2014 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 17, No 1 (2025): Juni Vol 16, No 2 (2024): Desember Vol 16, No 1 (2024): Juni Vol 15, No 2 (2023): Desember Vol 15, No 1 (2023): Juni Vol 14, No 2 (2022): Desember Vol 14, No 1 (2022): Juni Vol 13, No 2 (2021): Desember Vol 13, No 1 (2021): Juni Vol 12, No 2 (2020): Desember Vol 12, No 1 (2020): Juni Vol 11, No 2 (2019): Desember Vol 11, No 1 (2019): Juni Vol 10, No 2 (2018): Desember Vol 10, No 1 (2018): Juni Vol 9, No 2 (2017): Desember Vol 9, No 1 (2017): Juni Vol 8, No 1 (2016): JUNI Vol 7, No 2 (2015): DESEMBER Vol 7, No 1 (2015): JUNI Vol 6, No 2 (2014): Desember Vol 6, No 1 (2014): Juni Vol 5, No 2 (2013): Desember Vol 4, No 1 (2013): Juni Vol 3, No 2 (2012): Desember Vol 2, No 1 (2012): Juni Vol 1, No 5 (2011): Desember Vol 1, No 4 (2011): Juni Vol 1, No 3 (2010): Desember Vol 1, No 2 (2010): Juni Vol 1, No 1 (2009): Desember Vol 8, No 2 (2016): Desember More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Jurnal Hukum

Contact Email
legalitas.unbari@gmail.com

Phone
+6285266065048

Journal Mail Official
legalitas.unbari@gmail.com

Editorial Address
Jl. Slamet Ryadi, Kec. Telanaipura, Broni, Kodepos: 36122, Phone: 0741-667084

Location
Kota jambi,

Jambi

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Jurnal Hukum

Contact Email legalitas.unbari@gmail.com

Phone +6285266065048

Journal Mail Official legalitas.unbari@gmail.com

Editorial Address Jl. Slamet Ryadi, Kec. Telanaipura, Broni, Kodepos: 36122, Phone: 0741-667084

Location Kota jambi, Jambi INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Jurnal Hukum

Contact Email
legalitas.unbari@gmail.com

Phone
+6285266065048

Journal Mail Official
legalitas.unbari@gmail.com

Editorial Address
Jl. Slamet Ryadi, Kec. Telanaipura, Broni, Kodepos: 36122, Phone: 0741-667084

Location
Kota jambi,

Jambi

INDONESIA