Legalitas: Jurnal Hukum
Legalitas: Jurnal Hukum is a peer-reviewed open access journal that aims to share and discuss current issues and research results. This journal is published by Center for Law Research and Development, Master of Law Program, Batanghari University, Legalitas: Jurnal Hukum contains research results, review articles, scientific studies from legal practitioners academics covering various fields of legal science, criminal law, civil law, administrative law, constitutional law, law Islamic business and law and other fields of study relating to law in the broadest sense. This journal is published twice a year, in June and December.
Articles
315 Documents
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG KERTAS DI KOTA JAMBI ]]>
<![CDATA[Osriansyah Osriansyah]]>;
<![CDATA[Chairijah Chairijah]]>;
<![CDATA[Iman Hidayat]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 7, No 1 (2015): JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (123.836 KB)
|
DOI: 10.33087/legalitas.v7i1.67
<![CDATA[Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pemalsuan uang telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang terdapat dalam sistem peradilan pidana. namun dalam pelaksanaan terhadap penegakan hukum tersebut belum maksimal hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan pemalsuan uang kertas rupiah dan pengedarannya sangat banyak, yang paling utama dan menonjol di wilayah hukum Kota Jambi yaitu sulitnya untuk menemukan pelaku pembuat uang kertas rupiah palsu yang sebenarnya karena sangat sulitnya mengumpulkan bukti-bukti yang dapat menjerat pelaku tersebut. Budaya masyarakat di Kota Jambi yang kurang sadar hukum untuk melaporkan uang palsu yang diterimanya karena takut merugi atau dituduh sebagai pelaku. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam mengatasi tindak pidana pemalsuan uang adalah Melaksanakan kegiatan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mengetahui dan mengenal ciri-ciri uang yang asli, Melakukan kerja sama yang erat antara penegak hukum dan instansi terkait lainnya, dan Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal.]]>
<![CDATA[PERLUASAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM RANGKA PEMBERANTASAN PRAKTIK MAFIA PERADILAN ]]>
<![CDATA[Andi Samsuduha]]>;
<![CDATA[Ibrahim Ibrahim]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 10, No 2 (2018): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (366.371 KB)
|
DOI: 10.33087/legalitas.v10i2.164
<![CDATA[Lahirnya Komisi Yudisial dilatar-belakangi oleh kuatnya keinginan rakyat, yang disuarakan melalui gerakan reformasi untuk membersihkan hakim dan badan-badan dari praktik mafia peradilan. Karena praktik-praktik mafia peradilan tersebut, sudah menggurita dan bersifat sistemik, maka pembersihannya tidak mungkin lagi dilakukan oleh mekanisme pengawasan internal dengan cara-cara yang konvensional. Diperlukan cara pemberantasan yang bersifat “luar biasa”, yang hanya bisa dilakukan oleh sebuah lembaga pengawasan eksternal yang bersifat independen dan kredibel. Dengan demikian, jelaslah kiranya, betapa strategisnya amanat Konstitusi yang diletakkan di pundak Komisi Yudisial. Pemberantasan mafia peradilan, merupakan titik pangkal yang paling menentukan kualitas penegakan hukum, terutama penegakan hukum pidana.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB YURIDIS BANKIR TERHADAP KREDIT MACET DENGAN JAMINAN SK PENGANGKATAN PNS ]]>
<![CDATA[Ahmad Zulfikar]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 6, No 1 (2014): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (109.83 KB)
|
DOI: 10.33087/legalitas.v6i1.131
<![CDATA[Kredit bagi bank merupakan kegiatan yang utama, karena pendapatan terbesar dari bank berasal dari sektor tersebut baik dalam bentuk bunga, provisi, ataupun pendapatan lainnya. Besarnya kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan dan kesinambungan usaha dari sebuah bank. Oleh karena itu, pemberian kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil bisa dijadikan jaminan yang sah dalam hukum perbankan dan asas hukum perkreditan. Apabila terjadi kredit macet, maka bank sepenuhnya memiliki hak untuk menyelesaikannya baik secara damai maupun melalui proses hukum yang berlaku dengan dilandasi dengan Perjanjian Kerjasama Antara bank dengan instansi terkait dalam menyalurkan kredit dengan pembayaran angsuran kredit setiap bulan dari pemotongan gaji nasabah/pegawai melalui bendahara instansi tersebut, maka baik bankir, bendahara dinas dan kepala dinas yang terkait yang telah menyetujui kredit diberikan kepada pegawainya turut bertanggung jawab secara yuridis atas kredit macet nasabah tersebut jika penyaluran kredit tersebut terdapat penyimpangan dari ketentuan hukum perjanjian.]]>
<![CDATA[BEBERAPA CATATAN TERHADAP KEBIJAKAN FORMULASI DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA ]]>
<![CDATA[Said Abdullah]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 5, No 2 (2013): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (81.617 KB)
|
DOI: 10.33087/legalitas.v5i2.100
<![CDATA[Pembangunan dibidang hukum membawa tantangan tersendiri mengingat setelah indonesia merdeka masih banyak undang-undang produk kolonial diberlakukan, hal ini akan ber implikasi terhadap rasa keadilan masyarakat karena tidak menverminkan nilai-nilai dan kepentingan bangsa Indonesia, kondisi demikian mendorong untuk segera dilakukan pembaharuan dibidang hukum yang menyangkut langsung terhadap harkat dan martabat manusia khususnya dalam sistem peradilan pidana, maka tujuan karya ilmiah ini adalah menjelaskan konsep kebijakan /politik hukum pidana yang ideal dalam meformulasi hukum Pidana dan konsep/formulasi KUHAP yang baruKata Kunci: Kebijakan Formulasi Hukum Pidana, KUHAP ]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Suzanalisa Suzanalisa]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 10, No 1 (2018): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (234.58 KB)
|
DOI: 10.33087/legalitas.v10i1.155
<![CDATA[Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana prostitusi online yang terjadi di Indonesia. Kajian ini merupakan kajian pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menggunakan alat bantu instrument kemudian diperoleh hasil kajian menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat penyelidik sendiri, dan terakhir menyimpulkannya. Hasil kajian menunjukkan bahawa kemajuan teknologi informasi melalui internet telah dimanfaatkan oleh pelaku pelacuran terutama mucikari melalui media social sebagai tempat promosi perempuan pekerja seks, dan juga disebabkan oleh faktor lain salah satunya tempat pelacuran resmi telah ditutup pemerintah daerah di Indonesia. Sehubungan dengan tindak pidana ini, Pemerintah Indonesia telah mempunyai perangkat hukum dalam mengatasi prostitusi online yaitu KUHP, Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebabkan perempuan pekerja seks yang dipromosikan lebih banyak anak-anak, selanjutnya telah dimiliki lex specialist yaitu UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perangkat hukum yang dimiliki ini kenyataan di lapangan prostitusi online masih terus berlangsung. Sehingga melalui kajian ini penulis memberikan rekomendasi bukan hanya kebijakan hukum pidana penal saja tetapi juga kebijakan hukum pidana non penal yang perlu dipertingkatkan iaitu memberi pendidikan seks yang benar seperti Pendidikan Internet di sekolah yang meliputi penggunaan internet yang berkesan, terutama dalam bidang-bidang pembangunan ilmu pengetahuan, bekerja positif & mendekatkan diri kepada tuhan, menjalin hubungan akrab antara orang tua dan anak, mengawasi pergaulan & memilih lingkungan yang positif, diperlukan peranan pemerintah yang tegas namun bersinergi dalam mengambil kebijakan dengan masyarakat.]]>
<![CDATA[PERANAN POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP ]]>
<![CDATA[Ferdricka Nggeboe]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 6, No 1 (2014): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (82.385 KB)
|
DOI: 10.33087/legalitas.v6i1.124
<![CDATA[Hutan sebagai suatu ekosistem tidak hanya menyimpan sumberdaya alam berupa kayu, tetapi masih banyak potensi non kayu yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat melalui budidaya tanaman pertanian pada lahan hutan. Sehingga masyarakat melalukan pengelolaan dan pengusaaan lahan hutan. Pengelolaan dan penguasaan hutan yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku dapat mengakibatkan banjir dan kerusakan lingkungan hidup lainnya. Polri sebagai salah satu pengayom dan penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat diperlukan peranannya dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Lingkungan Hidup dimaksud.Kata Kunci: Lingkungan Hidup, Peranan Polri]]>
<![CDATA[FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENINGKATAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA JAMBI DAN MEKANISME PENCEGAHANNYA ]]>
<![CDATA[Miskini Miskini]]>;
<![CDATA[Abadi B Darmo]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 8, No 1 (2016): JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (183.487 KB)
|
DOI: 10.33087/legalitas.v8i1.91
<![CDATA[Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan kasus seksual terhadap anak di Kota Jambi adalah factor internal dan eksternal yang berasal dari korban maupun pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Faktor internal meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di kota jambi terdiri dari faktor fisik, faktor pakaian, faktor keluarga, faktor ekonomi dan faktor agama. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari factor sosial, factor lingkungan, dan factor media sosial dan Mekanisme pencegahan yang dilakukan oleh instansi terkait sehubungan dengan upaya meminimalisir terjadinya tindak pidana seksual terhadap anak di Kota Jambi adalah keterlibatan pemerintah dan semua lapisan masyarakat dengan Polresta Jambi terutama unit TP2A Satreksrim, Satuan Bimbingan Masyarakat Polresta Jambi, dan Unit Reaksi Cepat Rumah Sakit Daerah Kota Jambi dengan memaksimalkan peranan masing-masing sesuai tugas dan wewenang dan saling berkoordinasi.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 08 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK REKLAME ]]>
<![CDATA[Moh Idris]]>;
<![CDATA[Mustafa Abdullah]]>;
<![CDATA[S Sahabuddin]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 1, No 3 (2010): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (195.628 KB)
|
DOI: 10.33087/legalitas.v1i3.57
<![CDATA[Salah satu sumber pajak dan retribusi Kabupaten Tanjung Jabung Timur berasal dari Pajak Reklame atau pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame. Untuk maksud mengadakan pengaturan terhadap upaya peningkatan PAD melalui pajak reklame tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pajak Reklame.Didalam Peraturan Daerah ini memuat penegakan hukum, terlihat dari pengaturan mengenai bentuk-bentuk sanksi hukum yang dapat dijatuhkan terhadap para pelanggar ketentuan Perda Pajak Reklame, yakni berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam rangka menciptakan ketertiban dan kepatuhan hukum masyarakat dalam membayar Pajak Reklame, melalui perumusan ketentuan pidana di dalam Perda Pajak Reklame tersebut telah dapat terwujud dalam pelaksanaan Perda tersebut di lapangan Kata Kunci: Efektifitas, Perda Reklame, Kabupaten Tanjung Jabung Timur]]>
<![CDATA[REFORMASI HUKUM DAN KEADILAN ]]>
<![CDATA[Ferdricka Nggeboe]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 4, No 1 (2013): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (100.343 KB)
|
DOI: 10.33087/legalitas.v4i1.115
<![CDATA[Penegakan hukum tidak terlepas dari kesingkronan dan hubungan yang harmonis antara sesama penegak hukum, apa yang dikehendaki dalam criminal justice sistem. Hubungan antar kekuatan ini tidak selalu harus merupakan hubungan yang formal, kesenjangan dan egosektoral juga berpengaruh pada penunjukan kekuasaan masing-masing sehingga tulisan ini memberikan penjelasan tentang reformasi hukum dalam mencapai keadilanKata Kunci: Reformasi Hukum, Keadilan]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM SECARA PERCUMA OLEH ADVOKAD PADA PERKARA PIDANA (Kajian Tentang Antara Kebijakan Dan Implentasi Bantuan Hukum Di Wilayah Jambi) ]]>
<![CDATA[Said Abdullah]]>;
<![CDATA[harlidah harlidah]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 7, No 2 (2015): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (109.833 KB)
|
DOI: 10.33087/legalitas.v7i2.81
<![CDATA[Kebijakan dibidang hukum oleh pemerintah Indonesia telah dilakukan beberapa kebijakan yang membantu para pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi untuk memperoleh bantuan hukum dalam proses peradilan pidana. Namun antara kebijakan dan implementasi belum optimal di aktualisasikan padahal pemberian bantuan hukum secara percuma merupakan hak warga negara sebagaimana diatur didalam UU No 48 tahun 2009 tentang pokok kekuasaan kehakiman, UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP, UU No18 Tahun 2003 tentang Advokad dan UU No 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum masih banyak masyarakat belum mengakses keadilan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan akan bantuan hukum terhadap orang miskin sebagaimana diatur didalam perundang-undangan dapat memberikan konstribusi akses keadilan bagi masyarakat dan implementasi kebijakan perundang-undangan tentang bantuan hukum dalam perkara pidana.]]>
