cover
Contact Name
Jurnal Hukum
Contact Email
legalitas.unbari@gmail.com
Phone
+6285266065048
Journal Mail Official
legalitas.unbari@gmail.com
Editorial Address
Jl. Slamet Ryadi, Kec. Telanaipura, Broni, Kodepos: 36122, Phone: 0741-667084
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Legalitas: Jurnal Hukum
ISSN : 20850212     EISSN : 25978861     DOI : https://www.doi.org/10.33087/legalitas
Core Subject : Social,
Legalitas: Jurnal Hukum is a peer-reviewed open access journal that aims to share and discuss current issues and research results. This journal is published by Center for Law Research and Development, Master of Law Program, Batanghari University, Legalitas: Jurnal Hukum contains research results, review articles, scientific studies from legal practitioners academics covering various fields of legal science, criminal law, civil law, administrative law, constitutional law, law Islamic business and law and other fields of study relating to law in the broadest sense. This journal is published twice a year, in June and December.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 323 Documents
Penyelesaian Tindak Pidana Cukai Antara Korp Polisi Air dan Udara Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia Dengan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi di Wilayah Perairan Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat Suratni, Suratni; Sahabuddin, S; Suzanalisa, Suzanalisa
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v17i1.1058

Abstract

Excise levy, which is one component of state revenue that has special characteristics and is different from other tax levies, one of the areas that has the potential for state revenue is the Kuala Tungkal Waters Region of West Tanjung Jabung, so synergy is carried out between the Air and Water Police Corps Institution of the Indonesian National Police Security Maintenance Agency and the Jambi Customs and Excise Supervision and Service Type Madya Customs B Office. So it is interested in conducting research that aims to understand and analyze the implementation, constraints and efforts in the synergy of the Air and Water Police Corps of the Indonesian National Police Security Maintenance Agency with the Jambi Customs and Excise Supervision and Service Office Type Madya Customs B in the Kuala Tungkal Waters of West Tanjung Jabung. The research method uses an empirical juridical approach. It is necessary to improve the performance of the synergy of the Office of Customs Supervision and Services of the Jambi Customs Madya Type B and the Korpolairud Barhakam Polri in resolving excise crimes in the Kuala Tungkal waters of West Tanjung Jabung. investigation, especially the rat lines of smuggling of excise goods. So that this research can provide advice on the ability, integrity of investigators of the Jambi Customs and Excise Supervision and Service Office of Customs Type B and the Korpolairud Barhakam Polri in solving excise crimes in the Kuala Tungkal waters of West Tanjung Jabung and public awareness in the Kuala Tungkal waters of West Tanjung Jabung in legal awareness of the importance of excise and law enforcement of excise crimes in the context of development in Indonesia
Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 389/Pid.Sus/2024/PN.JMB Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Setita, Laras; Abdullah, M Zen; Nazifah, Nazifah
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v17i1.1037

Abstract

Sebagai institusi hukum, rumah tangga diharapkan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua anggotanya, saling melindungi, saling menghormati, saling mencintai sehingga tumbuh kebahagiaan yang kekal. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor: 389/Pid.Sus/2024/Pn.Jmb Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Untuk mengetahui dan menganalisis vonis yang di jatuhkan terhadap terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga sudah mencerminkan keadilan. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Analitis. Di dalam penulisan tesis ini penulis gunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Berdasarkan pertimbangan serta unsur-unsur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan Kesatu. dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut pasal Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 15 hari penjara. Vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan mengingat terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat dan Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa pesakitan dan trauma akibat kekerasan yang dilakukan. selanjutnya terjadinya kesalahan ataupun kekeliruan yang dihadapkan sebagai Terdakwa di dalam vonisnya sehingga prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum tidak berjalan dengan baik. Maka vonis hakim yang hanya menjatuhkan 15 hari penjara dinilai masih belum mencerminkan keadilan dan menimbulkan efek jera bagi terdakwa. Saran yang dikemukakan bahwa hendaknya majelis hakim memvonis berat terdakwa agar dalam vonis berat tersebut memberikan rasa keadilan bagi pihak keluarga korban dan menimbulkan efek jera terhadap diri pelaku dan agar keharmonisan dalam rumah tangga tetap terjaga saat terjadinya konflik hendaknya suami dan istri tersebut melakukan komunikasi secara baik, dalam berkomunikasi antara suami dan istri perlunya pengendalian diri dalam artian tenang menjaga sikap, tutur kata dan emosi agar terhindarnya aksi pemukulan, penganiayaan serta kekerasan fisik
Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Hasan, Zainudin; Renaldy, Daffa
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v17i1.1041

Abstract

As a country governed by the rule of law, Indonesia has a complex and complicated legal system, which can make it difficult for people to obtain good legal services. One of the main obstacles to the implementation of law in society is the low level of legal knowledge among the public. Due to their limitations, disadvantaged groups are more vulnerable to prejudice, marginalization, and abuse when fighting for justice. This situation makes it difficult, if not nearly impossible, for them to obtain their rights related to the principles of justice, legal certainty, and balance. This study aims to explore the role of LBH in providing access to justice for the community. Using a descriptive qualitative method, this study found that LBH provides extensive legal assistance, both through litigation and non-litigation. This assistance includes legal assistance, consultation, mediation, and legal education. The results of the study show that LBH plays an important role in empowering disadvantaged communities to understand and fight for their legal rights, thereby increasing access to fair and equal justice.
Analisis Yuridis Perkara Tindak Pidana Pendudukan dan Pencurian di Perkebunan PT Fajar Pematang Indah Lestari (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 94/Pid.Sus/2023/Pn Snt) Yudhanto, Febri; Nggeboe, Ferdricka; Supeno, Supeno
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v17i1.1033

Abstract

The Unitary State of the Republic of Indonesia is a Republic based on law as affirmed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 1 Paragraph (3). Land issues have become a very important issue in Indonesia. An example of a criminal case in the land sector is the criminal case of occupation and theft in the PT FPIL Plantation as decided in Decision Number 94/Pid.Sus/2023/Pn Snt. This problem occurred against the background of several meetings and mediations, with no agreement/solution reached between PT FPIL and the Sumber Jaya Village Community. In the decision in question, the judge's consideration has not considered non-juridical factors such as social factors, economic factors of the perpetrator and factors of corporate responsibility towards the community in the trial facts. In the application of the law, the panel of judges at the Sengeti District Court handed down an ultra petita verdict (sentencing more than the charges) and the verdict was still too severe considering that the defendant and the community had actually made good intentions by asking PT FPIL for help, but PT FPIL did not provide assistance. During the meeting and mediation, no agreement/solution was reached between PT FPIL and the defendant and the Sumber Jaya Village Community on the issue in question. Therefore, the judge's verdict, which only imposed 1 (one) year and 6 (six) months imprisonment, is considered to still not reflect social justice for the defendant.
Penegakan Hukum Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pengguna Telepon Genggam di Jalan Raya Di Wilayah Hukum Satlantas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur Perspektif Hukum Pidana Akbar, Muhammad Rizki; Suzanalisa, Suzanalisa; Sarbaini, Sarbaini
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v17i1.1038

Abstract

Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat. Segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum itu sendiri. Penegakan Hukum ada karena adanya sebuah masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah Untuk memahami dan menganalisis Penegakan Hukum Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pengguna Telepon Genggam Di Jalan Raya Di Wilayah Hukum Satlantas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur Perspektif Hukum Pidana. Untuk memahami dan menganalisis kendala dalam Penegakan Hukum Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pengguna Telepon Genggam Di Jalan Raya Di Wilayah Hukum Satlantas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur Perspektif Hukum Pidana. Untuk memahami dan menganalisis Upaya mengatasi kendala dalam Penegakan Hukum Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pengguna Telepon Genggam Di Jalan Raya Di Wilayah Hukum Satlantas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur Perspektif Hukum Pidana. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Analitis. Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian Yuridis Empiris. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Socio-Legal Research. Tehnik pengambilan sampel dilakukan secara Purposive Sampling. Penegakan hukum Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang lalu lintas tersebut tidak mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Dengan berkembangannya kemajuan teknologi tentunya secara yuridis aturan hukum juga mengikuti perkembangan teknologi bila aturan hukum tidak mengikuti perkembangan jaman maka dalam penegakan hukumnya tentunya juga tidak efektif. Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan telepon genggam dijalan raya Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adanya faktor yang menjadi kendala antara lain (1) Kurangnya Kesadaran Hukum masyarakat, (2) Minimnya Sosialisasi Peraturan. Adapun upaya dilakukan antara lain a) aparat penegak hukum tentunya akan mengambil tindakan represif. b) Pihak Kepolisian telah melakukan berbagai upaya seperti memberikan himbauan ke masyarakat melalui media cetak dan elektronik maupun media sosial dengan menyebarkan himbauan-himbauan terkait masalah sikap disiplin berlalu lintas. Saran yang dikemukakan bahwa hendaknya masyarakat yang mengemudikan kendaraan baik roda dua dan kendaraan roda empat agar tidak mengunakan telepon genggam saat mengendarai kendaraannya
Rehabilitasi Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Syaputra, Dedy; Rostarum, Triamy; Alhamdi, Joan Rafli
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 17, No 2 (2025): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v17i2.1225

Abstract

Drug abuse is a problem that continues to receive serious attention from various parties due to its continued increase over time. The regulation of narcotics in Indonesian law is comprehensively regulated through Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The rehabilitation approach is also an important part of this regulation. The law requires drug addicts to undergo medical and social rehabilitation, as an effort to restore their condition so they can return to functioning optimally in society. This shows that the law is not only repressive, but also provides space for recovery. The purpose of this study is to determine and analyze the implementation of rehabilitation for victims of drug abuse crimes by the Jambi Province National Narcotics Agency (BNN) and to identify and analyze the obstacles faced by the Jambi Province BNN in implementing rehabilitation strategies for victims of drug abuse crimes. The method used in this study is an empirical juridical research method. Data collection in this study was conducted through interviews. From the results of this study, it can be concluded that the implementation of rehabilitation for victims of drug abuse crimes by the Jambi Province National Narcotics Agency (BNN) is carried out through medical rehabilitation, specifically outpatient treatment. During this process, victims receive counseling sessions aimed at assisting with psychological and social recovery. In implementing the rehabilitation program for drug abuse victims, the Jambi Provincial National Narcotics Agency (BNN) faces various obstacles. These include a lack of public awareness of the importance of rehabilitation, stigma and discrimination against victims, irregular client attendance during the rehabilitation process, legal issues experienced by some clients, and a lack of ongoing support after clients complete the rehabilitation program. By increasing public awareness, reducing stigma, fostering participant discipline, providing legal assistance, and strengthening post-rehabilitation programs, the Jambi Province BNN is trying to address these obstacles.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Peredaran Minuman Tradisional Tuak di Kabupaten Tebo Mahmili, Mahmili; Sarbaini, Sarbaini; Zachman, Nuraini
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 17, No 2 (2025): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v17i2.1230

Abstract

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan penelitian ini adalah Untuk memahami dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku peredaran minuman tradisional tuak di Kabupaten Tebo. Untuk memahami dan menganalisis kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku peredaran minuman tradisional tuak di Kabupaten Tebo. Untuk memahami dan menganalisis upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku peredaran minuman tradisional tuak di Kabupaten Tebo. Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian Yuridis Empiris, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Socio-Legal Research. Penegakan hukum yang dilakukan terhadap peredaran minuman tradisional tuak yang terjadi di wilayah Kecamatan Tebo berupa penegakan atas 11 peredaran minuman tradisional tuak yang terjadi di wilayah Kecamatan Tebo tengah dan Kecamatan Muara tabir serta Kecamatan Rimbo ilir, kemudian penegakan hukum atas 17 peredaran minuman tradisional tuak yang terjadi di wilayah Kecamatan Rimbo Ulu dan Kecamatan Tebo Ulu dan penegakan hukum atas 20 peredaran minuman tradisional tuak yang terjadi di wilayah Kecamatan VII Koto ilir, Kecamatan Sumay dan Kecamatan Serai Serumpun. Maka dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mencapai 48 kasus peredaran minuman tradisional tuak yang telah di lakukan penegakan hukum. Dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut, tentu adanya faktor yang menjadi kendala di hadapi oleh pihak terkait antara lain faktor internal dan juga faktor eksternal. Adapun upaya dilakukan antara lain faktor internal seperti adanya oknum anggota yang membekingi usaha mereka. Kasatreskrim Kepolisian Resor Tebo akan menindak tegas oknum tersebut dengan melakukan proses hukum melalui Propam Polres, kemudian apabila itu oknum Satpol PP akan diamankan oleh satreskrim sendiri yang juga berkordinasi dengan pemintah daerah. Terhadap faktor eksternal seperti kebutuhan ekonomi, faktor lingkungan dan faktor budaya masyarakat itu sendiri Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Pemerintah Kabupaten Tebo melakukan upaya mensosialisasikan kesadaran hukum terhadap masyarakat secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah. Saran yang dikemukakan hendaknya masyarakat berani melaporkan kepada aparat penegak hukum jika mengetahui atau melihat penjualan minuman keras jenis tuak terjadi di lingkungannya, hal ini bertujuan agar kejahatan yang di timbulkan akibat mengkosumsi minuman tersebut dapat dihindarkan
Analisis Yuridis Inkonsistensi Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 dan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Terkait Pengawasan Terhadap Rumah Sakit Romiyanto, Romiyanto; Supeno, Supeno; Wardani, Nyimas Enny Fitriya
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 17, No 2 (2025): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v17i2.1226

Abstract

Adanya inkonsistensi antara Pasal 453 dan 454 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 1169 dan 1170 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan, yang secara normatif merupakan pengulangan tetapi mengandung implikasi terhadap kejelasan status hukum regulasi sebelumnya, khususnya yang berkaitan dengan keberadaan dan kewenangan Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS). Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis secara mendalam terkait implikasi yuridis dari inkonsistensi norma antara Pasal 453 dan 454 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Pasal 1169 dan Pasal 1170 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 terhadap sistem pengawasan rumah sakit di Indonesia. untuk mengetahui, memahami dan menganalisis upaya harmonisasi hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan disharmoni antara Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Dalam penulisan tesis ini, Metode penelitian yang digunakan pendekatan secara yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Yuridis Inkonsistensi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Terkait pengawasan Terhadap Rumah Sakit adalah Inkonsistensi norma yang muncul akibat keberlakuan bersamaan Pasal 453 UU No. 17/2023 dan Pasal 1169 PP No. 28/2024 yang mempertahankan regulasi lama dan Pasal 454 UU No. 17/2023 serta Pasal 1170 PP No. 28/2024 yang mencabut UU No. 44/2009 dan PP No. 49/2013 tanpa pengecualian telah menciptakan kekosongan yuridis dan fragmentasi kewenangan dalam sistem pengawasan rumah sakit. Penulis menyarankan bahwa penerapan asas lex specialis derogat legi generali menuntut agar norma khusus mengenai Pencegahan dan Pengawasan oleh Badan Pengawas Rumah Sakit dalam PP No. 49/2013 dijadikan prioritas atas norma umum dalam PP No. 28/2024, sehingga status kelembagaan, kewenangan, dan fungsi BPRS tidak hilang begitu saja saat norma umum berlaku. Oleh karena itu, pemerintah seyogyanya merevisi Pasal 1170 PP No. 28/2024 untuk mengecualikan ketentuan terkait BPRS (Pasal 60–62 PP No. 49/2013), sehingga penerapan prinsip lex specialis dapat menjaga kontinuitas pengawasan non-teknis rumah sakit. Prinsip ini merupakan bagian dari hierarki perundang-undangan dan merupakan pendekatan legal reasoning dalam harmonisasi regulasi yang bijak dan berkelanjutan.
Pemehuhan Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia Dalam Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIb Bangko Tarmi, Tarmi; Azed, Abdul Bari; Fatriansyah, Fatriansyah
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 17, No 2 (2025): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v17i2.1231

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Bangko memiliki narapidana lanjut usia, untuk itu narapidana ini memiliki perlakuan khusus sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Kementrian Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia. Sehingga diperoleh tujuan penelitian untuk memahami dan menganalisis pemenuhan hak-hak narapidana lanjut usia, kendala dan upaya dalam pemenuhan hak-hak narapidana Lanjut Usia Dalam Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Bangko. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris. Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia Dalam Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Bangko berdasarkan peraturan perundang undangan pemasyarakatan telah dilakukan berupa pemisahan kamar khusus sesama narapidana, pelayanan kepribadian, kemandirian sesuai dengan kemampuan narapidana. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia Dalam Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Bangko antara lain keterbatasan sarana prasarana, anggaran, tenaga kesehatan belum ada tenaga ahli gizi. Hal ini akan berdampak narapidana mudah terserang penyakit dan kurang motivasi dan apatis terhadap kesehatannya dan tidak dapat memenuhi tujuan pemidanaan melalui pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Upaya Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia Dalam Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Bangko antara lain meningkatkan sarana dan prasarana, meningkatkan anggaran, mengajukan permintaan ahli gizi dan kerjasama dengan pemerintah daerah merangin dalam bantuan ahli gizi, memberikan rekomendasi remisi maupun bebas bersyarat, sosialisasi motivasi semangat hidup kepada narapidana lanjut usia. Saran yang dikemukakan bahwa hendaknya Lapas Klas IIB Jambi melakukan secara simultan penyuluhan terhadap motivasi semangat hidup bagi narapidana lanjut usia, melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin melalui Dinas Kesehatan dalam pemenuhan hak-hak narapidana lanjut usia, merekomendasikan narapidana lanjut usia untuk memperoleh remisi atau pembebasan bersyarat seperti wajib lapor agar narapidana lanjut usia maksimal mendapatkan pelayanan kesehatan.
Efektivitas Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Ringan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi Amran, Amran; Nggeboe, Ferdricka; Alamsyah, Bunyamin
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 17, No 2 (2025): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v17i2.1227

Abstract

Keadilan restoratif bertujuan untuk mereformasi sistem peradilan pidana yang masih mengutamakan hukuman penjara. Perkembangansistem pemasyarakatan tidak lagi bertumpu pada pelakunya, tetapi telah bermuara pada rekonsiliasi kepentingan pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku kejahatan. Prinsip dasar keadilan restoratif adalah korban kejahatan direhabilitasi melalui kompensasi korban, perdamaian, pekerja sosial kepentingan dan perjanjian lainnya. Perkembangan system pemidanaan bukan lagi bertumpu pada pelaku melainkan telah mengarah pada penyelarasan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Prinsip dasar keadilan restorative (restorative justice) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan - kesepakatan lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganilisis efektivitas pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis hambatan pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan dan solusinya. Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis empiris dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi dokumen dan studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif menggunakan teori keadilan restoratif dan teori efektivitas hukum. Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa efektivitas pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan adalah menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam berbagai aspek penegakan hukum dan pemulihan sosial. Restorative justice tidak hanya memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku tetapi juga menawarkan solusi yang lebih manusiawi dan berfokus pada pemulihan daripada penghukuman semata. Melalui pendekatan ini, korban memiliki kesempatan untuk menyampaikan pengalaman mereka secara langsung kepada pelaku, yang pada gilirannya memungkinkan pelaku untuk memahami dampak dari tindakan mereka dan menunjukkan tanggung jawab yang lebih besar. Hambatan pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan adalah kondisi dan motivasi para pihak dalam prosesnya, ketidaktahuan masyarakat atas kewenangan restorative justice oleh penyidik, dan minimnya peran masyarakat sebagai social control serta faktor kebudayaan masyarakat merespon berlakunya suatu hukum. Untuk mengatasi hambatan pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan adalah perlu pendayagunaan restorative justice ke dalam sistem hukum pidana melalui suatu aturan hukum yang mengatur pelaksanaan restorative justice ditingkat kepolisian.