Legalitas: Jurnal Hukum
Legalitas: Jurnal Hukum is a peer-reviewed open access journal that aims to share and discuss current issues and research results. This journal is published by Center for Law Research and Development, Master of Law Program, Batanghari University, Legalitas: Jurnal Hukum contains research results, review articles, scientific studies from legal practitioners academics covering various fields of legal science, criminal law, civil law, administrative law, constitutional law, law Islamic business and law and other fields of study relating to law in the broadest sense. This journal is published twice a year, in June and December.
Articles
315 Documents
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK WARIS ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI ]]>
<![CDATA[Syarifa Mahila]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 8, No 2 (2016): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (158.448 KB)
|
DOI: 10.33087/legalitas.v8i2.25
<![CDATA[AbstrakPengalihan harta warisan anak dibawah umur tidak dilarang oleh Undang-Undang karena pada Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan terdapat kata “ kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki “.Yang menjadi permasalahan adalah apakah untuk penjualan tanah tersebut, karena didalamnya terdapat anak yang masih dibawah umur harus memperoleh izin dari hakim pengadilan negeri setempat sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 309 jo Pasal 393 KUHPerdata. Mekanisme penetapan Izin Pengurusan Harta Anak dibawah umur diawali dengan pengajuan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi, dengan melampirkan beberapa persyaratan.Perlindungan terhadap hak waris anak dibawah umur terhadap harta waris yang dialihkan orang tua yang masih hidup dapat juga didasarkan pada izin pengurusan hak waris anak dibawah umur di pengadilan negeri. Pengalihan harta waris anak dibawah umur baru dapat dilakukan apabila wali telah mendapatkan Penetapan sebagai wali. Walaupun wali anak tersebut adalah salah satu dari orang tuanya sendiri, namun untuk melakukan pengalihan harta waris anak tersebut haruslah melalui Penetapan Hakim.Abstract The transfer of inheritance of minors are not prohibited by law because Article 48 of the Marriage Law includes the word "unless the interest of the child requires ".What matters is whether for the sale of the land, because they have children who are still minors must obtain permission from local district court judge as required under Article 309 in conjunction with Article 393 of the Civil Code . Wealth Management Permits setting mechanism Minors begins with the submission to the Chairman of the Court of Jambi , by attaching several conditions .The protection of the inheritance rights of minors against the estate transferred the surviving parent may also be based on the maintenance of permissions inheritance rights of minors in court . The transfer of the estate of minors can only be done if the guardian has gained Determination as trustee . Although the guardian of the child is one of the parents themselves , but to carry out the transfer of the estate of the child must come through Judge Determination .]]>
<![CDATA[FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERLU DILAKUKAN KEBIJAKAN REGULASI DALAM PENANGGULANGAN TIN-DAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN ]]>
<![CDATA[M Zen Abdullah]]>;
<![CDATA[Ibrahim Ibrahim]]>;
<![CDATA[Iman Hidayat]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 11, No 2 (2019): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (434.869 KB)
|
DOI: 10.33087/legalitas.v11i2.178
<![CDATA[Secara kasat mata dalam praktiknya modus operandi tindak pidana di bidang perbankan kian hari terus- menerus meningkat, baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Bukan hanya dilakukan oleh orang yang berada di luar bank. Namun demikian juga dapat dilakukan oleh orang di dalam bank itu sendiri dan dapat pula terjadi kerja sama antara orang dalam maupun orang di luar bank, yang menjadikan bank sebagai sararan/objek dan sarana untuk melakukan kejahatan. Tindak pidana di bidang perbankan, walaupun sudah ada kebijakan regulasi yang menga-tur dan memberikan ancaman sanksi pidana terhadap pelakunya, baik yang termu-at di dalam Undang- undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang diperbaharui dengan Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 maupun di luar Undang- undang Perbankan,yang berkaitan dengan kegiatan perbankan lainnya, seperti tindak pidana pemalsuan warkat dan/ atau dokumen bank dalam pemberian kredit,penipuan, pengge-lapan dana nasabah, penyalahgunaan wewenang/jabatan dan lainnya, yang sudah banyak pelaku tindak pidana di bidang perbankan yang dijerat dan divonis pidana. Permasalahannya, tindak pidana di bidang perbankan kenyataannya terus- menerus menunjukkan peningkatan kualitas maupun kuantitasnya, sehingga perlu dilakukan upaya menga-tasinya. Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian tentang “Faktor- faktor apakah yang mempengaruhi perlu dilakukan kebijakan regulasi dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perbankan”, dengan bahasan dilihat dari faktor internal dan faktor ekternal perlu dilakukan kebijakan regulasi dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perbankan.]]>
<![CDATA[PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA JAMBI ]]>
<![CDATA[Suzanalisa Suzanalisa]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 9, No 2 (2017): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (436.3 KB)
|
DOI: 10.33087/legalitas.v9i2.146
<![CDATA[Salah satu bentuk kekerasan yang seringkali menimpa anak ialah kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia mengalami peningkatan termasuk di Kota Jambi yang mengakibatkan anak mengalami gangguan perkembangan baik secara fisik maupun secara psikologis. sehingga tujuan penulisan makalah ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jambi dan mekanisme penggulangan dan pencegahan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jambi. Metode penelitian lebih menitikberatkan pada lebih bersifat empiris, dengan pendekatan Sosio-Legal Research. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, diperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan kasus seksual terhadap anak di Kota Jambi adalah faktor internal dan eksternal yang berasal dari korban maupun pelaku kekerasan seksual terhadap anak. mekanisme penanggulangan dan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jambi adanya keterlibatan pemerintah Kota Jambi dan semua lapisan masyarakat.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERKAIT KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DI WILAYAH HUKUM POLDA JAMBI ]]>
<![CDATA[Amari Amari]]>;
<![CDATA[Suzanalisa Suzanalisa]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 1, No 4 (2011): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (199.212 KB)
|
DOI: 10.33087/legalitas.v1i4.72
<![CDATA[Kecelakaan lalu lintas merupakan resiko yang paling terburuk dalam beraktivitas di jalan sebagai salah satu dampak kurang disiplinnya para pengguna jalan dalam berlalu lintas dan resikonya dapat mengakibatkan kerugian materi sampai dengan kecelakaan lalu lintas yang fatal dengan korban meninggal dunia. Untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditandai dengan angka kecelakaan lalu lintas yang rendah, diperlukan pengaturan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, yang mampu mengatur secara komprehensif seluruh aspek penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang mencakup aspek pembinaan, pencegahan, dan penegakan hukum terhadap perbuatan pidana lalu lintas. Dalam perspektif peraturan perundang-undangan, lalu lintas dan angkutan jalan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Undang-Undang yang yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2009 dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 ini, lahir dari kesadaran bahwa bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kata Kunci: Efektifitas, Kecelakaan Lalu Lintas, Polda Jambi]]>
<![CDATA[PENJATUHAN SANKSI TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG TERBUKTI MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 ]]>
<![CDATA[Iskandar Zulkarnain]]>;
<![CDATA[Abdul Bari Azed]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 11, No 1 (2019): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (213.775 KB)
|
DOI: 10.33087/legalitas.v11i1.169
<![CDATA[Anggota-anggota Polisi yang tersebar di dalam wilayah hukum Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana termaktub dalam Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Polri terjadi pelanggaran disiplin dan terlibat tindak pidana seperti yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu anggota Polri yang terbukti menggunakan narkotika golongan I. Narkotika golongan I berdasarkan Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 merupakan golongan narkotika yang dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, tetapi dalam jumlah terbatas, narkotika golongan 1 dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia dianostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri setelah atas persetuan kepala badan pengawas obat dan makanan. Terkait dengan pelanggaran disiplin dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh anggota Polri dalam penggunaan narkotika golongan I , diperoleh tujuan penulisan menjelaskan dan menganalisis proses penegakan hukum terhadap anggota POLRI yang terbukti menggunakan narkotika Golongan I dan penerapan sanksi terhadap anggota POLRI yang terbukti menggunakan narkotika Golongan I]]>
<![CDATA[HUKUM PIDANA SEBAGAI SUATU SISTEM ]]>
<![CDATA[Ruben Achmad]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 3, No 2 (2012): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (240.925 KB)
|
DOI: 10.33087/legalitas.v3i2.136
<![CDATA[Konteks sistem hukum, ilmu hukum dibicarakan sebagai penjabaran, pengujian, dan pengembangan teori-teori hukum yang berasal dari komponen filsafat hukum. Tujuan dari penjabaran dan pengembangan itu berkaitan erat dengan dimensi-dimensi utama ilmu hukum, yaitu dimesi ontologi, epistemologi, dan dimensi aksiologisnya. Dalam kaitannya dengan dimensi terakhirnya, ilmu hukum dipandang sebagai satu kesatuan dengan pendidikan hukum, maka tujuan penulisan ini adalah menganalisis dari sudut hukum pidana sebagai suatu sistemKata Kunci : Hukum Pidana, Sistem]]>
<![CDATA[PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DALAM PERNIKAHAN SIRI DI PENGADILAN NEGERI SENGETI ]]>
<![CDATA[Suzanalisa Suzanalisa]]>;
<![CDATA[Ferdricka Nggeboe]]>;
<![CDATA[Abdul Hariss]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 2, No 1 (2012): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (114.558 KB)
|
DOI: 10.33087/legalitas.v2i1.105
<![CDATA[Lahirnya Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan segala persyaratan yang ada dalam isi undang-undang menimbulkan permasalahan baru, salah satunya adalah Nikah Siri. Yang dimaksud dengan nikah siri adalah nikah yang dilakukan secara diam-diam (rahasia), atau dengan kata lain pernikahan yang dilakukan dengan tidak tercatat berdasarkan ketentuan di dalam Undang Undang Perkawinan. Dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, tidak selamanya kondisi rumah tangga r/rukun antara suami dan isteri, tetapi kadangkala terjadi pertengkaran dan percekcokan, yang tidak jarang berakibat terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga dan pada akhirnya terjadi perceraian. Korban dalam kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya adalah perempuan saja tetapi lelaki juga dapat menjadi korban. Perkara ini terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang menjadi korban adalah seorang suami dan pernikahan yang dijalankan bersama tersangka adalah Nikah Siri. Melihat fenomena yang terjadi, penulis menganalisis dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap isteri selaku pelaku kekerasan dalam rumah tangga di dalam pernikahan siri]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS PENELANTARAN ANAK OLEH ORANG TUA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ardiansyah Ardiansyah]]>;
<![CDATA[Ferdricka Nggeboe]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 10, No 1 (2018): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (289.017 KB)
|
DOI: 10.33087/legalitas.v10i1.160
<![CDATA[Perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran oleh orang tua di Indonesia belum optimal dikarenakan kasus penelantaran anak oleh orang tua masih meningkat. Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya system hukum antara lain belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, ketidak jelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpang siuran di dalam penafsiran dan penerapannya orang tua sendiri yang merupakan pelaku penelantaran, kebanyakan keluarga yang tidak melaporkan kasus ini karena apabila kasus ini tersebar, maka hanya akan menjadi aib bagi keluarga, Sulitnya mendapat keterangan yang sebenar-benarnya dari korban anak, apabila ada orang tua di sisinya, adanya intervensi dari pihak keluarga yang mengintimidasi si Anak sehingga kasus ini seperti ditutup tutupi, kesulitan dalam Reintegrasi, hal ini dikarenakan orang tua tidak mau menerima anak itu kembali di dalam keluarga. Hal ini disebabkan kekecewaan orang tua yang merasa anaknya telah mencemari nama baik keluarga]]>
<![CDATA[PERANAN KETERANGAN AHLI DALAM PROSES PERKARA PIDANA PENGADILAN NEGERI ]]>
<![CDATA[Ruslan Abdul Gani]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 5, No 2 (2013): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (83.853 KB)
|
DOI: 10.33087/legalitas.v5i2.96
<![CDATA[Keterangan saksi Ahli dalam proses perkara pidana di pengadilan negeri sangat diperlukan sekali untuk menambah keyakinan hakim mengenai suatu persoalan di bidang tertentu, yang memang hanya bisa dijelaskan oleh ahli di bidang yang bersangkutan, karena tidak semua persoalan-persoalan yang menyangkut teknis dikuasai oleh hakim maupun jaksa penuntut umum seperti keterangan ahli di bidang perbankan, ahli di bidang Administrasi Negara, keterangan ahli dibidang audit keuangan, kebijakan publik, ahli balistik dan lain-lain. Karena sebagai hakim, maupun jaksa penuntut umum, mereka tentunya memiliki pengetahuan yang terbatas.Kata Kunci: Peranan Keterangan Ahli, Proses Perkara Pidana]]>
<![CDATA[UPAYA POLRES TANJUNG JABUNG TIMUR DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI TANJUNG JABUNG TIMUR ]]>
<![CDATA[Syahbudin Syahbudin]]>;
<![CDATA[Mustafa Abdullah]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 1, No 2 (2010): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (134.678 KB)
|
DOI: 10.33087/legalitas.v1i2.63
<![CDATA[. Penyalahgunaan Narkoba merupakan penyakit masyarakat yang pada akhir-akhir ini pertumbuhannya sangat cepat. Kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya dan Denpasar dulu dikenal hanya sebagai daerah transit peredaran Narkoba, namun seiring dengan perkembangan globalisasi dunia, kota-kota besar di Indonesia sudah merupakan pasar peredaran Narkoba. Pada saat ini kasus penyalahgunaan Narkoba juga merambah ke kota-kota kecil seperti yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berkembangnya kasus penyalahgunaan narkoba di Tanjung Jabung Timur itu diawali dengan ditemukannya miras atau minuman keras yang dijual secara bebas tanpa pengawasan dari Balai Penelitian Obat dan Makanan atau Balai POM maupun dari aparat kepolisian., masyarakat Tanjung Jabung Timur dari yang semula mengkonsumsi minuman keras atau miras, kemudian berubah mengkonsumsi narkoba (narkotika, psikotropika dan bahan-bahan berbahaya). Terdapatnya kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendapat perhatian yang besar dari berbagai pihak khususnya Kepolisian Negara RI yaitu Satuan Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur’ Kata Kunci: Tenaga Kerja Indonesia (TKI)]]>
