cover
Contact Name
Jurnal Hukum
Contact Email
legalitas.unbari@gmail.com
Phone
+6285266065048
Journal Mail Official
legalitas.unbari@gmail.com
Editorial Address
Jl. Slamet Ryadi, Kec. Telanaipura, Broni, Kodepos: 36122, Phone: 0741-667084
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Legalitas: Jurnal Hukum
ISSN : 20850212     EISSN : 25978861     DOI : https://www.doi.org/10.33087/legalitas
Core Subject : Social,
Legalitas: Jurnal Hukum is a peer-reviewed open access journal that aims to share and discuss current issues and research results. This journal is published by Center for Law Research and Development, Master of Law Program, Batanghari University, Legalitas: Jurnal Hukum contains research results, review articles, scientific studies from legal practitioners academics covering various fields of legal science, criminal law, civil law, administrative law, constitutional law, law Islamic business and law and other fields of study relating to law in the broadest sense. This journal is published twice a year, in June and December.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 315 Documents
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA Sri Winugroho; Suzanalisa Suzanalisa; Amir Syarifuddin
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 10, No 2 (2018): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.782 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v10i2.165

Abstract

Fenomena yang terjadi saat ini adalah bahwa tingkat kejahatan jalanan di hampir seluruh kota besar di Indonesia, mengalami perubahan pada strata pelaku. Kejahatan jalanan yang dulunya didominasi oleh kelompok-kelompok penjahat kambuhan, kini justru didominasi oleh kelompok baru dari kalangan pelajar dan bekas pelajar yang menganggur. Mereka bermutasi menjadi gerombolan geng motor. dampak buruk dari kegiatan geng motor terhadap keamanan, ketertiban dan ketentraman  di tengah  masyarakat. Pada sisi lain, rentetan kejadian keganasan dan kebrutalan kelompok geng motor, semakin menggugah  kesadaran bersama betapa perlunya dilakukan penegakan hukum yang keras dan bersifat komprehensif terhadap pelaku, sedemikian sehingga kegiatan kelompok jalanan tersebut bisa diberantas, dan korban-korban tidak lagi berjatuhan. Dalam perspektif perundang-undangan Indonesia, terhadap pelaku kejahatan jalanan yang dilakukan secara bersama-sama, dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana termaktub di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan ketentuan pidana khusus seperti pidana yang berkaitan dengan lalu lintas sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), atau ketentuan pidana yang berhubungan dengan narkotika sebagaimana  diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika).
MEMAHAMI TEORI HUKUM INTEGRATIF Romli Atmasasmita
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 3, No 2 (2012): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.407 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v3i2.132

Abstract

Perkembangan teori hukum Indonesia sampai saat ini telah menghasilkan apa yang saya sebut "tripartite character of social and bureaucratic enginering" yaitu perpaduan sistem norma dinamis, sistem perilaku dan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai filsafat kehidupan bangsa Indonesia. Berdasarkan sudut pandang teori hukum, relevan dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang tengah membangun, adalah perpaduan teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif, diperkuat teori hukum integratif. Perpaduan ketiga inti teori hukum Indonesia tersebut diyakini , pertama, dapat mencegah pengaruh asing dalam proses pembentukan hukum nasional dan implementasinya di dalam kenyataan masyarakat dan kedua, dapat menggali lebih dalam nilai-nilai moral sosial bangsa Indonesia yang akan dijadikan bahan pembentukan hukum baik melalui proses legislasi maupun yurisprudensi..Kata Kunci: Perkembangan Hukum, Teori Hukum Integratif
PERAN LEMBAGA KOMISI YUDISIAL DALAM UPAYA PENEGAKKAN SUPREMASI HUKUM MENUJU INDONESIA BEBAS KORUPSI Mustafa Abdullah
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 2, No 1 (2012): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (70.809 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v2i1.101

Abstract

AbstrakSebagai lembaga yang lahir dari hasil perubahan UUD 1945 keberadaan Komisi Yudisial pada prinsipnya merupakan amanah reformasi khususnya “Reformasi Peradilan”. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan hakim, akan memperhatikan apakah putusan yang dibuat sesuai dengan kehormatan hakim dan rasa keadilan yang timbul dari masyarakat. Apabila  fungsi pengawasan oleh Komisi Yudisial berjalan efektif, dapat  mendorong terbangunnya komitmen dan integritas para hakim untuk senantiasa menjalankan wewenang dan tugasnya sebagai pelaksana utama kekuasaan kehakiman sesuai dengan kode etik, code of conduct hakim dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kata Kunci : Komisi Yudisial, Supremasi Hukum, Bebas Korupsi
KEBIJAKAN PIDANA DALAM PENGATURAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA Raden Achmad Syarnubi; Bunyamin Alamsyah; Amir Syarifuddin
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 10, No 1 (2018): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (490.378 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v10i1.156

Abstract

Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manusia, yaitu menjamin prediktabilitas, dan juga bertujuan untuk mencegah jangan sampai hak yang terkuat yang berlaku. Salah satu bentuk penghormatan terhadap hak-hak selaku pelanggar hukum sebagai bagian dari warga negara, adalah  diaturnya ketentuan tentang asas-asas hukum acara pidana nasional, yang memuliakan harkat dan martabat manusia, yang disangkakan, didakwakan dan/atau dinyatakan terbukti bersalah melakukan pelanggaran hukum pidana. Untuk menjamin terselenggaranya proses peradilan yang cepat, KUHAP mengatur sejumlah ketentuan, antara lain mengenai batas waktu penahanan. Dengan adanya penetapan batas waktu penahanan, proses peradilan mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh sidang pengadilan, diharapkan dapat berlangsung secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Namun ditemui adanya norma yang kosong (vacuum of norm) di dalam KUHAP terkait pemenuhan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, terdapat yang mengatur tentang batas waktu penyelesaian perkara pidana terhadap tersangka atau terdakwa yang tidak dikenakan penahanan. Kekosongan norma hukum tersebut sangat berpotensi melemahkan penegakan hukum karena menimbulkan ketidak-pastian hukum, ketidak-adilan hukum, dan ketidak-manfaatan hukum di tengah masyarakat.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN ANAK DAN ORANG TUA DILIHAT DARI UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM Abdul Hariss
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 6, No 1 (2014): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (102.341 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v6i1.125

Abstract

Keturunan atau Seorang anak yang masih di bawah umur tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa bantuan orang tuanya. Di lain pihak orang tua mempunyai kewajiban untuk mewakili anaknya baik di luar maupun di dalam pengadilan, meliputi juga penguasaan terhadap anak dengan dibatasi ketentuan-ketentuan tertentu. Hal ini menjadi ruang lingkup kekuasaan orang tua terhadap anaknya, diharapkan bahwa dengan kekuasaan orang tua yang besar terhadap anaknya tidak merugikan anak itu sendiri. Adanya batasan hak orang tua terhadap anak dan terlindunginya hak anak menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga diatur dalam Hukum Islam. Namun kadangkala dalam realitanya, orang tua sulit untuk menghargai keseluruhan hak anak dan malah melanggar hak-hak anak tersebut, yang akhirnya anak dirugikan secara hukum. Kadangkala dengan kesewenangan orang tua terhadap dirinya, si anak tidak dapat berbuat apapun.Kata Kunci:     Kewajiban Anak, Kewajiban Orang Tua
PENEGAKAN HUKUM ATAS PENEBANGAN LIAR DI CAGAR ALAM DURIAN LUNCUK I Suhaimi Hamid
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 8, No 1 (2016): JUNI
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (113.705 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v8i1.92

Abstract

Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penebangan liar di   Cagar Alam Durian Luncuk I telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Akan tetapi saat di peradilan antara hakim dan jaksa penuntut umum tidak ada persamaan persepsi dalam menilai kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana Penebangan liar. Sulitnya pelaksanaan penegakan hukum terhadap penebangan liar oleh  PPNS   Kehutanan Balai KSDA Jambi disebabkan oleh adanya permasalahan antara lain penyidikan dalam tindak pidana penebangan liar yang tidak hanya melibatkan Polri sebagai penyidik tetapi juga PPNS Kehutanan dan polhut yang diberi kewenanagn oleh undang-undang, hal ini yang sering menyebabkan  terjadi tumpang tindih kewenangan dan pelaku utama yang sulit terjerat, karena pelaku utama merupakan pemodal dari tindak pidana penebangan liar ini serta keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki aparat penegak hukum menjadi faktor penghambat dari pemberantasan tindak pidana penebangan liar.
PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP (TOGEL) DIKALANGAN MASYARAKAT DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI Jefri Hutagalung; Ibrahim Ibrahim; Suzanalisa Suzanalisa
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 1, No 3 (2010): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.014 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v1i3.58

Abstract

Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) masih sangat tinggi terjadi dimasyarakat untuk itu dibutuhkan peran penegak hukum yang maksimal dan peraturan perundanganan yang lebih efektif guna menanggulangi terjadinya perjudian dimasyarakat. Konsepsi pembaharuan hukum pidana terhadap ketentuan perundang-undangan tentang Perjudian, harus diletakkan pada perubahan perumusan ketentuan pidana Perjudian sedemikian rupa sehingga perumusan perbuatan pidana dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Perjudian Togel menjadi jelas, tegas dan adil. Disamping itu, diperlukan pula upaya yang bersifat non penal agar penegakan hukum terhadap perbuatan pidana perjudian  tersebut menjadi penegakan hukum komprehensif melalui  upaya pencegahan (preventif) dan upaya penanggulangan (represif). Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENUJU IDEALITAS PEMANFAATAN JASA BANTUAN HUKUM OLEH PENGACARA DALAM PERKARA PIDANA Said Abdullah
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 4, No 1 (2013): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (95.723 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v4i1.116

Abstract

Untuk mengatasi keengganan masyarakat yang tidak memanfaatkan jasa bantuan hukum diupayakan pemberdayaan masyarakat akan hak-haknya sehingga seluruh produk perundang-undangan yang mengatur akan hak-hak warga negaranya dapat di aktualisasikan karena pemberdayaan masyarakat konsep yang menyeluruh atau holistik yang menyangkut nilai-nilai dalam masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat akan berimplikasi terhadap harkat dan martabat, percaya diri dan harga diri karena tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat dalam membangun kemampuan untuk memajukan diri kearah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan yakni mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah prilaku masyarakat meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat yang kurang mampu.Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Jasa Bantuan Hukum
ALASAN ISTRI SEBAGAI KORBAN KDRT LEBIH MEMILIH BERCERAI DARIPADA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KDRT Suzanalisa Suzanalisa; Che Thalbi Md Ismail
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 7, No 2 (2015): DESEMBER
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (118.807 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v7i2.83

Abstract

KDRT yang dialami kebanyakkan adalah golongan perempuan khususnya istri sedangkan pelakunya adalah suami maka diperlukan pengendalian terhadap kejahatan kekerasan dalam rumah tangga melalui   melalui penegakan hukum. Namun kenyataannya 95% kasus KDRT khususnya terhadap istri sebagai korban lebih memilih  menjadi alasan permohonan gugatan cerai dibandingkan melalui mekanisme sistem peradilan pidana untuk mencapai kepastian hukum bagi pelaku  dan keadilan bagi korban. Hal ini pun  terjadi di kota Jambi dimana permohonan gugatan cerai  dengan alasan adanya KDRT yang dialami istri di Pengadilan Agama Jambi mencapai 95% lebih banyak dibandingkan penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana di Peradilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Negeri Jambi. Diterimanya gugatan cerai oleh Pengadilan Agama terjadi bukanlah sebagai penegakan hukum terhadap pelaku KDRT maka sangat diperlukan kajian alasan penyebab istri sebagai korban KDRT lebih memilih bercerai daripada melalui proses penegakan hukum untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum.
WEWENANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KEHUTANAN DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN PADA KANTOR WILAYAH DINAS KEHUTANAN TK.I JAMBI Ruslan Abdul Gani
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 8, No 2 (2016): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (63.93 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v8i2.48

Abstract

AbstrakPenelitian  membahas  Tentang  wewenang  Penyidik Pegawai Negeri Sipil  (PPNS) Kehutanan  dalam  melakukan  penyidikan  pada  Kantor Wilayah  Dinas  Kehutanan TK.I Jambi. Adapun  permasalahan  yang  ingin  di analisis  adala Bagaimana  Prosedur   Pelaksanaan   Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Dinas Kehutanan  TK. I Jamb,  dan  Bagaimana  Pula Koordinasi Dalam Melakukan Penyidikan  Antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Dinas Kehutanan TK.I Jambi Dengan Penyidik KepolisianPolresta  Jambi. Hasil  dari  penilitian ini dapat  disimpulkan  bahwa Prosedur     Penyidikan   Yang     Dilakukan   Oleh    Penyidik Pegawai Negeri  Sipil  Kehutanan  TK. I Jambi dengan  Penyidik Polresta  Jambi,  pada prinsipnya  sama  dengan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia  yakni  melalui  beberapa tahapan yakni, Tahap  Penyelidikan, Tahap Penyidikan, Penyusunan Berkas  Perkara, Pengajuan Berkas  Perkara. Koordinasi dalam melakukan Penyidikan  antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan TK.I Jambi dengan Penyidik Kepolisian Polresta  Jambi dilakukan dalam rangka  memperlancar  proses penyelesaian kasus  di bidang  tindak pidana  kehutanan,  yang ditangani oleh Penyidik Pegawai  Negeri Sipil (PPNS). Bentuk kordinasi yang dilakukan antara  lain meliputi, Hubungan  kerja  di bidang  operasional, Hubungan  kerja  di bidang Pembinaan, Koordinasi Operasional,  Pembagian Petunjuk, Pemberian Bantuan Penyidikan, Pengawasan,  dan Hubungan Kerja  di Bidang Pembinaan.AbstractThe research discusses the authority Investigating civil servant (1988) Forestry in conducting investigation on Forestry Area offices of the kindergarten. I Jambi. As for the issue that you want to analysis was How the procedure Implementation of investigation conducted by Investigator civil servant (1988) Regional Office of Forestry NURSERY. I the Jamb, and How Coordination in performing the Investigation Between the investigator civil servant (1988) Regional Office of Forestry NURSERY. I Jambi By Jambi KepolisianPolresta Investigators. The result of this penilitian can be concluded that the procedure of investigation conducted by Investigator civil servant Forestry NURSERY. I Jambi by Jambi Polresta Investigators, in principle the same as carried out by the investigating police force of the Republic of Indonesia namely through several phases i.e. phase of the investigation, the investigation Stage, the preparation of the docket, Docket Filings. Coordination in performing the Investigation between the investigator civil servant (1988) Forestry NURSERY. I Jambi Jambi Police Investigators with Polresta done in order to facilitate the process of settlement of the case in the field of forestry, the crime handled by Investigator civil servant (1988). The shape of the coordination undertaken include, a working relationship in the field of operational activities, the working relationship in the field of construction, Operational Coordination, Division of the instructions, the granting of Aid of investigation, supervision, and working relationships in the field of coaching.

Page 8 of 32 | Total Record : 315