Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Legalitas: Jurnal Hukum

Legalitas
Website

Published by Universitas Batanghari Jambi

ISSN : 20850212 EISSN : 25978861 DOI : https://www.doi.org/10.33087/legalitas

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Legalitas: Jurnal Hukum is a peer-reviewed open access journal that aims to share and discuss current issues and research results. This journal is published by Center for Law Research and Development, Master of Law Program, Batanghari University, Legalitas: Jurnal Hukum contains research results, review articles, scientific studies from legal practitioners academics covering various fields of legal science, criminal law, civil law, administrative law, constitutional law, law Islamic business and law and other fields of study relating to law in the broadest sense. This journal is published twice a year, in June and December.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 315 Documents

6 7 8 9 10

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA Sri Winugroho; Suzanalisa Suzanalisa; Amir Syarifuddin
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 10, No 2 (2018): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Fenomena yang terjadi saat ini adalah bahwa tingkat kejahatan jalanan di hampir seluruh kota besar di Indonesia, mengalami perubahan pada strata pelaku. Kejahatan jalanan yang dulunya didominasi oleh kelompok-kelompok penjahat kambuhan, kini justru didominasi oleh kelompok baru dari kalangan pelajar dan bekas pelajar yang menganggur. Mereka bermutasi menjadi gerombolan geng motor. dampak buruk dari kegiatan geng motor terhadap keamanan, ketertiban dan ketentraman di tengah masyarakat. Pada sisi lain, rentetan kejadian keganasan dan kebrutalan kelompok geng motor, semakin menggugah kesadaran bersama betapa perlunya dilakukan penegakan hukum yang keras dan bersifat komprehensif terhadap pelaku, sedemikian sehingga kegiatan kelompok jalanan tersebut bisa diberantas, dan korban-korban tidak lagi berjatuhan. Dalam perspektif perundang-undangan Indonesia, terhadap pelaku kejahatan jalanan yang dilakukan secara bersama-sama, dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana termaktub di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan ketentuan pidana khusus seperti pidana yang berkaitan dengan lalu lintas sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), atau ketentuan pidana yang berhubungan dengan narkotika sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika).

MEMAHAMI TEORI HUKUM INTEGRATIF Romli Atmasasmita
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 3, No 2 (2012): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Perkembangan teori hukum Indonesia sampai saat ini telah menghasilkan apa yang saya sebut "tripartite character of social and bureaucratic enginering" yaitu perpaduan sistem norma dinamis, sistem perilaku dan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai filsafat kehidupan bangsa Indonesia. Berdasarkan sudut pandang teori hukum, relevan dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang tengah membangun, adalah perpaduan teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif, diperkuat teori hukum integratif. Perpaduan ketiga inti teori hukum Indonesia tersebut diyakini , pertama, dapat mencegah pengaruh asing dalam proses pembentukan hukum nasional dan implementasinya di dalam kenyataan masyarakat dan kedua, dapat menggali lebih dalam nilai-nilai moral sosial bangsa Indonesia yang akan dijadikan bahan pembentukan hukum baik melalui proses legislasi maupun yurisprudensi..Kata Kunci: Perkembangan Hukum, Teori Hukum Integratif

PERAN LEMBAGA KOMISI YUDISIAL DALAM UPAYA PENEGAKKAN SUPREMASI HUKUM MENUJU INDONESIA BEBAS KORUPSI Mustafa Abdullah
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 2, No 1 (2012): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

AbstrakSebagai lembaga yang lahir dari hasil perubahan UUD 1945 keberadaan Komisi Yudisial pada prinsipnya merupakan amanah reformasi khususnya “Reformasi Peradilan”. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan hakim, akan memperhatikan apakah putusan yang dibuat sesuai dengan kehormatan hakim dan rasa keadilan yang timbul dari masyarakat. Apabila fungsi pengawasan oleh Komisi Yudisial berjalan efektif, dapat mendorong terbangunnya komitmen dan integritas para hakim untuk senantiasa menjalankan wewenang dan tugasnya sebagai pelaksana utama kekuasaan kehakiman sesuai dengan kode etik, code of conduct hakim dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kata Kunci : Komisi Yudisial, Supremasi Hukum, Bebas Korupsi

KEBIJAKAN PIDANA DALAM PENGATURAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA Raden Achmad Syarnubi; Bunyamin Alamsyah; Amir Syarifuddin
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 10, No 1 (2018): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manusia, yaitu menjamin prediktabilitas, dan juga bertujuan untuk mencegah jangan sampai hak yang terkuat yang berlaku. Salah satu bentuk penghormatan terhadap hak-hak selaku pelanggar hukum sebagai bagian dari warga negara, adalah diaturnya ketentuan tentang asas-asas hukum acara pidana nasional, yang memuliakan harkat dan martabat manusia, yang disangkakan, didakwakan dan/atau dinyatakan terbukti bersalah melakukan pelanggaran hukum pidana. Untuk menjamin terselenggaranya proses peradilan yang cepat, KUHAP mengatur sejumlah ketentuan, antara lain mengenai batas waktu penahanan. Dengan adanya penetapan batas waktu penahanan, proses peradilan mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh sidang pengadilan, diharapkan dapat berlangsung secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Namun ditemui adanya norma yang kosong (vacuum of norm) di dalam KUHAP terkait pemenuhan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, terdapat yang mengatur tentang batas waktu penyelesaian perkara pidana terhadap tersangka atau terdakwa yang tidak dikenakan penahanan. Kekosongan norma hukum tersebut sangat berpotensi melemahkan penegakan hukum karena menimbulkan ketidak-pastian hukum, ketidak-adilan hukum, dan ketidak-manfaatan hukum di tengah masyarakat.

TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN ANAK DAN ORANG TUA DILIHAT DARI UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM Abdul Hariss
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 6, No 1 (2014): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Keturunan atau Seorang anak yang masih di bawah umur tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa bantuan orang tuanya. Di lain pihak orang tua mempunyai kewajiban untuk mewakili anaknya baik di luar maupun di dalam pengadilan, meliputi juga penguasaan terhadap anak dengan dibatasi ketentuan-ketentuan tertentu. Hal ini menjadi ruang lingkup kekuasaan orang tua terhadap anaknya, diharapkan bahwa dengan kekuasaan orang tua yang besar terhadap anaknya tidak merugikan anak itu sendiri. Adanya batasan hak orang tua terhadap anak dan terlindunginya hak anak menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga diatur dalam Hukum Islam. Namun kadangkala dalam realitanya, orang tua sulit untuk menghargai keseluruhan hak anak dan malah melanggar hak-hak anak tersebut, yang akhirnya anak dirugikan secara hukum. Kadangkala dengan kesewenangan orang tua terhadap dirinya, si anak tidak dapat berbuat apapun.Kata Kunci: Kewajiban Anak, Kewajiban Orang Tua

PENEGAKAN HUKUM ATAS PENEBANGAN LIAR DI CAGAR ALAM DURIAN LUNCUK I Suhaimi Hamid
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 8, No 1 (2016): JUNI
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penebangan liar di Cagar Alam Durian Luncuk I telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Akan tetapi saat di peradilan antara hakim dan jaksa penuntut umum tidak ada persamaan persepsi dalam menilai kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana Penebangan liar. Sulitnya pelaksanaan penegakan hukum terhadap penebangan liar oleh PPNS Kehutanan Balai KSDA Jambi disebabkan oleh adanya permasalahan antara lain penyidikan dalam tindak pidana penebangan liar yang tidak hanya melibatkan Polri sebagai penyidik tetapi juga PPNS Kehutanan dan polhut yang diberi kewenanagn oleh undang-undang, hal ini yang sering menyebabkan terjadi tumpang tindih kewenangan dan pelaku utama yang sulit terjerat, karena pelaku utama merupakan pemodal dari tindak pidana penebangan liar ini serta keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki aparat penegak hukum menjadi faktor penghambat dari pemberantasan tindak pidana penebangan liar.

PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP (TOGEL) DIKALANGAN MASYARAKAT DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI Jefri Hutagalung; Ibrahim Ibrahim; Suzanalisa Suzanalisa
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 1, No 3 (2010): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) masih sangat tinggi terjadi dimasyarakat untuk itu dibutuhkan peran penegak hukum yang maksimal dan peraturan perundanganan yang lebih efektif guna menanggulangi terjadinya perjudian dimasyarakat. Konsepsi pembaharuan hukum pidana terhadap ketentuan perundang-undangan tentang Perjudian, harus diletakkan pada perubahan perumusan ketentuan pidana Perjudian sedemikian rupa sehingga perumusan perbuatan pidana dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Perjudian Togel menjadi jelas, tegas dan adil. Disamping itu, diperlukan pula upaya yang bersifat non penal agar penegakan hukum terhadap perbuatan pidana perjudian tersebut menjadi penegakan hukum komprehensif melalui upaya pencegahan (preventif) dan upaya penanggulangan (represif). Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENUJU IDEALITAS PEMANFAATAN JASA BANTUAN HUKUM OLEH PENGACARA DALAM PERKARA PIDANA Said Abdullah
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 4, No 1 (2013): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Untuk mengatasi keengganan masyarakat yang tidak memanfaatkan jasa bantuan hukum diupayakan pemberdayaan masyarakat akan hak-haknya sehingga seluruh produk perundang-undangan yang mengatur akan hak-hak warga negaranya dapat di aktualisasikan karena pemberdayaan masyarakat konsep yang menyeluruh atau holistik yang menyangkut nilai-nilai dalam masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat akan berimplikasi terhadap harkat dan martabat, percaya diri dan harga diri karena tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat dalam membangun kemampuan untuk memajukan diri kearah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan yakni mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah prilaku masyarakat meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat yang kurang mampu.Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Jasa Bantuan Hukum

ALASAN ISTRI SEBAGAI KORBAN KDRT LEBIH MEMILIH BERCERAI DARIPADA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KDRT Suzanalisa Suzanalisa; Che Thalbi Md Ismail
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 7, No 2 (2015): DESEMBER
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

KDRT yang dialami kebanyakkan adalah golongan perempuan khususnya istri sedangkan pelakunya adalah suami maka diperlukan pengendalian terhadap kejahatan kekerasan dalam rumah tangga melalui melalui penegakan hukum. Namun kenyataannya 95% kasus KDRT khususnya terhadap istri sebagai korban lebih memilih menjadi alasan permohonan gugatan cerai dibandingkan melalui mekanisme sistem peradilan pidana untuk mencapai kepastian hukum bagi pelaku dan keadilan bagi korban. Hal ini pun terjadi di kota Jambi dimana permohonan gugatan cerai dengan alasan adanya KDRT yang dialami istri di Pengadilan Agama Jambi mencapai 95% lebih banyak dibandingkan penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana di Peradilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Negeri Jambi. Diterimanya gugatan cerai oleh Pengadilan Agama terjadi bukanlah sebagai penegakan hukum terhadap pelaku KDRT maka sangat diperlukan kajian alasan penyebab istri sebagai korban KDRT lebih memilih bercerai daripada melalui proses penegakan hukum untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum.

WEWENANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KEHUTANAN DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN PADA KANTOR WILAYAH DINAS KEHUTANAN TK.I JAMBI Ruslan Abdul Gani
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 8, No 2 (2016): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

AbstrakPenelitian membahas Tentang wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dalam melakukan penyidikan pada Kantor Wilayah Dinas Kehutanan TK.I Jambi. Adapun permasalahan yang ingin di analisis adala Bagaimana Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Dinas Kehutanan TK. I Jamb, dan Bagaimana Pula Koordinasi Dalam Melakukan Penyidikan Antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Dinas Kehutanan TK.I Jambi Dengan Penyidik KepolisianPolresta Jambi. Hasil dari penilitian ini dapat disimpulkan bahwa Prosedur Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan TK. I Jambi dengan Penyidik Polresta Jambi, pada prinsipnya sama dengan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia yakni melalui beberapa tahapan yakni, Tahap Penyelidikan, Tahap Penyidikan, Penyusunan Berkas Perkara, Pengajuan Berkas Perkara. Koordinasi dalam melakukan Penyidikan antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan TK.I Jambi dengan Penyidik Kepolisian Polresta Jambi dilakukan dalam rangka memperlancar proses penyelesaian kasus di bidang tindak pidana kehutanan, yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Bentuk kordinasi yang dilakukan antara lain meliputi, Hubungan kerja di bidang operasional, Hubungan kerja di bidang Pembinaan, Koordinasi Operasional, Pembagian Petunjuk, Pemberian Bantuan Penyidikan, Pengawasan, dan Hubungan Kerja di Bidang Pembinaan.AbstractThe research discusses the authority Investigating civil servant (1988) Forestry in conducting investigation on Forestry Area offices of the kindergarten. I Jambi. As for the issue that you want to analysis was How the procedure Implementation of investigation conducted by Investigator civil servant (1988) Regional Office of Forestry NURSERY. I the Jamb, and How Coordination in performing the Investigation Between the investigator civil servant (1988) Regional Office of Forestry NURSERY. I Jambi By Jambi KepolisianPolresta Investigators. The result of this penilitian can be concluded that the procedure of investigation conducted by Investigator civil servant Forestry NURSERY. I Jambi by Jambi Polresta Investigators, in principle the same as carried out by the investigating police force of the Republic of Indonesia namely through several phases i.e. phase of the investigation, the investigation Stage, the preparation of the docket, Docket Filings. Coordination in performing the Investigation between the investigator civil servant (1988) Forestry NURSERY. I Jambi Jambi Police Investigators with Polresta done in order to facilitate the process of settlement of the case in the field of forestry, the crime handled by Investigator civil servant (1988). The shape of the coordination undertaken include, a working relationship in the field of operational activities, the working relationship in the field of construction, Operational Coordination, Division of the instructions, the granting of Aid of investigation, supervision, and working relationships in the field of coaching.

Page 8 of 32 | Total Record : 315

6 7 8 9 10

Filter by Year

2014 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 17, No 1 (2025): Juni Vol 16, No 2 (2024): Desember Vol 16, No 1 (2024): Juni Vol 15, No 2 (2023): Desember Vol 15, No 1 (2023): Juni Vol 14, No 2 (2022): Desember Vol 14, No 1 (2022): Juni Vol 13, No 2 (2021): Desember Vol 13, No 1 (2021): Juni Vol 12, No 2 (2020): Desember Vol 12, No 1 (2020): Juni Vol 11, No 2 (2019): Desember Vol 11, No 1 (2019): Juni Vol 10, No 2 (2018): Desember Vol 10, No 1 (2018): Juni Vol 9, No 2 (2017): Desember Vol 9, No 1 (2017): Juni Vol 8, No 1 (2016): JUNI Vol 7, No 2 (2015): DESEMBER Vol 7, No 1 (2015): JUNI Vol 6, No 2 (2014): Desember Vol 6, No 1 (2014): Juni Vol 5, No 2 (2013): Desember Vol 4, No 1 (2013): Juni Vol 3, No 2 (2012): Desember Vol 2, No 1 (2012): Juni Vol 1, No 5 (2011): Desember Vol 1, No 4 (2011): Juni Vol 1, No 3 (2010): Desember Vol 1, No 2 (2010): Juni Vol 1, No 1 (2009): Desember Vol 8, No 2 (2016): Desember More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Jurnal Hukum

Contact Email
legalitas.unbari@gmail.com

Phone
+6285266065048

Journal Mail Official
legalitas.unbari@gmail.com

Editorial Address
Jl. Slamet Ryadi, Kec. Telanaipura, Broni, Kodepos: 36122, Phone: 0741-667084

Location
Kota jambi,

Jambi

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Jurnal Hukum

Contact Email legalitas.unbari@gmail.com

Phone +6285266065048

Journal Mail Official legalitas.unbari@gmail.com

Editorial Address Jl. Slamet Ryadi, Kec. Telanaipura, Broni, Kodepos: 36122, Phone: 0741-667084

Location Kota jambi, Jambi INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Jurnal Hukum

Contact Email
legalitas.unbari@gmail.com

Phone
+6285266065048

Journal Mail Official
legalitas.unbari@gmail.com

Editorial Address
Jl. Slamet Ryadi, Kec. Telanaipura, Broni, Kodepos: 36122, Phone: 0741-667084

Location
Kota jambi,

Jambi

INDONESIA