cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Fauzi Ramdani
Contact Email
jiastialanbdg@gmail.com
Phone
+6285315527157
Journal Mail Official
jiastialanbdg@gmail.com
Editorial Address
Jalan Hayam Wuruk No34-38 Kota Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Bandung
ISSN : -     EISSN : -     DOI : 10.31113/jia.v16i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Ilmu Administrasi (JIA) is a scientific journal particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public administration and business administration areas as follows Development Administration, Economic Development, Public Policy, Development Planning, Public Sector Finance, Service Management, Public Organization, Human Resource Development, Decentralization and Regional Autonomy, Leadership, Public Sector Innovation, E-Government, Management and Business Policy, E-Commerce, Marketing Management, Budget Management, State Company Management.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 884 Documents
 35   36   37   38   39 
ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN SURVEI IPK-IKM ONLINE (STUDI KASUS: KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA) willy wibowo
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v17i1.563

Abstract

 Pada era milenial ini survei online banyak digunakan untuk mendapatkan data, karena efisiensi dan penghematan biaya merupakan faktor penting dalam penggunaan survei online. Data tersebut dapat dijadikan sebagai bahan membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan. Namun, survei online memiliki kelemahan hal itu diperoleh dari beberapa literatur mengungkapkan bahwa adanya gap yang dihasilkan dari survei online. Kementerian Hukum dan HAM melakukan survei online dengan diikuti 873 satuan kerja. Artikel ini akan dijelaskan pelaksanaan survei, problema yang dihadapi serta analisis gap antara hasil survei online dengan hasil verifikasi. Artikel ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena pada Tahun 2020, Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi menggunakan survei online dalam penentuan komponen hasil untuk menetapkan satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi serta adanya pendemi covid-19 yang membatasi ruang gerak Tim penilai untuk turun ke daerah. Survei ini juga dapat menjadi alat kontrol monitoring dan evaluasi untuk kualitas layanan publik. Dapat simpulkan pelaksanaan survei sudah berjalan optimal, ditemukan beberapa kendala serta adanya temuan gap antara hasil survei dengan hasil verifikasi perlu menjadi perhatian, survei ini berhasil untuk mengukur dan meningkatkan kualitas layanan publik di lingkungan Kemenkumham.Kata Kunci: Kebijakan, Survei IPK-IKM, Kementerian Hukum dan HAM
Emotional Exhaustion of Public Employees: Dominant Effect Between Job Insecurity and Justice Boni Saputra; Hidayatul Fajri; Deni Triyanto; Dedi Kusuma Habibie
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Ilmu Admnistrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v18i1.630

Abstract

The purpose of this study was to analyze the effect of job insecurity and organizational justice on employees' emotional exhaustion. This conceptual research wants to prove the presence or absence of significant influence caused by the independent variable on the dependent variable either partially or simultaneously. The study was conducted at the Government Bureau of the Regional Secretariat of West Sumatra Province. The research method uses an associative quantitative approach with employee research subjects. This study involved 37 respondents with a Nonprobability Sampling technique. The type of data used is primary data and secondary data. Data collection uses a Likert scale questionnaire. Previous questionnaires have been tested for validity and reliability. Data were analyzed using multiple linear regression analysis (multiple regression) which was tested for its classic assumptions. Hypothesis test results provide evidence of a significant influence between the independent variables on the dependent variable either partially or simultaneously. The results showed that there was a significant influence of the variable job insecurity on emotional exhaustion by 49.4%; there is a significant influence of organizational justice variables on emotional exhaustion of 56.2%, in addition, this study also proves that there is a significant simultaneous effect on job insecurity and organizational justice variables  on emotional exhaustion with a contribution of 62.8%.
EKSISTENSI UNIT KERJA DALAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEJABAT ANALIS KEBIJAKAN DI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA Witra Apdhi Yohanitas
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v17i1.540

Abstract

Unit kerja organisasi di Lembaga Administrasi Negara (LAN) memiliki peran penting dalam proses pengembangan kompetensi pegawainya dalam hal ini pejabat Analis Kebijakan. Pusat pembina jabatan AK membina dari sisi kemampuan, pengetahuan, dan unit kerja pegawai dari sisi penerapan pengetahuan, kemampuan dan perilaku. Namun peran unit kerja tempat pegawai beraktifitas seakan tidak terlihat dalam pengembangan kompetensi pegawai. Khususnya bagi pejabat fungsional analis kebijakan (pejabat AK)  memiliki kompetensi khusus yakni analisis dan politis. Pejabat AK dibekali kemampuan substantif seperti kemampuan analisa kasus kebijakan (analisis) serta kemampuan untuk  mengkomunikasikannya (politis). Penempatan pejabat AK akan menentukan kompetensi mana yang akan berkembang antara kompetensi analitis atau kompetensi politis. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa eksistensi unit organisasi dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi pejabat AK di LAN serta memberikan rekomendasi penyelesaian kendala yang dihadapi unit kerja organisasi. Menggunakan Metode melalui pendekatan kualitatif pada studi kasus di LAN. Hasilnya adalah perlu informasi lebih lengkap terkait proses pengembangan kompetensi dapat ditawarkan langsung pada pegawai atau melalui penunjukan langsung  pada pejabat AK berdasarkan kebutuhan pengembangan kompetensi serta perlu dilakukan pelaksanaan penugasan lintas kompartemen/ tugas khusus seperti kolaborasi antar unit kerja, pengembangan konsep kebijakan pengembangan kompetensi dan lainnya.Kata Kunci: eksistensi, peranan, unit kerja , pejabat AK, pengembangan kompetensi. 
IMPLIKASI IKLIM ORGANISASI, MUTASI DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI BKPSDM KABUPATEN SUBANG Wawan Hermawan; Sedarmayanti Sedarmayanti; Edah Jubaedah; Mulyaningsih Mulyaningsih
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v17i2.578

Abstract

Changes in organizational climate and employee mutation as a consequence of changes in organizational structure are the interesting things for an object of research. This research is directed to explaine the influence of organizational climate and mutation through job satisfaction on employee performance in BKPSDM Subang Regency. This research uses a quantitative approach. Collecting data through distributing questionnaires to employees and interviews. Data were analyzed using Structural Equation Modeling.  The analysis shows that: The influence of organizational climate on job satisfaction is categorized as weak but significant. The influence of mutation on job satisfaction is categorized as weak and insignificant. The influence of organizational climate on employee performance is categorized weak and significant. The effect of mutations on employee performance is categorized weak and it is not significant. The effect of job satisfaction on employee performance is categorized weak but significant. The influence of organizational climate and mutation on job satisfaction is categorized moderate and significant. The influence of organizational climate, mutation and job satisfaction on employee performance categorized as moderate and significant. The efforts that can be made to improve employee performance in BKPSDM Subang Regency are by giving fair rewards to employee performance, carrying out mutations in a planned and periodic manner, and improving communication between work units so as to create synergies to achieve performance targets.
STRUKTUR ORGANISASI PASCA KEBIJAKAN PENGHAPUSAN ESELON III-IV: STUDI KASUS PDDI LIPI Rahma, Nurida Maulidia
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v17i2.607

Abstract

The dissolution of government institutions occurred again in the administration of President Joko Widodo in 2020. The policies taken by President Joko Widodo always have a background on budget efficiency and bureaucracy. The same thing also happened in October 2019. In the direction of the President in October 2019 it was stated that there was a need to simplify the bureaucracy. Simplification of the bureaucracy is intended to create a dynamic, agile, and professional bureaucracy that is effective and efficient. To achieve these objectives, it is necessary to change the organizational structure. The need to form an organizational structure is the background of this paper. In order for an organization to run effectively and efficiently, it is necessary to have an organizational structure that suits the needs and conditions of an organization. This paper uses a qualitative design with literature survey techniques and case studies in the Center for Data and Scientific Documentation of the Indonesian Institute of Sciences (PDDI LIPI). The output of this paper is a proposed organizational structure model that is in line with the current conditions of the PDDI LIPI and is considered for implementation in other public sector organizations.
Inovasi Pemerintah Kota Batu Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata di Masa Pandemi Covid 19 purnamasari, rika ayu
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Ilmu Admnistrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v18i1.648

Abstract

Covid-19 sudah ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO. Tak terkecuali, di Indonesia virus ini juga sudah mewabah dan telah merubah tatanan kehidupan masyarakat.  Dampak yang disebabkan oleh penyebaran Covid-19 ini juga melibatkan beberapa aspek diantaranya yakni aspek ekonomi, sosial, budaya, pariwisata dan lain sebagainya. Adapun kebiasaan baru yang harus diikuti oleh masyarakat yakni New Normal guma mencegah penyebaran virus Covid-19. Dampak yang paling terasa berat di Kota Batu sendiri yakni dampak dari segi perekonomian pariwisata dimana Kota Batu mengandalkan dan bertumpu pada perekonomian dalam sektor pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pengoptimalisasian pemulihan pariwisatanya, serta melihat bagaimana peran stakeholder dan pemerintah  dalam membangkitkan  pariwisata di Kota Batu. Metodologi yang digunakan yakni menggunakan metode kualitatif deskriptif. 
FINTECH DAN COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PERTANIAN DI BANTEN Gilang Ramadhan
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v17i1.567

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk melihat bentuk kolaborasi dalam memajukan Pertanian di Banten. Kajian menunjukkan penurunan generasi, hal ini disebabkan sektor pertanian bukanlah hal yang menarik untuk dilirik oleh kalangan muda, setidaknya lebih dari 80% petani di Indonesia berusia lebih dari 50 tahun dan umumnya tidak berpendidikan tinggi. Banyak aktor di Banten yang berupaya menginisiasi munculnya pertanian model baru yang dapat menarik anak muda, maka konsep collaborative governance dipakai untuk melihat fenomena ini. Khususnya bagaimana peran fintech sebagai sektor swasta dalam membantu memunculkan dan memberdayakan petani muda di Banten. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, hal ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana peran fintech dalam kemunculan pertanian yang dijalankan anak muda di Banten serta yang menjadi tantangannya (system context) dalam collaborative governance. Hasil dari penelitian ini masih terjadi tumpang tindih peran antara sektor publik, swasta dan masyarakat, bahkan fintech mengaku seperti dihalangi oleh pemerintah, kemudian pembagian peran antar aktor masih belum dapat dirasakan dalam kasus ini.Kata Kunci: Collaborative Governance; Fintech; Petani Muda
Dinamika Kebijakan City Branding Kota Magelang: antara Preferensi Politik dan Evidence Based Policy Nike Mutiara Fauziah; Fadlurrahman .; R M Mahendradi
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Ilmu Admnistrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v18i1.634

Abstract

Berbagai hasil riset menunjukan pengambilan kebijakan di Indonesia pada umumnya masih belum berdasarkan hasil riset kebijakan. Di tingkat daerah kondisi ini juga terjadi dimana masih banyak kebijakan yang tidak tepat sasaran sehingga menyebabkan terjadinya permasalahan baru diantaranya pemborosan anggaran. Sebagai salah satu pemerintah daerah, Kota Magelang yang mendapatkan nilai tertinggi dalam Indeks Inovasi Daerah belum menjamin bahwa semua kebijakan yang dibuat menjadi solusi permasalahan yang dihadapi dalam membangun Kota Magelang. Salah satu kebijakan yang masih menjadi perdebatan antara peneliti maupun akademisi di Kota Magelang adalah Kebijakan City Branding dengan slogan  Magelang Kota Sejuta Bunga yang dilegalkan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2014. Penelitian dengan metode kualitatif menggunakan purposive sampling dengan melibatkan informan dari berbagai pihak dan instansi di Kota Magelang yang berkaitan langsung dengan Branding Kota Magelang ini diharapkan mampu memberikan informasi empirik mengenai fokus penelitian. Hasil Penelitian menunjukan Kebijakan City Branding di Kota Magelang berdasarkan preferensi politik dan belum menggunakan konsep Evidence Based Policy dalam merumuskannya. Kebijakan  City Branding di Kota Magelang sifatnya adalah top-down yaitu dari preferensi Pimpinan Daerah terkait dalam dal ini Walikota dan Wakil Walikota Magelang Periode berjalan.  Berdasarkan hasil penelitian Kebijakan tentang City Branding di Kota Magelang ini perlu dilakukan revisi pada Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2014 karena terdapat beberapa pasal yang masih belum sesuai dan belum berdasarkan kondisi eksisting Kota Magelang sebagai Kota Jasa.
RE-ORGANISASI BADAN USAHA MILIK DAERAH: UPAYA MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DAERAH ADJI SURADJI MUHAMMAD; Irman Irman; Asmaul Husna; Eka Suswaini
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v17i1.547

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana re-organisasi yang harus dilakukan oleh PT. Tanjungpinang Makmur Bersama sebagai Badan Usaha Milik Daerah. Sejak berdiri tahun 2010, PT. Tanjungpinang Makmur Bersama belum mampu memberikan kontribusi maksimal kepada Kota Tanjungpinang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada PT. Tanjungpinang Makmur Bersama sebagai Badan Usaha Milik Daerah Kota Tanjungpinang. Melalui wawancara mendalam, penelusuran dokumen dan observasi serta diskusi kelompok terpumpun maka data yang didapat selanjutnya diolah untuk dianalisis. Hasil analisis data menunjukkan bahwa PT. Tanjungpinang Makmur Bersama sejak berdiri hingga 2019 belum mampu menjalankan misi yang diembannya secara optimal. Diperlukan re-organisasi dalam menjalankan misi yang demban oleh PT. Tanjungpinang Makmur Bersama agar mampu memberikan hasil yang maksimal sebagaimana yang diamanatkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang. Kata Kunci: re-organisasi, BUMD, kemandirian daerah
RELASI PUSAT-DAERAH DALAM MENANGANI COVID-19 DI INDONESIA Tulus Santoso
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v17i2.571

Abstract

The issue of decentralization has become significant in the handling of COVID-19, especially for countries with large island territories and heterogeneous communities such as Indonesia. This paper presents an analysis of the relationship between the center and the local in dealing with the COVID-19 pandemic in Indonesia by conducting literature studies through books, journals, mass media articles, and sources from the internet. Initially, relations between the center and the regions in tackling COVID-19 showed a strong centralization of authority by the central government. In the end, local governments get a proportional role but still make the government conductor in policy orchestration. Synergies between the central and local governments will be the key to success in dealing with COVID-19 in Indonesia. However, cooperation must build within the framework of the unitary state of the Republic of Indonesia.

Page 37 of 89 | Total Record : 884

 35   36   37   38   39 

Filter by Year

2004 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 22 No. 2 (2025): December 2025 Vol. 22 No. 1 (2025): June 2025 Vol. 21 No. 2 (2024): December 2024 Vol. 21 No. 1 (2024): June 2024 Vol. 20 No. 2 (2023): December 2023 Vol. 20 No. 1 (2023): June 2023 Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 19 No. 2 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Ilmu Admnistrasi Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 4 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 4 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 3 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 4 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 3 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 2 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 1 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 4 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 3 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 2 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 1 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 4 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 3 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 2 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 4 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 1, No 3 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 1, No 2 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung More Issue