cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mohammad Noviani Ardi
Contact Email
jurnaladhki@gmail.com
Phone
+6281359100363
Journal Mail Official
jurnaladhki@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
ADHKI: Journal of Islamic Family Law
Published by Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia
ISSN : -     EISSN : 2715050x     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Art, Social,
Religion Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
ADHKI Journal of Islamic Falimy Law is a journal published by the Indonesian Islamic Family Law Lecturer Association, its focus and scope related to Islamic Family Law Issues.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 84 Documents
 5   6   7   8   9 
KETAHANAN KELUARGA PADA PASANGAN SUAMI ISTRI DISABILITAS SENSORIK DI KOTA SEMARANG Cantika, Candle Clara; Anggreini , Devina Putri; Sidik, Ghofar
ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW Vol. 5 No. 1 (2023): ADHKI: Journal of Islamic Family Law
Publisher : Indonesian Association of Islamic Family Law Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37876/adhki.v5i1.121

Abstract

Artikel ini hasil penelitian bagaimana ketahanan keluarga pasangan disabilitas sensorik di Kota Semarang. Kehidupan pasangan disabilitas sensorik. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif yang memberikan deskripsi tentang kondisi kehidupan pasangan difable dalam mempertahankan kehidupan keluarganya. Data primer diambil dari pengamatan, wawancara dengan enam pasangan disabilitas sensorik di kota Semarang dengan kreteria tunarungu, tunawicara dan tunanetra dibawah naugan yayasan Semar Cakep. Adapun indikator yang diteliti adalah ketahanan psikologis, fisik, sosial, dan ekonomi. Hasil penelitian menunjukan bahwa cara bagaimana mempertahankan keluarga yaitu harus adanya kesesuaian antara suami isteri, harus memiliki rekan antara suami isteri, saling mendukung dan saling memahami antara satu sama lainnya. Adapun faktor yang mendukung pasangan suami isteri disabilitas dalam ketahanan keluarga adalah karena saling memahami keterbatasan fisik yang sama-sama dimiliki menjadi penguat keharmonisan rumah tangga mereka. Untuk menajaga ketahanan ekonomi keluarga, ditengah keterbatasan pasangan disabilitas sensorik tetap berusaha untuk mengembangkan keterampilan menjadi penjahit, pemijat, dan melakukan pesan antar makanan. Yang membedakan adalah mengenai dalam segi psikologis bagaimana cara mereka dalam mewujudkannya komunikasi yang baik dan mengatasi segala masalah  yang timbul dalam keluarga, keduanya harus saling mengalah antara satu sama lain. Penelitian ini dapat menjadi perhatian pemerintah dan masyrakat bahwa pentingnya pendampingan dan penguatan bagi pasangan disabilitas khususnya sensorik dalam melangsungkan rumah tangga mereka sehingga dapat terus harmonis ditengah keterbatasan fisik mereka.
ISLAM NUSANTARA DALAM PROSESI BESURUNG PRA PERKAWINAN PERSPEKTIF ‘URF Ibrahim, Jimmy; Ma’u, Dahlia Haliah; Ulya, Nanda Himmatul
ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW Vol. 5 No. 1 (2023): ADHKI: Journal of Islamic Family Law
Publisher : Indonesian Association of Islamic Family Law Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37876/adhki.v5i1.122

Abstract

Riset ini bertujuan untuk menganalisis tradisi besurung pra perkawinan pada masyarakat Melayu. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Tradisi besurung sebagai sebuah adat yang sifatnya turun temurun, merupakan tradisi yang berkaitan dengan prosesi hantaran barang sebelum terjadinya akad nikah (pra perkawinan). Uniknya, hantaran bagi masyarakat Melayu ini, memiliki kekhasan berupa barang yang wajib diberikan dan barang hantaran hasil musyawarah kedua pihak. Bagi masyarakat Melayu, hantaran yang wajib diadakan pada saat besurung yakni berupa tepa’ sirih meliputi lima jenis barang : sirih, kapur, pinang, gambir, dan tembakau. Kelima jenis barang ini harus diupayakan oleh calon pengantin laki-laki  karena lima jenis barang ini memiliki simbol kenegaraan dan keagamaan berupa Pancasila dan rukun Islam. Korelasi kedua hal ini, bersinergi dengan Islam Nusantara karena tradisi setempat dimaknai dengan Pancasila dan rukun Islam. Disamping itu, makna persatuan juga menjadi bagian dari prosesi besurung. Tradisi besurung dikategorisasikan sebagai ‘urf al-lafdzi karena terdapat penyerahan dan penerimaan barang hantaran dan ‘urf al-khash karena tradisi ini bersifat khusus dengan jenis-jenis barang yang sifatnya khusus dan terjadi di masyarakat tertentu (Melayu).  Dari kedua jenis ‘urf ini, maka tradisi besurung tidak bertentangan dengan hukum Islam, artinya tradisi tersebut bernilai ‘urf shahih yang dapat dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat Melayu di Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat.
PRAKTIK POLIGAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INDONESIA DALAM TEORI EMILE DURKHEIM Ismail, Yusuf
ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW Vol. 5 No. 1 (2023): ADHKI: Journal of Islamic Family Law
Publisher : Indonesian Association of Islamic Family Law Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37876/adhki.v5i1.124

Abstract

Studi ini meneliti hukum dan peraturan yang ada yang mengatur poligami di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Kompilasi Hukum Islam dan menganalisis implikasinya terhadap PNS. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, dengan menggunakan wawancara dan observasi terhadap dua pasangan poligami. Hasil analisis menunjukkan bahwa hukum bertujuan untuk menjamin keadilan, pada kenyataannya banyak individu, terutama PNS, cenderung mengabaikan peraturan tersebut. Analisis fungsional struktural Emile Durkheim memberikan wawasan berharga dalam memeriksa institusi sosial dan norma-norma yang membentuk regulasi poligami di Indonesia. Tampaknya kerangka hukum yang ada kurang relevan dan tidak dihormati oleh masyarakat, termasuk PNS. Studi ini juga menyoroti kurangnya penerapan sanksi yang tegas dan pengawasan yang baik, yang berkontribusi pada ketidakpatuhan terhadap peraturan. Sebagai kesimpulan, makalah ini menyoroti adanya kesenjangan antara regulasi yang dimaksudkan dan implementasinya di di kalangan PNS yang terlibat dalam pernikahan poligami. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya komprehensif, termasuk reformasi hukum, penerapan sanksi yang lebih ketat, pengawasan yang ditingkatkan, serta kampanye edukasi dan kesadaran yang lebih efektif tentang pentingnya patuh terhadap peraturan yang ada.
PRAKTIK PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DALAM TINJAUAN FENOMENOLOGI SOSIAL Alimuddin, Khasan
ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW Vol. 4 No. 2 (2022): ADHKI: Journal of Islamic Family Law
Publisher : Indonesian Association of Islamic Family Law Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37876/adhki.v4i2.126

Abstract

Dalam konteks Indonesia, perkawinan beda agama adalah sebuah tindakan yang tidak diperbolehkan. Namun demikian, praktik tersebut masih saja terjadi dan menjadi realitas di masyarakat, dengan segala strateginya. Untuk menyikapi permasalahan tersebut, diperlukan kacamata yang bersih untuk melihat detail peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fenomena perkawinan beda agama yang terjadi di masyarakat Desa Sampetan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi sosial untuk melihat praktik perkawinan beda agama. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori Fenomenologi dari Alfred Schutz. Data dalam penelitian ini didapatkan dengan cara wawancara mendalam kepada empat pelaku perkawinan beda agama. Adapun hasil dari penelitian ini adalah terdapat empat motif karena (because motive) yang mendorong para pelaku untuk melakukan perkawinan beda agama, yaitu: (1) motif psikologis, (2) motif habitus, (3) motif ekonomi, dan (4) motif nilai. Adapun motif tujuan (In Order to Motive) yang menjadi tujuan dari perkawinan beda agama adalah untuk mencapai kebahagiaan, baik kebahagiaan materil seperti memperbaiki taraf hidup, maupun kebahagiaan non-materil seperti untuk hidup bersama orang yang dicintai dan untuk membahagiakan orang tuanya.
PENCATATAN PERNIKAHAN DI INDONESIA DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA Mubarok, Andika; Hidayati, Tri Wahyu
ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW Vol. 4 No. 2 (2022): ADHKI: Journal of Islamic Family Law
Publisher : Indonesian Association of Islamic Family Law Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37876/adhki.v4i2.128

Abstract

Pernikahan adalah institusi fundamental dalam masyarakat yang berlandaskan nilai agama dan etika. Pencatatan pernikahan langkah penting untuk memperkuat keabsahan serta kepastian hukum terhadap pernikahan suami - istri. Dalam Islam mengenai maqashid syariah menjadi kerangka teoritis yang mengemukakan maqashid syariah (tujuan utama) dari hukum islam. Pakar ilmuan Islam Kontemporer yang menggagas konsep maqashid syariah adalah Jasser Auda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menyajikan dampak teori sistem Maqashid Syariah Jasser Auda terhadap permasalahan Indonesia saat ini mengenai pencatatan perkawinan yang ditinjau oleh teori sistem Jasser Auda terdiri atas: kognitif (cognitif nature), kemenyeluruhan (wholenes), keterbukaan (openess), hierarki saling berkaitan (interelated hierarchy), multidimensionalitas (multidimensionality) serta kebermaksudan (purposefulness). Hasil penelitian dari aplikasi teori Jasser Auda  yaitu: Kognitif yaitu pencatatan pernikahan hasil dari ijtihad para mujtahid karena tidak ada ayat dalam Al-Quran dan hadist yang menjelaskan terhadap pencatatan pernikahan; kemenyeluruhan yaitu dalam melihat peraturan pencatatan pernikahan diharuskan melihat seluruh peraturan; Keterbukan yaitu pernikahan harus bisa melihat perkembangan Zaman, karena dalam Al-Qur’an dan Hadist tidak menjelaskan pencatatan pernikahan; Hierarki yaitu adanya pencatan pernikahan memberikan keabsahan dan kepastian hukum dalam pernikahan; Multidimensionalitas yaitu memahami aturan pencatatan perkawinan multi perspektif; Kebermaksudan yaitu Adanya peraturan pencatatan perkawinan memberikan kepastian hukum untuk melindungi para pihak yang melangsungkan perkawinan.
HIBAH SEBAGAI STRATEGI PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARIS DI INDONESIA Riyadi, Ribut; Zumrotun, Siti
ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW Vol. 4 No. 1 (2022): ADHKI: Journal of Islamic Family Law
Publisher : Indonesian Association of Islamic Family Law Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37876/adhki.v4i1.129

Abstract

Pembagian warisan kerap kali memunculkan masalah baik dari sisi cara pembagianya yang kurang disetujui ahli waris ataupun dari segi hak yang diterima oleh ahli waris. Hal ini kerap menimbulkan konflik antar saudara yang menyebabkan permusuhan diantara mereka bahkan ada yang sampai ke ranah pengadilan atau bisa sampai terjadi pertumpahan darah sesama saudara. Hal ini tentu bertentangan dengan agama Islam yang mana Islam sangat menjunjung persatuan terlebih lagi dilingkup keluarga. Untuk meminimalisir konflik yang terjadi dalam pembagian warisan maka hibah dipandang sebagai solusi yang tepat untuk bisa mencegah terjadinya masalah tersebut. Dimana harta dibagi ketika pewaris masih hidup dan masih sadar. Dengan menghadirkan semua ahli waris harta dibagi secara merata secara sukarela dengan persetujuan ahli waris. Apabila ada pihak yang belum terima dengan hasil pembagian maka bisa dimusyawarahkan dan bisa dibicarakan dengan baik sehingga bisa tercapai kerukunan keluarga. Inilah yang diharapkan dengan hibah harta warisan bisa terbagi dengan baik, semua pihak bisa menerima haknya dengan lapang dada dan tidak ada sengketa setelahnya. Tulisan ini  berusaha menguraikan pentingnya hibah sebagai solusi untuk menyelesaikan problematika pembagian warisan menggunakan metode kepustakaan dengan perspektif kaedah saddu dzarii’ah yaitu mencegah kemudhorotan yang lebih besar lebih diutamakan daripada mecari maslahat yang sedikit.
The Childfree Phenomenon: An Examination of the Interplay Between Traditional and Religious Values in the Malay Community of Jambi Yuli, Yuliatin; Ardian, Ardian Kurniawan; Kamal, M. Kamal Fathoni
ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW Vol. 7 No. 1 (2025): ADHKI: Journal of Islamic Family Law
Publisher : Indonesian Association of Islamic Family Law Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37876/adhki.v7i1.134

Abstract

Problem statement: This study examines the responses of the Melayu Jambi community to the concept of being childfree, which refers to the intentional decision not to have children. This phenomenon prompts significant reflection on cultural norms, Islamic beliefs, and familial regulations. Objective: The research aims to understand how the rejection of the childfree concept influences the community's perspectives on tradition and religion. Methods: Employing a qualitative approach, the study utilises in-depth interviews and content analysis involving participants from the Melayu Jambi society, including religious and traditional leaders. Results: The findings highlight a pronounced rejection of the childfree perspective, with certain respondents emphasising the significance of familial values, lineage, and the responsibilities of parenthood as outlined by Islam, which form the foundation of Melayu Jambi's heritage. In terms of the interpretation of Islamic family law, this rejection arises from the belief that parenthood constitutes an essential aspect of a Muslim's responsibilities and obligations. Furthermore, this opposition reflects concerns regarding the long-term implications of the childfree ideology on families and communities. Conclusion: The study provides insights into the complexities of a society that dismisses the childfree concept as an effort to uphold enduring traditional and religious principles. It serves as a reflection of values that illustrate how this opposition signifies the community's aspiration to maintain steadfast views on family and parental roles in the face of evolving cultural and societal changes.
A Study of Women and Polygamy in the Compilation of Islamic Law from an Egalitarian Epistemological Perspective by Asma Barlas Amal, Muhammad Fakhri Amal; Anisah, Anisah Budiwati
ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW Vol. 6 No. 2 (2024): ADHKI: Journal of Islamic Family Law
Publisher : Indonesian Association of Islamic Family Law Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37876/adhki.v6i2.135

Abstract

Problem statement: polygamy a contentious issue in Islamic family law, is frequently perceived as a practice detrimental to women and at odds with the principles of gender justice. Objective: this study aims to analyse the position of women within polygamous practices as delineated by the Compilation of Islamic Law (KHI) in Indonesia, employing the egalitarian epistemological perspective posited by Asma Barlas. Through Barlas' approach, which advocates for an egalitarian interpretation of Islamic texts, this article seeks to investigate the extent to which the KHI affords protection and justice for women in the context of polygamy. Methods: this study utilises a qualitative method incorporating text analysis and in-depth interviews. Text analysis concentrates on articles pertaining to polygamy within the KHI, as well as relevant works by Asma Barlas. The results: the findings indicate that while the KHI has established certain conditions for men seeking to engage in polygamy, its implementation is often gender-biased and fails to adequately safeguard women's rights. Through Asma Barlas' perspective, it is demonstrated that a more egalitarian interpretation of Islamic law could yield a fairer and more inclusive understanding of the issue of polygamy. Conclusion: this study advocates for the revision of the articles concerning polygamy in the KHI, taking into account egalitarian principles and gender justice to enhance the protection of women engaged in polygamous practices in Indonesia.
Contestation of Human Rights Values and the Protection of Women within the Mak-Dijuk Siang Tradition Nurnazli, Nurnazli; Akmansyah, Muhammad Akmansyah
ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW Vol. 7 No. 1 (2025): ADHKI: Journal of Islamic Family Law
Publisher : Indonesian Association of Islamic Family Law Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37876/adhki.v7i1.136

Abstract

Problem statement: Issues pertaining to women's protection rights have ignited social debate within the framework of the mak dijuk siang tradition. This tradition, upheld by the indigenous people of Lampung, forbids divorce and conveys the moral message that marriage is sacred, noble, and honourable, thus necessitating its preservation until death separates the couple. Objective: This study seeks to investigate the underlying reasons for the conflicting values associated with the mak dijuk siang tradition among the indigenous Lampung community, as well as to evaluate the relevance of this tradition in the heterogeneous social context of the indigenous Lampung populace. Methods: A qualitative approach was employed for this study. Primary data were collected through interviews with a diverse range of informants, including community leaders, traditional leaders, and community members from the sub-districts of Anak Tuha, Gunung Sugih, and Bumi Ratu Nuban in Central Lampung Regency. Theories of justice and gender served as the analytical framework for data analysis. Results: The findings indicate that the prevailing social reality, which prioritises the protection of women and human rights, has led to a debate between traditional and contemporary values concerning the mak dijuk siang tradition. The middle ground in this value debate advocates for a dialectic between the principles of justice and equality in gender relations, grounded in human rights. Conclusion: The fact that women are seeking divorce through the Religious Court in an area with strong traditional ties to this practice demonstrates that the tradition is no longer uniformly upheld. This study advocates for the local government to continue recognising and promoting local customs that possess positive values for family resilience.
Child Marriage in Indonesia: The Tensions Between Statutory Law, Islamic Law, and Indigenous Cultural Practices Maya, Mayadina Rohmi Musfiroh
ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW Vol. 5 No. 2 (2023): ADHKI: Journal of Islamic Family Law
Publisher : Indonesian Association of Islamic Family Law Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37876/adhki.v5i2.138

Abstract

Problem statement: The increase in cases of child marriage in Indonesia has generated systemic issues from both social and economic perspectives, as well as concerning the fulfilment of children's rights. Various legal instruments have been established to prevent child marriage, including the elevation of the minimum marriage age for both men and women as stipulated in Law No. 16 of 2019, which amends Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, alongside the enactment of the Child Protection Law and various derivative regulations. Objective: This study aims to elucidate the tension between state law, the interpretation of religious texts, and the socio-empirical practices surrounding child marriage in Indonesia, while also seeking to identify strategies to reduce child marriage rates in the country. Methods: This research employs a descriptive approach, conducting a case study in Jepara, Central Java, using qualitative data collection methods, which are analysed through the iceberg analysis model and U Theory, alongside a sociological normative framework. Results: The findings of this research are as follows: first, various policies aimed at reducing the child marriage rate in Indonesia, implemented through state laws and regulations, have proven insufficiently effective, as they have not been accompanied by strategic, implementable, cross-sectoral, and sectoral policies and programmes. Second, religious texts pertaining to the minimum marriage age are not explicitly defined within Islamic law, leading to diverse interpretations; these texts tend to be understood in a textual rather than contextual manner. The tension among the three legal axes (positive law, religious law, and customary law) has contributed to the perception among certain members of the public, religious leaders, and government officials that child marriage retains a degree of legitimacy within Islamic law. Conclusion: Strategies to reduce child marriage in Indonesia must be developed in a comprehensive, integrative, collaborative, and cross-sectoral manner, involving all stakeholders, including the executive, legislature, judiciary, youth groups, parents, religious leaders, community leaders, teachers, and educational institutions.

Page 7 of 9 | Total Record : 84

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2025): ADHKI: Journal of Islamic Family Law Vol. 6 No. 2 (2024): ADHKI: Journal of Islamic Family Law Vol. 6 No. 1 (2024): ADHKI: Journal of Islamic Family Law Vol. 5 No. 2 (2023): ADHKI: Journal of Islamic Family Law Vol. 5 No. 1 (2023): ADHKI: Journal of Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2022): ADHKI: Journal of Islamic Family Law Vol. 4 No. 1 (2022): ADHKI: Journal of Islamic Family Law Vol. 3 No. 2 (2021): ADHKI: Journal of Islamic Family Law Vol. 3 No. 1 (2021): ADHKI: Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2020): ADHKI: Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 1 (2020): ADHKI: Journal of Islamic Family Law Vol. 1 No. 2 (2019): ADHKI: Journal of Islamic Family Law Vol. 1 No. 1 (2019): ADHKI: Journal of Islamic Family Law More Issue