Articles
84 Documents
<![CDATA[BAGAIMANA MENJAGA KETAHANAN KELUARGA DIMASA PANDEMI? STUDI BURUH TERDAMPAK PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Ochtafiana, Diah Ayu]]>;
<![CDATA[Nizar, Muchamad Coirun]]>
<![CDATA[ ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW Vol. 4 No. 2 (2022): ADHKI: Journal of Islamic Family Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Association of Islamic Family Law Lecturers ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37876/adhki.v4i2.99
<![CDATA[Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak perekonomian secara global tidak terkecuali di Indonesia. Salah satu dampak tersebut ialah mengharuskan perusahaan banyak mengambil kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kehilangan pekerjaan sering kali dapat memacu konflik ketahanan suatu keluarga yang akan mengakibatkan menyusutnya pendapatan sehingga dapat memicu kesehatan mental keluarga. Artikel ini bertujuan untuk meneliti seberapa besar ketahanan keluarga yang terdampak PHK di Kecamatan Genuk Kota Semarang Jawa Tengah dari aspek ekonomi, sosial budaya dan psikologis. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara kepada sepuluh kepala keluarga yang terdampak PHK di masa pandemi. Hasil dari penelitian ini yaitu mengetahui ketahanan keluarga dan faktor ketahanan keluarga yang dilakukan oleh kepala keluarga setelah terdampak PHK di masa pandemi. Para pihak yang terdampak PHK di masa pandemi memiliki permasalahan yang hampir sama yaitu kesulitan mencukupi kebutuhan hidup. Upaya yang dilakukan pihak yang terdampak PHK yaitu dengan mencari pekerjaan baru, saling menerima, mendukung dan meningkatkan keterampilan dengan mencoba peluang baru untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Selain daripada itu, dampak dari pandemic Covid 19 tidak selamanya berdampak negatif, namun sebagian dari mereka mendapatkan dampak positif yaitu dengan adanya waktu yang lebih bersama keluarga dan meningkatkan spiritual dengan selalu bersyukur kepada Tuhan YME.]]>
<![CDATA[EFFECTIVENESS OF ULTRA PETITUM PARTIUM IN DIVORCE CLAIMS IN RELIGIOUS COURTS ]]>
<![CDATA[Nurhidayati, Nurhidayati]]>;
<![CDATA[Liberty, Amira Fauziah]]>;
<![CDATA[Nugraha, Satriya]]>;
<![CDATA[Angkasa, Nawa]]>;
<![CDATA[Sari , Fitri Maulina]]>
<![CDATA[ ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW Vol. 4 No. 2 (2022): ADHKI: Journal of Islamic Family Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Association of Islamic Family Law Lecturers ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37876/adhki.v4i2.101
<![CDATA[The ultra petitum partiumis a principle that doesn’t allow judge to make verdicts on unrequested or over-demanding cases. In divorcement cases, ithas limited the authority of the judge in giving verdicts to grant women's rights. The existence of a Supreme Court Circular Letter (SEMA) on number 3 of 2018 strengthened by PERMA on number 3 of 2017 concerning The Guidelines for Prosecuting Women Facing the Law opens a gap for judges to consider this principle. The type of this research is empirical legal research. The data obtained through field research and qualitative descriptive. The primary data sources in this study were collected through observations, and judges interview in the Metro Religious Courts. The secondary data sources are acquired from library (legislation and certain related books). The data analysis method conducted in 3 stages, 1. Collecting the data, 2.Restating the statement, and 3. Connecting the datawith existed theories. The results shows that the Metro Religious Court Judges still override the existence of a Supreme Court Circular (SEMA) number 3 of 2018 because it is only limited to the formulation of rooms that are not binding as legislations. It is may also be applied or ignored.]]>
<![CDATA[PERCERAIAN SEBAGAI UPAYA EMERGENCY EXIT DALAM TINJAUAN SADD AL DZARIAH ]]>
<![CDATA[Teresa, Teresa]]>;
<![CDATA[Zaelani, Abdul Qodir]]>;
<![CDATA[Hermanto, Agus]]>
<![CDATA[ ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW Vol. 4 No. 1 (2022): ADHKI: Journal of Islamic Family Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Association of Islamic Family Law Lecturers ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37876/adhki.v4i1.105
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya perceraian, dampak dari percerain tersebut kemudian upaya apa saja yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perceraian sehingga angka perceraian tidak meningkat. Tujuan perkawinan dalam UU Perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga seharusnya rumah tangga tersebut bisa seterusnya hingga maut yang memisahkan, jika perselisihan di dalam rumah tangga tidak dapat diselsaikan maka akan menjadi pemicu dalam percerain, Penelitian ini merupakan kajian pustaka, jenis penelitian kualitatif menggunakan pendekatan sadd al dzariah. Hasil penelitian ini adalah faktor yang melatarbelakangi perceraian ada 13 faktor terdapat pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), banyak dampak dari perceraian bukan hanya pada suami dan isteri tetapi kepada anak-anak dari hasil pernikahan mulai dari perkembangan juga pendidikan anak, berbagai upaya yang dilakukan mulai dari keluarga, peran pemerintah, serta masyarakat yang harus mendukung untuk mengurangi terjadinya perceraian sehingga cerai bener-benar menjadi alternatif terakhir dalam permasalahan rumah tangga apabila tidak ditemukannya jalan lagi.]]>
<![CDATA[LARANGAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DAN RELEVANSINYA DENGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA ]]>
<![CDATA[Zaelani, Abdul Qodir]]>;
<![CDATA[Rinaldo, Edward]]>
<![CDATA[ ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW Vol. 4 No. 2 (2022): ADHKI: Journal of Islamic Family Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Association of Islamic Family Law Lecturers ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37876/adhki.v4i2.106
<![CDATA[Diskursus tentang perkawinan beda agama masih saja menjadi topik yang selalu diperbincangkan oleh para pemikir Islam sampai saat ini seiring masih banyaknya umat Islam di Indonesia yang melaksanakannya. Tulisan ini akan mencoba meneliti tentang bagaimana status larangan nikah kepada non muslim dalam hal ini yang dimaksud adalah beda agama serta relevansinya dengan Fatwa MUI di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data pustaka (library reseaach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa para ulama tafsir dan fuqaha sepakat tentang dilarangnya bagi laki-laki muslim menikahi wanita musyrik dan kafir dan begitu pula wanita muslimah dilarang dikawini oleh lelaki musyrik dan kafir. Untuk konteks Indonesia sendiri MUI telah mengeluarkan Fatwa tentang keharaman bagi umat Islam baik laki-laki dan perempuan untuk menikahi wanita dan laki-laki non-muslim baik mereka yang Ahli Kitab maupun tidak. Fatwa MUI No.4/Munas/VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama menyatakan setelah mempertimbangkan bahwa perkawinan beda agama sering menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan mengundang perdebatan diantara sesama umat Islam. Fatwa MUI ini masih sejalan dengan sumber hukum keluarga Islam di Indonesia UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang melarang perkawinan beda agama.]]>
<![CDATA[DAMPAK CHILD FREE TERHADAP KETAHANAN KELUARGA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Asmaret, Desi]]>
<![CDATA[ ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW Vol. 5 No. 1 (2023): ADHKI: Journal of Islamic Family Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Association of Islamic Family Law Lecturers ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37876/adhki.v5i1.108
<![CDATA[Fenomena childfree mulai viral dan heboh di dunia maya sehingga menimbulkan perdebatan yang menimpa banyak pasangan suami istri di Indonesia. Bagaimana dampak keputusan bebas anak terhadap ketahanan keluarga berbasis gender? Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder yang diolah dengan menggunakan analisis gender untuk menarik kesimpulan deskriptif kualitatif. Studi ini menemukan bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak berdampak negatif pada kesehatan reproduksi perempuan. Hal ini akan berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan psikis suami istri bahkan mengganggu ketahanan keluarga berbasis gender jika tidak dikomunikasikan dengan baik kepada pasangan dan keluarga]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TENTANG PERATURAN PERCERAIAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI INSTANSI POLISI REPUBLIK INDONESIA ]]>
<![CDATA[Taufik, Abdullah]]>
<![CDATA[ ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW Vol. 4 No. 1 (2022): ADHKI: Journal of Islamic Family Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Association of Islamic Family Law Lecturers ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37876/adhki.v4i1.111
<![CDATA[Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman,dan pelayanan kepada mayarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Terdapat ketentuan yang ketat bagi kesatuan POLRI untuk melakukan percerceraian, sebagaimana disebutkan pada UU No. 9 Tahun 2010 Pasal 19 angka (1) Bahwa setiap pegawai negeri pada POLRI yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan surat permohonan izin cerai kepada Kepala Satuan Kerja (Kasatker) dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (8). Dasar itulah yang dijadikan oleh pengadilan agama bahwa anggota dari kesatuan POLRI bila hendak melakukan perceraian harus mendapatkan izin dari atasannya yang disebut dengan Kasatker. Pada ketentuan tersebut tidak ada kejelasan bilamana perceraian itu diajukan oleh pihak isteri yang statusnya bukan PNS POLRI apakah juga diwajibkan untuk mendapatkan izin dari Kasatker atau tidak karena pada realitanya bahwa pasangan suami istri dari anggota POLRI yang hendak melakukan perceraian masih diwajibkan untuk mendapatkan izin dari Kasatker, Penilitian ini menggunakan metode yuridis normative yakni mengkaji peraturan perundang undangan yang terkait dengan perceraian untuk mendapatkan data yang otentik. Hasil dari penelitian ini adalah ketentuan UU No. 9 Tahun 2010 Pasal 19 Peraturan Kapolri yang terkait dengan perceraian anggota kesatuan POLRI belum jelas. Bagi anggota POLRI yang akan melaksanakan perceraian tetap harus mendapatka izin dari Kasatker. Bagi isteri POLRI yang statusnya bukan PNS anggota POLRI maka mestinya tidak perlu izin dari Kasatker dan berhak mengajukan gugat cerai ke pengadilan.]]>
<![CDATA[AN ANALYSIS OF HOUSEHOLD RESILIENCE AND DIVORCE WITHIN MUSLIM FAMILIES AMIDST THE COVID-19 PANDEMIC ]]>
<![CDATA[Akmal Tarigan, Azhari]]>
<![CDATA[ ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW Vol. 5 No. 1 (2023): ADHKI: Journal of Islamic Family Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Association of Islamic Family Law Lecturers ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37876/adhki.v5i1.112
<![CDATA[This study aims to examine the factors behind the increasing of divorce cases amidst the COVID-19 Pandemic. This study followed a qualitative research method with case study approach to analyse the factors behind the increasing of divorce cases within Muslim families in North Sumatra amidst the COVID-19 Pandemic. The findings of this study indicate that economic factors, third-person influence, lack of honesty, domestic violence, and inequality in child care are main factors that increase the cases of divorce. The COVID-19 pandemic is not the main factor in the occurrence of divorce, however, this pandemic is another factor that increases the risk of divorce, especially related to economic problems when the problem is not communicated properly. This study shows the importance to strengthen the dimensions of family life by ensuring the establishment of a more harmonious family life, understanding and supporting each other to develop household resilience amidst the COVID-19 pandemic.]]>
<![CDATA[REVEALING THE DILEMMA OF MARRIAGE DISPENSATION REGULATIONS IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Efrinaldi, Efrinaldi]]>;
<![CDATA[Jayusman, Jayusman]]>;
<![CDATA[Yenis, M.]]>
<![CDATA[ ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW Vol. 5 No. 1 (2023): ADHKI: Journal of Islamic Family Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Association of Islamic Family Law Lecturers ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37876/adhki.v5i1.113
<![CDATA[This article aims to reveal the regulation of marriage dispensation in Indonesia, which is regulated in Law No. 16 of 2019 concerning amendments to Law No.1 of 1974. Article 7 paragraph (2) states that if there is a deviation from the age provision, the parents of the man or woman can apply for marriage dispensation to the Court, for the sake of al-mashlahat. The focus of this research is how Islamic law analyzes the regulation of marriage dispensation in Law Number 16 of 2019. In this study, a normative legal research method is used, which is also called dogmatic legal research. The results show that Law No. 16/2019 brings the spirit of change regarding the regulation of marriage dispensation and the minimum age of marriage. In addition, Supreme Court Regulation No. 5 of 2019 is a special rule as a form of explanation of procedural law relating to marriage dispensation applications. In the perspective of Islamic Law, it brings al-mashlahat, with the regulation of marriage dispensation in certain circumstances. However, the minimum age of marriage in Islamic law is determined by ihtilam, rusyd, menstruation as physical signs and a certain age, which indicates maturity.]]>
<![CDATA[PARADIGMA BARU DALAM PELAKSANAAN E-COURT DI PERADILAN AGAMA DITINJAU DARI TEORI EFEKTIFITAS HUKUM ]]>
<![CDATA[Fadzlurrahman, Fadzlurrahman]]>;
<![CDATA[Madrah, Muna Yastuti]]>
<![CDATA[ ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW Vol. 4 No. 2 (2022): ADHKI: Journal of Islamic Family Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Association of Islamic Family Law Lecturers ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37876/adhki.v4i2.114
<![CDATA[Masa era New Normal saat ini mengharuskan kita untuk social distancing, akibat dari kebijakan tersebut pengadilan agama tidak mungkin beracara sebagai mana yang diatur sebelumnya. Ketentuan PERMA No. 1 tahun 2019 menyebabkan terjadinya pergeseran kebijakan dalam beracara di pengadilan agama, beberapa kebijakan dalam PERMA tersebut ternyata tidak sesuai dengan hukum acara yang diterapkan dalam HIR/RBG yang menjadi pedoman selama puluhan tahun. Permasalahan yang diangkat dari penelitian ini adalah pelaksanaan e-court dalam sistem peradilan agama, khususnya di Pengadilan Agama Demak dan Pengadilan Agama Semarang, dapat ditinjau dari teori efektivitas yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Metode penelitian. metode pendekatan yuridis empiris dirumuskan dengan analisis data kualitatif dan spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini e-court telah memberikan efisiensi dalam penerapan asas peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN HUKUM ANAK LAHIR DILUAR NIKAH DARI HUBUNGAN SEDARAH (INCEST) MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF ]]>
<![CDATA[Umar, Hasbi]]>;
<![CDATA[Bafadhal, Husin]]>;
<![CDATA[Rusmayanti, Ika]]>
<![CDATA[ ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW Vol. 4 No. 1 (2022): ADHKI: Journal of Islamic Family Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Association of Islamic Family Law Lecturers ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37876/adhki.v4i1.120
<![CDATA[Meskipun sudah ada aturan syariat dan hukum positif yang berlaku, masih ada kejadian menyimpang yang tak terduga seperti hubungan terlarang sedarah atau sering disebut hubungan sedarah (incest). Kehadiran anak dari hasil hubungan ini menjadi permasalahan tersendiri yang berakibat hukum pada status anak. Kedudukan anak hasil hubungan sedarah hingga hak warisnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif untuk menganalisis hubungan terkait hukum anak akibat hubungan sedarah antara hukum islam dan hukum positif dengan jenis dan sumber hukum primer seperti Qur’an dan hadits, Kompilasi Hukum Islam, UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sumber data primer seperti jurnal, skripsi, tesis, dan buku terkait materi yang diuji. Sumber data tersier seperti kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum. Seluruh data dikumpulkan dengan metode penelitian pustaka (library reseach) dan deskriptik analitik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan sedarah (incest) baik adanya ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif atau pun tidak dalam hubungan perkawinan maka dipandang sebagai perbuatan zina. Kedudukan anak hasil incest yang dapat digolongkan kepada anak luar nikah, para ulama sepakat bahwa anak itu tetap punya hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tanggung jawab atas segala keperluannya, baik materiil maupun spirituil adalah ibunya dan keluarga ibunya. Pun hak waris anak dari hasil hubungan sedarah dinasabkan sama dengan anak hasil zina yakni dinasabkan kepada ibu dan pihak ibunya.]]>
