cover
Contact Name
Mohammad Noviani Ardi
Contact Email
jurnaladhki@gmail.com
Phone
+6281359100363
Journal Mail Official
jurnaladhki@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
ADHKI: Journal of Islamic Family Law
ISSN : -     EISSN : 2715050x     DOI : -
ADHKI Journal of Islamic Falimy Law is a journal published by the Indonesian Islamic Family Law Lecturer Association, its focus and scope related to Islamic Family Law Issues.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 84 Documents
KELUARGA SAKINAH DALAM PANDANGAN PELAKU PERNIKAHAN USIA DINI DI KOTA BITUNG Gunawan, Edi; Nazar Irfiawan Pomalingo
ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW Vol. 3 No. 2 (2021): ADHKI: Journal of Islamic Family Law
Publisher : Indonesian Association of Islamic Family Law Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37876/adhki.v3i2.75

Abstract

Praktek pernikahan usia dini di Kota Bitung tercatat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Para pelaku dianggap belum mampu melaksanakan konsep keluarga sakinah karena dianggap belum dewasa dalam melihat persoalan berumah tangga. Perkawinan usai dini sebagian besar di dominasi oleh kasus hamil di luar nikah. Asumsi negatif serta pesimis masyarakat mengenai praktek pernikahan dini berbanding terbalik dengan fakta dilapangan. Tercatat angka perceraian dari pasangan perkawinan di bawah umur begitu kecil. Hal ini menjadi daya tarik untuk dilakukan penelitian tentang keluarga sakinah dalam pandangan pelaku pernikahan usia dini dalam mempertahankan keluarga di Kota Bitung. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan sosiologis normatif dan teknik pengambilan secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pelaku pernikahan dini di Kota Bitung merupakan keluarga yang dikategorikan sebagai keluarga Sakinah I dan Keluarga Sejahtera I. pendapat mereka tentang keluarga sakinah pun sejalan dengan apa yang disampaikan oleh para ahli hukum keluarga yang meletakkan unsur moral dan spiritual sebagai pondasi utama keluarga sakinah. Para pelaku pernikahan dini memiliki konsep keluarga yang sejalan dengan teori keluarga sakinah. Meskipun dalam praktek dilapangan masih banyak hal yang harus dibenahi dalam kehidupan berkeluarga.
KOMPARASI PENDAPAT SAYYID SABIQ TENTANG POLIGAMI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PRINSIP MAQASHID SYARIAH Alwi Haidar; Yasin Arief
ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW Vol. 3 No. 2 (2021): ADHKI: Journal of Islamic Family Law
Publisher : Indonesian Association of Islamic Family Law Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37876/adhki.v3i2.76

Abstract

Perkawinan adalah sebuah kebutuhan, artinya sesuatu yang harus dipenuhi. Walaupun Undang-Undang dengan tegas menuliskan bahwa Indonesia menganut azaz monogami, tetapi masih terbuka ruang untuk melakukan poligami di Indonesia, tentu harus melalui berbaga syarat yang ditentukan. Hal inilah yang menimbulkan pro kontra diantara para ulama’. Salah satunya adalah ulama besar, yang berasal dari Mesir, yaitu Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fikih Sunnah, menyebutkan bahwa beliau tidak setuju dengan adanya pengetatan syarat poligami. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Library Research atau studi pustaka. Setelah membandingkan kedua pernyataan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang di terapkan di Indonesia sudah mempertimbangkan aspek kemaslahatan bagi umat
PRAKTIK MENEMUKAN PASANGAN HIDUP MELALUI PEMANFAATAN SITUS BIRO JODOH ONLINE Sholihah, Mar'atush
ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW Vol. 3 No. 2 (2021): ADHKI: Journal of Islamic Family Law
Publisher : Indonesian Association of Islamic Family Law Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37876/adhki.v3i2.77

Abstract

This paper is intended to explain how to practice finding a spouse through the online matchmaking sites. The background of online matchmaking sites is based on full-time public behavior that requires both dynamic and time-consuming matchmaking sites. In addition, users are used to communicate, to find pleasure by following trends and even being used out of curiosity. This paper results from qualitative research on primary data sources: interviews of 3 pairs and secondary data of both articles and research that discuss the role of social exchange in the detailed and detailed use of online matchmaking sites. To see this role or function of writing used a sociological approach to the theory of social connection between berger and luckmann, where it forms at the external level, that is, a concentrated activity in which humans try to connect to their social environment to be stable. The research suggests that online dating users do not make both online and social media dating sites the primary choice in finding mates, but as introduction gates. In this study both online matchmaking and social media users of websites starting with introductions continue to the meeting and continue to agree on a serious marriage relationship. This comes after pressure from the surrounding circumstances and conditions. Questions raised from the environment that have left the users feeling bored and depressed. Thus, the practice of finding spouses through the use of both online matchmaking and social media sites in the study is demanding.
SUBSTANSI DAN RELEVANSI DARI STATUS POLIGAMI DALAM BERBAGAI PERUNDANG-UNDANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM KONTEMPORER ANALISIS STRUKTURAL FUNGSIONAL Nasta'in, Nasta'in
ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW Vol. 3 No. 2 (2021): ADHKI: Journal of Islamic Family Law
Publisher : Indonesian Association of Islamic Family Law Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37876/adhki.v3i2.79

Abstract

Poligami terjadi akibat dari kepentingan-kepentingan tertentu, yang mana laki-laki merasa kurang puas apabila hanya memiliki seorang istri. Hal itu juga didorong karena situasi lain. Kemudian terjadi hal baru yang muncul akibat terjadinya poligami. Tulisan ini merupakan hasil penelitian terhadap substansi dan relevansi dari status poligami dalam berbagai Perundang-undangan hukum keluarga Islam kontemporer atas kasus yang ada dalam masyarakat. Tulisan ini menggunakan pendekatan sosiologis, Poligami termasuk perkawinan yang sah, meskipun menuai berbagai syarat-syarat yang harus terpenuhi. Fungsi dari peraturan terkait poligamidalamundang-undangperkawinanadalah untuk melindungi kepentingan bagi yang melakukannya, baik laki-laki maupun perempuan dalam perkawinan poligami. Adapun status peraturan poligami di negara-negara muslim kontemporeradatiga. Pertama, boleh mutlak, karena didasari oleh pemahamannashsyari’ahsecara leterlek; kedua, boleh bersyarat, sepertiperaturan poligami yang ada di Indonesia; dan yang terakhiryaitudilarang mutlak apabila di dalamnya terdapat banyak kemadharatan. Selain itu relevansi dari poligami menjadi flexibel apabila terdapat suatu kesepakatan antara para pihak.  
TREN AJAKAN NIKAH DINI DI ERA DISRUPSI Avita, Nur; Oktalita, Frina
ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW Vol. 3 No. 2 (2021): ADHKI: Journal of Islamic Family Law
Publisher : Indonesian Association of Islamic Family Law Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37876/adhki.v3i2.80

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menghindari pernikahan di usia dini. Tulisan ini merupakan hasil penelitian kualitatif terhadap beberapa sumber data dari buku dan karya yang membahas tentang pernikahan dini. Teori yang digunakan yaitu teori structural fungsional, secara subtansif teori ini menjelaskan bahwa masyarakat merupakan suatu struktur yang diatur oleh sistem, masing-masing komponen terintegarasi dengan fungsinya sendiri-sendiri. Semua struktur itu harus berjalan seimbang dan baik. Berdasarkan kesimpulan trend pernikahan dini dipengaruhi salah satunya gerakan yang fokusnya tentang pernikahan dalam Islam yang digandrungi oleh banyak remaja, seperti yang terdapat dalam akun @kangabay­_, @sallyheart dan kemudian munculnya hashtag #Nikah Muda yang sangat bervariasi dan juga dipengaruhi beberapa faktor, seperti ekonomi, pendidikan, pengetahuan, karena perjodohan ingin melanggengkan hubungan dan juga faktor yang sebenarnya tidak dikehendaki yaitu MBA (Married by Accident) menikah karena kecelakaan. Sehingga pernikahan dini juga berdampak pada hal-hal yang begitu luas dan masalahnya pun kompleks, mulai dari berdampak pada bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial sampai pada psikologis seseorang. Dengan demikian perkawinan usia dini juga sangat berpengaruh tidak hanya kepada anak melainkan bagi orang tua laki-laki dan perempuan, lingkungan masyarakat, bahkan negara pun akan terkena dampak atas perkawinan di usia dini yaitu berupa problem sosial seperti pegangguran, perceraian dan kemiskinan. Oleh sebab itu perlu adanya dukungan, komitmen dari keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam upaya menekan angka perkawinan usia dini.
PARENTS' OBLIGATIONS ON HADHANAH BEFORE MUMAYYIZ AFTER DIVORCE: REVIEW OF NORMATIVE LEGAL STUDIES Asman, Asman
ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW Vol. 4 No. 1 (2022): ADHKI: Journal of Islamic Family Law
Publisher : Indonesian Association of Islamic Family Law Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37876/adhki.v4i1.83

Abstract

This study examines the law of neglect and neglect of children by parents, this problem often occurs in society, on the other hand, fighting for children between divorced parents often occurs as if children are property that can be divided and after being divided, the bond is broken parents who do not get custody. The problem of raising children in Islamic Jurisprudence (fiqh) terms is called hadhanah, which is defined as caring for small children who do not know and cannot live independently, namely by fulfilling their needs. In relation to the custody of minors as a result of the divorce of both parents given to the mother, this is as regulated in Article 105 of the Compilation of Islamic Law. However, although Article 105 of the Compilation of Islamic Law explains that a child who has not mumayyiz is the right of the mother, it does not mean that the father has no right in the child's growth and development. This research method uses a qualitative research type, while the approach in this research uses two approaches, namely: the statutory approach and the fact approach. The results of this study are the responsibility of parents to minors in providing a living for their children after divorce according to Islamic law becomes the obligation of male parents, this is as regulated in Article 49 letter d and Article 156 of the Compilation of Islamic Law.
PERAN KYAI SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI MADURA Nury, Misbahun
ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW Vol. 4 No. 1 (2022): ADHKI: Journal of Islamic Family Law
Publisher : Indonesian Association of Islamic Family Law Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37876/adhki.v4i1.92

Abstract

Sengketa waris menyangkut tentang pembagian warisan yang menimbulkan ketidakpuasan antara satu sama lain terlebih ketika tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh para pihak. Perlu adanya seorang mediator dalam perihal ini, yang di dalamya berperan membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dimaksud kemudian hasilnya berbentuk kesepakatan baik secara lisan atau berbentuk tulisan. Kyai, ketokohan dan kepemimpinannya telah menunjukkan betapa kuatnya kecakapan dan pancaran kepribadian dalam memimpin pesantren dan masyarakat yang ada sehingga sangat dibutuhkan perannya. Madura yang dikenal sebagai daerah yang masih kental dengan adat serta budaya keagamaan khususnya di ujung timur yakni Sumenep menjadi menarik perhatian khususnya dalam penyelesaian sengketa waris melalui mediasi (diluar Pengadilan). Dalam hal ini, tokoh masyarakat keagamaan (Kyai) menjadi poin plus untuk menjadi mediator karena dianggap mampu serta memiliki pemahaman lebih tentang agama. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi Kyai sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa waris di Madura. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait strategi Kyai sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa waris di Madura cukup sederhana. Di antaranya yaitu Kyai memanggil para pihak, memberi nasehat, menampakkan kemoderatannya untuk menjaga kepercayaan pihak-pihak, kemudian yang terakhir berdoa setelah mediasi itu selesai.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEHARMONISAN RUMAH TANGGA MUSLIM DI JAWA TENGAH Arief, Yasin; Tulab, Tali; Diyati, Nailis Anin; Yurista, Dina Yustisi
ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW Vol. 5 No. 1 (2023): ADHKI: Journal of Islamic Family Law
Publisher : Indonesian Association of Islamic Family Law Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37876/adhki.v5i1.94

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga, baik dari segi faktor komunikasi pasangan suami istri dan faktor kecerdasan keduanya dalam mengelola emosi . Subjek penelitian ini adalah masyarakat muslim kota Semarang yang sudah menikah dan berpendidikan. Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dan instrumen penelitian berupa kuesioner yang dibagikan ke 100 orang dengan teknik sampling purposif. SPSS (Statistical Product and Service Solution) digunakan dalam penelitian ini sebagai analisis data dengan tahap uji validitas, uji reliabilitas, dan analisis regresi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang belum menikah dan akan menikah guna mencapai keluarga sakinah mawadah wa rahmah.
ANALISIS FAKTOR PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN PADA MASYARAKAT SULAWESI UTARA Bukido, Rosdalina; Warso, Lusyana; Hasan, Faradila
ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW Vol. 4 No. 1 (2022): ADHKI: Journal of Islamic Family Law
Publisher : Indonesian Association of Islamic Family Law Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37876/adhki.v4i1.95

Abstract

Artikel ini bertujuan mendeskripsikan tentang perceraian yang dilakukan di luar pengadilan di Bolaang Mongondow Timur dengan menganalisa faktor-faktor penyebab serta bagaimana akibat hukum yang terjadi pasca perceraian diluar pengadilan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukan sebagian masyarakat Bolaang Mongondow Timur melakukan perceraian diluar pengadilan karena dipengaruhi oleh rendahnya pendidikan, ekonomi keluarga yang tidak mampu atau tidak sanggup membayar biaya perceraian. Selain itu jarak Pengadilan Agama yang jauh membuat masyarakat Bolaang Mongondow Timur melakukan perceraian di luar Pengadilan. Hal ini berdampak pada tidak adanya status legal dalam hukum negara yang dapat berakibat pada tidak terpenuhinya hak-hak warga negara yang berkaitan dengan dampak perceraian dalam lingkup hukum kenegaraan Indonesia. Sedangkan terkait dengan administrasi, praktek perceraian tersebut tidak didaftarkan pada lembaga pemerintahan sehingga akan mengakibatkan tidak adanya penjelasan status baru dari pasangan suami istri dalam administrasi kenegaraan. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi dan bimbingan dari pemerintah setempat tentang perceraian, karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap yurisprudensi hukum Indonesia terutama di bidang hukum. Baik hukum agama maupun hukum positif.
TOLERANSI HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KEWARISAN ADAT DI INDONESIA Tarmizi, Tarmizi; Zubair, Asni
ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW Vol. 4 No. 2 (2022): ADHKI: Journal of Islamic Family Law
Publisher : Indonesian Association of Islamic Family Law Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37876/adhki.v4i2.98

Abstract

Masyarakat Indonesia umumnya memilih sistem adat dalam pembagian harta warisan meskipun mayoritas beragama Islam yang juga memiliki sistem kewarisan yaitu farāiḍ. Penelitian ini bertujuan mengkaji toleransi hukum Islam terhadap penerapan sistem kewarisan adat melalui sifat keluwesannya dan memberi batasan pelaksanaan agar tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan mengumpulkan hasil-hasil penelitian yang membahas berbagai sistem kewarisan adat, kemudian data diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menguraikan toleransi hukum Islam terhadap sistem waris adat. Terdapat beberapa sistem kewarisan adat di Indonesia yaitu pembagian ketika pewaris masih hidup melalui hibah dan wasiat, pembagian dengan cara perdamaian atau musyawarah, pembagian dengan mengutamakan anak laki-laki tertua dan pembagian dengan mengutamakan anak perempuan (sistem matrilineal). Sistem tersebut tidak sesuai dengan sistem kewarisan Islam, namun hukum Islam memberikan toleransi dengan beberapa catatan. Hibah dihitung sebagai warisan masih dibolehkan sebagaimana Pasal 211 KHI, wasiatpun dibolehkan asal tidak melebihi sepertiga dari harta warisan. Begitujuga perdamaian dan musyawarah dibolehkan asal disepakati setiap ahli waris yang menyadari bagiannya. Adapun anak tertua laki-laki boleh mendapat paling banyak bagian selama dsetujui ahli waris lainnya. Sedangkan sistem kewarisan matrilineal di Minangkabau tidak bertentangan dengan hukum Islam karena adanya pembagian harta pusaka tinggi dan pusaka rendah.