cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Katherin
Contact Email
ppm.asn@bkn.go.id
Phone
+622180887011
Journal Mail Official
ppm.asn@bkn.go.id
Editorial Address
Pusat Pengkajian Manajemen ASN Badan Kepegawaian Negara Jl. Mayjen Sutoyo No.12 Cililitan, Jakarta Timur 13640 Gedung 3 Lantai 6
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Civil Service : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Published by Pusat Pengkajian Manajemen ASN
ISSN : 19787103     EISSN : 25411276     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Education, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal kebijakan dan manajemen pegawai negeri adalah jurnal peer-review yang diterbitkan dua kali setahun (Juni dan November). Isi jurnal berisi analisis penelitian yang dilakukan oleh semua lapisan aparatur PNS dengan substansi diskusi terkait isu-isu terkait pengelolaan PNS. Setiap diskusi memberikan perspektif kritis dan analisis yang meyakinkan sehingga dapat menjadi jalan keluar dari berbagai masalah yang telah dan sedang melalui kerja teoretis sebuah penelitian. Jurnal ini didedikasikan dan diterbitkan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pengorganisasian, perencanaan dan pelaksanaan birokrasi, serta kinerja tata kelola Aparatur Sipil Negara.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 255 Documents
 22   23   24   25   26 
PENGUATAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB) UPAYA MENJAGA NETRALITAS ASN DALAM MENGHADAPI PEMILU 2024 Mohammad Ali
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 17 No 1 (2023): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61133/pns.v17i1.410

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk upaya dalam penguatan dalam implementasi surat keputusan bersama (SKB) upaya menjaga netralitas ASN dalam menghadapi pemilu 2024. Karena pelanggaran netralitas ASN pada tahun tersebut berpotensi mengalami peningkatan jika pembinaan dan pengawasan ASN tidak dijalankan dengan baik. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dan analisis data dilakukan dengan trianggulasi isi, sehingga dapat menghasilkan hasil objektif dan valid. Hasil dari penelitian adalah terdapat empat faktor penting dalam implementasi surat keputusan bersama (SKB) yaitu pertama, komunikasi dilakukan dengan kreatif dan inovatif. Kedua, sumber daya dilakukan dengan pemenuhan kualifikasi dan kompetensi bagi membina dan pengawas. Ketiga, disposisi dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap efektifitas sanksi yang selama ini digunakan. Keempat struktur birokrasi dibuat tidak hanya dalam bentuk keputusan bersama, namun dilanjutkan sebuah unit kerja dalam implementasi dari kebijakan tersebut.
INTERNALISASI DAN IMPLEMENTASI INTEGRITAS APARATUR SIPIL NEGARA - SEBUAH PENDEKATAN HOLISTIK Pramudhita Puteri
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 17 No 1 (2023): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61133/pns.v17i1.414

Abstract

Praktik pengelolaan integritas dalam instansi pemerintah dari sudut pandang holistik cukup menjanjikan. Sebagai organisasi, sejumlah instansi pemerintah sudah menjadikan implementasi integritas sebagai bagian dari manajemen risiko yang dikelola oleh salah satu satuan kerja organisasi seperti Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja atau Bagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko. Selain itu, satuan kerja lain yakni Biro SDM bersama Inspektorat juga mengelola praktik integritas pegawai meskipun masih fokus pada tindakan korektif. Praktik di sektor privat membuktikan bahwa pengelolaan integritas pada level organisasi dan individu bisa dilakukan secara holistik sehingga tindakan preventif dan korektif dapat dilakukan dalam satu kerangka yang sama. Penelitian melalui kajian literatur ini akan membahas sejumlah ide terkait pengelolaan integritas pada level organisasi dan individu berdasarkan sejumlah penelitian ilmiah terkait. Ide-ide tersebut dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi organisasi sambil mencari bentuk yang sesuai dalam evaluasi pelaksanaannya. Berdasarkan studi literatur yang dilakukan, perilaku pelanggaran dapat dilihat sebagai suatu dinamika psikologis individu dan dinamika budaya serta perilaku organisasi. Sebagai bentuk pengembangan, kajian ini merekomendasikan kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan organisasi agar Aparatur SIpil Negara dapat mengimplementasikan integritas secara konsisten dan organisasi dapat menumbuhkan dan menjaga budaya yang mendorong kepatuhan.
ANALISIS KEBIJAKAN PENGANGKATAN WIDYAISWARA MELALUI PENYETARAAN JABATAN DALAM RANGKA PENATAAN BIROKRASI DAN PENINGKATAN SDM PELATIHAN DI BADAN DIKLAT DIY Aswin Eka Adhi
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 17 No 1 (2023): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61133/pns.v17i1.418

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria kebijakan pengangkatan widyaiswara melalui penyetaraan jabatan di Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) agar berlangsung optimal dan mengetahui desain pengangkatan widyaiswara melalui penyetaraan jabatan di Badan Diklat DIY agar berlangsung optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan focus group discussion (FGD). Analisis data dengan metode analisis kebijakan publik. Hasil penelitian menyimpulkan ada enam kriteria agar kebijakan pengangkatan widyaiswara melalui penyetaraan jabatan berlangsung optimal, yaitu: Efektivitas (67%), Efisiensi (80%), Kecukupan (87%), Kesamaan (73%), Responsivitas (80%), dan Kelayakan (73%); dan desain pengangkatan widyaiswara melalui penyetaraan jabatan agar berlangsung optimal terdiri atas tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Rekomendasi diberikan kepada stakeholder, diantaranya Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia agar segera menyusun pedoman pembinaan Jabatan Fungsional pasca penyetaraan jabatan dan kepada Pemerintah Daerah DIY agar mengevaluasi terkait penataan birokrasi, penyetaraan jabatan Widyaiswara, dan peningkatan Sumber Daya Manusia Pelatihan.
ANALISIS KEADILAN DAN KEPASTIAN KARIER PEJABAT FUNGSIONAL MELALUI KEBIJAKAN DEMOSI JABATAN Perdhana Ari Sudewo
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 17 No 1 (2023): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61133/pns.v17i1.420

Abstract

Manajemen PNS di Indonesia dilaksanakan dengan sistem merit yang menekankan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja pegawai dalam pembinaan karier. Sistem merit dilaksanakan dengan prinsip memberikan keadilan dan kewajaran, serta kejelasan dan kepastian dalam pembinaan karier PNS, termasuk pagi Pejabat Fungsional. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan pembinaan karier Jabatan Fungsional hanya dilaksanakan melalui promosi dan mutasi jabatan, serta penugasan. kebijakan demosi Jabatan Fungsional pada jenjang jabatan setingkat lebih rendah saat ini belum menjadi bagian dari strategi pembinaan karier Pejabat Fungsional. Kondisi tersebut berpotensi untuk menciptakan ketidakadilan dan ketidakpastian karier bagi Pejabat Fungsional, khususnya Pejabat Fungsional pada jenjang lebih rendah yang tidak dapat melakukan pengembangan karier dikarenakan ketiadaan lowongan atau formasi jabatan pada jenjang Jabatan Fungsional setingkat lebih tinggi. Ketiadaan kebijakan demosi menyebabkan Pejabat Fungsional dengan pangkat dan jabatan tertinggi dalam organisasi tidak akan diturunkan jabatannya meskipun secara kualifikasi, kinerja, maupun kompetensi dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dengan kondisi tersebut, maka direkomendaskan untuk dikembangkan kebijakan demosi Jabatan Fungsional untuk memberikan jaminan keadilan dan kepastian karier bagi semua Pejabat Fungsional sesuai dengan sistem merit, serta upaya untuk menciptakan iklim kompetisi yang sehat antar pegawai, sekaligus memacu pegawai untuk terus meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja agar tidak terkena kebijakan demosi jabatan.
PENILAIAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA Antonius Galih Prasetyo
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 17 No 1 (2023): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61133/pns.v17i1.421

Abstract

Mekanisme penilaian kinerja bagi Jabatan Fungsional (JF) mengalami perubahan drastis dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional yang menghapus Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK). Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan realitas penilaian DUPAK untuk JF Widyaiswara sebagai representasi dari realitas penilaian DUPAK secara umum. Ini merupakan tulisan pertama yang mengangkat tema DUPAK dari perspektif anggota tim penilai yang dikaitkan dengan isu tata kelola JF yang lebih luas. Tulisan menggunakan metode autoetnografis dengan menggunakan pengalaman penulis menilai DUPAK untuk JF Widyaiswara selama dua tahun (2021-2023) sebagai sumber material. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa penilaian DUPAK ditandai dengan penekanan yang kuat pada aspek administrasi, keterbatasan jumlah SDM pelaksana, potensi kesalahan penilaian, eksistensi peraturan-peraturan tak tertulis yang diadopsi tim penilai, ketidakselarasan antara tugas normatif dan tugas aktual tim penilai, dan regulasi yang berubah-ubah. Dari hal tersebut, asumsi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa DUPAK perlu dihapus terkonfirmasi. Namun demikian, peraturan baru tersebut juga berpotensi memberikan dampak negatif yang tidak sesuai dengan desain peningkatan profesionalisme birokrasi.
ANALISIS HUBUNGAN PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN RENCANA STRATEGIS ORGANISASI PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Firyal Khairunnisa; Puti Paramita Bawie
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 17 No 1 (2023): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61133/pns.v17i1.423

Abstract

Era revolusi industri 4.0 menghadirkan perubahan yang menjadi tantangan dan peluang bagi organisasi dalam menjaga eksistensinya. Perencanaan strategis dan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kunci penting dalam menghadapi perubahan. Keterhubungan yang erat antara perencanaan SDM dan rencana strategis organisasi penting untuk mencapai kesuksesan jangka panjang dan tujuan organisasi secara optimal. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai organisasi publik, memiliki peran strategis dalam menyediakan pendanaan bagi pemerintah juga membutuhkan SDM yang terhubung dengan rencana strategis organisasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara perencanaan SDM dan rencana strategis di DJP melibatkan aspek akomodatif, interaktif, dan terintegrasi. Manajemen SDM DJP mengakomodasi kebutuhan pegawai sesuai dengan rencana strategis, berkolaborasi dengan unit-unit strategis lainnya, serta mengintegrasikan strategi organisasi ke dalam praktik manajemen SDM. Prioritas manajemen SDM pada rencana strategis periode 2020-2024 adalah memberdayakan pegawai yang ada dan fokus pada pengembangan kompetensi pegawai. Kebijakan perencanaan SDM DJP bertujuan untuk mengembangkan dan memberdayakan pegawai agar menjadi the next leaders.
SISTEM MERIT SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI PADA ORGANISASI PEMERINTAH DI INDONESIA mira syahraini
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 17 No 2 Nov (2023): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61133/pns.v17i2 Nov.426

Abstract

Korupsi menjadi permasalahan kompleks yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta mengancam keberlangsungan hidup suatu bangsa. Upaya pencegahan merupakan gerbang depan dalam pemberantasan korupsi, yang melibatkan seluruh stakeholder dan masyarakat. Salah satu upaya pencegahan dalam birokrasi pemerintahan adalah melalui manajemen ASN yang dilandaskan pada sistem merit, yaitu pengelolaan ASN yang berprinsip pada kompetensi, keterbukaan, kualifikasi, dan kinerja. Pada artikel ini dilakukan telaah literatur terkait sistem merit dan pencegahan korupsi, yang mana hasilnya bahwa penerapan sistem merit pada manajemen SDM yang dilakukan pada setiap prakteknya mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai; seleksi dan rekruitmen pegawai; pengembangan karir pegawai; rotasi dan mutasi; penggajian, penghargaan, dan sanksi; penilaian/manajemen kinerja; perlindungan dan pelayanan; dan informasi terintegrasi mampu mencegah terjadinya korupsi. Sehingga diharapkan pada organisasi pemerintah berkomitmen untuk dapat menerapkan sistem merit pada manajemen ASN secara efektif.
MEMBENTUK KEMBALI PEGAWAI MASA DEPAN: REVOLUSI KERJA HIBRIDA Fanda Yurike
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 17 No 2 Nov (2023): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61133/pns.v17i2 Nov.428

Abstract

Perubahan menuju kerja yang lebih fleksibel telah memengaruhi tatanan kerja tradisional yang terikat oleh waktu dan tempat. Pandemi COVID-19 mempercepat perubahan fundamental dalam tatanan kerja global, memunculkan konsep kerja hybrid yang melibatkan praktik kerja dari berbagai tempat dan fleksibilitas waktu. Namun, implementasi model hybrid working bukanlah tugas sederhana; ini memerlukan pertimbangan mendalam terhadap aspek tempat dan waktu kerja. Fokus saat ini terutama tertuju pada dimensi tempat dalam konteks kerja, dengan banyak individu menjalankan pekerjaan dari lokasi yang beragam. Namun, perubahan dalam dimensi waktu juga signifikan, mengubah pandangan tentang waktu kerja yang synchronous dan fleksibilitas kerja asynchronous. Model hybrid working mencerminkan perubahan ini. Selain tantangan dalam produktivitas dan budaya kerja, konsep "bias waktu tatap muka" menjadi relevan dalam perkembangan karier individu. Penting untuk menghilangkan bias yang mungkin terjadi terkait dengan kehadiran fisik di kantor, sehingga semua pegawai, baik yang bekerja di kantor maupun dari jarak jauh, mendapatkan pengakuan dan kesempatan yang setara. Kesesuaian model kerja hybrid dengan karakteristik pekerjaan dan preferensi individu juga menjadi faktor penting untuk keberhasilan implementasinya di berbagai organisasi.
PENGARUH LEADER MEMBER EXCHANGE, WORK LIFE BALANCE DAN JOB SATISFACTION TERHADAP ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR DI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG Isni Yarti
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 17 No 2 Nov (2023): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61133/pns.v17i2 Nov.430

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh leader member exchange, work life balance dan job satisfaction terhadap organizational citizenship behavior di Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Penelitian ini mengunakan pedekatan penjelasan (explanatory research) yang menjelaskan hubungan kausal (sebab akibat) antar variabel. Model penelitian bersifat pengujian hipotesis, yang menguji kebenaran teoritis yang dibangun oleh peneliti. Data yang digunakan bersifat cross- sectional yang dikumpulkan dari responden penelitian yakni pegawai tenaga kependidikan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Teknik analisis untuk menguji hipotesis menggunakan analisis regresi dengan aplikasi SPSS Statistic 25. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel leader member exchange, work life balance dan job satisfaction terhadap organizational citizenship behavior di Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Kata kunci : Leader Member Exchange, Work Life Balance, Job Satisfaction dan Organizational Citizenship Behavior.
Kebijakan Penerapan Keilmuan Pegawai ASN Selesai Tugas Belajar Andhika Pratama Tirta Wijaya
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 17 No 2 Nov (2023): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61133/pns.v17i2 Nov.431

Abstract

Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada sektor publik memiliki peran krusial dalam memajukan pembangunan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. BPKP sebagai organisasi yang menjalankan fungsi audit intern mengakui bahwa pengalaman dan keahlian auditor merupakan aset terpenting dalam organisasi. Kondisi lingkungan yang dinamis menuntut BPKP untuk lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan stakeholder. BPKP melakukan upaya meningkatkan pengetahuan pegawai salah satunya melalui pendidikan formal lanjutan (S1, S2, dan S3). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus di BPKP. Hasil penelitian menunjukkan komitmen BPKP dalam mendorong peningkatan kompetensi melalui kebijakan penerapan keilmuan alumni pegawai tugas belajar, sehingga pengetahuan yang diperoleh selama pendidikan dapat di-sharing kepada pegawi lain untuk meningkatkan kinerja organisasi. Terdapat tiga peluang yang dapat dioptimalkan dalam kebijakan penerapan keilmuan diantaranya berkontribusi untuk CoP, mendorong riset, dan membantu penyusunan kebijakan serta regulasi. Di sisi lain terdapat kendala yang ditemui dalam implementasi kebijakan yang tertuang dalam Perka Nomor 16 tahun 2016. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konseptual bagi perkembangan konsep pengembangan kompetensi SDM untuk organisasi sektor publik dan saran aplikatif bagi BPKP dalam meningkatkan kebijakan penerapan keilmuan alumni pegawai tugas belajar.

Page 25 of 26 | Total Record : 255

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2007 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17 No 2 Nov (2023): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 17 No 1 (2023): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 16 No 2 (2022): CIVIL SERVICE: Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 16 No 1 (2022): CIVIL SERVICE : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 15 No 2 November (2021): CIVIL SERVICE : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 15 No 1 Juni (2021): CIVIL SERVICE : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 14 No 2 November (2020): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 14 No 1 Juni (2020): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 13 No 2 Nov (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 13 No 1 Juni (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 12 No 2 November (2018): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 12 No 1 Juni (2018): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 11 No 2 November (2017): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 11 No 1 Juni (2017): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 10 No 2 November (2016): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 10 No 1 Juni (2016): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 9 No 2 November (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 9 No 1 Juni (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 8 No 2 November (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 8 No 1 Juni (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 7 No 2 November (2013): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 7 No 1 Juni (2013): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 6 No 2 November (2012): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 6 No 1 Juni (2012): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 5 No 2 November (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 5 No 1 Juni (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 4 No 2 November (2010): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 4 No 1 Juni (2010): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 3 No 2 November (2009): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 3 No 1 Juni (2009): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 2 No 2 November (2008): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 2 No 1 Juni (2008): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 1 No 2 November (2007): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 1 No 1 Juni (2007): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS More Issue