Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.245
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Informatika dan Multimedia Jurnal Bina Mulia Hukum Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Hukum Respublica Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Khazanah Hukum Res Nullius Law Journal JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Jurnal Al-Hakim : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Journal of Law, Poliitic and Humanities Reformasi Hukum Unimuda Sport Journal : Jurnal Pendidikan Jasmani Tensile : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Research Horizon Jurnal Keadilan Pemilu Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Pusat Unggulan Iptek Penanggulangan Stunting Berbasis Kesehatan Ibu dan Anak Jurnal Legislasi Indonesia
AHMAD JAMALUDIN
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Sistem Informasi Geografis Persebaran Potensi Wilayah Perumahan di Kota Kediri Jamaludin, Ahmad
Jurnal Informatika dan Multimedia Vol 10 No 1 (2018): Jurnal Volume 10, No.1 (2018)
Publisher : Teknik Informatika Politeknik Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem Informasi Geografis Persebaran Potensi Wilayah Perumahan di Kota Kediri adalah aplikasi yang membantu para investor dalam memperoleh informasi seputar lokasi persebaran wilayah yang berpotensi untuk dijadikan perumahan di Kota Kediri. Sistem Informasi Geografis Persebaran Potensi Wilayah Perumahan di Kota Kediri ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman berbasis obyek dengan database pendukungnya menggunakan MySQL  . Metode yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan pemetaan Google Maps API dan framework codeigniter. Hasil penelitian ini adalah sebuah Sistem Informasi Geografis Persebaran Potensi Wilayah Perumahan di Kota Kediri dapat memvisualisakan data potensi wilayah perumahan yang ada di Kota Kediri. Sehingga investor dapat mengetahui data wilayah yang berpotensi untuk dijadikan perumahan dalam proses pencarian data per-kecamatan yang telah dibedakan menjadi beberapa warna dan mengetahui prosentase pada setiap kelurahan.
Personal Data Vulnerability in the Digital Era: Study of Modus Operandi and Mechanisms to Prevent Phishing Crimes Permana, Flea Akbar; Jamaludin, Ahmad
Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Vol. 5 No. 2 November 2023
Publisher : Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/jurnalalhakim.v5i2.7074

Abstract

Rapid digital transformation has significantly increased the vulnerability of personal data, leading to an alarming increase in phising crimes. This scholarly article aims to investigate the modus operandi and prevention mechanisms of phising crimes in the era of digital transformation. Phising, a fraudulent practice that aims to obtain sensitive information through fraudulent means, has become a common cybercrime, targeting both individuals and organizations. This research utilizes a comprehensive literature review and analysis of various phising attack scenarios to identify common strategies used by cybercriminals. This analysis focuses on the techniques used to manipulate unsuspecting victims, such as social engineering, email forgery, and website forgery. In addition, this research explores the exploitative nature of data breaches and their implications for personal privacy. This article highlights the importance of collaboration between stakeholders, including government agencies, technology providers and individuals, in addressing the issue of personal data vulnerability. By sharing information, resources and best practices, stakeholders can work together to improve cybersecurity measures and effectively protect personal data. The findings from this study provide valuable insights into the modus operandi of phising crimes and the prevention mechanisms needed to protect personal data. By understanding the strategies used by cybercriminals and implementing proactive measures.  
Age Verification Regulation in Social Media Platform Usage: Preventive Measures Against Online Child Sexual Violence Jamaludin, Ahmad
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 8 Number 2 March 2024
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v8i2.1311

Abstract

The escalation of internet use in various age groups has resulted in an increase in the number of social media users from year to year, until at the beginning of 2023 there were 212.9 million internet users and 167 million social media users, equivalent to 60.4% of the total population, it is also known that around 87% of children in Indonesia have been introduced to social media before turning 13 years old. With easy access to the internet, perpetrators of sexual violence are increasingly adapting to exploit children's vulnerability, thus changing the dimensions of sexual violence that are increasingly directed at children. This phenomenon has made several developed countries adapt by implementing various approaches to prevent children from becoming victims of sexual violence in cyberspace. This research aims to obtain a complete picture of sexual violence against children facilitated by social media platforms, and find alternative policies to limit access to protect children from a series of vulnerabilities that can result in sexual violence in cyberspace. The research method used in this research is normative juridical. The results of the study found that if today's easy access to social media has made children more vulnerable to becoming victims of sexual violence in cyberspace, prevention with a criminal law and telematics approach should be carried out to prevent children from perpetrators of sexual violence. Indonesia has actually taken a proactive policy with the enactment of the Personal Data Protection Law, but it has not regulated provisions related to age limits and rules that require strict application of age verification for children accessing social media.
Sosialisasi Pengembangan Potensi Diri Guna Memilih Karir Di Masa Depan Pada Smkn 2 Kota Serang Solihin, Anip; Munandar, Septian Aris; Yofi, Yofi; Jamaludin, Ahmad; Muslimawati, Nurul
Tensile : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 3 (2023): November 2023
Publisher : Teknik Mesin ,Universitas Pamulang Serang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah untuk melaksanakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu, melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, keberadaan perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan kontribusi besar kepada pengembangan dan penerapan keilmuan dalam masyarakat. Metode yang digunakan pada Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah tim pelaksana mengunjungi SMKN 2 Kota Serang yang beralamat di jalan KH. Abdul Fatah Hasan No. 89, Kota Serang, Banten, Indonesia dan memberikan pelatihan mulai tanggal 27 – 28 Maret 2023. Sosialisasi ini bertujuan agar generasi milenial yang rata-rata masih berusia remaja memahami pentingnya peran generasi milenial dalam pengembangan potensi diri guna memilih karir di masa depan. Untuk meraih tujuan-tujuan pengembangan potensi diri yang lebih besar dan bisa menerapkan perencanaan karir tersebut dalam kehidupannya mulai sekarang, terutama sebagai bekal dalam menghadapi masa depan. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah bertambahnya keilmuan dan keterampilan peserta pada SMKN 2 Kota Serang, khususnya di bidang pengembangan potensi diri dan perencanaan karir di masa depan yaitu pelatihan yang akan menjadi bekal mereka dalam mengelola pengembangan diri, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Ilmu yang didapatkan pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diharapkan mampu memberikan semangat dalam menyampaikan pengetahuan dan memberikan motivasi serta berkontribusi bagi generasi muda, baik di lingkungan sekolah, kampus maupun masyarakat. Agar PKM ini tepat sasaran, maka perlu diperhatikan metode pelaksanaan PKM. Adapun metode pelaksanaan PKM ini adalah dengan cara:1. Metode Ceramah / Presentasi, 2. Metode Tanya Jawa. 3. Sharing Session Tentang Pengembangan Potensi Diri Guna Memilih Karir Di Masa Depan. Sharing session ini diberikan kepada para peserta guna mendorong para peserta untuk ikut berperan aktif dalam lingkungannya untuk peningkatan pengembangan potensi diri dan perencanaan karir serta mengerti dan dapat mengimplementasikan bagaimana cara mengelola potensi diri secara optimal sebagai bekal untuk dapat memlilih karir sejak dini. Luaran dari hasil Pengabdian Kepada Masyarakat ini akan di publikasi pada jurnal internal kampus Pengabdian Kepada Masyarakat dan berupa artikel di media sosial.
Modus Operandi And Criminal Policy of Sexual Violence in Islamic Boarding Schools Jamaludin, Ahmad
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 17, No 2 (2023): ADLIYA: JURNAL HUKUM DAN KEMANUSIAAN
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v17i2.24793

Abstract

This paper presents a research on the modus operandi of perpetrators of sexual violence in Islamic boarding schools, exploring the reasons and objectives behind these acts, as well as the criminal law policies applicable to these offenders. Sexual violence in these Islamic boarding schools requires prevention and intervention through a legal paradigm. Understanding the patterns of sexual violence in Islamic boarding schools is important to identify regulations and criminal sanctions for the perpetrators. It also helps to identify legal protections available to the victims. This research employs a socio-legal method that is analyzed descriptively and qualitatively, to provide answers to the issues discussed in this research. The findings of this research indicate that the modus operandi of sexual violence in Islamic boarding schools can be executed through persuasion, coercion, promises of marriage, transfer of knowledge, taking responsibility, or facilitating education up to university level, thereby deceiving and manipulating the victims into committing such immoral acts. Moreover, criminal law policies on sexual violence have been regulated by the Wetboek van Strafrecht, the Child Protection Law, Domestic Violence Law, the Sexual Violence Law, and the Criminal Code, with various forms of sanctions and protections, aimed at providing protection and justice for victims. Tulisan ini merupakan penelitian tentang modus operandi pelaku kekerasan seksual di Pesantren, apa alasan dan tujuan pelaku melakukan kekerasan seksual serta bagaimana kebijakan hukum pidana bagi pelaku kekerasan seksual di pesantren. Kekerasan seksual dipesantren memerlukan pencegahan dan penanggulangan dengan paradigma hukum, oleh karenanya perlunya diketahui modus operandi kekerasan seksual di pesantren agar dapat mengkualifikasikan regulasi mana dan sanksi pidana apa yang relevan diterapkan terhadap pelaku juga dapat memetakan perlindungan hukum apa yang bisa didapat korban kekerasan seksual di pesantren. Penelitian ini menggunakan metode sosio legal yang dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga dapat menemukan jawaban atas permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah modus operandi kekerasan seksual dipesantren dapat dilakukan dengan membujuk rayu, memaksa mengiming-imingi akan dinikahi, ditransfer ilmu, bertanggung jawab dan akan memfasilitasi pendidikan sampai perguruan tinggi sehingga korban terperdaya dan mau melakukan perbuatan asusila tersebut. Selain itu kebijakan hukum pidana kekerasan seksual telah diatur oleh wetboek van strafrecht, UU Perlindungan Anak, UU PKDRT, UU TPKS dan KUHP dengan bentuk sanksi dan perlindungan yang beragam dengan tujuan memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban.
MENDUDUKAN ULANG PERAN DAN WEWENANG PENANGANAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILU OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Jamaludin, Ahmad
Jurnal Keadilan Pemilu Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Keadilan Pemilu
Publisher : Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55108/jkp.v4i1.421

Abstract

The Election Supervisory Body Regulation No. 7 of 2022 and the Republic of Indonesia Election Supervisory Body Regulation No. 3 of 2023 concerning the Integrated Law Enforcement Center for Elections underline the role of Bawaslu in handling election violations, including criminal election acts, which are serious legal infringements in the context of elections. Bawaslu acts in a law enforcement capacity, tasked with investigating alleged election violations. This includes verifying the fulfillment of formal and material requirements of the reports and identifying types of suspected violations, akin to the investigative function in the Criminal Code, which should be conducted by officers of the Indonesian National Police. This study aims to explore the conception of handling criminal election violations by Bawaslu, particularly in its involvement in the Gakkumdu structure. The methodology employed in this research is juridical-normative. As a finding, this study concludes that the history of Indonesian democracy records a significant shift in the role of Bawaslu, occurring in line with the changing political dynamics and societal demands for transparency and accountability in elections. With the basis of Law No. 7/2017, Bawaslu also functions in the enforcement of election law, analogous to judicial institutions. Despite contradictions with the principle of separation of powers, the ‘new separation of powers’ approach categorizes it as an independent body. Bawaslu plays a critical role in overseeing administrative election violations, including monitoring, prevention, and enforcement actions. As part of Gakkumdu alongside the police and the prosecutor's office, Bawaslu coordinates in the enforcement of criminal election law, yet it should only act as a reporting entity, not as a direct handler of criminal election cases. The effectiveness of Gakkumdu is sometimes impeded by differing legal perceptions, necessitating an evaluation of its processes and work structure.
PROBLEMATIKA KEWENANGAN PENETAPAN TERSANGKA ANGGOTA TNI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Jamaludin, Ahmad
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2024): Mei-Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v8i2.9039

Abstract

In its growth, corruption continues to be a problem and an enemy for the nation and state. Corruption is now not only committed by civilian officials and corporate parties, but can also be committed by the military, in this case the Indonesian National Army. In the process, it is possible for conflicts of authority to occur, including the recent case of the Corruption Eradication Commission's Hand Capture Operation at the National Search and Rescue Agency related to the determination of corruption case suspects involving two active military members. This research aims to find out the authority of the Corruption Eradication Commission in determining suspects who are active military members and the legal consequences of this determination. Normative juridical methods through literature studies were used in this research which shows that if viewed juridically, the Corruption Eradication Commission has the authority to determine suspects even up to the prosecution stage because the laws that form their basis are more specific than laws related to the military when viewed from the perspective of the lex specialist systematics principle. Determining a suspect is legal as long as coordination has been carried out because legally this institution has the authority to control corruption cases based on article 42 of the Corruption Eradication Committee Law as well as article 65 (2) of the TNI Law. However, to avoid misperceptions like this happening again, it seems necessary to revise the Military Justice Law and strengthen the Corruption Eradication Commission Law to make law enforcement more efficient in criminal acts of corruption.
UNIFIKASI REGULASI KEADILAN RESTORATIF MELALUI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA Jamaludin, Ahmad; Saputra, Dandi Ditia
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2023): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v7i2.7315

Abstract

Internationally, restorative justice resonates most in and out of the criminal justice system. The justice system's slow pace has led to a backlog of cases at law enforcement agencies and prison overcrowding in Indonesia. This study seeks to understand Indonesia's restorative justice practices at all law enforcement levels. This study used normative juridical research, which included comparative, conceptual, and statutory approaches. Based on their binding force, primary, secondary, and tertiary legal materials are used in this research. The data was analyzed descriptively and qualitatively. The results showed that Indonesia's restorative justice rules are based on the Circular Letter of the Chief of the Indonesian National Police, the Regulation of the Chief, and the Decree of the Director General of the General Justice Office of the Supreme Court, which differ in the scope of criminal offenses that can be subject to restorative justice. This could lead to inconsistencies in its application. However, the mechanism for implementing a restorative justice-based criminal justice system should be unified and partially codified in legislation, such as government regulations strengthened by several provisions in the draft Criminal Procedure Code.
MODEL PENCEGAHAN KEJAHATAN SEKSUAL DI LEMBAGA PENDIDIKAN PESANTREN Jamaludin, Ahmad; Prayuti, Yuyut
Res Nullius Law Journal Vol 4 No 2 (2022): Volume 4 No 2 July 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v4i2.6861

Abstract

Islamic boarding schools must be a safe and friendly place for students and female students. Pesantren educational institutions must be perpendicular to the objectives of the establishment of the pesantren, among others, teaching the values ​​of Islamic teachings in order to improve and make society much better. However, on the other hand, there are several Islamic boarding schools that are suspected of having committed a sexual crime against their students. What is more worrying is that the sexual crime was committed by the teacher or instructor of the pesantren. There needs to be preventive efforts to respond to the number of sexual crimes in Islamic boarding schools so that these incidents do not happen again. In addition to carrying out legal protection for victims which is one form of protection, prevention efforts are also part of the concept of protecting students and female students in Islamic boarding schools. The purpose of this study was to find out how the urgency of regulating efforts to prevent sexual violence in Islamic Boarding Schools and the second to realize the sexual crime prevention model at Islamic Boarding Schools in protecting santri and female students. This research was conducted using descriptive analysis method, namely providing researched data about the condition of the object under study, namely victims and the concept of preventing sexual crimes in Islamic Boarding Schools associated with laws and regulations, and normative juridical methods. The data obtained from library research is supported by field research and then analyzed qualitatively. Based on the results of the study, it was concluded that efforts to prevent sexual violence from Islamic boarding schools could be carried out by strengthening state, government and government supervision of Islamic boarding schools, conducting legal counseling on the dangers of sexual crimes so that students and female students could act when receiving sexual crimes, making a sexual crime complaint post at the Institute. Islamic boarding school education and supervision of Islamic boarding schools by the Ministry of Religion.
MEMBANGUN SISTEM KEAMANAN BIOLOGIS: KAJIAN REGULASI PENCEGAHAN SENJATA BIOLOGIS DI INDONESIA Wibowo, Dimas Arif; Jamaludin, Ahmad
Res Nullius Law Journal Vol 6 No 1 (2024): Volume 6 No 1 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v6i1.11528

Abstract

COVID-19, Flu Burung, dan beberapa wabah mematikan lainnya membuka mata kita bahwa ancaman yang ditimbulkan dari agen biologis seperti Virus, Mikrobiologi, dan lain sebagainya sangatlah berbahaya oleh sebab itu perlu adanya upaya pencegahan dan pertahanan terhadap ancaman biologis tersebut terlebih jika agen-agen biologis tersebut digunakan sebagai senjata dalam aktivitas terorisme atau yang lebih dikenal dengan istilah Bioterorisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan dan penanganan bila terjadi penyalahgunaan senjata biologis khususnya dalam hal bioterorisme serta bagaimana pengaturan hukum yang ada saat ini. Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan tinjauan Pustaka yakni aktivitas meninjau atau meneliti Kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan terkait topik yang dikaji. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder sebagai sumber data utama yang berdasarkan derajatnya dibagi kedalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya keseriusan negara terhadap ketahanan ancaman agen biologis di Indonesia dengan membuat lembaga khusus yang dibentuk melalui perundang-undangan yang mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya Tindak Pidana Bioterorisme.
Co-Authors Ani Suryani Astuti, Felly Dwi Bihar, Syamsul Hapid, Fasa Muhamad Hasanah, Rizka Irfan Hakim, Muhammad Jumrati Lakoro, Danny Des Kartyko Makhfud, Mukhamad Mubiina, Fathan Munandar, Septian Aris Muslimawati, Nurul Najah, Nurun Nuraeni, Risti Dea Permana, Flea Akbar Prastiono, Suryo Prayuti, Yuyut Purwadi Putra, Naufal Dekananda Anggara Putri, Junia Riandita, Lilik Ridwan, Ahmad M. Rizali, Deden Fajar Saiful Anwar Saputra, Dandi Ditia Sayid Muhammad Rifqi Noval Solihin, Anip Suci Nurlaeli Sutarya, Idat Mustari Tua, Rolando Wibowo, Dimas Arif Yofi, Yofi