cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
sakina@uin-malang.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
sakina@uin-malang.ac.id
Editorial Address
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jl. Gajayana 50 Kota Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Sakina: Journal of Family Studies
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : -     EISSN : 25809865     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Social Sciences
Journal of Family Studies merupakan sarana komunikasi dan publikasi ilmiah yang berasal dari riset-riset mahasiswa di bidang hukum keluarga dengan berbagai aspek dan pendekatan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 432 Documents
 29   30   31   32   33 
Pandangan Hakim Terhadap Permohonan Izin Poligami Karena Istri Tidak Bersedia Menambah Keturunan Khamdiyati, Lailil Agustin; Mustafa, Ahsin Dinal
Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 3 (2022): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v6i3.2242

Abstract

Poligami merupakan isu yang tidak bisa dilepaskan dalam konteks pernikahan. Berbagai macam alasan menjadikan seseorang melakukan poligami di pernikahannya. Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Blitar dengan Nomor perkara 1233/pdt.G/2017/PA.BL tentang permohonan izin poligami. Dalam putusan tersebut hakim mengabulkan permohonan izin poligami kepada suami dikarenakan istri tidak bersedia menambah keturunan. Adanya perkara tersebut, artikel ini telah meneliti pandangan hakim dan putusan Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam mengabulkan permohonan izin poligami dikarenakan istri tidak bersedia menambah keturunan. Adapun tujuan pokok penelitian untuk mengetahui pandangan hakim terhadap putusan, serta meneliti tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam mengabulkan permohonan izin poligami dikarenakan istri tidak bersedia menambah keturunan. Metode penelitian menggunakan metode empiris (field research) atau penelitian lapangan. Adapun lokasi penelitian di Pengadilan Agama Blitar. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara terstruktur terhadap objek penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif Deskriptif. Hasil penelitian ini : pertama, pendapat hakim terhadap permohonan izin poligami karena istri tidak bersedia menambah keturunan adalah mubah “boleh”, karena dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tersebut memang sudah menjadi pertimbangan dasar yang terkait dengan permasalahan poligami. Kedua,. Menurut pandangan hakim tidaklah bertentangan dengan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, dikarenakan terdapat izin dari istri serta alasan dan bukti yang menguatkan pertimbangan dari majelis hakim yang memutus perkara tersebut.
Mediator dalam Meminimalisir Peningkatan Kasus Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 Jannah, Ika Novita Miftakhul
Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 4 (2022): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v6i4.2299

Abstract

Peran seorang mediator sangatlah berpengaruh terhadap penyelesaian sengketa khususnya dalam hal perceraian. Seorang mediator berwenang membantu, memberikan nasihat serta menjadi perantara bagi para pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Pada era pandemi ini, banyak kasus perceraian di beberapa daerah mengalami peningkatan. Khususnya di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini mengenai peran mediator dalam menangani peningkatan kasus perceraian dan bagaimana upaya mediator dalam meminimalisir peningkatan kasus perceraian pada masa pandemi covid-19. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana peran seorang mediator dalam menangani peningkatan kasus perceraian dan upaya yang dilakukan mediator dalam meminimalisir peningkatan kasus perceraian pada masa pandemi covid-19. Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, sumber data diperoleh dari wawancara langsung kepada para mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran seorang mediator dalam menangani peningkatan kasus perceraian pada masa pandemi covid-19 ini dikatakan berhasil. Dalam hal ini didukung dengan skill atau kemampuan yang dimiliki oleh para mediator pada saat proses mediasi. Upaya para mediator dalam meminimalisir peningkatan kasus perceraian memang berbeda-beda. Tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi para pihak. Diantaranya memberi solusi, nasihat atau menyarankan muhasabah diri.
Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Santoso, Mochamad Agus Rizal Dwi; Bachri, Syabbul
Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 4 (2022): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v6i4.2305

Abstract

Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT berbunyi “Setiap Orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.” Jika ditelaah lebih jauh pasal ini ternyata dapat menjerat seseorang yang seharusnya tidak menjadi pelaku hingga dapat menjadi pelaku karena unsur-unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Sehingga lokus penelitian ini pada penerapan dari Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga, yang kedua mendeskripsiakan analisis Pasal 9 Undang-Undang PKDRT berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif atau library research, yang dilakukan dengan cara menelaah data-data primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, dalam Pasal 9 UU PKDRT hanya menjelaskan tentang perbuatan penelantaran rumah tangga saja, tanpa menyinggung akibat dari penelantaran rumah tangga. Kedua, Pasal tentang penalantaran rumah tangga yang dimungkinkan dapat menjadi pasal karet jika dilihat dengan menggunakan Hak Asasi Manusia seharusnya disertakan dengan adanya akibat yang ditimbulkan dari menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, sehingga tidak terbatas hanya pada bentuk penelantarannya saja.
Perubahan Batas Usia Perkawinan Ditinjau Dari Psikologi Perkembangan Islam sagita, detha aprilia
Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 4 (2022): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v6i4.2307

Abstract

Hadirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang mengatur batasan usia seseorang dapat melangsungkan perkawinan sangat menyita banyak perhatian, karena setelah (4) empat dekade aturan tersebutd diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akhirnya diadakan perubahan usia untuk melangsungkan perkawinan dan perubahan tersebut hanya diberikan kepada kalangan perempuan. Salah satu ilmu yang dapat mengkaji hal ini adalah Psikologi Perkembangan Islam, sehingga peneliti meninjau perubahan tersebut menggunakan ilmu psikologi perkembangan islam. Jenis penelitian ini penelitian normatif yang datanya didapatkan dari dokumen hukum seperti Risalah Rapat, Naskah Akademik dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil dari penelitian ini adalah perubahan tersebut terjadi dikarenakan adanya tumpang tindih peraturan juga dianggap adanya diskriminasi gender. Selain itu, usia yang terdapat pada peraturan yang lama masih dianggap menjadi usia anak-anak. Sehingga tidak sepatutnya anak-anak melangsungkan perkawinan. Dalam ilmu psikologi perkembangan islam juga memberikan respon positif terhadap peningkatan batas usia minimal perkawinan ini karena ketentuan usia yang baru dianggap lebih siap untuk menjalani bahtera kehidupan berumah tangga.
The View of Religious Figures on Mandiu Pasili Tradition in the Marriage of the Kaili Tribe from the 'Urf Perspective (Study in Wani Satu Village, Tanantovea District, Donggala Regency) L.Irade, Alfa Singgani; Yasin, R. Cecep Lukman
Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 4 (2022): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v6i4.2322

Abstract

Mandiu pasili tradition is a wedding bathing tradition in the Kaili tribe. Thistradition to carry out two or three days after the marriage contract is implemented atthe bride's house door. The mandiu pasili tradition is still carried out by the Kaili tribein Wani Satu Village, which uses various tools and materials that contain philosophicalmeanings in its implementation. The purpose of the research is to describe howreligious leaders view the implementation of this tradition and how the position of themandiu pasili tradition is viewed from perspective ‘urf. The research method used isJuridical Empirical. The research approach used is descriptive and qualitative. Theresearch is located in Wani Satu Village, Tanantovea District, Donggala Regency. Datawere obtained through interviews and documentation. The results of the study are asfollows: first, religious leaders have two views on implementing the mandiu pasilitradition. Namely, the mandiu pasili tradition is classified as ‘urf sahih because thereare teachings of Islam in its implementation. On the other hand, the mandiu pasilitradition is classified as ‘urf fasid because it is considered not by Islam. Second, theposition of the mandiu pasili tradition in the perspective of ‘urf is classified as ‘urffasid because there are several implementations of this tradition that are not by theteachings of Islam. This tradition has good aims, and in terms of the tools and materialsused, none of them violate the teachings of Islam. However, with some processionsconsidered not by Islam's teachings, the whole mandiu pasili tradition is categorized as‘urf al-fasid.
Urgensi Pengaturan Aksesabilitas Atas Layanan Perbankan Syariah Bagi Penyandang Disabilitas Arifah, Risma Nur
Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 3 (2022): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study is to identify the factors that have not fulfilled the access rights of persons with disabilities to sharia banking services in Malang City and legal efforts to identify these problems. The type of research used is juridical empirical with a conceptual approach, statue approach and sociological juridical. The data collection method was done by means of open interviews and documentation. The results show that, first, there are no factors that cause the access rights of persons with disabilities to banking services have not been fulfilled 1) legal factors, juridically, the laws and regulations in the banking sector do not clearly regulate the rights of access to banking services in general, but these regulations are listed in POJK Number 76 / POJK.07 / 2016; 2) law enforcement factors, OJK has not effectively provided supervision of facilities for persons with disabilities in sharia banking so that facilities for customers with disabilities in several banks are still considered the same as non-disabled customers; 3) low financial literacy and education for persons with disabilities, so they choose not to use banking services to save money. Second, the legal remedies that have been taken against the fulfillment of sharia banking services in Malang are 1) forming a National Disability Commission; 2) provide financial education or legal literacy.
Pandangan Imam Syafi'i Tentang Nikah Tahlil Magfiroh, Wilda Aluf; Nashrullah, Faiz
Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 4 (2022): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v6i4.2393

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai pernikahan tahlil dengan topik permasalahannya yaitu menggunakan muhallil bayaran.Tulisan ini akan mengkaji lebih jauh mengenai pernikahan tahlil yang sengaja dilakukan dengan mencari muhallil yang bersedia menikahi seorang janda yang telah ditalak tiga oleh suaminya kemudian dengan memberikan imbalan bagi yang bersedia menjadi muhallil. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum yuridis empiris dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan cara langsung mencari data informan di desa Kembangsari kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso dengan cara wawancara. Lokasi penelitian terletak didesa Kembangsari karena merupakan tempat tinggan para responden. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara kepada 5 responden yaitu muhallil, perempuan yg dinikahi , penghulu dan dua orang saksi dan dilengkapi dengan catatan lapangan serta foto dokumentasi. Dari paparan analisis menunjukkan bahwa pernikahan tahlil dengan menggunakan muhallil bayaran ini dianggap sah sebab Nikah Tahlil menurut imam Syafi'i akadnya dianggap sah. Nikah muhallil itu sah dan qiyas yang digunakan imam Syafi'i sudah tepat karena peran dan fungsi perkawinan adalah untuk menghalalkan hubungan suami istri. Masalah adanya rekayasa dalam nikah muhallil adalah talak dapat dijadikan alasan yang kuat untuk mengharamkan nikah muhallil. Kata Kunci : nikah; muhallil; bayaran
Kewenangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Denpasar dalam Menangani Kasus Perebutan Hak Asuh Anak Safitri, Retno Kurnia; Adityo, Rayno Dwi
Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 4 (2022): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v6i4.2416

Abstract

Pada tahun 2020 tercatat 5 besar kasus di UPTD PPA Kota Denpasar, termasuk kasus perebutan hak asuh anak yang menduduki peringkat kedua dengan 47 kasus, penyebabnya antara lain kekerasan psikis, perebutan hak asuh anak, kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan pelantaran. Sedangkan penerimaan kasus pada tahun 2021 di UPTD PPA Kota Denpasar, kasus perebutan hak asuh anak mengalami penurunan sebanyak 39 kasus, tetapi tetap menempati peringkat kedua. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa urusan perlindungan anak tidak hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat saja, tetapi juga menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penelitin ini melihat kewenangan UPTD PPA Kota Denpasar terkait penanganan perebutan hak asuh anak di kota itu. Artikel ini termasuk dalam jenis penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil riset menunjukkan bahwa terdapat beberapa penyebab terjadinya kasus perebutan hak asuh anak yaitu kurangnya komitmen dalam berkeluarga, lingkungan keluarga, penerapan pola asuh yang kurang baik serta permasalahan ekonomi, sedangkan apa yang sudah dilakukan oleh UPTD PPA Kota Denpasar terhadap pelayanan kepada pihak yang bersengketa hak asuh anak sejalan dengan Perda Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Pasal 9 ayat 3, telah dilaksanakan secara optimal seperti mediasi, namun ada catatan sendiri dimana di dalam Perda terdapat keistilahan reintegrasi sosial yang dimaknai sebagai mediasi padahal keistilahan mediasi tidak ditemukan dalam penjelasan Perda tersebut sehingga memunculkan potensi bias. Selain itu, UPTD PPA Kota Denpasar kewenanganannya hanya sebatas pada upaya reintegrasi sosial saja, tidak memiliki kewenangan lebih. Dalam hal menetapkan pengasuhan anak ditentukan oleh Undang-Undang dan ditetapkan oleh Pengadilan.
Pandangan Majelis Ulama Indonesia terhadap Pasangan Suami Istri yang Memutuskan Tidak Punya Anak Abdurrahman, Ulinnuha; Nashrullah, M. Faiz
Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 4 (2022): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v6i4.2419

Abstract

Memutuskan untuk Childfree haruslah dibarengi dengan pemikiran yang matang dan penuh kesadaran. Keputusan memilih Childfree merupakan salah satu pengaplikasian dari hak reproduksi yaitu hak menolak kehamilan. Untuk mewujudkan hak tersebut, konsep relasi mitra antara suami dan istri haruslah diterapkan dalam sebuah rumah tangga. Keputusan dalam memilih untuk Childfree harus dibarengi dengan diskusi antara suami istri. Dalam diskusi tersebut kedua pihak harus terbuka terutama pihak perempuan tentang alasan keputusan Childfree itu dilakukan. Dalam memberikan alasan tersebut juga harus disertai alasan dasar yang kuat sehingga tidak merugikan kedua pihak. Kesepakatan pasangan suami istri untuk tidak mempunyai anak setelah nikah (childfree), menurut pandangan DPMUI Kota Pasuruan, merupakan hal yang diperbolehkan dalam Islam, apalagi jika keduanya memiliki alasan yang jelas. Ketidak inginanan mempunyai anak ini dianalogikan dengan kasus azal atau pemutusan senggama sebelum mencapai orgasme sehingga sperma keluar di luar liang senggama. Di samping itu, Fatwa MUI menjelaskan bahwa memiliki anak atau memperbanyak anak bukanlah suatu keharusan bagi pasangan suami istri, akan tetapi merupakan anjuran atau kesunnahan Nabi
Perceraian Disebabkan Suami Malas Bekerja Perspektif Teori Struktural Fungsional Marhamah, Melleni
Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 4 (2022): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v6i4.2443

Abstract

Salah satu penyebab perceraian adalah tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga, yang umumnya dilakukan oleh suami. Hal ini sejalan dengan teori struktural fungsional yang membagi peran dan fungsi terhadap setiap individu serta saling berkaitan satu sama lain, peran yang tidak terlaksana, dapat memberi resiko kepada sistem. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum dan teori struktural fungsional terkait alasan perceraian yang disebabkan karena suami malas bekerja. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kasus (case approach). Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, ditinjau dari perspektif teori struktural fungsional setiap anggota keluarga memiliki peran dan fungsi masing-masing demi mencapai satu tujuan bersama. Namun, dalam putusan yang diteliti, Tergugat selaku suami sekaligus pemimpin keluarga lalai akan tanggung jawabnya untuk menafkahi keluarga karena malas bekerja, sehingga ekonomi keluarga tidak tercukupi. Akibatnya sering terjadi konflik dalam rumah tangga yang menjadikan keluarga kehilangan rasa aman, nyaman dan tentram, sehingga Penggugat menjadikan alasan tersebut untuk mengajukan gugatannya ke Mahkamah Syar’iyah Takengon.

Page 31 of 44 | Total Record : 432

 29   30   31   32   33 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 4 (2025): Sakina: Journal of Family Studies Vol 9 No 3 (2025): Sakina: Journal of Family Studies Vol 9 No 2 (2025): Sakina: Journal of Family Studies Vol 9 No 1 (2025): Sakina: Journal of Family Studies Vol 8 No 4 (2024): Sakina: Journal of Family Studies Vol 8 No 3 (2024): Sakina: Journal of Family Stidues Vol 8 No 2 (2024): Sakina: Journal of Family Studies Vol 8 No 1 (2024): Sakina: Journal of Family Studies Vol 7 No 4 (2023): Sakina: Journal of Family Studies Vol 7 No 3 (2023): Sakina: Journal of Family Studies Vol 7 No 2 (2023): Sakina: Journal of Family Studies Vol 7 No 1 (2023): Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 4 (2022): Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 3 (2022): Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 2 (2022): Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 1 (2022) Vol 5 No 4 (2021) Vol 5 No 3 (2021) Vol 5 No 2 (2021) Vol 5 No 1 (2021) Vol 4 No 4 (2020) Vol 4 No 3 (2020): Family Issue Vol 4 No 2 (2020): Family Issue Vol 4 No 1 (2020): Family Issue Vol 3 No 4 (2019): Family Issue Vol 3 No 3 (2019): Family Issue Vol 3 No 2 (2019): Family Issue Vol 3 No 1 (2019): Family Issues Vol 2 No 4 (2018): Family Issue Vol 2 No 3 (2018): Family Issue Vol 2 No 2 (2018): Family Issues Vol 2 No 1 (2018): Family Issues Vol 1 No 2 (2017): Family Issues Vol 1 No 1 (2017): Family Issue More Issue