Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik

responsive
Website

Published by Universitas Padjadjaran

ISSN : - EISSN : 26546035 DOI : 10.24198/responsive

Core Subject : Economy, Humanities, Education, Social,

Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Social Sciences

Fokus dan ruang lingkup meliputi pemikiran dan penelitian bidang administrasi, ekonomi, sosial, humaniora dan kebijakan publik

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)

Articles 240 Documents

20 21 22 23 24

SELF VS. OTHER: MEDIA FRAMING JAKARTA POST TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA Humaira, Salsabila; Pratisti, Siti Aliyuna; Hermawan, Yulius Purwadi; Husna, Nurul
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 9, No 1 (2026): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v9i1.69286

Krisis pengungsi Rohingya merupakan salah satu isu kemanusiaan paling kompleks di Asia Tenggara yang memicu perhatian luas dari media massa internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi pengungsi Rohingya dalam liputan daring The Jakarta Post sebagai media berbahasa Inggris di Indonesia dengan audiens global. Analisis ini menggunakan kerangka teoritis Self and Other dari Iver B. Neumann (1996) yang dipadukan dengan metode pendekatan Critical Discourse Analysis (CDA) model tiga level Norman Fairclough (1995), mencakup level teks, praktik wacana, dan praktik sosial. Data analisis terdiri dari enam artikel The Jakarta Post periode 2020-2025 yang dipilih secara purposive berdasarkan relevansinya terhadap lonjakan pengungsi Rohingya. Hasil analisis mengungkapkan adanya tiga pola diskursif utama dalam pembingkaian berita. Pertama, Rohingya dikonstruksikan sebagai korban tragedi kemanusiaan melalui narasi trauma dan penderitaan fisik guna membangkitkan empati internasional. Kedua, narasi berkembang menjadi representasi Rohingya sebagai beban dan tantangan keamanan serta sosial-ekonomi bagi Indonesia, yang ditandai dengan munculnya wacana kejenuhan masyarakat lokal dan kriminalisasi melalui isu penyelundupan manusia. Ketiga, krisis ini direpresentasikan sebagai instrumen diplomasi dan politik internasional, di mana media mempertegas posisi Indonesia sebagai aktor kunci dalam forum regional seperti ASEAN dan Bali Process. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa liputan media tidak hanya menempatkan Rohingya sebagai "Other" yang rentan atau bermasalah, tetapi juga secara strategis membangun citra "Self" Indonesia sebagai bangsa yang humanis dan bertanggung jawab, sekaligus negara diplomatik yang pragmatis dalam menegosiasikan kepentingan nasional dan stabilitas regional di panggung global. The Rohingya refugee crisis represents one of the most complex humanitarian issues in Southeast Asia, garnering extensive attention from international mass media. This study aims to analyze the representation of Rohingya refugees in the online coverage of The Jakarta Post, an Indonesian English-language media outlet with a global audience. The analysis employs Iver B. Neumann’s (1996) theoretical framework of Self and Other, integrated with Norman Fairclough’s (1995) three-level model of Critical Discourse Analysis (CDA), encompassing the levels of text, discourse practice, and social practice. Data of analysis consists of six online articles from The Jakarta Post (2020-2025), selected through purposive sampling based on their relevance to the surge in Rohingya refugees.The findings reveal three primary discursive patterns in the news framing. First, the Rohingya are constructed as absolute victims of a humanitarian tragedy through narratives of trauma and physical suffering designed to evoke international empathy. Second, the narrative evolves into a representation of the Rohingya as a security and socio-economic burden for Indonesia, characterized by the emergence of local social fatigue and the criminalization of the crisis through human trafficking issues. Third, the crisis is represented as an instrument of diplomacy and international politics, where the media reinforces Indonesia’s position as a key actor within regional forums such as ASEAN and the Bali Process. The findings demonstrate that media coverage does not merely position the Rohingya as a vulnerable or problematic "Other", but also strategically constructs Indonesia’s "Self" as a humanist and responsible nation, as well as a pragmatic diplomatic state in negotiating national interests and regional stability on the global stage.

STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DALAM MENGEMBANGKAN PRODUK UNGGULAN DAERAH (PUD) UNTUK PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH YANG BERKELANJUTAN Sagita, Novie Indrawati; Taryana, Agus; Parulian, Rambey Solihin; Herviani, Dini; Mahendrawati, Laela; Centia, Selvi; Fitriya, Rifa Shakira
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 9, No 1 (2026): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v9i1.69894

Pengembangan produk unggulan menggambarkan kemampuan daerah untuk memproduksi suatu produk, menciptakan nilai, memanfaatkan sumber daya secara nyata, meningkatkan produktivitas dan investasi. Metode analisis untuk menentukan produk unggulan didasarkan pada hasil analisis overlay basis ekonomi (LQ dan DLQ) dan analisis Shift Share. Berdasarkan hasil penelitian, ada tiga sektor unggulan di Kabupaten Bandung Barat, yaitu pertanian, industri pengolahan, dan jasa. Ketiga sektor tersebut memerlukan fokus strategi pengembangan, yaitu Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Peningkatan Infrastruktur, Peningkatan Kolaborasi dan Kapasitas Kelembagaan, Pemanfaatan Teknologi, dan Hilirisasi Produk Pertanian serta Inovasi Industri Pengolahan. Hasil penelitian produk unggulan dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya daerah dan mengembangkan berbagai program dan kebijakan untuk memaksimalkan potensi sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara keseluruhan. The development of superior products describes the ability of the region to produce a product, create value, utilize resources in a real way, increase productivity and investment. The analysis method for determining superior products is based on the results of the economic base analysis overlay (LQ and DLQ) and Shift Share analysis. Based on the results of the research, there are three leading sectors in West Bandung Regency, namely agriculture, processing industry, and services. The three sectors require a focus on development strategies, namely Strengthening Human Resources Capacity, Improving Infrastructure, Increasing Collaboration and Institutional Capacity, Utilizing Technology, and Downstreaming Agricultural Products and the Processing Industry Innovation. The results of research on superior products can be a reference for the West Bandung Regency Government to optimize regional resource management and develop various programs and policies to maximize potential so as to support economic growth and overall regional development.

ANALISIS PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PROGRAM ASN DAHAR NGOPI DI BPSDM PROVINSI JAWA TIMUR Marbun, Chintya Ruth Aprilya; Candradewini, Candradewini
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 9, No 1 (2026): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v9i1.69468

Besarnya jumlah aparatur sipil negara di Provinsi Jawa Timur menjadi tantangan dalam pemerataan pengembangan kompetensi, karena pelatihan konvensional belum mampu menjangkau seluruh aparatur. Menanggapi hal tersebut, BPSDM Provinsi Jawa Timur menghadirkan inovasi pembelajaran digital melalui Program ASN Dahar Ngopi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengembangan sumber daya manusia melalui program tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model ADDIE (Branch, 2009). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program ASN Dahar Ngopi memiliki keunggulan dalam memperluas aksesibilitas dan partisipasi pembelajaran ASN Namun, implementasinya belum optimal akibat belum adanya analisis kebutuhan yang sistematis, keterbatasan sumber daya, belum optimalnya rancangan program, serta sistem evaluasi yang belum komprehensif. Penelitian ini menegaskan bahwa pengembangan kompetensi ASN berbasis digital memerlukan pengelolaan yang terstruktur dan sistem evaluasi yang mampu mengukur efektivitas pembelajaran secara menyeluruh. Temuan ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian pembelajaran non-klasikal di sektor publik serta menjadi rekomendasi praktis bagi penguatan program ASN Dahar Ngopi melalui pengembangan model yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Penelitian ini terbatas pada pendekatan kualitatif dalam satu instansi, sehingga belum mengukur dampak program terhadap kinerja ASN secara kuantitatif. The large number of Civil Servants (ASN) in East Java Province poses a significant challenge in ensuring equitable competency development, as conventional training methods have not been able to reach all personnel effectively. In response to this issue, the Regional Human Resource Development Agency (BPSDM) of East Java Province introduced a digital learning innovation through the ASN Dahar Ngopi Program. This study aims to analyze the human resource development process through the program. The research employs a qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed using the ADDIE model (Branch, 2009). The results indicate that the ASN Dahar Ngopi Program has advantages in expanding accessibility and participation in ASN learning. However, its implementation has not been fully optimal due to the absence of a systematic training needs analysis, limited human resources, suboptimal program design, and an evaluation system that is not yet comprehensive. This study highlights that digital-based competency development for civil servants requires structured management and an evaluation system capable of measuring learning effectiveness comprehensively. These findings contribute to the development of non-classical learning studies in the public sector and provide practical recommendations for strengthening the ASN Dahar Ngopi Program through a more systematic and sustainable model. This study is limited by its qualitative approach within a single institution, and therefore does not measure the program’s impact on ASN performance quantitatively.

DINAMIKA JEJARING KEBIJAKAN DALAM PROGRAM KAWASAN BEBAS SAMPAH DI KELURAHAN CIHARUGEULIS DAN CISARANTEN BINA HARAPAN KOTA BANDUNG Maulana, Muhammad Ihsan; Bonti, Bonti
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 9, No 1 (2026): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v9i1.69830

Pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Bandung menghadapi tantangan serius akibat tingginya timbulan sampah, keterbatasan fasilitas pemrosesan akhir, serta ketergantungan pada perubahan perilaku masyarakat. Program Kawasan Bebas Sampah dikembangkan sebagai respons kebijakan berbasis kawasan untuk mendorong pemilahan dan pengolahan sampah di tingkat sumber. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika jejaring kebijakan dalam Program Kawasan Bebas Sampah di Kota Bandung dengan melihat variasi dinamika jejaring dan capaian program di Kelurahan Cihaurgeulis dan Kelurahan Cisaranten Bina Harapan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program dibentuk oleh keterkaitan antara pemaknaan aktor terhadap kebijakan, pola relasi sosial yang bersifat strategis, kerangka institusional yang memunculkan tekanan administratif, praktik manajemen jejaring yang pragmatis, perkembangan eksternal berupa kebijakan kota dan krisis persampahan, serta proses interaksi yang berlangsung secara bertahap. Capaian program tidak berkembang secara linier, melainkan melalui kebuntuan dan penyesuaian yang menghasilkan hasil substantif, prosesual, dan institusional yang tidak selalu seimbang antarwilayah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas Program Kawasan Bebas Sampah lebih tepat dipahami sebagai kemampuan jejaring kebijakan untuk beradaptasi, menjaga keberlanjutan interaksi, dan membentuk perubahan praktik secara bertahap di tingkat lokal. Household waste management in Bandung City faces serious challenges due to high waste generation, limited final processing facilities, and strong dependence on changes in community behavior. The Waste-Free Area Program was developed as an area-based policy response to promote waste separation and processing at the source. This study aims to analyze the dynamics of policy networks within the implementation of the Waste-Free Area Program in Bandung City by examining variations in network dynamics and program outcomes in Cihaurgeulis Subdistrict and Cisaranten Bina Harapan Subdistrict. The study employs a qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis. The findings indicate that program implementation is shaped by the interconnection between actors’ interpretations of the policy, strategic social relations, institutional frameworks that generate administrative pressures, pragmatic network management practices, external developments in the form of municipal policies and waste management crises, and interaction processes that evolve incrementally. Program outcomes do not develop in a linear manner, but emerge through periods of stagnation and adjustment that produce substantive, procedural, and institutional results that are uneven across areas. This study concludes that the effectiveness of the Waste-Free Area Program is better understood as the capacity of policy networks to adapt, sustain interactions, and gradually shape changes in local practices.

ANALISIS PENGEMBANGAN KARIER TENAGA KEPENDIDIKAN PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN (PLP) DI UNIVERSITAS PADJADJARAN Wijaya, Syafira Lutviany Putri; Kudus, Imanudin
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 9, No 1 (2026): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v9i1.69469

Perguruan tinggi sebagai organisasi publik membutuhkan sistem pengembangan karier yang terencana, khususnya bagi tenaga kependidikan yang berperan dalam menunjang tridharma perguruan tinggi. Namun demikian, pengelolaan karier tenaga kependidikan non-PNS masih menghadapi berbagai tantangan terkait sistem pengembangan karier dan kesempatan promosi jabatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengembangan karier tenaga kependidikan Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) di Universitas Padjadjaran dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan karier PLP telah dilaksanakan melalui perencanaan karier dan manajemen karier, namun belum berjalan secara optimal. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan formasi jabatan, belum jelasnya regulasi bagi PLP non-PNS, serta pelatihan yang belum berbasis analisis kebutuhan. Kondisi ini berdampak pada penumpukan tenaga kependidikan pada jenjang tertentu dan berpotensi menimbulkan stagnasi karier. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan perencanaan karier, penataan regulasi, serta pengembangan pelatihan berbasis kebutuhan agar pengembangan karier PLP dapat berjalan selaras dengan kebutuhan organisasi dan individu. Higher education institutions as public organizations require well-structured career development systems, particularly for educational personnel who play a strategic role in supporting the tridharma of higher education. However, career management for non-civil servant educational personnel still faces various challenges, especially in terms of career development systems and promotion opportunities. This study aims to analyze the implementation of career development for Educational Laboratory Administrators (Pranata Laboratorium Pendidikan/PLP) at Universitas Padjadjaran using a qualitative descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis. The results show that career development for PLP has been implemented through career planning and career management; however, it has not yet been fully optimized. The main challenges include limited position formations, the absence of clear regulations for non-civil servant PLP, and training programs that are not yet based on needs analysis. These conditions have led to the concentration of personnel at certain career levels and the potential for career stagnation. This study concludes that strengthening career planning, improving regulatory frameworks, and developing needs-based training systems are necessary to ensure that career development for PLP aligns with both organizational and individual needs.

TRANSFORMASI ORGANISASI DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS BIROKRASI DI PROVINSI JAWA BARAT Haikal, Ahmad; Nurasa, Heru
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 9, No 1 (2026): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v9i1.69390

Penelitian ini mengkaji kesenjangan antara desain kebijakan penyederhanaan birokrasi dengan praktik implementasinya dalam organisasi, khususnya pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses transformasi organisasi serta mengidentifikasi keterbatasan yang terjadi pada aspek struktural dan substantif. Pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus digunakan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen untuk memahami dinamika transformasi dalam konteks nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi mampu meningkatkan efisiensi administratif dan fleksibilitas organisasi, namun belum diikuti dengan peningkatan kinerja substantif akibat keterbatasan sumber daya manusia, distorsi peran, dan ketidaksesuaian kompetensi. Kondisi ini menunjukkan bahwa restrukturisasi organisasi tanpa penyesuaian proses kerja dan pengelolaan sumber daya manusia hanya menghasilkan perubahan administratif yang bersifat semu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi birokrasi yang efektif memerlukan integrasi antara perubahan struktural dengan penguatan kapasitas organisasi, sistem kerja, dan pengelolaan sumber daya manusia untuk mencapai efektivitas yang berkelanjutan. This study examines the gap between bureaucratic simplification policy design and its implementation in organizational practice within the Organizational Bureau of the Regional Secretariat of West Java Province. The research aims to analyze how organizational transformation is carried out and to identify its structural and substantive limitations. A qualitative case study approach was employed using in-depth interviews, participatory observation, and document analysis to capture the dynamics of transformation in a real organizational setting. The findings show that the transformation has improved administrative processes and increased organizational flexibility; however, it has not yet enhanced substantive performance due to human resource shortages, role distortion, and mismatched competencies. These conditions indicate that organizational restructuring without adjustments in work processes and talent management leads to superficial changes rather than meaningful transformation. The study concludes that effective bureaucratic transformation requires the integration of structural reform with improvements in organizational capacity, work systems, and human resource management in order to achieve sustainable effectiveness in public sector governance.

IMPLEMENTASI DOUBLE ASSESSMENT DALAM PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI PADA JABATAN FUNGSIONAL DI PROVINSI JAWA BARAT Desiana, Fitria; Nurasa, Heru
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 9, No 1 (2026): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v9i1.69452

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi double assessment dalam pengembangan karier pegawai pada jabatan fungsional di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang dilakukan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat pada periode Juli–Desember 2025. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan tujuh informan, serta studi dokumentasi, dan dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan kerangka teori implementasi kebijakan Grindle. Hasil penelitian menunjukkan bahwa double assessment mendorong pergeseran paradigma pengembangan karier ASN dari sistem administratif menuju sistem berbasis kompetensi. Kebijakan ini memperkuat penerapan sistem merit melalui penilaian kompetensi yang lebih objektif, sekaligus terintegrasi dengan manajemen talenta melalui pemanfaatan hasil asesmen dalam pemetaan talent box. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan instrumen penilaian teknis serta belum optimalnya integrasi data dalam sistem manajemen talenta. Di sisi lain, kebijakan ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan objektivitas, transparansi, serta kualitas pengembangan karier ASN. Dengan demikian, double assessment dapat dipandang sebagai instrumen strategis dalam mendukung pengelolaan karier ASN yang lebih profesional, meskipun masih memerlukan penguatan dalam aspek teknis dan implementatif. This study aims to analyze the implementation of double assessment in career development for functional positions within the West Java Provincial Government. The study employs a qualitative approach with a case study design conducted at the Regional Civil Service Agency of West Java Province during the period of July–December 2025. Data were collected through participant observation, in-depth interviews with seven informants, and document analysis, and analyzed using the Miles and Huberman interactive model supported by Grindle’s policy implementation framework. The results indicate that double assessment has shifted the paradigm of civil servant career development from an administrative-based system to a competency-based system. This policy strengthens the merit system by ensuring more objective competency assessments and is integrated with talent management through the utilization of assessment results in talent mapping (talent box). However, its implementation still faces challenges, including limited technical assessment instruments and suboptimal integration of data within the talent management system. On the other hand, the policy contributes positively to improving objectivity, transparency, and the overall quality of career development. Therefore, double assessment can be considered a strategic instrument in supporting a more professional civil service career management system, although further strengthening in technical and implementation aspects is still required.

KUALITAS PELAYANAN PROGRAM DELEGASI MASYARAKAT (STUDI BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SISTEM INFORMASI SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI) Rosyad, Faris Hilmy; Muhtar, Entang Adhy
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 9, No 1 (2026): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v9i1.69446

Program Delegasi Masyarakat merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melalui Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi sebagai upaya memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kelembagaan dan fungsi MPR RI. Pelaksanaan program ini menuntut kualitas pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat sebagai penerima layanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan Program Delegasi Masyarakat berdasarkan enam dimensi, yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, serta keseimbangan hak dan kewajiban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan penyelenggara program dan peserta delegasi masyarakat sebagai informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Program Delegasi Masyarakat telah dilaksanakan berdasarkan keenam dimensi tersebut, namun ditemukan adanya kesenjangan antara kualitas interaksi layanan yang dinilai baik dengan kesiapan sistem pendukung yang belum terintegrasi secara optimal, sehingga pelaksanaan layanan masih sangat bergantung pada inisiatif dan adaptasi sumber daya manusia dalam mengatasi keterbatasan teknis dan infrastruktur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kualitas pelayanan berbasis enam dimensi tersebut diperlukan untuk mendukung keberlanjutan dan efektivitas Program Delegasi Masyarakat sebagai bagian dari pelayanan publik di lingkungan MPR RI. The Community Delegation Program is a form of public service implemented by the Secretariat General of the People’s Consultative Assembly of the Republic of Indonesia through the Bureau of Public Relations and Information Systems to provide public education on the institutional roles and functions of the MPR RI. The implementation of this program requires service quality that is responsive to the needs and expectations of the community as service recipients. This study aims to analyze the quality of service of the Community Delegation Program based on six dimensions, namely transparency, accountability, conditionality, participation, equality of rights, and the balance of rights and obligations. This study employed a qualitative approach with data collection techniques consisting of interviews, observation, and documentation involving program organizers and community delegation participants as informants The findings indicate that the service quality of the Community Delegation Program has generally reflected the six dimensions, however, a gap remains between the quality of service interaction and the readiness of supporting systems, as digital and infrastructural integration has not been fully optimized, resulting in service delivery that is still highly dependent on the initiative and adaptability of human resources in addressing technical constraints. This study concludes that strengthening service quality based on these six dimensions is necessary to support the sustainability and effectiveness of the Community Delegation Program as part of public service delivery within the MPR RI.

COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA PROGRAM KANG PISMAN DI KELURAHAN ANTAPANI TENGAH KOTA BANDUNG Alghifari, Nadhif; Muhtar, Entang Adhy
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 9, No 1 (2026): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v9i1.69414

Penelitian ini berangkat dari belum meratanya keberhasilan program pengelolaan sampah berbasis perilaku Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan di Kelurahan Antapani Tengah, yang ditandai oleh perbedaan capaian antar Rukun Warga serta rendahnya ketaatan pemilahan pada sebagian wilayah. Kondisi tersebut mengindikasikan persoalan tata kelola kolaboratif antaraktor, terutama pada koordinasi, intensitas dialog lintas pemangku kepentingan, dan konsistensi partisipasi warga. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan tata kelola kolaboratif dalam program tersebut di tingkat kelurahan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi dengan melibatkan pemerintah daerah terkait lingkungan, aparatur kewilayahan, pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga, pendamping kawasan, pengelola bank sampah, sektor swasta, serta warga. Hasil penelitian menunjukkan kolaborasi telah berjalan melalui struktur kewilayahan dan pendampingan teknis, namun pertemuan tatap muka lintas aktor masih jarang sehingga pemahaman bersama dan komitmen belum terbentuk merata, khususnya pada wilayah yang belum mencapai status kawasan bebas sampah. Kesimpulannya, diperlukan penguatan forum kolaborasi yang lebih rutin, inklusif, dan konsisten untuk memperluas capaian kawasan bebas sampah serta meningkatkan partisipasi pemilahan sampah. ABSTRACTThis study stems from the uneven success of the waste management program based on the behavior of Reduce, Sort, and Utilize in Antapani Tengah Subdistrict, as indicated by differing achievements across community units and low compliance with waste sorting in some areas. This condition points to challenges in collaborative governance among actors, particularly in coordination, the intensity of cross-stakeholder dialogue, and the consistency of community participation. The study aims to analyze the implementation of collaborative governance in the program at the subdistrict level. A descriptive qualitative approach was employed through in-depth interviews, observation, and document review, involving the local environmental authority, subdistrict officials, neighborhood and community leaders, area facilitators, waste bank managers, private sector actors, and residents. The findings show that collaboration has been implemented through local administrative structures and technical facilitation; however, face-to-face cross-actor meetings remain infrequent, resulting in uneven shared understanding and commitment, especially in areas that have not yet achieved the status of a waste-free community. In conclusion, strengthening a more regular, inclusive, and consistent collaboration forum is necessary to expand the achievement of waste-free communities and improve participation in household waste sorting.

IMPLEMENTASI PROGRAM DESA BERBUDAYA LINGKUNGAN (ECOVILLAGE) DI KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNG Fauzan, Ahmad Fadli; Rusli, Budiman; Biantara, Andri
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 9, No 1 (2026): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v9i1.69371

Program Desa Berbudaya Lingkungan (Ecovillage) merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengendalian pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum melalui pendekatan berbasis komunitas. Namun, program ini menghadapi persoalan krusial yang belum banyak dikaji, yaitu ketidakberlanjutan pasca berakhirnya intervensi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor struktural yang menyebabkan kegagalan keberlanjutan Program Ecovillage di Kecamatan Banjaran. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus kolektif pada lima desa di Sub-DAS Cisangkuy. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, serta dianalisis menggunakan kerangka The 7-C Protocol yang mencakup tujuh dimensi implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakberlanjutan program tidak disebabkan oleh lemahnya pelaksanaan awal, melainkan oleh kelemahan desain kebijakan yang tidak mengintegrasikan aspek keberlanjutan. Temuan utama meliputi: tidak adanya pelembagaan program dalam regulasi desa, melemahnya komitmen institusional akibat perubahan kepemimpinan, kegagalan transfer kapasitas dari fasilitator kepada masyarakat, serta lemahnya koordinasi lintas level pemerintahan. Selain itu, partisipasi masyarakat yang masih bersifat instrumental dan bergantung pada insentif eksternal menyebabkan program tidak berkembang menjadi praktik mandiri. Penelitian ini berkontribusi pada literatur implementasi kebijakan dengan menunjukkan bahwa program berbasis komunitas berisiko mengalami kegagalan keberlanjutan ketika tidak didukung oleh pelembagaan formal dan kapasitas lokal yang memadai. Implikasi penelitian menegaskan pentingnya integrasi program ke dalam dokumen perencanaan desa, penguatan mekanisme transfer kapasitas, serta pembangunan sistem koordinasi yang terlembagakan untuk menjamin keberlanjutan program. The Ecovillage Program is a policy initiated by the West Java Provincial Government to control pollution in the Citarum River Basin through a community-based approach. However, the program faces a critical yet underexplored issue, namely its lack of sustainability after the withdrawal of government intervention. This study aims to analyze the structural factors contributing to the failure of the Ecovillage Program’s sustainability in Banjaran District. This research employs a qualitative approach using a collective case study design across five villages in the Cisangkuy Sub-watershed. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis, and were analyzed using the 7-C Protocol framework, which encompasses seven dimensions of policy implementation. The findings reveal that the program’s unsustainability is not caused by weak initial implementation, but rather by flaws in policy design that fail to incorporate sustainability mechanisms. Key findings include the absence of institutionalization within village regulations, declining institutional commitment due to leadership changes, the failure of capacity transfer from facilitators to local communities, and weak coordination across levels of government. In addition, community participation remains largely instrumental and dependent on external incentives, preventing the program from evolving into a self-sustaining practice. This study contributes to the policy implementation literature by demonstrating that community-based programs are prone to sustainability failure when they lack formal institutionalization and sufficient local capacity. The findings highlight the importance of integrating such programs into village planning documents, strengthening capacity transfer mechanisms, and establishing institutionalized coordination systems to ensure long-term sustainability.

Page 24 of 24 | Total Record : 240

20 21 22 23 24

Filter by Year

2018 2026

Filter By Issues

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Moch. Benny Alexandri

Contact Email
mohammad.benny@unpad.ac.id

Phone
+628122389634

Journal Mail Official
mohammad.benny@unpad.ac.id

Editorial Address
Pascasarjana FISIP Unpad, Kampus FISIP Dago Bandung Jalan Dago Utara No. 25 Bandung

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Moch. Benny Alexandri

Contact Email mohammad.benny@unpad.ac.id

Phone +628122389634

Journal Mail Official mohammad.benny@unpad.ac.id

Editorial Address Pascasarjana FISIP Unpad, Kampus FISIP Dago Bandung Jalan Dago Utara No. 25 Bandung

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Moch. Benny Alexandri

Contact Email
mohammad.benny@unpad.ac.id

Phone
+628122389634

Journal Mail Official
mohammad.benny@unpad.ac.id

Editorial Address
Pascasarjana FISIP Unpad, Kampus FISIP Dago Bandung Jalan Dago Utara No. 25 Bandung

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA