Vox Populi
Vox Populi (VP) merupakan jurnal berkala yang terbit dua kali setahun (Juni dan Desember) oleh Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Alauddin (UIN) Makassar, Indonesia. Jurnal ini bertujuan untuk menerbitkan penelitian akademis asli yang topik utamanya Politik dan Politik Islam. Subjek mencakup semua masalah terkait tentang Politik seperti Politik Islam, Demokratisasi, Gerakan Islam, Pemilu dan Partai Politik, Sosiologi Politik, Politik dan Pemerintahan
Articles
90 Documents
<![CDATA[Memproyeksikan Identitas Gender: Penggambaran Perempuan dalam Film Sutradara Perempuan ]]>
<![CDATA[Ayu Kartika Julianingsih Tas'an]]>;
<![CDATA[Rosnani Rosnani]]>
<![CDATA[ Vox Populi Vol 6 No 1 (2023): VOX POPULI ]]>
Publisher : <![CDATA[ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/vp.v6i1.37392
<![CDATA[This paper aims to assess the role of female filmmakers in the contemporary Indonesian film industries. Throughout history, the presence of women in the Indonesian film industry brings many effects on the way a woman is depicted on screen. As the portrayal of women in Indonesian films tends to be homogenous, many female filmmakers strive to give another image of women on screen and work against the stereotype of women in earlier Indonesian movies. Hence, this study argues that Indonesian female filmmakers challenge the depiction of women in the contemporary Indonesian film industry. This research uses a qualitative methodology, mainly textual analysis to have a deep understanding of way the Indonesian female filmmakers contribute to the depiction of women in film. By selecting two recent films produced by women, the research portrays women through its cinematic elements. The finding in this research demonstrates that Indonesian women filmmakers contribute to a different portrayal of women on screen and adds more discussion about how female filmmakers speak about the issue of women through their productions. Furthermore, the character of women in the selected film has a strong correlation with the local culture which is embedded in the social life of Indonesian. Hence, it can be concluded that Indonesian female directors contribute not only to the depiction of women but also to the discourse of women in Indonesian films]]>
<![CDATA[Konsumerisme Agama: Bara Konflik Konservatisme Agama dan Arah Baru Penanganannya ]]>
<![CDATA[Shohebul Umam]]>
<![CDATA[ Vox Populi Vol 6 No 1 (2023): VOX POPULI ]]>
Publisher : <![CDATA[ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/vp.v6i1.35213
<![CDATA[Studi ini membahas tentang konsumerisme agama masyarakat yang cenderung semakin tinggi dalam lima tahun terakhir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran: case study di Sleman; studi literatur; studi dokumen; dan in depth-interview, dengan masa waktu delapan bulan. Adapun temuan penelitian ini, yakni; Pertama, intoleransi agama yang terjadi di Sleman dengan dua tipologi yakni, kekerasan dalam bentuk fisik dan simbolik; Kedua, latar belakang yang mendorong terjadinya konflik di Sleman sangat bervariasi, mulai dari legitimasi hukum (law legitimate), legitimasi publik (public legitimate), politik, perebutan ruang publik yang mengarah pada keadaan ekonomi, hingga menguatnya Islamisme; Ketiga, arah baru penanganan konflik intoleransi agama adalah, mendorong agar pemerintah dan aparat keamanan dapat merekonstruksi program-program strategis yang dapat mendorong masyarakat untuk merespon isu-isu konflik agama ke dalam bentuk-bentuk aksi damai daripada diekspresikan ke dalam bentuk kekerasan. Kesimpulan penelitian ini adalah kegairahan masyarakat terhadap isu-isu agama menguatkan karakter eksklusif yang cenderung ingin mengkontestasikan identitasnya di ruang publik. Situasi ini mendorong rasa ‘awas’ pada kelompok lain, yang menutup rapat relasi harmonis di dalam cita-cita negara multikultural.]]>
<![CDATA[Praktik Oligarki dalam Pertambangan Pasir Laut Pada Reklamasi Makassar New Port ]]>
<![CDATA[Suhardi]]>;
<![CDATA[Riaty Raffiudin]]>
<![CDATA[ Vox Populi Vol 6 No 1 (2023): VOX POPULI ]]>
Publisher : <![CDATA[ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/vp.v6i1.39018
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis relasi oligarki dalam bentuk aliansi predatoris dalam pertambangan pasir laut pada reklamasi Makassar New Makassar (MNP). Vedi Hadiz dan Robison, yang menggambarkan oligarki sebagai sistem relasi kekuasaan yang memungkinkan konsentrasi kekayaan dan otoritas serta pertahanan kolektifnya. Penelitian ini menggunakan teori oligarki Robison-Hadiz dan Winters untuk memahami pengakumulasian kapital dan pertahanan kekayaan (wealth defense). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan cara mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dan analisis dengan data sekunder melalui kajian literatur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa oligarki dalam bentuk aliansi predatoris ini terjadi karena adanya relasi politik dan ekonomi (pemerintah dan pengusaha) dengan tujuan menguasai dan mempertahankan sumber daya alam yang bertumpu pada regulasi kebijakan politik. Peruntukan reklamasi yang dicanangkan mencakup kepentingan pengusaha yang mempunyai koneksi dengan pemerintah daerah dan memanfaatkannya untuk bisnis. Sumber daya kekuasaan dari pemerintah dengan mudah memberikan suatu hak monopoli, konsesi, dan perlindungan keamanan. Dengan demikian, relasi oligarkis politik dan bisnis menciptakan konfigurasi kekuasaan yang digunakan sebagai instrumen pertahanan kekayaan.]]>
<![CDATA[Intervensi Politik Atas Hak Sehat Secara Spiritual: Studi Atas Pemenuhan Kebutuhan Spiritual Pasien di Rumah Sakit Labuang Baji Makassar ]]>
<![CDATA[Wahdaniah]]>;
<![CDATA[Syahrir Karim]]>
<![CDATA[ Vox Populi Vol 6 No 1 (2023): VOX POPULI ]]>
Publisher : <![CDATA[ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/vp.v6i1.40078
<![CDATA[Pasien yang di rawat di Rumah Sakit adalah individu yang mengalami gangguan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya. Keadaan tersebut dapat berpengaruh terhadap kondisi psikologis, sosial, dan spiritualitas pasien. Meskipun profesional perawatan kesehatan mengakui pentingnya kebutuhan spiritual, tetapi sampai saat ini masih terdapat banyak variasi dalam penerapan perawatan spiritual. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahuan gambaran pemenuhan kebutuhan spiritual pasien di Rumah Sakit. Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan deskriptif yang di lakukan di RS Labuang Baji. Populasi pada penelitian ini yaitu pasien yang sementara mendapatkan perawatan di Ruang Rawat Inap interna. Pengambilan sampel secara Consecutive Sampling dengan jumlah responden sebanyak 30 responden. Secara Politik, butuh kebijakan terkait kebutuhan spiritual pasien. Political will dari pemangku kebijakan sangat menentukan arah kebutuhan kesehatan masyarakat baik mulai pada tingkat pusat sampai ke daerah. Negara harus hadir dalam bentuk intervensi politik untuk memperkuat kesedaran kesehatan masyarakat secara spiritual, karena kesehatan adalah hak dasar masyarakat dan bagian HAM.]]>
<![CDATA[Konfigurasi Politik dan Problem Identitas Menjelang Pemilihan Presiden 2024 ]]>
<![CDATA[Firdaus Muhammad]]>
<![CDATA[ Vox Populi Vol 6 No 2 (2023): VOX POPULI ]]>
Publisher : <![CDATA[ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/vp.v6i2.41757
<![CDATA[Politik identitas cukup mewarnai dinamika politik Indonesia 10 tahun terakhir ini. Artikel ini berusaha menjelaskan tentang politik identitas dan konfigurasi politik menjelang Pilpres 2024. Artikel ini dijelaskan secara kualitatif dengan berbasis pada studi kepustakaan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa politik identitas tidak hanya di level nasional, akan tetapi di ranah lokal juga mulai merebak dengan menggunakan identitas sebagai instrumen dalam kontestasi politik, baik identitas agama maupun etnisitas. Begitupun pengalaman Pilpres 2014 dan 2019 dan Pilkada DKI Jakarta menjadi bukti bahwa politik identitas yang dibawa masuk ke ranah politik telah memecah belah anak bangsa dan dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks Pilpres 2024, sekalipun Anies Baswedan diusung oleh NasDem dan membawa kekhawatiran baru terkait polarisasi politik, akan tetapi bergabungnya Muhaimin Iskandar dan PKB yang diusung koalisi perubahan, telah memberi secercah harapan bahwa Pilpres 2024 tidak semengkhawatirkan sebagaimana dibayangkan. Mengingat Muhaimin Iskandar dan PKB selama ini dicitrakan mengusung politik kebangsaan dan keindonesiaan.]]>
<![CDATA[Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Astambul ]]>
<![CDATA[Akhmad, Beni]]>;
<![CDATA[Sugiannor]]>;
<![CDATA[Nur Laila Fitriyah]]>
<![CDATA[ Vox Populi Vol 6 No 2 (2023): VOX POPULI ]]>
Publisher : <![CDATA[ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/vp.v6i2.41838
<![CDATA[Implementasi program rehabilitasi bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) merupakan program meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin. Pelaksanaan program RTLH dilaksanakan secara langsung oleh Dinas Sosial Kabupaten Banjar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program RTLH di Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian tentang implementasi program RTLH dapat dikategorikan terlaksana sebagai berikut: komunikasi yang terjalin melalui sosialisasi peraturan penerima bantuan RTLH sudah dilakukan. Sumberdaya pelaksana melalui pendataan penerimaan bantuan sudah terlaksana cukup baik. Disposisi pengambilan keputusan belum tepat sasaran hal ini dikarenakan penerima bantuan tergolong sangat banyak. Sedangkan struktur pelaksana program RTLH melalui kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Sosial bersama dengan Lurah dan RT/RW terlaksana dengan cukup baik. Namun penulis menyarankan Dinas Sosial Kabupaten Banjar melakukan komunikasi secara langsung terhadap masyarakat melalui sosialisasi bantuan program RTLH, menambah jumlah pegawai yang secara khusus melakukan pendataan dan pengawasan di dalam pelaksanaan program RTLH.]]>
<![CDATA[Upaya Penyelesaian Konflik Laut Cina Selatan Melalui Doktrin Natalegawa: Dynamic Equilibrium ]]>
<![CDATA[Adhisty, Ajeng Ayu]]>
<![CDATA[ Vox Populi Vol 6 No 2 (2023): VOX POPULI ]]>
Publisher : <![CDATA[ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/vp.v6i2.42190
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk melihat peran Indonesia dalam menyelesaikan ketegangan di Laut Cina Selatan. Peran Indonesia ditunjukkan melalui implementasi Doktrin Natalegawa atau Dynamic Equilibrium. Doktrin tersebut menitikberatkan pada posisi Indonesia sebagai negara mediator dengan mengedepankan proses perundingan dalam menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan. Metode yang digunakan merupakan deskriptif kualitatif dimulai dengan melihat pemetaan konflik Laut Cina Selatan. Setelah itu, dilanjutkan dengan melihat nilai-nilai Doktrin Natalegawa dengan sebagai usaha dalam menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan. Kerangka konseptual yang digunakan antara lain konsep Doktrin dan konsep Netralitas. Penulis menyimpulkan bahwa Doktrin Natalegawa atau Dynamic Equilibrium berusaha mendorong tiga faktor Code of Conduct yakni mengurangi kecurigaan antar Negara, mencegah insiden, dan mengelola insiden jika terjadi. Selain itu, doktrin ini mencoba untuk menunjukkan posisi Indonesia sebagai negara mediator dalam menye-lesaikan konflik yang terjadi di wilayah kawasan Asia Tenggara. Adapun hambatan yang dihadapi dalam implementasi Dynamic Equilibrium antara lain perbedaan pandangan terkait bentuk perundingan yang disepakati bersama, Cina menginginkan penyelesaian melalui hubungan bilateral dengan negara yang bersangkutan, dan tingkat kepercayaan antara negara yang berkonflik masih rendah.]]>
<![CDATA[Implikasi Politik Penguatan Lembaga Bawaslu Terhadap Legitimasi Demokrasi Lokal di Sulawesi Selatan: Studi Kasus Pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2020 ]]>
<![CDATA[Samsuar Saleh]]>
<![CDATA[ Vox Populi Vol 6 No 2 (2023): VOX POPULI ]]>
Publisher : <![CDATA[ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/vp.v6i2.42642
<![CDATA[Lembaga Bawaslu terhadap kualitas demokrasi lokal di Sulawesi Selatan terkhusus legitimasi pilkada kabupaten gowa tahun 2020. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas demokrasi lokal di Sulawesi Selatan dengan adanya penguatan lembaga Bawaslu kabupaten gowa. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang memberikan penguatan kelembagaan pada tubuh Bawaslu, Bawaslu Kabupaten Gowa yang sebelumnya hanya dipandang sebagai pelengkap penyelenggara pada tahapan kontestasi Pilkada, saat ini sudah dapat mengambil peran yang sangat penting dalam konteks pengawasan tahapan serta penegakan hukum. Dua kewenangan ini menjadikan kehadiran Bawaslu Kabupaten Gowa sangat diperhitungkan dari segi marwah kelembagaannya. Semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada seolah sungkan dan sangat berhati-hati dalam bertindak, melakukan atau menjalankan sistem politik di masyarakat sebab mereka sangat menghindari untuk berususan dengan Bawaslu dalam hal pelanggaran Pilkada serta sengketa proses Pilkada. Legitimasi yang diperoleh oleh lembaga Bawaslu ini menjadi salah satu harapan dalam tolak ukur perwujudan pemilu yang demokratis. Hal ini diuktikan pada Pilkada Tahun 2020 yang dinilai berhasil dibanding tiga kontestasi Pilkada sebelumnya di Kabupaten Gowa.]]>
<![CDATA[Aktivisme dan Politik Diaspora La Maddukelleng dalam Merebut Kembali Kekuasaan di Wajo ]]>
<![CDATA[Tajuddin, Muhammad Saleh]]>;
<![CDATA[Awal Muqsith]]>;
<![CDATA[Andi Tenri Yeyeng]]>;
<![CDATA[Ireena Nasiha Ibnu]]>
<![CDATA[ Vox Populi Vol 6 No 2 (2023): VOX POPULI ]]>
Publisher : <![CDATA[ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/vp.v6i2.44204
<![CDATA[Artikel ini membahas tentang aktivisme dan diaspora La Maddukelleng yang berhasil merebut kembali Kerajaan Wajo dari cengkraman Belanda. Keberhasilan usaha La Maddukelleng dianalisis dengan menggunakan falsafah tellu cappae masyarakat Bugis, yang sekaligus menjadi kerangka kerja untuk menelaah aktivisme dalam diaspora La Maddukelleng di Nusantara. Artikel ini dijelaskan dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Sumber data diperoleh dari wawancara, arsip dan dokumen. Hasilnya menemukan bahwa keberhasilan La Maddukelleng dalam merebut kembali kerajaan Wajo, merupakan pengejawantahan dari falsafah tellu cappa, yaitu pernikahan; perang; dan diplomasi. Pernikahan putrinya dengan Raja Kutai, kemenangannya dalam menaklukkan kerajaan Paser dan kelihaian diplomasinya dalam membaca situasi, menjadi kapital politik La Maddukelleng.]]>
<![CDATA[Analisis Terhadap Sistem Pemilu Indonesia: dari Proporsional Tertutup ke Proporsional Terbuka ]]>
<![CDATA[Jurdi, Syarifuddin]]>;
<![CDATA[Basti Teteng]]>;
<![CDATA[Fauzi Hadi Lukita]]>
<![CDATA[ Vox Populi Vol 6 No 2 (2023): VOX POPULI ]]>
Publisher : <![CDATA[ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/vp.v6i2.44274
<![CDATA[Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu) sebanyak dua belas kali sejak pemilu pertama 1955 sampai pemilu serentak 2019. Dalam penyelenggaraan pemilu menerapkan sistem perwakilan berimbang (proporsioanl), pemilu 1955, pemilu Orde Baru dan pemilu awal reformasi menerapkan sistem proporsional tertutup, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-VI/2008, sistem penentuan calon legislatif terpilih dengan suara terbanyak, pemilu 2009 sampai 2019 menerapkan sistem proporsional terbuka. Perubahan sistem pemilu dari tertutup ke terbuka pada pemilu 2009 merupakan upaya untuk mendekatkan kandidat dengan pemilih, meningkatkan derajat keterwakilan politik dan legitimasi elite terpilih. Sistem proporsional terbuka sebagai pemenuhan nilai-nilai dasar demokrasi agar calon dapat dikenal secara langsung pemilih. Dalam tiga kali pemilu menerapkan sistem proporsional terbuka menghasilkan dua masalah utama yakni politik uang yang massif serta mendelegitimasi fungsi dan peran partai politik, calon terpilih seakan-akan terpisah dari partai yang mencalonkannya. Terhadap dua masalah ini, sekelompok masyarakat mengajukan Judicial Review terhadap sistem proporsional terbuka dan memohon agar dikembalikan ke sistem proporsional tertutup, Mahkamah Konstitusi memutuskan judicial review tersebut melalui Putusan No. 114/PUU-XX/2022 menolak sistem proporsional tertutup dan menguatkan Putusan MK No. 22-24 Tahun 2008 mengenai sistem proporsional terbuka. Pemilu serentak 2024, pemilih tetap memilih calon bukan partai, itu artinya pemilih tetap mengenal calon yang mereka pilih, legitimasi calon terpilih tinggi, tetapi potensi penggunaan uang/barang dalam perebutan suara pemilih akan meningkat.]]>
