cover
Contact Name
Vox Populi
Contact Email
vox.populi@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6281354974545
Journal Mail Official
vox.populi@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, UIN Alauddin Makassar Jl. H. M. Yasin Limpo, No. 36 Samata-Gowa Call. (0411)841879 Fax(0411) 8221400, Email: vox.populi@uin-alauddin.ac.id
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Vox Populi
ISSN : 20873360     EISSN : 27147657     DOI : -
Core Subject : Social,
Vox Populi (VP) merupakan jurnal berkala yang terbit dua kali setahun (Juni dan Desember) oleh Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Alauddin (UIN) Makassar, Indonesia. Jurnal ini bertujuan untuk menerbitkan penelitian akademis asli yang topik utamanya Politik dan Politik Islam. Subjek mencakup semua masalah terkait tentang Politik seperti Politik Islam, Demokratisasi, Gerakan Islam, Pemilu dan Partai Politik, Sosiologi Politik, Politik dan Pemerintahan
Articles 90 Documents
Efek Prinsip “Lambusu” dalam Memperkuat Integritas Pemilih di Komunitas Adat Ammatoa Nugraha, A. Muh Rifky; Muhammad; Kambo, Gustiana A.
Vox Populi Vol 8 No 1 (2025): VOX POPULI
Publisher : ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/vp.v8i1.56415

Abstract

Tulisan ini membahas efek prinsip lambusu (kejujuran) untuk memperkuat integritas pemilih di komunitas adat Ammatoa yang berada di Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Tulisan ini dianalisis menggunakan konsep voting behavior model sosiologi dan diuraikan secara kualitatif. Tulisan ini menemukan bahwa lambusu berfungsi sebagai etika kolektif dan norma sosial yang diinternalisasi secara turun temurun melalui pesan adat, keteladanan tokoh, musyawarah internal keluarga, sanksi sosial dan sanksi adat. Prinsip lambusu tidak hanya membentuk karakter anggota komunitas, tetapi juga membangun homogenitas perilaku politik komunitas, khususnya dalam menolak praktik politik uang. Integritas pemilih di komunitas adat Ammatoa diperkuat oleh mekanisme sosial budaya yang ketat, dimana kejujuran dan tanggung jawab menjadi alasan yang menentukan kecenderungan pilihan politik anggota komunitas. Prinsip lambusu menegaskan bahwa tradisi dan norma lokal dapat menjadi modal sosial yang efektif dalam membentuk integritas pem-ilih, menjaga kohesi sosial dan memperkuat legitimasi demokrasi. Sehingga komunitas adat Ammatoa dapat menjadi contoh konkret bagaimana nilai budaya dapat membentuk perilaku memilih yang berintegritas di tengah pusaran pragmatisme politik.
Media Sosial dan Seruan Darurat Demokrasi: Artikulasi dan Agregasi Kepentingan Masyarakat Sipil Marsha, Garneta Malva; Addiansyah, M.Nur Rofiq
Vox Populi Vol 8 No 1 (2025): VOX POPULI
Publisher : ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/vp.v8i1.56422

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran media massa dan seruan darurat demokrasi sebagai artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat sipil. Bagaimana media sosial digunakan dalam membentuk opini publik, mengumpulkan massa aksi, menyuarakan pendapatnya di depan publik, dan mengawal berjalannya demokrasi di Indonesia. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui kajian literatur yang berhubungan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa media massa dan seruan darurat demokrasi sangat berperan penting dalam menyalurkan opini, berita, aspirasi melalui media sosial. Media sosial sebagai perantara (wadah) penyaluran pendapat memberikan keuntungan bagi penggunanya, salah satunya kecepatan penyebaran pesan atau opini dan dapat diakses oleh semua orang pengguna media sosial tersebut. Dengan keunggulan media sosial yang memberikan kecepatan tersebarnya informasi, tujuan dari diadakannya seruan darurat berhasil dicapai dan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sikap monitoring dan kontrol yang dilakukan oleh masyarakat sipil dan lembaga pers agar negara tidak bisa sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan.
Pemilih "Non KTP-el" dan Implikasinya Terhadap Kualitas Data Pemilih di Pemilu 2024 Mujib, Saiful; Ariana; Sukri
Vox Populi Vol 8 No 1 (2025): VOX POPULI
Publisher : ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/vp.v8i1.56507

Abstract

Tulisan ini bertujuan menganalisis implikasi dari banyaknya pemilih tanpa KTP-el terhadap kualitas data pemilih pada pemilu tahun 2024. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, tulisan ini akan mengurai dinamika proses pemutakhiran data pemilih yang berujung pada ditemukannya ribuan pemilih tanpa KTP-el di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Provinsi Sulawesi Selatan. Tulisan ini menjadikan UU 7/2017, PKPU, surat dinas dan peraturan terkait lainnya, terkait dengan kepemilikan KTP-el sebagai sumber utama penulisan. Sebagai bagian dari menjaga hak pilih setiap warga negara saat pemilu, pemilih yang telah bersyarat disusun dan ditetapkan secara berjenjang oleh KPU. Ditemukannya ribuan pemilih tanpa KTP-el tersebut selain berimplikasi pada kualitas data pemilih juga pada hilangnya hak pilih di TPS, bila sampai hari pemungutan suara mereka (pemilih tanpa KTP-el) tidak melakukan perekaman KTP-el. Sementara UU 7/2017 maupun PKPU, pemilih wajib menunjukkan KTP-el saat hendak menyalurkan hak pilihnya di TPS.
Japan's Response to AUKUS in Suppressing China's Rise Larasati, Larasati; Amalia, Ridha
Vox Populi Vol 8 No 1 (2025): VOX POPULI
Publisher : ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article aims to examine the reasons behind Japan’s ambiguous stance regarding its potential membership in the AUKUS defence pact. Japan’s membership in AUKUS has become increasingly urgent as its role is deemed necessary in supporting Pillar II of AUKUS, which focuses on cybersecurity, artificial intelligence, quantum technology, and additional underwater capabilities. Another consideration for Japan’s membership is the phenomenon of China’s rise, which AUKUS partners perceive as a security threat. Japan’s inclusion is expected to help counter China’s influence in the Indo-Pacific region. Japan’s membership is highly anticipated, as it is considered a like-minded country and a close ally of the United States. In theory, Japan should not face difficulties in making its membership decision, especially since AUKUS partners strongly support its inclusion. However, despite official statements from the Japanese government indicating openness and a positive reception toward the opportunity, Japan has yet to make a definitive decision regarding its AUKUS membership. This article seeks to understand why Japan remains uncertain (ambiguous) about its membership in AUKUS. This question is addressed through the concept of defensive realism. Based on this approach, Japan prioritizes its national interests by not joining AUKUS while still supporting the alliance’s continuity. This stance allows Japan to maintain cooperation with AUKUS partners without becoming an official member of the alliance. It also reflects Japan’s strategy in maintaining regional balance, ensuring that its position does not excessively escalate tensions with China, which is a global powerhouse in the region.
Komunikasi Politik Penyelenggara dalam Mewujudkan Ramah Dis-abilitas Pada Pemilu 2024 di Kota Kendari Husain, Muhammad Najib; Lestari, Dian Trianita
Vox Populi Vol 8 No 1 (2025): VOX POPULI
Publisher : ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komunikasi politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari dalam mewujudkan pemilu yang ramah disabilitas pada Pemilu 2024. Fokus kajian ini mencakup pesan politik yang disampaikan kepada pemilih disabilitas guna mendorong partisipasi mereka dalam menggunakan hak pilih, serta penyediaan fasilitas yang menunjang aksesibilitas, termasuk sarana prasarana dan pendidikan politik melalui sosialisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi pustaka, serta analisis data melalui tahap reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Kendari telah melakukan dua kali sosialisasi kepada pemilih disabilitas di Kecamatan Nambo dan Kecamatan Poasia. Namun, jangkauan sosialisasi masih terbatas, dan beberapa informan mengaku tidak pernah menerima sosialisasi pada periode Pemilu 2024. Selain itu, sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) belum sepenuhnya menyediakan fasilitas ramah disabilitas, seperti kursi roda dan surat suara braille. Temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam aspek komunikasi politik dan penyediaan aksesibilitas guna mendukung pemilu yang inklusif bagi penyandang disabilitas.
Vandalisme dan Arus Gerakan Sosial: Pergerakan Masyarakat Bara-Baraya dalam Menolak Penggusuran Azis, Andi Fahrul; Sayful, M.
Vox Populi Vol 8 No 1 (2025): VOX POPULI
Publisher : ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang gerakan sosial warga Bara-Baraya dengan identitas gerakan yang disebut sebagai Aliansi Bara-Baraya Bersatu untuk melawan upaya penggusuran yang dilakukan oleh Nurding Dg. Nombong dan Kodam XIV Hasanuddin. Tujuan penelitian ini untuk membedah terbentuknya gerakan sosial warga, hadirnya individu-individu yang bersuara melalui media tembok-vandalisme, dan peran pemerintah dalam upaya penggusuran di Bara-Baraya. Penelitian ini diuraikan secara kualitatif deskriptif dengan menggunakan konsep Macionis, Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, dan juga daily politics. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlawanan warga Bara-Baraya disebabkan oleh upaya penggusuran yang dilakukan oleh Kodam XIV Hasanuddin dan Nurding Dg. Nombong. Pihak Nurding menggunakan jalur ilegal untuk menguasai hak atas tanah yang dimiliki warga. Hal tersebut menimbulkan penolakan dari warga atas hak tanahnya yang direbut, karena bukti fisik dan administrasi berada di tangan warga. Maka dari itu, warga membentuk Aliansi Solidaritas Bara-Baraya Bersatu untuk melakukan perlawanan dalam bentuk advokasi dan demonstrasi. Aliansi tersebut menuai banyak perhatian mulai dari masyarakat, mahasiswa, Lembaga Bantuan Hukum, dan individu-individu yang mempunyai nilai yang sama.
Modal Kultural Perempuan Mandar sebagai Silent Bargain dalam Jalur Teripang: Suatu Perspektif Historis Ruslin, Ismah Tita; Alamsyah, Anggriani; Utaminingsih, Nur
Vox Populi Vol 8 No 1 (2025): VOX POPULI
Publisher : ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/vp.v8i1.57254

Abstract

This study examines the authority of women in maritime culture through a historical analysis that underscores cultural dimensions as manifestations of gender. The historical pursuit of trepang (sea cucumbers) by seekers from the port of Makassar to Australia’s northern coast has continued from the 16th century to the early 20th century, commonly referred to as the trepang route. This study addresses women’s cultural capital, emphasising power dynamics that have been underrepresented in maritime cultural studies, particularly as shipping and commercial activities have predominantly been associated with male authority. This research employs Bourdieu’s concept of cultural capital to illustrate the expertise of Mandar women in weaving Karoroq (sail) for Padewakkang boats utilised in the trepang trade. The Karoroq sail plays a vital role in the Padewakkang voyage to Arnhem Land, Australia, where trepang were harvested. The Padewakkang vessel, which lacks an engine, is entirely propelled by its sails. This study not only highlights the technical involvement of women in preserving maritime cultural heritage but also explores how Mandar women have historically demonstrated their power through traditional knowledge and the reinforcement of cultural identity. Furthermore, this study illustrates the status of women as equals to men within the maritime culture of Sulawesi for several decades. The authors perceive women's efforts to leverage cultural capital in the trepang route as a silent negotiation.
Kuasa dan Politik Dinasti: Studi Keterpilihan Anak Kepala Desa Bua Sebagai Anggota Legislatif di Kabupaten Sinjai Sartinayanti; Ramli, Muhammad; Fajar, Fajar
Vox Populi Vol 8 No 2 (2025): VOX POPULI
Publisher : ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/vp.v8i2.57107

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap proses keterpilihan anak Kepala Desa Bua sebagai anggota legislatif di Kabupaten Sinjai pada Pemilu 2024, serta menganalisis peran kepala desa dalam membangun dinasti politik di tingkat lokal. Fenomena ini mencerminkan bagaimana kekuasaan tidak hanya bersifat ad-ministratif, tetapi juga berakar pada relasi sosial dan kekeluargaan yang menguatkan praktik pewarisan kekuasaan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh me-lalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori kekuasaan Michel Foucault dan konsep familisme sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterpilihan anak kepala desa tidak semata-mata berdasarkan kapasitas individu, melainkan dipengaruhi oleh legitimasi sosial yang dibentuk oleh posisi kepala desa sebagai patron. Dukungan politik diperoleh melalui jaringan kekuasaan, modal sosial, dan hubungan patron-klien yang terbangun di masyarakat desa. Selain itu, nilai-nilai familisme turut memperkuat legitimasi politik dalam lingkup keluarga. Kesimpulannya, praktik politik dinasti di Desa Bua memperlihatkan reproduksi kekuasaan melalui mekanisme sosial yang meng-hambat partisipasi politik yang inklusif dan kompetitif di tingkat desa.
Pengaruh Political Branding dalam Kampanye Politik di Media Sosial X Terhadap Preferensi Pemilih Pemula: Studi Kasus Partai Gerindra dan PSI Putri, Malika Zakia; Addiansyah, M. Nur Rofiq
Vox Populi Vol 8 No 2 (2025): VOX POPULI
Publisher : ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini membahas pengaruh teknik political branding dalam kampanye politik di media sosial X terhadap preferensi pemilih pemula, dengan fokus pada partai Gerindra dan PSI. Media sosial sekarang ini berkembang dengan pesatnya, sehingga sangat memungkinkan jika partai politik menaruh minat pada media sosial. Partai politik saling berkompetisi untuk menciptakan branding politiknya di media sosial untuk mendapat atensi publik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisa data berupa deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, seperti penelitian-penelitian serupa berupa jurnal, artikel, maupun beritaonline guna menunjang penelitian. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: Pertama, X menjadi salah satu media yang dipilih oleh para aktor politik dengan alasan karena media ini terjadi praktik komunikasi massa, yang memungkinakan penggunanya untuk mengekspresikan dirinya. Kedua, dari political branding yang dibentuk oleh kedua partai tersebut (Gerindra dan PSI) memiliki pola yang cukup sama, yakni sama-sama memilih anak muda sebagai targeted advertisingnya.
Dampak Lingkungan dan Keterlibatan Pemerintah Lokal Pada Konflik Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Handika, Pamungkas; Muslihudin, Muslihudin; Mutahir, Arizal
Vox Populi Vol 8 No 2 (2025): VOX POPULI
Publisher : ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan berbagai dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terhadap lingkungan, serta menganalisis peran pemerintah dalam merespons konflik yang muncul akibat pembangunan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka dengan cara mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber, baik artikel ilmiah maupun buku, guna mengungkap permasalahan yang telah dibahas dalam studi-studi terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan PLTU di Indonesia masih belum menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini tercermin dari berbagai permasalahan sosial dan lingkungan yang terus terjadi di sekitar wilayah pembangunan PLTU. Pemerintah yang seharusnya menjadi penengah justru kerap kali memperkeruh keadaan dan turut andil dalam memunculkan konflik, baik secara horizontal maupun vertikal antara masyarakat dengan pihak pemerintah dan perusahaan.