cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Risno Mina
Contact Email
risnomina78@gmail.com
Phone
+628218926073
Journal Mail Official
yustisabel@gmail.com
Editorial Address
Jl. KH. Ahmad dahlan No. III/79, Luwuk, Kabupaten Banggai Telp. (0461) 23452, Fax. (0461) 21725,
Location
Kab. banggai,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Jurnal Yustisiabel
Published by Universitas Muhammadiyah Luwuk
ISSN : 25497731     EISSN : 26858932     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
We are interested in topics which relate generally to Law issues in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in Civil Law Criminal Law Civil Procedural Law Criminal Procedure Law Commercial Law Constitutional Law State Administrative Law Adat Law Islamic Law Agrarian Law Environmental Law International Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 2 (2021)" : 7 Documents clear
TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGA Rizka Ifanka Amir; Nirwan Moh. Nur; Asis Harianto
Jurnal Yustisiabel Vol 5, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v5i2.1269

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengatahui pelaksanaan harmonisasi rancangan Peraturan Bupati oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan harmonisasi rancangan Peraturan Bupati oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai. Dalam Pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan bupati yang dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai tersebut berawal dari pemrakarsa dalam hal ini organisasi perangkat daerah (Dinas atau Badan) menyusun draft rancangan Perbup kemudian diajukan kepada Bagian Hukum untuk dikoreksi dan diharmonisasi terkait dengan keserasian dengan peraturan perundang-undangan terkait dan kesesuaian dengan tata cara penyusunan produk hukum daerah. Setelah itu hasil rancangan Perbup yang telah diperbaiki diajukan atau disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten untuk dilakukan paraf koordinasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan harmonisasi rancangan Peraturan Bupati oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai meliputi faktor yang mendukung yaitu faktor hukum, dan koordinasi. Sedangkan faktor penghambat yaitu penguasan materi oleh pemrakarsa dan Sumber Daya Manusia
TINJAUAN TENTANG PRINSIP KERAHASIAN BANK UNTUK MELINDUNGI NASABAH BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Ika Dwi Purwaningsih; Nasrun Hipan; Arianti A. Ogotan
Jurnal Yustisiabel Vol 5, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v5i2.1260

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji  bentuk prinsip kerahasian Bank untuk melindungi Nasabah berdasarkan hukum positif di Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan pengecualian terhadap prinsip kerahasian Bank dalam melindungi Nasabah berdasarkan hukum positif di Indonesia. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Sedangkan Sumber data meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Prinsip kerahasian bank bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada nasabah, dalam teori penerapannya terdiri atas teori mutlak dan teori relatif atau nisbi. Namun ketentuan terhadap pihak-pihak yang membuka rahasia bank berdasarkan Undang-Undang Perbankan diancam dengan sanksi pidana (pidana dan denda secara kumulatif). Bank mempunyai kewajiban untuk menjaga rahasia nasabah dan dana simpannya. Namun terdapat pengecualian dimana memungkinkan bank untuk membuka informasi dari nasabahnya kepada pihak lain dalam keadaan tertentu untuk kepentingan hukum dan peradilan
PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI BANGGAI DALAM MENGUNGKAP DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI Sulistia Rahman; H.M. Ikhwan Rays; Risno Mina
Jurnal Yustisiabel Vol 5, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v5i2.1272

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran Intelijen Kejaksaan Negeri Banggai dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi. Adapun peran yang dilakukan yaitu mengumpulkan data dan keterangan awal terkait adanya peristiwa pidana yang dilakukan secara melawan hukum serta terindikasi kerugian negara. Seksi Intelijen bertanggung jawab menyediakan data dan informasi untuk Pimpinan dalam pengambilan keputusan, tindakan dan perencanaan. Penyelidikan dilakukan oleh Seksi Intelijen ialah mengungkap adanya tindak pidana korupsi baik itu laporan masyarakat  maupun penemuan Tim Intelijen. Teknik  penyelidikan yang digunakan terdiri atas dua yakni penyelidikan terbuka dan tertutup. Faktor yang menghambat Intelijen Kejaksaan yakni keterbatasan jumlah Jaksa Penyelidik, kesulitan mendapatkan dokumen, masuknya laporan yang tidak objektif, dan keberadaan target operasi yang sering berpindah-pindah tempat. Upaya yang dilakukan yaitu penguatan jaringan terhadap pemerhati, mahasiswa, LSM, wartawan/media, masyarakat serta pengamanan personel dan materi dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi
TINJAUAN YURIDIS PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 Sirjon Tenong; Mustating Daeng Maroa; Rahmat Setiawan
Jurnal Yustisiabel Vol 5, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v5i2.1279

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum SERTA tahapan Penyelenggaraannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021. Pemerintah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum melalui pelaksanaan pengadaan tanah oleh Menteri di bidang agrarial/pertanahan dan tata ruang. Selanjutnya Pemerintah daerah dalam hal ini gubernur/bupati/walikota menyelenggarakan pengadaan tanah pada tahapan perencanaan yaitu menerima dokumen perencanaan pengadaan tanah dari instansi yang memerlukan tanah dan tahap persiapan yaitu membentuk tim persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentigan umum. Sedangkan tahapan penyelenggaran pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 dilaksanakan melalui tahapan kegiatan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil pengadaan tanah
PELAKSANAAN DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DI DESA LANTIBUNG KECAMATAN BANGKURUNG KABUPATEN BANGGAI LAUT Zulkifli F Bauang; Abdul Ukas Marzuki; Ridwan Labatjo
Jurnal Yustisiabel Vol 5, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v5i2.1268

Abstract

Pelaksanaan penggunaan Dana Desa dalam menunjang pembangunan di Desa Lantibung Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut sudah sesuai dengan tujuan penggunaannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun pelaksanaan pembangunan melalui tahapan awal yang dilakukan melalui pendataan SDGs Desa, dimana terdapat tim yang diangkat oleh kepala desa dan dibantu dengan pendamping desa. Kemudian dilakukan perencanaan berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa dengan menyusun RPJM dan RKP Desa. Untuk pelaksanaan pembangunan dilakukan secara swakelola, kemudian kepala desa membentuk tim pelaksana kegiatan. Selanjutnya kepala desa membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Dana Desa dalam menunjang Pembangunan di Desa Lantibung Kecamatan Bangkurung Kabupaten Banggai Laut terdiri dari faktor pendukung yaitu peraturan perundang-undangan dan pengawasan. Sedangkan faktor penghambat adalah Bencana nonalam Pandemi Covid-19.
PROBLEMATIKA KEBIJAKAN PEMBEBASAN NARAPIDANA DALAM MEMINIMALISIR PENYEBARAN COVID-19 TERHADAP POTENSI KEJAHATAN REPETITIF RECIDIVE Annisa Suci Rosana; Annisa Candra Dewi; Mirra Fasya Hapsari
Jurnal Yustisiabel Vol 5, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v5i2.901

Abstract

ABSTRAK            Pandemi Covid-19 menjadi permasalahan yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, tak terkecuali dengan aspek hukum. Pandemi ini mendorong pemerintah untuk mengelurkan berbagai kebijakan secara cepat, tepat, dan akurat dalam menangani penyebaran Covid-19. Lembaga permasyarakatan (Lapas) menjadi salah satu tempat yang sangat beresiko dalam penularan virus Covid-19. Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Penelitian ini menekankan bahwa alasan pembebasan narapidana di masa pandemi disebabkan melihat kondisi Lapas yang kelebihan kapasitas. Kebijakan ini tentunya menuai pro kontra di masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan layanan fasilitas kesehatan dan penerapan protokol kesehatan yang diperketat di dalam Lapas menjadi alternatif cara menekan laju penyebaran Covid-19 tanpa harus membebaskan narapidana.Kata Kunci : Pembebasan narapidana, Covid-19, Recidive ABSTRACTThe Covid-19 pandemic is a problem that affects various aspects of life, including legal aspects. This pandemic has prompted the government to issue various policies quickly, precisely and precisely in dealing with the spread of Covid-19. Prisons are one of the places that are very at risk of transmitting the Covid-19 virus. In this study using qualitative research using secondary data sources. This study emphasizes that the reason for the release of prisoners during a pandemic occurs due to conditions of overcapacity in prisons. This policy certainly reaps pros and cons in society. The study concludes that improving health facility services and implementing tightened health protocols in prisons are alternative ways to reduce the spread of Covid-19 without having to release prisoners.Keyword : Release of prisoners, Covid-19, Recidive
IMPLIKASI HUKUM JATUHNYA PENERBANGAN UDARA MILITER TERHADAP MASYARAKAT SIPIL DI NEGARA INDONESIA Zakaria Abdillah Abud
Jurnal Yustisiabel Vol 5, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v5i2.906

Abstract

Jatuhnya pesawat udara militer seringkali terjadi di wilayah negara Indonesia karena berbagai faktor kesalahan. Kesalahan penerbangan militer yang terjadi bukan hanya mengalami kerugian namun juga memberikan dampak buruk menimpa masyarakat sipil di Negara Indonesia. Pertanggungjawaban hukum merupakan bentuk iktikad baik dari implikasi dalam Pengembalian ganti rugi dengan dasar besarnya kerugian yang dialami. Tujuan penelitian untuk mengetahui besaran kesepakatan total kerugian itu dalam mencapai tujuan hukum yang pasti dan jelas atas implikasi tragedi penerbangan militer yang jatuh menimpa masyarakat. Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian normatif dengan metode yang digunakan adalah kekaburan norma. Permasalahan dalam menjawab isu yang diangkat adalah melalui pendekatan Peraturan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual.  Hasil penelitian gagasan ini menunjukkan bahwa disetiap kecelakaan yang terjadi berakibat kerugian kepada masyarakat menitikberatkan dasar bahwa penyelesaian terjadi dilakukan dengan kesepakatan pihak melihat secara fisik, langsung serta biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan pertolongan dan pembersihan.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2025) Vol. 8 No. 2 (2024) Vol. 8 No. 1 (2024) Vol. 7 No. 2 (2023) Vol 7, No 2 (2023) Vol 7, No 1 (2023) Vol. 7 No. 1 (2023) Vol. 6 No. 2 (2022) Vol 6, No 2 (2022): Oktober Vol 6, No 1 (2022): April Vol. 6 No. 1 (2022) Vol 5, No 2 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol 4, No 2 (2020) Vol 4, No 1 (2020) Vol 3, No 2 (2019) Vol 3, No 1 (2019) Vol 2, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2017) More Issue