cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Avid Leonardo sari
Contact Email
goacademica@gmail.com
Phone
+6281221512892
Journal Mail Official
goacademica@gmail.com
Editorial Address
Jln. Cibolerang 2, Cileunyi - Bandung - Jawa Barat - Indonesia
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik
Published by GoAcademica Research and Publishing
ISSN : -     EISSN : 27150186     DOI : https://doi.org/10.660303/japp
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik is an open access and peer-reviewed Journal, JAPP is scientific journal that contains the results of theoretical research and studies on Government, Politics and Public Administration. Managed by GlobalWriting Academica Consulting and Publishing. Focus and Scope Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik is a multi-disciplined journal focused on the study of Government, Politics and Public Administration in Indonesia, Asia and The World. The journal publishes theoretical and empirical research articles intending to promote and disseminate academic atmosphere in and on the region. The journal publication includes articles, research notes, notices on conferences, workshops and seminars, and book reviews.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 315 Documents
 27   28   29   30   31 
PENGARUH PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN DESA DI DESA SELAAWI, KECAMATAN SELAAWI, KABUPATEN GARUT Guruh Purnama; Mulyaningsih; Susniwati
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1858

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh realitas bahwa efektivitas pembangunan desa masih berada pada taraf yang kurang maksimal, kendati alokasi dana desa yang digelontorkan pemerintah relatif besar. Di tataran praktis, ditemukan hambatan struktural yang meliputi rendahnya sinkronisasi koordinasi antraparatur, terbatasnya kualitas sumber daya manusia, serta minimnya peran aktif masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi. Sebagai upaya menjawab persoalan tersebut, studi ini bertujuan untuk menguji pengaruh implementasi kebijakan tata kelola keuangan desa dan tingkat partisipasi warga terhadap efektivitas pembangunan di Desa Selaawi. Dengan mengusung pendekatan kuantitatif bersifat deskriptif-verifikatif, data primer dikumpulkan dari 98 responden melalui instrumen angket. Analisis data dilakukan dengan teknik SEM-PLS berbantuan SmartPLS, serta berlandaskan pada kerangka teoretis dari Edward III (implementasi kebijakan), Cohen & Uphoff (partisipasi masyarakat), serta Steers & Duncan (efektivitas pembangunan). Hasil uji hipotesis mengonfirmasi bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pembangunan. Selaras dengan itu, partisipasi masyarakat juga terbukti memberikan dampak positif yang signifikan. Secara simultan, kedua variabel determinan tersebut mampu menjelaskan 60% varians efektivitas pembangunan desa. Dengan demikian, optimalisasi capaian pembangunan desa dapat diwujudkan melalui sinergi antara pengelolaan anggaran yang disiplin dan pelibatan komunitas secara aktif di seluruh tahapan proses pembangunan.
UPAYA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA BERSIKAP NETRAL PADA PEMILU 2024 DI LAMPUNG TIMUR UNTUK MENDUKUNG DEMOKRASI Viktor; Usni; Asep Setiawan; Lusi Andriyani
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1860

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai langkah yang ditempuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam mempertahankan sikap imparsialitasnya selama penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Kabupaten Lampung Timur, sekaligus menelaah sejauh mana imparsialitas tersebut berkontribusi bagi penguatan sistem demokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, serta penelaahan dokumen-dokumen yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa netralitas Polri pada Pemilu 2024 di Kabupaten Lampung Timur dibangun melalui lima upaya utama. Pertama, penguatan regulasi dan kelembagaan sebagai landasan implementasi netralitas. Kedua, peningkatan profesionalisme personel melalui internalisasi etika, pelatihan, simulasi manajemen konflik, dan penguatan pengawasan etik. Ketiga, penguatan sinergi dengan KPU, Bawaslu, dan Sentra Gakkumdu untuk mendukung penyelenggaraan pemilu yang aman dan berintegritas. Keempat, penerapan komunikasi publik yang transparan melalui media dan pendekatan berbasis komunitas guna mencegah konflik. Kelima, optimalisasi sistem pengawasan internal dan penegakan disiplin untuk memastikan konsistensi sikap netral anggota Polri selama seluruh tahapan Pemilu 2024.
PERAN KEPEMIMPINAN AGILE DALAM PEMERINTAHAN DAERAH KOTA DEPOK Tri Raharjanto; Karno; Heru Rochmansjah
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 1 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i1.1867

Abstract

Transformasi digital menuntut pemerintah daerah memiliki pola kepemimpinan yang lebih adaptif dan responsif. Penelitian ini bertujuan mengetahui peran kepemimpinan agile terhadap komunikasi pemerintahan berbasis digital di lingkungan Pemerintah Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 301 aparatur sipil negara yang dipilih secara proporsional. Data dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) berbantuan perangkat lunak LISREL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan agile berpengaruh positif dan signifikan terhadap komunikasi pemerintahan berbasis digital, sedangkan infrastruktur teknologi informasi berpengaruh lebih besar. Secara bersama-sama, kedua faktor tersebut menjelaskan 79% varians komunikasi pemerintahan berbasis digital dengan tingkat kecocokan model yang baik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan agile memiliki peran penting sebagai penggerak transformasi digital, sehingga penguatan kapasitas kepemimpinan perlu dilakukan sejalan dengan pengembangan infrastruktur teknologi.
STRATEGI POLITIK IDA FAUZIYAH DALAM MEMENANGKAN PEMILIHAN LEGISLATIF (PILEG) 2024 DI DAERAH PEMILIHAN JAKARTA II Achmad Fawait; Usni Usni
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1875

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi politik Ida Fauziyah dalam memenangkan Pemilihan Legislatif DPR RI Tahun 2024 di Daerah Pemilihan DKI Jakarta II yang meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan pemilih luar negeri. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis dilakukan menggunakan Teori Strategi Politik, Teori Mobilisasi Sumber Daya, dan Teori Representasi Politik Perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan Ida Fauziyah tidak hanya ditentukan oleh kekuatan struktural Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), tetapi juga oleh kemampuannya mengintegrasikan modal sosial, modal simbolik, dan jaringan organisasi keagamaan ke dalam strategi elektoral yang adaptif. Strategi tersebut diwujudkan melalui diferensiasi politik berbasis rekam jejak, mobilisasi jaringan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muslimat NU, optimalisasi komunikasi politik kepada pemilih urban, serta penguatan representasi perempuan sebagai sumber legitimasi politik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kombinasi antara mobilisasi politik dan representasi perempuan menghasilkan strategi pemenangan yang efektif di tengah kompetisi elektoral yang tinggi di wilayah perkotaan. Penelitian ini memperkaya kajian mengenai strategi politik perempuan dalam sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia.
ADAPTASI ORGANISASI PELAYANAN PUBLIK DALAM MENGHADAPI EFISIENSI ANGGARAN: STUDI KASUS KELURAHAN GAYUNGAN KOTA SURABAYA Bagus Reza Fahlevi
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1876

Abstract

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran membawa implikasi langsung terhadap kapasitas operasional organisasi pelayanan publik hingga tingkat kelurahan, khususnya dalam ketersediaan fasilitas dan keberlangsungan pelayanan administrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk-bentuk adaptasi organisasi yang dilakukan Kelurahan Gayungan Kota Surabaya sebagai respons terhadap tekanan efisiensi anggaran, dengan menggunakan perspektif Resource Dependence Theory dan Institutional Theory sebagai kerangka analisis. Pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus diterapkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan kontekstual. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap Lurah, Sekretaris Kelurahan, dan pegawai pelaksana pelayanan, kemudian dianalisis secara induktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi anggaran mengakibatkan tertundanya peremajaan fasilitas, keterbatasan perangkat kerja, dan munculnya hambatan operasional akibat benturan penggunaan fasilitas antara pelayanan administrasi kantor dan pelayanan jemput bola. Sebagai respons, Kelurahan Gayungan mengembangkan tiga mekanisme adaptasi organisasi: adaptasi perilaku melalui perubahan pola kerja yang lebih hemat dan selektif, adaptasi sumber daya melalui pemanfaatan fasilitas pribadi dan mekanisme swadaya internal, serta adaptasi berbasis modal sosial melalui dukungan dan partisipasi aktif masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan menunjukkan bahwa kapasitas adaptif organisasi pelayanan publik tingkat kelurahan tidak semata ditentukan oleh ketersediaan sumber daya formal, melainkan juga oleh kemampuan aparatur memobilisasi sumber daya informal dan modal sosial dalam mempertahankan keberlangsungan pelayanan publik di tengah keterbatasan fiskal.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS STREET-LEVEL BUREAUCRACY Akhmad Amirudin
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 8 No 1 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v8i1.1892

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh diskresi aparat pelaksana (street-level bureaucrats) dan dukungan sumber daya organisasi terhadap efektivitas implementasi kebijakan pengurangan sampah rumah tangga di Kota Malang. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori. Data dikumpulkan melalui kuesioner terhadap 120 responden yang terdiri atas petugas Dinas Lingkungan Hidup, petugas kebersihan tingkat kecamatan, dan kader lingkungan kelurahan. Analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskresi aparat pelaksana berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas implementasi kebijakan pengurangan sampah rumah tangga, demikian pula dukungan sumber daya organisasi. Secara simultan kedua variabel menjelaskan 58,7% variasi efektivitas implementasi. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh ruang diskresi yang dimiliki aparat garis depan dalam menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lapangan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas aparat pelaksana serta penataan diskresi melalui pedoman teknis yang adaptif.
AMBIGUITAS DAN KONFLIK DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH PERKOTAAN: ANALISIS KUANTITATIF MODEL AMBIGUITY-CONFLICT PADA PEMERINTAH KOTA MALANG Akhmad Amirudin
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 8 No 2 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v8i2.1893

Abstract

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh ambiguitas kebijakan dan konflik kebijakan terhadap kinerja implementasi kebijakan pengelolaan sampah perkotaan di Kota Malang dengan menggunakan kerangka ambiguity-conflict model dari Matland. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain survei eksplanatori. Responden penelitian berjumlah 98 aparatur sipil negara yang terlibat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup, kecamatan, dan kelurahan di Kota Malang, dipilih melalui teknik sensus terhadap populasi pelaksana. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan ambiguitas kebijakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja implementasi, dan konflik kebijakan juga berpengaruh negatif dan signifikan. Kedua variabel secara simultan menjelaskan 54,2% variasi kinerja implementasi. Pola temuan mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Malang berada pada tipe implementasi eksperimental dengan ambiguitas tujuan yang relatif tinggi. Penelitian ini merekomendasikan penajaman tujuan dan indikator kebijakan, harmonisasi regulasi antarinstansi, serta penguatan mekanisme koordinasi untuk menurunkan derajat ambiguitas dan konflik.
KAPASITAS KEBIJAKAN (POLICY CAPACITY) PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH DI KOTA MALANG Akhmad Amirudin
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 8 No 3 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v8i3.1895

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh tiga dimensi kapasitas kebijakan, yaitu kapasitas analitis, kapasitas operasional, dan kapasitas politik, terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pengurangan dan penanganan sampah di Kota Malang. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei eksplanatori. Data dikumpulkan melalui kuesioner terhadap 110 responden aparatur pelaksana kebijakan persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, kecamatan, dan kelurahan di Kota Malang yang dipilih dengan teknik proportionate stratified random sampling. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas analitis, kapasitas operasional, dan kapasitas politik masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan implementasi, dengan kapasitas operasional sebagai prediktor terkuat. Ketiga dimensi secara simultan menjelaskan 61,3% variasi keberhasilan implementasi. Temuan mengindikasikan bahwa penguatan kapasitas kebijakan pemerintah daerah, khususnya pada aspek pembiayaan, kelembagaan, dan koordinasi antarorganisasi, merupakan prasyarat pencapaian target pengurangan sampah 30% dan penanganan sampah 70%. Penelitian merekomendasikan pengembangan analis kebijakan daerah, penguatan sistem data persampahan, dan pelembagaan forum kolaborasi multipihak.
ANALISIS PERILAKU DAN STRUKTUR ORGANISASI DALAM PELAYANAN PENGADUAN DI KANTOR BPN KOTA TANJUNGPINANG Muhammad Rafly Zakri; Okparizan; Chaerey Ranba Sholeh
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1896

Abstract

Penelitian ini membahas analisis perilaku dan struktur organisasi pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tanjungpinang dalam menangani kasus tumpang tindih lahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reformasi administrasi dalam bentuk perubahan perilaku, struktur dan budaya organisasi di BPN Kota Tanjungpinang, hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian kasus tumpang tindih lahan, serta dampak reformasi administrasi terhadap efektivitas pelayanan pertanahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori reformasi administrasi Gerald E. Caiden yang menekankan perubahan struktur, prosedur, budaya birokrasi, efisiensi, dan efektifitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi administrasi di BPN Kota Tanjungpinang telah dilakukan melalui digitalisasi pelayanan, penerapan sertifikat elektronik, penggunaan aplikasi Sentuh Tanahku, pelayanan Pelataran (Pelayanan Tanah Akhir Pekan), serta pelayanan di Mall Pelayanan Publik. Selain itu, penggunaan teknologi GNSS dalam pengukuran tanah membantu meningkatkan akurasi data pertanahan sehingga dapat meminimalisasi potensi terjadinya tumpang tindih lahan. Reformasi administrasi juga terlihat melalui peningkatan transparansi biaya pelayanan, serta pendekatan mediasi dalam penyelesaian konflik pertanahan. Namun sayangnya, keterbatasan SDM menjadi kendala sehingga kesulitan dalam koordinasi antar lini akibat budaya kerja yang banyak dilakukan di luar kantor, kesimpulan dari penelitian ini, reformasi administrasi sudah berjalan sepenuhnya, namun budaya dan kekurangan SDM menjadi kendala dalam koordinasi secara internal.
TATA KELOLA SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) DI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT Sehu Saputra; Siti Aisyah; Sofjan Aripin
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1897

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan SRIKANDI, rintangan dalam implementasi, dampak dari penerapan SRIKANDI, dan menyusun langkah-langkah untuk meningkatkan pengelolaan SRIKANDI di OPD Kabupaten Sumbawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, serta data pemantauan SRIKANDI dan audit kearsipan internal. Analisis data dilakukan lewat tahap reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan diuji dengan teknik triangulasi sumber, metode, dan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SRIKANDI telah memberikan kontribusi positif terhadap digitalisasi persuratan, peningkatan transparansi, percepatan pelayanan administrasi, efisiensi pengelolaan arsip, serta penguatan akuntabilitas pemerintahan. Keberhasilan implementasi didukung oleh regulasi, komitmen pimpinan, peran arsiparis, serta koordinasi antar OPD. Meskipun demikian, masih ditemukan ketimpangan partisipasi pengguna, keterbatasan kompetensi aparatur, gangguan jaringan dan server, serta belum optimalnya pemberkasan dan retensi arsip elektronik. Tata kelola SRIKANDI telah mengarah pada penerapan prinsip-prinsip Good Governance, namun keberlanjutannya memerlukan Pengembangan kemampuan individu, perbaikan infrastruktur TI, pemantauan pelaksanaan, serta pengelolaan arsip elektronik yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Page 29 of 32 | Total Record : 315

 27   28   29   30   31 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026 Vol 9 No 2 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 2 Tahun 2026 Vol 9 No 1 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 1 Tahun 2026 Vol 8 No 3 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 3 Tahun 2025 Vol 8 No 2 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 2 Tahun 2025 Vol 8 No 1 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 1 Tahun 2025 Vol 7 No 3 (2024): PAPATUNG Volume 7 Nomor 3 Tahun 2024 Vol 7 No 2 (2024): PAPATUNG Volume 7 Nomor 2 Tahun 2024 Vol 7 No 1 (2024): PAPATUNG Volume 7 Nomor 1 Tahun 2024 Vol 6 No 3 (2023): PAPATUNG Volume 6 Nomor 3 Tahun 2023 Vol 6 No 2 (2023): PAPATUNG Volume 6 Nomor 2 Tahun 2023 Vol 6 No 1 (2023): PAPATUNG Volume 6 Nomor 1 Tahun 2023 Vol 5 No 3 (2022): PAPATUNG Volume 5 Nomor 3 Tahun 2022 Vol 5 No 2 (2022): JURNAL PAPATUNG Volume 5 Nomor 2 Tahun 2022 Vol 5 No 1 (2022): JURNAL PAPATUNG Volume 5 Nomor 1 Tahun 2022 Vol 4 No 3 (2021): JURNAL PAPATUNG Volume 4 Nomor 3 Tahun 2021 Vol 4 No 2 (2021): JURNAL PAPATUNG Volume 4 Nomor 2 Tahun 2021 Vol 4 No 1 (2021): JURNAL PAPATUNG Volume 4 Nomor 1 Tahun 2021 Vol 3 No 3 (2020): JURNAL PAPATUNG Volume 3 Nomor 3 Tahun 2020 Vol 3 No 2 (2020): JURNAL PAPATUNG Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020 Vol 3 No 1 (2020): JURNAL PAPATUNG Volume 3 Nomor 1 Tahun 2020 Vol 2 No 3 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 3 Tahun 2019 Vol 2 No 2 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019 Vol 2 No 1 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 1 Tahun 2019 Vol 1 No 3 (2018): JURNAL PAPATUNG Volume 1 Nomor 3 Tahun 2018 More Issue