cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Avid Leonardo sari
Contact Email
goacademica@gmail.com
Phone
+6281221512892
Journal Mail Official
goacademica@gmail.com
Editorial Address
Jln. Cibolerang 2, Cileunyi - Bandung - Jawa Barat - Indonesia
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik
Published by GoAcademica Research and Publishing
ISSN : -     EISSN : 27150186     DOI : https://doi.org/10.660303/japp
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik is an open access and peer-reviewed Journal, JAPP is scientific journal that contains the results of theoretical research and studies on Government, Politics and Public Administration. Managed by GlobalWriting Academica Consulting and Publishing. Focus and Scope Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik is a multi-disciplined journal focused on the study of Government, Politics and Public Administration in Indonesia, Asia and The World. The journal publishes theoretical and empirical research articles intending to promote and disseminate academic atmosphere in and on the region. The journal publication includes articles, research notes, notices on conferences, workshops and seminars, and book reviews.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 315 Documents
 28   29   30   31   32 
GOVERNING WITHOUT AUTHORITY: MUNICIPAL BROKERAGE IN FRAGMENTED BLUE ECONOMY GOVERNANCE Qurnia Indah Permata Sari; Ibnu Asqori Pohan; Fathul Bari; Bunga Qeila Anthea Anwar
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1925

Abstract

This article examines how municipal governments exercise governance functions in implementing the blue economy when higher levels of government hold formal authority over marine space. Drawing on a qualitative case study of coastal Singkawang, Indonesia, the study analyzes how authority fragmentation shapes municipal action across fisheries services, administrative facilitation, fuel recommendation support, seafood value chain development, fish market coordination, marine waste management, and mangrove-based coastal initiatives. The findings show that although the municipal government has limited formal authority over marine areas, it remains a strategic actor because it is the closest public institution to fishers, traders, seafood processors, and coastal communities. The article develops the concept of municipal brokerage without authority to explain how local governments govern through facilitation, coordination, policy translation, and everyday problem-solving rather than through direct jurisdictional control. This concept contributes to the blue economy governance and multi-level governance literature by showing that authority fragmentation not only creates governance gaps but can also produce brokerage roles for municipal governments positioned close to local communities. The article argues that recognizing these brokerage functions is essential for designing more responsive, inclusive, and socially grounded blue economy policies in non-metropolitan coastal cities.
THE URGENCY OF IMPLEMENTING THE SUNSET CLAUSE IN THE FORMATION OF LEGISLATION IN INDONESIA TO PREVENT OVER-REGULATION Asep Sapsudin
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 6 No 3 (2023): PAPATUNG Volume 6 Nomor 3 Tahun 2023
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v6i3.1933

Abstract

This research is motivated by the phenomenon of overregulation in Indonesia, which has triggered hyperregulation, overlapping regulations, sectoral egos, and legal uncertainty, hampering the national investment climate. Conventional curative regulatory arrangements, such as the omnibus law method, are deemed incapable of addressing the root cause of regulatory overcrowding from the upstream. This research aims to analyze the urgency and formulate an ideal mechanism for institutionalizing sunset clauses (automatic expiration clauses) as a preventative solution to regulatory overcrowding. The research method used is normative juridical with a statute approach and a conceptual approach. Secondary data obtained through literature review was analyzed qualitatively and deductively. The results indicate that the adoption of sunset clauses is urgently needed in the Indonesian legislative system to automatically eliminate "zombie regulations" without a lengthy bureaucratic revocation process. Ideally, the institutionalization of a sunset clause would require an amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation (UU P3) as the primary legal umbrella, the establishment of a validity period (5–10 years) based on the Regulatory Impact Assessment (RIA) method, and strict exceptions to fundamental laws (human rights and constitutional law) to prevent legal vacuums. In conclusion, the sunset clause is a strategic instrument for restoring parliament's oversight function while simultaneously realizing a streamlined, adaptive, and responsive legal system.
PENGARUH MEDIA SOSIAL DALAM MEMBENTUK KARAKTER NASIONALISME PESERTA DIDIK DI SMP IT BINA UMMAH CIKALONGKULON Deden Nasihin; Ilham Fajar Suhendar; Ardiyansah
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1934

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadikan media sosial sebagai ruang interaksi utama bagi siswa yang berpengaruh terhadap pembentukan karakter, termasuk karakter nasionalisme. Media sosial memiliki peran ganda, yaitu dapat memperkuat semangat kebangsaan melalui penyebaran informasi edukatif mengenai sejarah, budaya, dan nilai-nilai nasional, namun juga berpotensi melemahkan nasionalisme apabila dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan, ujaran kebencian, dan paham yang bertentangan dengan ideologi bangsa. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh media sosial terhadap pembentukan karakter nasionalisme siswa di SMP IT Bina Ummah Cikalongkulon. Penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa angket, wawancara, dan observasi. Populasi penelitian berjumlah 120 siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembentukan karakter nasionalisme serta sikap bela negara apabila digunakan secara bijaksana dan terarah. Media sosial mampu memperluas wawasan kebangsaan siswa melalui penyebaran informasi mengenai sejarah perjuangan bangsa, nilai-nilai budaya Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, media sosial mendorong partisipasi siswa dalam berbagai aktivitas yang menumbuhkan rasa cinta tanah air, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, toleransi, disiplin, tanggung jawab, serta semangat menjaga persatuan. Oleh karena itu, penguatan literasi digital menjadi faktor penting agar media sosial dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana pembentukan karakter nasionalisme siswa di era digital.
PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP TRANSPARANSI PEMERINTAHAN DI DESA PASSENO, KECAMATAN BARANTI, KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG Nur Syahrini; Hariyanti Hamid; Muhammad Ikbal
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1935

Abstract

Pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam mendukung transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemanfaatan teknologi informasi serta pengaruhnya terhadap transparansi pemerintahan di Desa Passeno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Populasi berjumlah 933 orang dengan sampel 90 responden yang dipilih melalui simple random sampling. Data dikumpulkan melalui observasi, kuesioner, studi kepustakaan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan SPSS melalui uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, dan regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berada pada kategori baik dan berpengaruh positif serta signifikan terhadap transparansi pemerintahan, dengan persamaan regresi Y = 17,462 + 0,396X, nilai t hitung 3,928 > t tabel 1,987, dan signifikansi 0,000 < 0,05. Nilai R² sebesar 0,149 menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berkontribusi sebesar 14,9% terhadap transparansi pemerintahan. Dengan demikian, Ha diterima dan H₀ ditolak.
PENGARUH SPANDUK PERINGATAN TERHADAP PERILAKU MASYARAKAT MEMBUANG SAMPAH DI KELURAHAN MACCORAWALIE, KECAMATAN PANCA RIJANG, KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG Risdha Azmar; Monalisa Ibrahim; Muhammad Ikbal
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1936

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh spanduk peringatan terhadap perilaku masyarakat membuang sampah di Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif untuk mengkaji hubungan antarvariabel yang diteliti. Populasi dalam penelitian berjumlah 1.677 kepala keluarga, sedangkan jumlah sampel ditetapkan sebanyak 94 responden berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus Slovin dengan penerapan teknik probability sampling. Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu observasi, penyebaran kuesioner, dokumentasi, serta penelaahan berbagai sumber pustaka yang relevan. Data yang telah diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif, dilanjutkan dengan pengujian kualitas instrumen, uji asumsi klasik, serta analisis regresi linear sederhana yang dilakukan dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS Statistics. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel spanduk peringatan menunjukkan kriteria baik dengan nilai persentase sebesar 73,51%, sedangkan perilaku masyarakat menunjukkan kriteria baik dengan nilai persentase sebesar 82,55%. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa spanduk peringatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku masyarakat dengan kontribusi sebesar 6,6%, sedangkan sisanya sebesar 93,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini.
PUBLIC POLICY AND SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT Rahmat Hidayat Djati; Liya Yulia
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 1 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i1.1939

Abstract

Infrastructure development is a key pillar in spurring national economic growth, but large-scale projects often trigger environmental degradation and social conflict if not managed with sustainability principles. Public policy plays a crucial role as a regulatory instrument for aligning economic targets with ecological sustainability. This study aims to analyze the effectiveness of public policy in supporting sustainable infrastructure development and identify key challenges in its implementation on the ground. The research method used was descriptive qualitative, using a document study approach, examining regulations, Environmental Impact Assessment (EIA) reports, and scientific literature. The results indicate that normatively, sustainability principles have been integrated into EIA instruments. However, their effectiveness on the ground remains low due to implementation gaps. The main obstacles include overlapping cross-sectoral regulations, institutional sectoral egos, budget constraints, and minimal local community participation. This study concludes that public policy has not optimally mitigated negative environmental impacts due to weak post-permit oversight. This study recommends strengthening synergy between spatial planning regulations and simplifying green financing schemes for project implementers.
STRATEGI KOMUNIKASI POKDARWIS MAMPANAS NUNTULUNG DALAM PENGEMBANGAN DESTINASI AIR PANAS ASIN PEMAPAK DI DESA BIATAN BAPINANG KABUPATEN BERAU Rizaldi; Kadek Dristiana Dwivayani; Ziya Ibrizah
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1943

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi komunikasi yang diterapkan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Mampanas Nuntulung dalam pengembangan Wisata Air Panas Asin Pemapak di Desa Biatan Bapinang, Kabupaten Berau. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi Pokdarwis dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi komunikasi. Perencanaan komunikasi dilakukan dengan menetapkan tujuan, sasaran, pesan, dan media komunikasi. Pelaksanaan komunikasi diwujudkan melalui koordinasi internal, komunikasi dengan masyarakat dan pemerintah, serta promosi menggunakan media sosial. Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan melalui diskusi internal dan koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi efektivitas komunikasi dan berbagai kendala yang dihadapi. Meskipun strategi komunikasi telah mendukung pengembangan destinasi wisata, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, belum meratanya partisipasi masyarakat, dan belum optimalnya pemanfaatan media digital. Penelitian ini menegaskan bahwa strategi komunikasi yang terencana dan partisipatif berperan penting dalam mendukung pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat.
ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS INAKTIF PADA SUB BAGIAN KEUANGAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR Nehemia Cahyani Siringo Ringo; Dian Arlupi Utami
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1944

Abstract

Pengelolaan arsip dinamis inaktif yang efektif merupakan faktor penting dalam mendukung tertib administrasi dan efisiensi kerja organisasi pemerintah. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pengelolaan arsip dinamis inaktif pada Sub Bagian Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi. Analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan arsip dinamis inaktif belum berjalan efektif. Produktivitas, efisiensi, dan kepuasan tergolong rendah, kemampuan adaptasi belum memadai, sedangkan eksistensi menunjukkan tren perbaikan meskipun pelaksanaan prosedur belum konsisten. Ketidakefektifan tersebut disebabkan oleh akumulasi arsip lama yang belum terdokumentasi, keterbatasan jumlah arsiparis yang merangkap tugas lain, keterbatasan kapasitas ruang penyimpanan, serta ketidaksesuaian metode penyimpanan antara unit pengolah dan unit kearsipan. Berbeda dengan dugaan awal penelitian, temuan menunjukkan bahwa ketidakefektifan tidak terutama disebabkan oleh kurangnya pemahaman pegawai non-arsiparis, melainkan oleh faktor struktural dan historis pada unit kearsipan. Penelitian ini merekomendasikan penambahan sumber daya manusia bidang kearsipan, monitoring dan evaluasi penyusutan arsip secara berkala sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA), serta pemberian penghargaan kepada unit kerja yang menerapkan pengelolaan arsip secara tertib.
PERSEPSI ASN PPPK KABUPATEN KUPANG TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH PUSAT TENTANG PEMBATASAN BELANJA PEGAWAI MAKSIMAL 30% Delfina Setrio Juru
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1889

Abstract

Aparatur Sipil Negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (ASN PPPK) menghadapi tantangan dan mendapatkan tekanan dunia kerja yang cukup tinggi sebagai pegawai pemerintah dengan kontrak kerja, yang dapat menimbulkan tekanan sosial, ekonomi bahkan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bahwa persepsi ASN PPPK yang bekerja di bawah naungan pemerintah daerah Kabupaten Kupang terhadap kebijakan fiskal yang mengatur pembatasan belanja pegawai maksimal 30% menimbulkan kesenjangan hak yang seharusnya didapatkan oleh ASN PPPK. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melibatkan 8 orang ASN yang berstatus PPPK di lingkungan kerja pemerintahan kabupaten Kupang. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam lalu dianalisis berdasarkan tema yang muncul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal untuk pemenuhan efisiensi anggaran yang berdampak pada ASN PPPK menciptakan siklus negatif antara pemenuhan hak dan berjalannya kebijakan fiskal, namun tidak menutup kemungkinan adanya persepsi positif yang mendukung kebijakan untuk pembangunan dengan tetap memperhatikan keadilan pegawai. Temuan ini menekankan pentingnya dukungan kebijakan agar tidak mengganggu keadaan pegawai serta memastikan kebijakan fiskal tidak menghilangkan hak PPPK dan menciptakan keadilan.
DETERMINAN MOTIVASI KERJA ASN: PENYETARAAN JABATAN FUNGSIONAL DAN BUDAYA ORGANISASI DI BPSDM KEMENDAGRI Renata Kumala Dewi; Sampara Lukman; Faria Ruhana
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1961

Abstract

Adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan implementasi kebijakan penyetaraan jabatan fungsional yang seharusnya mampu meningkatkan motivasi kerja ASN, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan. Kebijakan penyetaraan jabatan dan perubahan budaya kerja organisasi seharusnya dapat meningkatkan motivasi kerja ASN, namun pada tatanan implementasinya dinilai masih belum optimal. Studi ini menerapkan pendekatan kuantitatif melalui metode eksplanatif asosiatif. Variabel diukur menggunakan instrumen skala Likert yang menyediakan lima alternatif jawaban. Pengumpulan data dilaksanakan dengan membagikan kuesioner kepada seluruh responden, yakni pegawai BPSDM Kementerian Dalam Negeri yang menduduki jabatan fungsional (alih fungsi) dan fungsional. Seluruh kuesioner berhasil diisi dan dikembalikan kepada peneliti. Temuan membuktikan bahwa penyetaraan jabatan fungsional bersama budaya organisasi berkontribusi besar dan bermakna terhadap motivasi kerja pegawai BPSDM Kementerian Dalam Negeri, secara parsial ataupun simultan. Implikasi dari temuan ini mengisyaratkan pentingnya penguatan implementasi kebijakan penyetaraan jabatan yang disertai dengan pembentukan budaya organisasi yang adaptif dan mendukung. Karena itu, disarankan agar BPSDM Kemendagri secara konsisten mengembangkan tata kelola organisasi dan lingkungan kerja yang mampu memotivasi ASN untuk mencapai kinerja optimal.

Page 31 of 32 | Total Record : 315

 28   29   30   31   32 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026 Vol 9 No 2 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 2 Tahun 2026 Vol 9 No 1 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 1 Tahun 2026 Vol 8 No 3 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 3 Tahun 2025 Vol 8 No 2 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 2 Tahun 2025 Vol 8 No 1 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 1 Tahun 2025 Vol 7 No 3 (2024): PAPATUNG Volume 7 Nomor 3 Tahun 2024 Vol 7 No 2 (2024): PAPATUNG Volume 7 Nomor 2 Tahun 2024 Vol 7 No 1 (2024): PAPATUNG Volume 7 Nomor 1 Tahun 2024 Vol 6 No 3 (2023): PAPATUNG Volume 6 Nomor 3 Tahun 2023 Vol 6 No 2 (2023): PAPATUNG Volume 6 Nomor 2 Tahun 2023 Vol 6 No 1 (2023): PAPATUNG Volume 6 Nomor 1 Tahun 2023 Vol 5 No 3 (2022): PAPATUNG Volume 5 Nomor 3 Tahun 2022 Vol 5 No 2 (2022): JURNAL PAPATUNG Volume 5 Nomor 2 Tahun 2022 Vol 5 No 1 (2022): JURNAL PAPATUNG Volume 5 Nomor 1 Tahun 2022 Vol 4 No 3 (2021): JURNAL PAPATUNG Volume 4 Nomor 3 Tahun 2021 Vol 4 No 2 (2021): JURNAL PAPATUNG Volume 4 Nomor 2 Tahun 2021 Vol 4 No 1 (2021): JURNAL PAPATUNG Volume 4 Nomor 1 Tahun 2021 Vol 3 No 3 (2020): JURNAL PAPATUNG Volume 3 Nomor 3 Tahun 2020 Vol 3 No 2 (2020): JURNAL PAPATUNG Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020 Vol 3 No 1 (2020): JURNAL PAPATUNG Volume 3 Nomor 1 Tahun 2020 Vol 2 No 3 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 3 Tahun 2019 Vol 2 No 2 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019 Vol 2 No 1 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 1 Tahun 2019 Vol 1 No 3 (2018): JURNAL PAPATUNG Volume 1 Nomor 3 Tahun 2018 More Issue