cover
Contact Name
Avid Leonardo sari
Contact Email
goacademica@gmail.com
Phone
+6281221512892
Journal Mail Official
goacademica@gmail.com
Editorial Address
Jln. Cibolerang 2, Cileunyi - Bandung - Jawa Barat - Indonesia
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik
ISSN : -     EISSN : 27150186     DOI : https://doi.org/10.660303/japp
Core Subject : Humanities, Social,
Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik is an open access and peer-reviewed Journal, JAPP is scientific journal that contains the results of theoretical research and studies on Government, Politics and Public Administration. Managed by GlobalWriting Academica Consulting and Publishing. Focus and Scope Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik is a multi-disciplined journal focused on the study of Government, Politics and Public Administration in Indonesia, Asia and The World. The journal publishes theoretical and empirical research articles intending to promote and disseminate academic atmosphere in and on the region. The journal publication includes articles, research notes, notices on conferences, workshops and seminars, and book reviews.
Articles 315 Documents
KEGAGALAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI: ANALISIS KUANTITATIF AMBIGUITY-CONFLICT MODEL DAN POLICY CAPACITY DI KOTA MALANG Akhmad Amirudin
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 8 No 3 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v8i3.1904

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis determinan kegagalan implementasi kebijakan pengurangan sampah plastik sekali pakai di Kota Malang dengan mengintegrasikan kerangka ambiguity-conflict model dan policy capacity. Pendekatan penelitian adalah kuantitatif dengan desain survei eksplanatori melalui penyebaran kuesioner terhadap 104 responden. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ambiguitas kebijakan dan konflik kebijakan berpengaruh positif signifikan terhadap derajat kegagalan implementasi, sementara kapasitas kebijakan berpengaruh negatif signifikan. Ketiga variabel secara simultan menjelaskan 63,8% variasi kegagalan implementasi. Ambiguitas terbukti menjadi prediktor terkuat, terutama pada ketidakjelasan cakupan larangan, mekanisme sanksi, dan pembagian kewenangan pengawasan.
PESAN KOMUNIKASI KESEHATAN INSTAGRAM @DINKESKAB.GARUT DALAM EDUKASI GIZI TERKAIT STUNTING PADA IBU MUDA DALAM MENDUKUNG SDGs 3 Nyinyi Fatimah; Ummu Salamah; Iis Zilfah Adnan
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1908

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk dan makna pesan komunikasi kesehatan terkait edukasi gizi yang disampaikan melalui Instagram dengan menggunakan kerangka teori Health Belief Model (HBM). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis konten dan wawancara mendalam terhadap dua informan ibu muda serta dua narasumber ahli di bidang komunikasi kesehatan dan kesehatan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pesan komunikasi kesehatan yang disampaikan melalui akun Instagram @dinkeskab.garut telah merepresentasikan enam konstruk utama Health Belief Model (HBM), yaitu perceived susceptibility, perceived severity, perceived benefits, perceived barriers, cues to action, dan self-efficacy. Pesan disampaikan melalui infografis, video edukasi, serta caption yang menggunakan bahasa sederhana sehingga mudah dipahami oleh ibu muda. Konten mampu meningkatkan kesadaran mengenai risiko dan dampak stunting, memberikan pemahaman tentang manfaat pemenuhan gizi seimbang, mendorong tindakan pencegahan melalui ajakan yang persuasif, serta meningkatkan keyakinan ibu muda dalam menerapkan perilaku gizi sehat. Oleh karena itu, perlu adanya penambahan informasi yang lebih praktis, seperti contoh menu bergizi dengan bahan pangan lokal, solusi terhadap hambatan ekonomi dan waktu, data stunting Kabupaten Garut, serta testimoni atau pengalaman nyata agar pesan kesehatan lebih mudah diterapkan.
DISCOURSE ON NUTRITION SERVICE FACILITIES POLICY IN SUPPORTING THE FREE NUTRITIONAL MEAL POLICY IN PRISONS AND DETENTION CENTERS Ibnu Arif Risyat; Muhadam Labolo; Alma’arif
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1918

Abstract

The Free Nutritious Meal (MBG) Program represents a strategic government initiative designed to improve the nutritional status of schoolchildren, pregnant women, breastfeeding mothers, and toddlers in Indonesia. One of its innovative policy approaches involves utilizing correctional institution kitchens as Nutritional Fulfillment Service Units (SPPG), while engaging inmates as operational personnel through correctional self-reliance programs. This study aims to examine the policy discourse surrounding the utilization of prison-based SPPGs in supporting the implementation of the MBG Program. Employing a qualitative research design, the study adopts a discourse analysis approach based on documentary analysis of government regulations, policy documents, scholarly publications, mass media reports, and social media content. The findings reveal two dominant and competing policy narratives. The supportive discourse emphasizes the optimization of public assets, greater implementation efficiency, and the socioeconomic empowerment of inmates through productive participation. In contrast, the critical discourse raises concerns regarding governance quality, budget transparency, food safety and security, implementation standards, and institutional accountability. Overall, the study concludes that the successful integration of prison-based SPPGs into the MBG Program depends on adequate infrastructure, effective inter-agency coordination, transparent and accountable governance, and robust monitoring and evaluation mechanisms to ensure the program's legitimacy, effectiveness, and long-term sustainability.
REORIENTASI PARADIGMA GREEN MATERIALS DALAM ARSITEKTUR BERKELANJUTAN: TINJAUAN EVOLUSI GLOBAL DAN STRATEGI DEKARBONISASI KONSTRUKSI DI INDONESIA Gamaliel K. Jarek
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1919

Abstract

Sektor konstruksi memikul tanggung jawab besar atas lonjakan emisi global, khususnya dari jejak karbon tertanam (embodied carbon) pada material struktural utama. Artikel ilmiah ini bertujuan membedah pergeseran konseptual serta metodologi penilaian green materials dari tahun 2018 hingga 2025, sekaligus merumuskan taktik aplikatif dalam lanskap konstruksi Indonesia guna mempercepat pencapaian target Net Zero Emission (NZE) 2060. Melalui studi literatur sistematis terhadap puluhan riset global dan jurnal nasional terakreditasi (SINTA 1–3), kajian ini menemukan reposisi radikal dari sekadar pelabelan komoditas ramah lingkungan yang longgar menjadi evaluasi berbasis bukti empiris yang bersandar pada Life Cycle Assessment (LCA) dan prinsip sirkularitas. Di Indonesia, implementasi regulasi seperti Permen PUPR No. 9 Tahun 2021 masih membentur celah adopsi akibat beban modal awal dan kesenjangan kompetensi teknis. Meskipun demikian, eksplorasi material alternatif seperti beton geopolimer berbasis fly ash (mampu memotong emisi hingga 80%), pemanfaatan limbah plastik HDPE pada aspal, serta kayu/bambu rekayasa terbukti secara sains siap menjadi solusi subtitusi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola digital via Material Passporting terintergrasi BIM serta penerapan metode Design for Deconstruction (DfD) merupakan prasyarat mutlak untuk menjembatani jurang kebijakan dan implementasi riil di lapangan.
ANALISIS IMPLEMENTASI, DAMPAK. DAN KENDALA PROGRAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PELATIHAN TAHUN 2025 UPT BLP2TK SURABAYA Nayla Khoirun Nisa
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1920

Abstract

Program peningkatan produktivitas adalah asalah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan daya saing usaha, khususnya pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi, dampak, dan kendala prpogram peningkatan produktivitas pada 47 alumni pelatihan UPT BLP2TK Surabaya Tahun 2025 berdasarkan dari data monioring dan evaluasi. Penelitian ini menggunakan pendekaran kualitatif deskriptif dengan analisis data Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan melaluianalisis laporan monev, dokumentasi data, serta wawancara dengan pihak UPT yang terlibat dalam pelaksanaan program. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa program peningkatan produktivitas telah diimplementasikan dari pendidikan dan juga pelatihan SDM, efisiensi sumberdaya, pembenahan dalam manajerial, perbaikan dalam proses krja, dan inovasi usaha. Program-program tersebut memberikan dampak yang positif berupa peningkatan omzet penjualan, jumlah produksi, kualitas produk, efisiensi biaya, serta peningkatan kenyamanan lingkup kerja. Namun demikia, implementasi program masih menghadapi berbagai kendala seperti ketterbatasan anggaran, rendahnya konsistensi pelaku usaha, dan kurangnya pemagaman mengenai progrma peningkatan produktivitas. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukan bahwa monitoring dan evaluasi berperan penting dalam menilai efektifitas program serta menjadi dasar perumusan kebijakan peningkatan produktivitas yang bekelanjutan.
DINAMIKA PREVALENSI NARKOTIKA DI INDONESIA: MENUJU KOHERENSI INTERVENSI LINTAS SEKTOR YANG BERORIENTASI HASIL Aris Sujarwati
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1921

Abstract

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan ancaman strategis terhadap pembangunan nasional karena berdampak pada kualitas sumber daya manusia, ketahanan nasional, dan pencapaian bonus demografi. Meskipun implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) lintas sektor menunjukkan perkembangan yang relatif positif, prevalensi penyalahgunaan narkotika sebagai indikator hasil pembangunan masih menunjukkan kecenderungan meningkat. Artikel ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkotika sebagai outcome pembangunan nasional serta merumuskan alternatif kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan P4GN lintas sektor. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan analisis kebijakan kualitatif berbasis data sekunder melalui integrasi dokumen kebijakan, laporan tematik, dan literatur ilmiah, dengan menelaah dimensi kelembagaan, implementasi program, kerentanan individu, dan paparan lingkungan. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan capaian implementasi Program P4GN belum diikuti oleh penurunan prevalensi penyalahgunaan narkotika. Perbaikan indikator ketahanan individu, keluarga, dan masyarakat juga belum mampu menurunkan prevalensi, sementara tingginya paparan lingkungan yang ditandai oleh masih kuatnya peredaran narkotika, luasnya kawasan rawan, serta keterbatasan akses rehabilitasi menunjukkan bahwa perubahan prevalensi dipengaruhi oleh interaksi berbagai determinan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa persoalan utama tidak hanya terletak pada pelaksanaan program, tetapi juga pada belum optimalnya integrasi perencanaan, koordinasi, dan akuntabilitas lintas sektor yang berorientasi pada outcome. Berdasarkan penilaian terhadap alternatif kebijakan, penataan mekanisme pelaksanaan terpadu Program P4GN lintas sektor diprioritaskan sebagai pilihan kebijakan utama melalui penguatan koordinasi, penyelarasan kontribusi antarinstansi, dan pengendalian kinerja berbasis hasil guna meningkatkan efektivitas pencapaian penurunan prevalensi penyalahgunaan narkotika secara berkelanjutan.
STRATEGI IMPLEMENTASI NILAI-NILAI ADAT LIKAT TELO DALAM PENDIDIKAN FORMAL DI DESA ILE PADUNG Veronika Boleng Kelen; Eusabius Separera Niron; Stephanie Perdana Ayu Lawalu; Elisabeth D. M. Welin
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1922

Abstract

Nilai-nilai adat Tiga Tungku (Likat Telo) merupakan sistem sosial yang mengatur relasi kekerabatan dan harmoni sosial masyarakat Lamaholot di Desa Ile Padung melalui prinsip Opu Belake dan Muro (ikan ayam). Namun, dinamika modernisasi dan perubahan sosial berdampak pada melemahnya pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai adat tersebut. Pendidikan formal memiliki peran strategis dalam mentransmisikan nilai budaya lokal melalui mekanisme pendidikan yang tidak hanya bersifat kurikuler, tetapi juga kultural. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi implementasi nilai-nilai adat Tiga Tungku dalam pendidikan formal di Desa Ile Padung. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis etnografi dan dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hidden curriculum diposisikan sebagai strategi implementatif dalam internalisasi nilai adat melalui budaya sekolah, keteladanan guru, dan interaksi sosial peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai adat Tiga Tungku berlangsung secara implisit dan berkelanjutan melalui praktik pendidikan sehari-hari di sekolah. Keberhasilan strategi implementasi sangat ditentukan oleh konsistensi komunikasi nilai budaya, komitmen pelaksana, serta dukungan kelembagaan sekolah dan masyarakat adat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kebijakan sekolah berbasis budaya lokal sebagai upaya pelestarian nilai-nilai adat dalam pendidikan formal.
OPTIMALISASI EVALUASI KERJA SAMA DAERAH SEBAGAI INOVASI KEBIJAKAN PUBLIK BERKELANJUTAN Lila Tania Handriani; Arman Hakim Nasution
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1913

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan kerja sama daerah di Provinsi Kalimantan Tengah melalui penyusunan kerangka evaluasi inovatif berbasis pendekatan Theory of Change (ToC). Hal ini dilatarbelakangi oleh minimnya dampak kerja sama dan banyaknya kesepakatan yang terhenti pada tahapan seremonial. Sementara itu, pelaksanaan evaluasi yang seharusnya dijadikan aktivitas kontrol masih bersifat administratif dan belum mampu menjangkau permasalahan yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan data yang diperoleh dari inventarisasi kerja sama, analisis lembar evaluasi, analisis hasil rapat evaluasi dan wawancara. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa kerja sama daerah masih didominasi aspek administratif bukan aplikatif. Melalui jalur ToC (Input, aktivitas, output, outcome dan dampak), penelitian ini merumuskan kerangka perbaikan pola evaluasi evaluasi yang berorientasi pada hasil. Kerangka logis perbaikan pola evaluasi kerja sama daerah ini diharapkan dapat menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kerja sama daerah serta mampu mendukung inovasi kebijakan publik berkelanjutan.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN BANK SAMPAH DESA TAWANGSARI KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO Muhammad Miftachul Rizki; Budi Rianto
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1915

Abstract

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat merupakan salah satu strategi untuk mengurangi timbulan sampah rumah tangga sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan. Bank Sampah Utun di Desa Tawangsari, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo dikembangkan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah Utun. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Informan dipilih secara purposive sampling, meliputi kepala desa, pengurus bank sampah, kader lingkungan, dan masyarakat. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña dengan tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan melalui tahapan penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Program mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, memperkuat kapasitas pengelolaan sampah, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memberikan manfaat ekonomi melalui sistem tabungan sampah. Namun, pelaksanaan program masih menghadapi kendala berupa belum meratanya partisipasi masyarakat, keterbatasan sarana operasional, dan rendahnya kebiasaan memilah sampah sejak dari sumber. Penguatan kolaborasi dan pendampingan berkelanjutan diperlukan untuk mendukung keberlanjutan program.
PRAKTEK POLITIK UANG DALAM PEMILU LEGISLATIF 2024 DAN IMPLIKASINYA PADA PERILAKU PEMILIH Wira Satria; Endang Sulastri
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1923

Abstract

Artikel ini menganalisis praktik politik uang dan implikasinya terhadap perilaku pemilih pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif fenomenologis untuk memahami pengalaman, persepsi, dan pemaknaan aktor terhadap praktik politik uang. Informan penelitian dipilih secara purposive dan terdiri atas calon legislatif, pemilih, tim sukses atau koordinator lapangan, tokoh masyarakat, tokoh adat/ninik mamak, serta penyelenggara pemilu. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik uang dalam Pemilu Legislatif 2024 berlangsung melalui pemberian uang tunai, sembako, barang, bantuan kegiatan sosial, serta mobilisasi jaringan politik. Praktik tersebut dilakukan melalui pola yang relatif terorganisasi, dimulai dari pemetaan wilayah, pendataan pemilih, pembentukan tim dan koordinator, distribusi sumber daya, hingga mobilisasi pemilih menjelang pemungutan suara. Faktor ekonomi, sosial, budaya, dan politik memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap politik uang. Politik uang mendorong munculnya perilaku pemilih yang pragmatis dan berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Namun, penerimaan pemberian tidak selalu secara otomatis menentukan pilihan politik karena pemilih juga mempertimbangkan hubungan kekerabatan, pengaruh tokoh, reputasi kandidat, peluang kemenangan, dan kepentingan pribadi. Penelitian menyimpulkan bahwa politik uang telah menjadi bagian dari praktik politik transaksional yang berpotensi menggeser orientasi pemilih dari pertimbangan programatik menuju pertimbangan material dan pragmatis.

Filter by Year

2018 2026


Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026 Vol 9 No 2 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 2 Tahun 2026 Vol 9 No 1 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 1 Tahun 2026 Vol 8 No 3 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 3 Tahun 2025 Vol 8 No 2 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 2 Tahun 2025 Vol 8 No 1 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 1 Tahun 2025 Vol 7 No 3 (2024): PAPATUNG Volume 7 Nomor 3 Tahun 2024 Vol 7 No 2 (2024): PAPATUNG Volume 7 Nomor 2 Tahun 2024 Vol 7 No 1 (2024): PAPATUNG Volume 7 Nomor 1 Tahun 2024 Vol 6 No 3 (2023): PAPATUNG Volume 6 Nomor 3 Tahun 2023 Vol 6 No 2 (2023): PAPATUNG Volume 6 Nomor 2 Tahun 2023 Vol 6 No 1 (2023): PAPATUNG Volume 6 Nomor 1 Tahun 2023 Vol 5 No 3 (2022): PAPATUNG Volume 5 Nomor 3 Tahun 2022 Vol 5 No 2 (2022): JURNAL PAPATUNG Volume 5 Nomor 2 Tahun 2022 Vol 5 No 1 (2022): JURNAL PAPATUNG Volume 5 Nomor 1 Tahun 2022 Vol 4 No 3 (2021): JURNAL PAPATUNG Volume 4 Nomor 3 Tahun 2021 Vol 4 No 2 (2021): JURNAL PAPATUNG Volume 4 Nomor 2 Tahun 2021 Vol 4 No 1 (2021): JURNAL PAPATUNG Volume 4 Nomor 1 Tahun 2021 Vol 3 No 3 (2020): JURNAL PAPATUNG Volume 3 Nomor 3 Tahun 2020 Vol 3 No 2 (2020): JURNAL PAPATUNG Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020 Vol 3 No 1 (2020): JURNAL PAPATUNG Volume 3 Nomor 1 Tahun 2020 Vol 2 No 3 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 3 Tahun 2019 Vol 2 No 2 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019 Vol 2 No 1 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 1 Tahun 2019 Vol 1 No 3 (2018): JURNAL PAPATUNG Volume 1 Nomor 3 Tahun 2018 More Issue