cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fariz Al-Hasni
Contact Email
al.ihkam@uinmataram.ac.id
Phone
+6285934327883
Journal Mail Official
al.ihkam@uinmataram.ac.id
Editorial Address
Berugak Journal, Jln. Pendidikan No. 35, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat 83125
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram
Published by Universitas Islam Negeri Mataram
ISSN : 20881169     EISSN : 27146391     DOI : https://doi.org/10.20414/alihkam
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Ihkam Journal is one of the Faculty Sharia journals of the Departement Islamic Family Law (Ahwal Syakhshiyyah) Universitas Islam Negeri Mataram, which intensely tries to respond, criticize, and comprehensively analyze related issues in contemporary Islamic Family Law from various scientific perspectives.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 122 Documents
 7   8   9   10   11 
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGANGKUTAN TERHADAP PENUMPANG DAN BARANG ANGKUTAN DISEBABKAN KELALAIAN HSB, Putra Halomoan
Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 13 No. 2 (2021): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/alihkam.v9i01.1159

Abstract

Artikel ini membahas tentang ruang lingkup pengangkutan termasuk definisi pengangkutan, objek dan pihak pengangkutan, jenis-jenis pengangkutan sifat dan tujuan pengangkutan serta kaitannya dengan penumpang dan barang angkutan, serta membahas tentang sanksi kerugian. Serta pertanggungjawaban pengangkutan ketika terjadi kerusakan serta kehilangan barang penumpang yang disebabkan kelalaian pihak pengangkut, dan batasan batasan yang termasuk dalam tanggungjawab pengangkutan. Dimana terdapat beberapa jenis-jenis pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak pengangkut yakni pertanggungjawaban pengangkutan dilihat dari kesalahan dan kelalaian, pertanggungjawaban karena praduga dan pertanggungjawaban mutlak. Selanjutnya berbicara tentang hak dan kewajiban para pihak.
The PHILOSOPHICAL REVIEW OF MATERIALISM AND IDEALISM MARRIED AGE LIMITS IN INDONESIA: Study of Article 7 Paragraph (1) of Law 16 of 2019 jo. Law 1 of 1974 concerning Marriage Ahyani, Hisam; Muharir; Permana, Dian
Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 15 No. 1 (2023): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/alihkam.v15i1.2820

Abstract

This research departs from a juridical confusion regarding the ideal of a person going to get married, where the age of marriage with other provisions regarding age, namely in terms of the philosophical Materialism and Idealism of Marriage Age in Indonesia. Whereas in Indonesian Law on Marriage Marriage is only permitted if men and women have reached the age of 19 (nineteen) years. The purpose of this study is to find out the philosophical review of materialism and idealism of marriage age in Indonesia, with the article 7 paragraph (1) for 16 of 2019 jo. u 1 year 1974 regarding marriage). The conclusion of this study is the philosophical value of materialism and idealism of marriage age is the concept of historical materialism of humans who will choose the readiness of themselves in the face of marriage, this is because one's age is not a reference, which is the basis for people to get married including self-readiness to face material livelihood, readiness self and material. Likewise in Indonesia, the ideal age in society in Indonesia if it is connected with Karl Mark's theory, then the readiness of oneself in the material (economic elements) is as a reference for people to get married.
LEGALITAS PERMOHONAN HAK ASUH ANAK OLEH SELAIN PIHAK KELUARGA MELALUI PENGADILAN AGAMA Nasrullah, Nasrullah
Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 15 No. 1 (2023): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/alihkam.v15i1.2991

Abstract

Lingkungan hak asuh anak yang tidak kondusif dapat menghambat perkembangan anak, karena tidak terpenuhinya hak-hak anak dengan baik. Di dalam suasana lingkungan keluarga yang tidak kondusif (broken home), kewenangan hak asuh anak sering menjadi perdebatan dan bahkan tidak jelas. Selain terganggunya lingkungan hak asuh anak sebagai akibat dari lingkungan yang tidak kondusif, tidak jarang orangtua anak memilih untuk mangalihkan hak asuh anaknya untuk diasuh oleh pihak selain dari keluarga, atau bahkan dititipkan di lembaga panti asuhan. Di dalam pengalihan lingkungan hak asuh anak kepada orang lain selain pihak keluarga ataupun kepada panti asuhan perlu adanya legalitas dari pengadilan sebagai dasar sahnya suatu pengasuhan yang memiliki berbagai dampak hukum sebagai konsekuensi dari pengalihan lingkungan hak asuh anak. Di satu sisi, Pengadilan Agama yang merupakan salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia tidak memiliki dasar legalitas yang secara jelas dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara permohonan hak asuh yang diajukan oleh selain pihak keluarga. Sehingga eksistensi lembaga Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan hak asuh anak ini menjadi penting untuk dikaji, karena mengingat tidak adanya regulasi yang mengatur kewenangan secara jelas bagi Pengadilan Agama untuk menyidangkan perkara permohonan pengasuhan anak atau hak asuh anak yang diajukan oleh selain dari pihak keluarga. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang tergolong dalam penelitian kualitatif yang memadukan antara teori dan praktek di lapangan yang menghasilkan jawaban yang bukan berupa angka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan agama dapat memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan hak asuh anak yang diajukan oleh selain pihak keluarga dengan mengacu kepada dua landasan secara umum yaitu landasan yuridis dan landasan filosofis. Keyword: Legalitas, Hak Asuh, Pengadilan Agama.
Hakikat Keluarga Islam: Hakikat Hukum Keluarga Islam komarudin, koko
Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 15 No. 1 (2023): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/alihkam.v15i1.3003

Abstract

Abstrak: Pembahasan tentang keluarga Islam berarti membahas tentang keluarga yang tersebar di seluruh penjuru dunia dimana Islam menjadi bagian dari agama yang dianut penduduknya. Hukum keluarga Islam (Al Akhwal al Syakhsiyyah) merupakan bagian utama dari hukum Islam dengan porsi yang lebih besar dan perhatian yang cukup tinggi baik yang bersumber dari langit yakni wahyu ilahi (Al Quran) dan sunah Rasulullah Saw maupun dari peraturan perundangan yang berlaku di setiap negara. Hukum keluarga Islam pada dasarnya hadir untuk memberikan pemahaman dan wawasan yang komprehensif dan integral tentang bagaimana berkeluarga yang sesuai dengan aturan-aturan Islam. Tujuannya adalah memberikan pendampingan agar bisa mereda atau mencegah timbulnya sumber-sumber persengketaan diantara anggota keluarga bahkan menawarkan cara-cara penyelesaian segala permasalahan yang terjadi dan dihadapi oleh setiap keluarga Islam. Hakikat keluarga Islam adalah sebuah idealitas dari perwujudan keluarga yang mendasarkan segala aktivitas dan komunikasi serta interaksinya baik dalam kondisi damai maupun dalam suasana bersengketa kepada aturan-aturan Islam yang bersumber dari Al Quran dan hadis. Terkait dengan keluarga Islam yang berada dalam sebuah negara, maka iapun tidak bisa melepaskan dirinya dari aturan-aturan yang mengikat seperti UU Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut dalam rangka mewujudkan cita-cita mulia keluarga Islam yaitu membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah. Keluarga Islam tidak berarti tidak menghadapi tantangan dan perselisihan. Akan tetapi keluarga Islam selalu berupaya untuk menyelesaikan setiap kasus, masalah dan pertentangan yang terjadi di antara anggota keluarga dengan merujuk kembali kepada Al Quran dan hadis dan jikapun diperlukan maka para pihak yang terkait misalnya Kantor Urusan Agama (KUA) dan Peradilan Agama (PA) diikutsertakan terlibat dalam penyelesaian permasalahannya. Harapan akhirnya bahwa seluruh aktivitas yang terjadi dalam keluarga Islam bisa merepresentasikan seluruh maqashid al-syari’ah yaitu hifdz al diin, hifdz al nafs, hifdz al aql, hifdz al nasl dan hifdz al maal. Kata Kunci: Hukum Keluarga, Hakikat Keluarga, Hukum Islam
PENYELESAIAN DISHARMONI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MELALUI JALUR MEDIASI Basuki Kurniawan; Purbosari, Nita Ryan
Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 14 No. 1 (2022): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/alihkam.v14i1.4734

Abstract

The conflict of norms or disharmony the rules in Indonesia is a legal problem often happen. This case is because some rules from the substance overlap betwen the rules. The Dispute of Disharmony the rules  with mediation is a perfect way from The Rule of Ministry of Law and Human Right Number 32 Year 2017 about  Procedures of dipute solving the rules with Non Litigation . With the purpose to create harmonization  the rules with mediation for product of law. This concept is born from  a problem  whereas many overlap regulation and the implication is created irregularity  law in a society. So that reducing  the existation of law as a the intergration to create harmony and compatibility  as a way to fullfill interest of the people. The implication of mediation  to solve the dishamony of rules as be setted by  Pemermenkum 2/2019 can be seen on pressing the count of rules  have conflict (ambivalensi) and be able to reducing  count of the application of judicial review will submit to Supreme Law.
URGENSITAS PENYELESAIAN SENGKETA STATUS ANAK: KAJIAN PERKARA No. 49/Pdt.P/2020/PA.Pnj Sofiana, Neng Eri
Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 14 No. 1 (2022): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/alihkam.v14i1.4751

Abstract

The status of the child is an important matter that must be resolved. In Case No. 49/Pdt.P/2020/PA.Pnj is a case of the origin of the fallen child. This paper will look at how the case can be dropped and how it affects the child whose origin is proposed. This paper will be carried out using library research methods and descriptive analysis as the analytical model used. As a result, this case was dropped due to the absence of the parties after being properly summoned for two summons. This certainly has an impact on the unclear status of the child, so that the child becomes a victim who bears the impact of the case that falls. There are many submissions for dispute resolution on the status of children because one of them is the number of sirri marriages.
TINJAUAN SOSIOLOGI KELUARGA TERHADAP POLA KETAHANAN ISTRI DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA KELUARGA MUSLIM PADA MASA PANDEMI DI DESA DAREK KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA Intan Septiana; Tuti Harwati; Imron Hadi
Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 14 No. 1 (2022): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/alihkam.v14i1.4811

Abstract

This research was carried out starting by looking at the social reality of the Darek village in the midst of the Covid-19 pandemic, where domestic violence is frequent and does not seldom lead to divorce. The purpose of this research is to find out what problems wives use in resolving problems that are faced during the pandemic in Darek village. The study uses qualitative research methods, so researchers go to the environment to obtain valid data. Research conducted by researchers has found results that there are facing the family during the Covid-19 in Darek village, besides that efforts to maintain family integrity were also continuously carried out, more specifically by the wife in this study. Based on the results of the study, the researchers concluded that the occurrence of this pandemic would cause a shock culture in Darek village. These difficult situations often create conflict in the household and make the wife a victim, but behind the adversity, there are also many wives who are able to maintain the integrity of their families, even the wife’s creative strategies in reducing family conflicts have been successful in maintaining the integrity of their families during the pandemic until now.
FENOMENA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF AL-MASLAHAH MURSALAH Fauzi, Ahmad Fadli Fauzi; Jumarim; Muhammad Saleh Sofyan
Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 14 No. 1 (2022): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/alihkam.v14i1.5072

Abstract

This research is motivated by the researcher's attention to the phenomenon of underage marriage in Jelantik Village, Jonggat District, Central Lombok Regency. Based on data in 2019 the number of underage marriages reached 9 people and in 2020 the number of underage marriages reached 3 people, in addition, from the marriage registration data above, currently, there are 3 underage marriage couples who have a marriage certificate and 9 couples others do not have a marriage certificate. The focus studied in this thesis is (1) what are the factors causing the phenomenon of underage marriage in Jelantik Village, Jonggat District, Central Lombok Regency? (2) what are the impacts of the phenomenon of underage marriage in Jelantik Village, Jonggat District, Central Lombok Regency? (3) how is the phenomenon of underage marriage from the perspective of al-maslahah mursalah in Jelantik Village, Jonggat District, Central Lombok Regency? This type of research uses qualitative research and uses an empirical juridical approach and a sociological approach; the data collection methods used are observation, interviews, and documentation. While the analytical method used is a qualitative analysis method. The results of this study indicate that (1) the factors causing the phenomenon of underage marriage in Jelantik Village, Jonggat District, Central Lombok Regency include: (a) low education factors; (b) cultural or environmental factors; (c) social media factors, ( d) the factor of getting pregnant out of wedlock (married by assent). (2) the impact of the phenomenon of underage marriage in Jelantik Village, Jonggat District, Central Lombok Regency, namely, positive and negative impacts. (3) the phenomenon of underage marriage from the perspective of al-maslahah mursalah in Jelantik Village, Jonggat District, Central Lombok Regency, al-maslahah mursalah can be an option in exploring and finding legal arguments such as filing a marriage dispensation for marriage registration, administratively it will provide benefits for people in marriage and can be registered legally formally by VAT. Maslahah is the goal of Islamic law; thus, where there is goodness, there is a benefit. In addition, not all underage marriages cause harm, as the researchers found in this thesis, namely, pregnant out of wedlock (MBA) and can no longer be separated so if they are not married, it will cause bigger problems. Based on this description, it can be understood that underage marriage from the perspective of al-maslahah mursalah provides a solution by way of a marriage dispensation in order to realize the benefits of underage marriage and for the sake of creating welfare for the community.
PENDEKATAN KOMUNIKASI DALAM MELIHAT BUDAYA MERARIQ STUDY KASUS DI DESA MAMPE KECAMATAN JEROWARU KABUPATEN LOMBOK TIMUR Depanda Zulvianingrum
Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 14 No. 1 (2022): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/alihkam.v14i1.6582

Abstract

Penelitian ini dilakukan berangkat dari melihat realitas sosial masyarakat desa Darek di tengah pandemi Covid-19, di mana banyak terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga dan tidak jarang menimbulkan perceraian. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mencari tahu problematika apa saja yang dihadapi istri dan pola apa saja yang digunakan istri dalam menyelesaikan problematika yang dihadapi pada masa pandemi di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sehingga peneliti terjun langsung ke masyarakat guna mendapatkan data yang valid. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menemukan hasil bahwa terdapat problematika yang dihadapi keluarga selama berlangsungnya pandemi covid-19 di Desa Darek. Selain itu upaya-upaya mempertahankan keutuhan keluarga juga terus dilakukan, lebih khusus oleh istri dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa terjadinya pandemi ini menyebabkan shock culture di masyarakat Desa Darek. Situasi sulit ini sering kali membuat konflik dalam rumah tangga, dan membuat istri selalu menjadi korban. Tetapi dibalik keterpurukan tersebut, banyak pula istri yang mampu mempertahankan keluarganya. bahkan strategi-strategi kekreatifan istri dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga dan meredakan konflik rumah tangga terbilang berhasil dalam mempertahankan keutuhan keluarganya selama pandemi berlangsung sampai dengan saat ini.
PRAKTIK NIKAH TANPA PACARAN DI LINGKUNGAN ANGGOTA PELOPOR PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DAN PENGARUHNYA TERHADAP HARMONI RUMAH TANGGA Mushonnaf, Muhannan Mu'min
Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 14 No. 1 (2022): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/alihkam.v14i1.6583

Abstract

In Indonesia, one of the communities that practice the concept of marriage without dating is the institution or congregation of the Prosperous Justice Party (PKS). PKS in practice, is often identified with the grouping of their cadres in choosing a mate. In its application, there is no term dating between men and women, but to get to a marriage is called ta'aruf. Furthermore, what is interesting to study is the extent to which the process or practice of marriage without dating affects the household harmony of the PKS pioneer cadres. In other words, the practice of marriage in the ta'aruf way, without a personal relationship between the prospective bride and groom, will affect the quality of the marriage of the PKS members. This research was conducted using a qualitative approach. Qualitative research aims to obtain an authentic understanding of people, as perceived by the people concerned. Qualitative methods are used to reveal the nature of one's experience with certain phenomena. In addition, qualitative methods can also be used to reveal something in batik that is a little and unknown phenomenon. This method can also be used to gain insight into something little known. The focus of this research is the harmony of individual marriages, in this case the pioneer members of the Prosperous Justice Party (PKS) of East Lombok Regency, who married without dating. The conclusion from the discussion above is that there is a practice of marriage without dating among the pioneer members of the PKS in East Lombok Regency. The pioneer members of the PKS East Lombok Regency married through an institution owned by PKS, namely the Marriage Institution, which aimed to carry out the ta'aruf process as wasilah for the meeting of prospective brides and grooms. This affects the household harmony of PKS members. In general, interviews conducted with PKS members and the community who interact with PKS members show that PKS cadre households are harmonious households.

Page 9 of 13 | Total Record : 122

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2019 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 1 (2024): Juni 2025 Vol. 16 No. 2 (2024): Desember Vol. 16 No. 1 (2024): Juni Vol. 15 No. 2 (2023): Desember Vol. 15 No. 1 (2023): Juni Vol. 14 No. 2 (2022): Desember Vol. 14 No. 1 (2022): Juni Vol. 13 No. 2 (2021): Desember Vol. 13 No. 1 (2021): Juni Vol. 12 No. 2 (2020): Desember Vol. 12 No. 1 (2020): Juni Vol. 11 No. 2 (2019): Desember Vol. 11 No. 1 (2019): Juni More Issue