Eksekusi : Journal Of Law
Eksekusi (Journal Of Law) merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Eksekusi (Journal Of Law) sebagai salah satu Media pengkajian dan penyajian karya Ilmiah terutama dibidang Ilmu Hukum (Kajian Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Adat, Hukum Internasional, dll).
Articles
88 Documents
<![CDATA[JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI HAK JAMINAN KEBENDAAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTTITUSI NOMOR: 18/PUU-XVII/2019 TENTANG JAMINAN FIDUSIA ]]>
<![CDATA[Hafis Tohar]]>;
<![CDATA[Iriansyah Iriansyah]]>;
<![CDATA[Yeni Triana]]>
<![CDATA[ EKSEKUSI Vol 4, No 1 (2022): Eksekusi : Journal Of Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24014/je.v4i1.13677
<![CDATA[ada beberapa persoalan yang timbul dan berdampak terhadap UU Jaminan Fidusia pasca Putusan Mahkamah Konsttitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019 tentang Jaminan Fidusia :Terhadap putusan Mahkamah Konsttitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019 tentang Jaminan Fidusia tidak menjelaskan secara detail pengertian Fiat Eksekusi seperti yang dimaksud didalam Pasal 15 ayat (2) “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”; dan pengertian parate eksekusi seperti yang dimaksud oleh Pasal 15 ayat (3) “Apabila debitur cidera janji Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri”Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka kekhususan dan keistimewaan UU Jaminan Fidusia menjadi kabur dan seolah sama dengan perjanjian pada umumnya yang berlaku, padahal kekhusan UU Jaminan Fidusia tersebut untuk memberikan jaminan atas tagihan kreditur terhadap debitur atau dengan kata lain menjamin hutang debitur terhadap kreditur dan Undang-Undang Jaminan Fidusia disamping memberikan perlindungan kepada debitur pemberi fidusia, juga bermaksud untuk memberikan kedudukan yang kuat bagi kreditur sehingga memberikan kepastian hukum bagi kreditur jika debitur cedera janji.Terhadap pengertian Cedera janji yang diartikan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi setelah adanya atau berjalannya perjanjian, tentu hal ini membingungkan bagi kreditur, sebab cedera janji tersebut telah diatur didalam akta perjanjian fidusia kapan dan kondisi bagaimana cedera janji tersebut terjadi dan bukan diakhir dari perjanjian tersebut, untuk itu pengertian cedera janji tersebut perlu dirumuskan lagi oleh debitur dan kreditur didalam akta perjanjiannya.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN NON PENAL DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN OLEH KEPOLISIAN DAERAH RIAU BERBASIS TEKNOLOGI APLIKASI DASHBOARD LANCANG KUNING DIKAITKAN DENGAN UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN DAN HUTAN ]]>
<![CDATA[Sasli Rais]]>;
<![CDATA[Erdianto Erdianto]]>;
<![CDATA[Mukhlis R Mukhlis R]]>
<![CDATA[ EKSEKUSI Vol 4, No 1 (2022): Eksekusi : Journal Of Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24014/je.v4i1.14188
<![CDATA[ABSTRACT Forest fires and land fires are thus far an annual problem in the province of riau, with effects not only harmful to the people of the province of Riau, even to those of neighboring countries, advanced and efficient technologies are needed to address the karhutla's growing problem in the province of Riau. It is intended to prevent and anticipate the possibilities of increasing the phenomenon of land fires and forests both by natural or otherwise by irresponsible human behavior.The study aims to know about the treatment of forest fires and land fires by the riau county police for the past time, to assess the weaknesses and overcare of the land and forest fires by the riau area police by using polite-yellow dashboard applications and to deride legal formulations using a yellow crude dashboard application to prevent land fires and forest fires in the province of Riau.The study came to the conclusion that handling of forest fires and land by the riau county police is done with a preventive and repressive approach. A preventive approach to this is by performing socialization, empowering communities and conducting carhutla's early detection patrols. Tackling land fires and forest using the yellow sass-yellow dashboard app method presents several weaknesses and advantages. As for the weakness in the development of the application, it is not as high as the operation of the personnel of the Riau area. Not all personnel use the technological advances as field reporting reporting specifically to monitor land fires and forests. Rather, it is overdone in the use of the first information information regarding location and direction of the windfall, both known to nearby accessible sources of water or gas, the three personnel budget problems that could be addressed through police-integrated systems. It will require the creation of a by-law product of both the law and the pp which features a dashboard application model as a primary and integrated facility for sustainable use in the karhutla management to be coordinated by police institutions. Keywords: forest and land fires, non-penal policies, and the yellow sassy dashboard application.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK ]]>
<![CDATA[Siska Ratnasari]]>;
<![CDATA[Ardiansah Syahril]]>;
<![CDATA[Aliar Syam]]>
<![CDATA[ EKSEKUSI Vol 4, No 1 (2022): Eksekusi : Journal Of Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24014/je.v4i1.14388
<![CDATA[Regulasi mengatur bahwa partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), namun di Kota Pekanbaru pelaksanaanya belum berjalan sebagaimana mestinya karena keterlambatan penyampaian laporan yang dimaksud yang berimbas terhadap perencanaan kinerja dan realisasi pencairan dana bantuan tersebut. Penelitian bertujuan menganalisis pelaksanaan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik di Kota Pekanbaru, merumuskan faktor – faktor penghambatnya serta menemukan upaya – upaya untuk mengatasinya. Jenis penelitian yang digunakan adalah adalah penelitian hukum sosiologis/ empiris melalui pendekatan perundang – undangan dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa faktor penghambat penyampaian laporan oleh partai politik adalah regulasi yang belum mengatur sanksi keterlambatan dan pergantian pengurus partai politik, lembaga eksekutif dan legislatif yang sejauh ini belum bisa dipisahkan antara kepentingan pribadi dan kepentingannya sebagai penyelenggara pemerintahan, Keterbatasan anggaran yang diberikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru serta beberapa faktor internal partai politik .Upaya yang perlu dilakukan adalah revisi regulasi, memperkuat fungsi check and balance penyelenggaraan pemerintahan antara legislatif dan eksekutif, menaikkan anggaran Badan Kestuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru serta mengadakan Bimtek mengenai pengelolaan bantuan keuangan dan penyusunan laporan bantuan keuangan partai politik. ]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM CSR PERUSAHAAN DALAM PEMBERDAYAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT PEDESAAN DI MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 6 TAHUN 2012 ]]>
<![CDATA[Andrew Shandy Utama]]>
<![CDATA[ Eksekusi : Journal Of Law Vol 4, No 1 (2022): Eksekusi : Journal Of Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri sultan syarif kasim Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24014/je.v4i1.13797
<![CDATA[This research aims to explain the implementation of the company's CSR program in empowering the economy of rural communities during the Covid-19 pandemic based on Riau Provincial Regulation Number 6 of 2012. The method used in this research is socio-legal research. The results of this research explain that the Covid-19 Pandemic that hit Riau Province had an impact on the economy of the community, including the people of Palas Village. Apart from expecting financial assistance from the government, one of the opportunities that the Palas Village community can take advantage of to develop the village economy is to take advantage of the CSR programs of companies operating in Pelalawan Regency. Companies that carry out their business activities in the field of natural resources and / or fields related to natural resources are required to carry out CSR. Based on Article 32 of Riau Provincial Regulation Number 6 of 2012, it is stated that companies that don’t implement CSR are subject to administrative sanctions in the form of written warnings and restrictions on business activities, freezing of business activities, and revocation of business activities.]]>
<![CDATA[ASPEK YURIDIS TERHADAP KEBERADAAN DAN PERAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Lovelly Dwina Dahen]]>
<![CDATA[ EKSEKUSI Vol 4, No 1 (2022): Eksekusi : Journal Of Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24014/je.v4i1.17400
<![CDATA[ABSTRACTThe increasingly rapid development of the business world has contributed to increasing the level of welfare of te Indonesian people. However, business people are not only required to benefit from their business field, but they are also required to make a positive contribution to their social environment. Changes on the level of public awareness raise new awreness about the importance of implementing Corporate Social Responsibility (CSR). This paradigm means that company is no longer an entity that only cares about itself (selfish), the exclusivity of the community, but a legal entity (recht persoon) that is obliged to adapt culturally to its social environment, and can be held accountable like legal subjects at generally. Based on this paradigm, CSR, which was previously carried out in the sense of being voluntary, is now mandatory. Theoretically, CSR is the core of business ethics, where a company not only has economic and legal obligations to shareholders, but the company also has obligations to othe interested partied (stakeholders). The concept of CSR that has been normalized in laws and regulations must be inmplemented properly to realize the goals of the norm. So that the shift in the concept of CSR which was originally voluntary to mandatory can play a role in community development. The CSR must be carried out in a sustainable manner, so that the community can also grow simultaneously with the growth and development of the company]]>
<![CDATA[PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE MELALUI LEMBAGA ADAT TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI KOTA LHOKSEUMAWE ]]>
<![CDATA[Budi Bahreisy]]>;
<![CDATA[Ferdy Saputra]]>;
<![CDATA[Hidayat Hidayat]]>
<![CDATA[ EKSEKUSI Vol 4, No 1 (2022): Eksekusi : Journal Of Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24014/je.v4i1.17273
<![CDATA[Abstrak Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberi peneguhan terkait dengan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Undang-undang inilah yang memperkenalkan konsep diversi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan masyarakat pada umumnya sebagai sebuah bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana demi mewujudkan keadilan restoratif (restorative justice). Berdasarakan latar belakang tersebut, perumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah faktor penyebab anak berkonflik dengan hukum di Kota Lhokseumawe dan bagaimana peran lembaga adat dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Lhokseumawe. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori relatif (deterrence), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan. Dan metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris dengan pendekatakan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemamaham tentang faktor penyebab anak berkonflik dengan hukum di Kota Lhokseumawe dan untuk memberikan pengetahuan tentang peran lembaga adat dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Lhokseumawe]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGOBATAN TRADISIONAL TANPA IZIN DI KOTA PEKANBARU ]]>
<![CDATA[Ruli Purnamasari Purnamasari]]>
<![CDATA[ EKSEKUSI Vol 4, No 2 (2022): Eksekusi : Journal Of Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24014/je.v4i2.13264
<![CDATA[Pengobatan tradisional menjadi salah satu Layanan kesehatan yang diminati oleh masyarakat Indonesia karena masih adanya pola piker sinkritisme, ketidakpuasan dengan pelayanan kesehatan modern, keterbatasan ekonomi keluarga dan system pelayanan yang dianggap kurang tepat. Selain itu, sebagian masyarakat masih menganggap bahwa pengobatan tradisional memiliki persentase kesembuhan yang lebih besar daripada pengobatan yang dilakukan oleh dokter. Berdasarkan hal tersebut muncul masalah yang menarik untuk diteliti, yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pengobatan traditional tanpa izin dan kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku pengobatan traditional tanpa izin di Kota Pekanbaru. Kajian penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan. Untuk itu metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh pelaku pengobatan traditional yang tidak memiliki izin belum berjalan secara optimal. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Balai Besar POM Pekanbaruterhadap peredaran obat tradisional tanpa izin edar belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan Balai Besar POM Pekanbaru kurang intensitas dalam melakukan pengawasan pelaku pengobatan tradisional sehingga masih ditemukan pelaku pengobatan.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM ATAS SANKSI PELANGGARAN BATAS KECEPATAN BERKENDARA MAKSIMAL DI JALAN BEBAS HAMBATAN ]]>
<![CDATA[Muhammad Adi Makayasa]]>;
<![CDATA[Eddy Asnawi]]>;
<![CDATA[Bahrum Azmi]]>
<![CDATA[ EKSEKUSI Vol 4, No 2 (2022): Eksekusi : Journal Of Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24014/je.v4i2.14395
<![CDATA[Pasal 106 ayat (4) huruf g Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. Pasal 23 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menetapkan batas kecepatan maksimal berkendara di jalan bebas hambatan yaitu 100 km/ jam. Kemudian atas pelanggaran pasal tersebut dpat dikenakan sanksi denda tilang dan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 287 ayat (5) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun pelanggaran tetap terjadi yang berimbas pada laka lantas selain itu penerapan sanksi pelanggarannya tidak sesuai. Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan regulasi tersebut dan faktor – faktor penghambatnya. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan adalah pendekatan kasus dan pendekatan konseptual dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa regulasi tersebut belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, penegakan hukumnya lemah yaitu hanya diberikan sanksi denda tilang tanpa diberikan sanksi kurungan pidana. Faktor penyebabnya adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat padahal rambu batas kecepatan maksimal sudah dipasang; Kurangnya sarana dan prasarana yaitu minimnya jumlah speed gun dan terbatasnya jumlah mobil patroli untuk petugas PJR; Faktor aparat penegak hukum terkait jumlah petugas kepolisian yang terbatas dan kurang tegasnya petugas dalam peneranpan sanksi. Dengan demikian diharapkan adanya ketegasan aparat penegak hukum agar sanksi dapat diterapkan sebagaimana mestinya serta adanya kesadaran hukum masyarakat yang untuk taat hukum sehingga pelanggaran tersebut tidak terjadi kembali.Kata Kunci:Penegakan, Batas Kecepatan Maksimal, Jalan Bebas Hambatan]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 10 TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 SERTA MENGURANGI OVERCROWDED WARGA BINAAN DI LAPAS RUTAN WILAYAH JAWA TIMUR ]]>
<![CDATA[vera rimbawani sushanty]]>
<![CDATA[ EKSEKUSI Vol 4, No 2 (2022): Eksekusi : Journal Of Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24014/je.v4i2.16368
<![CDATA[AbstrakPeraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 adalah kebijakan pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 dan menganalisa pengaruh Peraturan Menteri tersebut terhadap Jumlah Warga Binaan di Lapas Rutan Wilayah Jawa Timur. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Hukum Normatif yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengikat yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.Kata Kunci: Narapidana, Asimilasi, Integrasi, Covid-19 Abstract Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 10 of 2020 is a government policy in preventing and controlling the spread of Covid-19 that occurs in Correctional Institutions and State Detention Centers. This research was conducted to determine the implementation of the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 10 of 2020 and to analyze the effect of the Ministerial Regulation on the Number of Inmates in East Java Detention Centers. The research method used in this study is a normative law research method which refers to binding laws and regulations, namely the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 10 of 2020 concerning Conditions for Providing Assimilation and Integration Rights for Prisoners and Children in the Context of Prevention and Control of Spread Covid-19.Keywords: Prisoners, Assimilation, Integration, Covid-19 ]]>
<![CDATA[POLITIK HUKUM PENERAPAN PRESIDENTIAL THRESHOLD TERHADAP HAK-HAK PARTAI POLITIK DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[ EKSEKUSI Vol 4, No 2 (2022): Eksekusi : Journal Of Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24014/je.v4i2.17778
<![CDATA[ABSTRACTThe application of the Presidential Threshold in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections creates contradictions in the administration of politics in Indonesia. The rights of small political parties are stunted because they have to from coalitions with big parties. Political parties that should bridge the relationship between citizen and the government have turned into intermediaries for political interest. With a threshold, it will give birth to the political interest of parties supporting the government, the people will not get the desired candidate, thus triggering public apathy, and the big political parties will dominate. The purpose of this study to analyze the legal politics of implementing the Presidential Threshold on the rights of political parties in Indonesia. The research method used is normative research with a statutory and conceptual approach. The result show that the implementation of the Presidential Threshold will harm the goals of democracy and the spirit of reform because it eliminates the rights of political parties guaranteed in the 1945 Constitution, namely the meaning of recognition, guarantee of equal protection and certainty before the law because proposing candidates for election participants must form a coalition with large party with a fairly expensive cost. The legal politics of implementing the Presidential Thershold gave birth to an authoritarian political configuration because the government’s role was very dominant and political parties did not function properly because it would become a tool to justify the government’s will that gave birth to a political oligarchy. Keywords: Law political, Presidential Threshold, Political Party.ABSTRAK Penerapan Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menimbulkan kontradiksi dalam penyelenggaraan politik di Indonesia. Hak-hak partai politik kecil mengalami pengkerdilan karena harus berkoalisi dengan partai besar. Partai politik yang seharusnya menjembatani hubungan antara warga negara dengan pemerintah berubah menjadi perantara kepentingan-kepentingan politik. Dengan ambang batas akan melahirkan kepentingan politik partai pendukung pemerintah, rakyat tidak mendapatkan calon yang diinginkan sehingga memicu sikap apatisme masyarakat, dan partai politik besar akan mendominasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis politik hukum penerapan Presidential Threshold terhadap hak-hak partai politik di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Presidential Threshold akan menciderai tujuan demokrasi dan semangat reformasi karena menghilangkan hak partai politik yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu makna pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian yang sama di muka hukum karena mengajukan calon peserta pemilu harus melakukan koalisi dengan partai besar dengan biaya yang terbilang mahal. Politik hukum penerapan Presidential Threshold melahirkan konfigurasi politik otoriter karena peran pemerintah sangat dominan dan partai politik tidak berfungsi dengan baik karena akan menjadi alat justifikasi kehenda pemerintah yang melahirkan oligarki politik.Kata kunci: Politik Hukum, Presidential Threshold, Partai Politik]]>
