Jurnal Hukum Sasana
Jurnal Hukum Sasana adalah sebuah publikasi ilmiah yang dikelola oleh Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Jurnal ini memuat tulisan-tulisan hasil riset, analisa yuridis terhadap sebuah produk perundang-undangan atau kasus hukum, dan studi literatur di bidang hukum. Topik yang paling dominan diperbincangkan dalam jurnal ini adalah isu sektor hukum dan keamanan, negara hukum, demokrasi, reformasi hukum, keadilan sosial, pemerintahan yang baik (good governance), dst.
Articles
288 Documents
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Afiliator Aplikasi Opsi Biner Ilegal Dalam Hukum Pidana Indonesia ]]>
<![CDATA[Fakhri Rizki Zaenudin]]>;
<![CDATA[Hana Faridah]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Sasana Vol. 8 No. 1 (2022): June 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/sasana.v8i1.1066
<![CDATA[Pesatnya perkembangan teknologi di masa globalisasi ini berdampak kepada semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan media elektronik, penggunaan media elektronik memberikan dampak positif dan dampak negatif, salah satu dampak negatifnya kejahatan bisa semakin berkembang di dalam media elektronik misalnya kejahatan penipuan yang dilakukan oleh afiliator opsi biner dari aplikasi Binomo. Tujuan diadakannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana dari afiliator opsi biner ilegal dengan melakukan tindak pidana penipuan, serta untuk mengetahui bagaimana keabsahan bukti elektronik dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian secara yuridis normatif, dengan menganilisis bahan hukum primer atau sekunder yang menggunakan teknik pengumpulan data sistem kartu, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa seorang afiliator opsi biner ilegal dapat diancam dengan Pasal 378 Jo Pasal 55 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta bukti elektronik dalam hukum acara pidana dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan yang ada di dalam UU ITE, dan jamin keasliannya oleh saksi ahli dalam bidang digital forensik.]]>
<![CDATA[Penegakan dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Seksual Maupun Pemerasan Pada Aplikasi Online Dating ]]>
<![CDATA[Elvira Zikra]]>;
<![CDATA[Tantimin]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Sasana Vol. 8 No. 1 (2022): June 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/sasana.v8i1.1070
<![CDATA[Pandemi Covid-19 yang telah menyebar ke seluruh dunia telah sangat membatasi segala jenis aktivitas masyarakat, sehingga menuntut perkembangan teknologi jaringan internet yang sangat pesat. Penyakit ini juga berdampak pada frekuensi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dan remaja yang terjadi di aplikasi kencan online. Tidak cukup untuk menangani hal-hal berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) dan/atau Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan kerangka hukum dan perlindungan yang lebih membantu korban kejahatan seks dan pemerasan di aplikasi kencan online. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam artikel ini adalah doktrinal (dogmatis). Strategi ini mencakup melihat pengaturan penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi korban kejahatan seks dan pemerasan melalui aplikasi kencan online, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan hukum pidana. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa berbagai macam penegakan hukum di Indonesia masih kurang memiliki pandangan yang berpusat pada korban, baik dari segi regulasi maupun perlindungan korban, dan korban belum mendapatkan keadilan. Bahkan menunjukkan bahwa peraturan yang ada memiliki ciri-ciri yang dapat digunakan untuk bertentangan dengan moralitas yang baik. Namun, penyalahgunaan program yang mungkin mengandung unsur kesusilaan, seperti seks dunia maya, terus menimbulkan masalah hukum.]]>
<![CDATA[Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise) Pada Suatu Hubungan Kontrak Bisnis ]]>
<![CDATA[Dwi Atmoko]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Sasana Vol. 8 No. 1 (2022): June 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/sasana.v8i1.1101
<![CDATA[Pada hakekatnya bisnis waralaba merupakan bentuk usaha yang memasarkan barang atau jasa yang memiliki ciri khas tertentu dalam kegiatannya. Kegiatan waralaba itu sendiri di Indonesia diatur dala Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 tahun 2019 Tentang Peneyelenggaraan Waralaba .Perjanjian waralaba yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dalam suatu kontrak bisnis harus berlandaskan kepada itikad baik dan berlandaskan asas proporsionalitas, dalam pengertian bahwa perjanjian tersebut memberikan rasa adil dengan tujuan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak dalam menjalankan usaha waralaba tersebut. Suatu kontrak bisnis berjalan dengan asas proposionalitas yang baik tentunya dimulai dengan perjanjian hukum yang sah sebagaimana diatur dalam Kitab undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang diatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 . Beberapa klausul dalam suatu perjajian kontrak terkait waralaba , terutama untuk klausul yang riskan hendaknya menjadi prioritas utama , terkait dengan keuntungan profit dan jangka berlaku dari pemakaian waralaba tersebut. Pembicaraan dan diskusi yang ditandai permulaan yang baik dalam draft perancangan kontrak waralaba ,tentunya akan menghasilkan suatu kontrak yang baik pula. Selain itu dengan perancangan kontrak yang baik dan benar dalam bisnis waralaba, tentunya akan menghindari perselisihan atau persengketaan hukum bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang.]]>
<![CDATA[Peran Notaris Dalam Transformasi Digital Dalam Rangka Kesejahteraan Masyarakat Indonesia ]]>
<![CDATA[Nanda Dwi Rizkia]]>;
<![CDATA[Hardi Fardiansyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Sasana Vol. 8 No. 2 (2022): December 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/sasana.v8i2.1097
<![CDATA[Indonesia memilik beragam sumber daya genetic dan pengetahuan tradisonal yang berkaitan dengan sumber daya genetic yang melimpah dan bernilai ekonomis sehingga perlu dijaga kelestariannya dan dikembangkan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai sumber daya pembangunan untuk sebesar-besarnya dan kemakmuran rakyat, metode penelitian yuridis normatif, suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang di hadapi, hasil penelitian protokol Nagoya merupakan perjanjian internasional dibidang lingkungan hidup dalam kerangka konvensi keanekaragaman hayati yang mengatur akses terhadap sumber daya genetic dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang antara pemanfaat dan penyedia sumber daya genetic berdasarkan kesepakatan bersama, permasalahan utama adalah direduksinya hak masyarakat atas akses dalam mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, baik itu hak atas informasi, hak atas partisipasi, serta hak atas keadilan. Selain itu, terdapat kesalahan konsep dalam perumusan strict liability yang dapat berakibat sulitnya menjalankan konsep tersebut. Penghapusan pengecualian larangan membakar bagi masyarakat peladang tradisional berpotensi terjadinya kriminalisasi dan pemindahan beban pertanggungjawaban.]]>
<![CDATA[Pelangaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur di Jalan Tunjungan Surabaya ]]>
<![CDATA[Rizki Agustina]]>;
<![CDATA[Agus Machfudz Fauzi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Sasana Vol. 8 No. 2 (2022): December 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/sasana.v8i2.1119
<![CDATA[Fenomena pelanggaran lalu lintas yang terjadi di sekitar jalan Tunjungan Surabaya, tidak sedikit para pelakunya adalah anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor. Banyak remaja yang belum sepatutnya membawa kendaraan bermotor sendiri dan ironisnya masalah ini ditambah pengendara tidak mengenakan helm pengaman. Penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan roda dua dibawah umur tanpa surat izin mengemudi telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa alasan para anak dibawah umur tetap mengendarai kendaraan roda dua padahal mereka sudah mengetahui bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran lalu lintas dan upaya kepolisian untuk menangani fenomena tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif berjenis deskriptif. Berdasarkan hasil dari penelitian, alasan anak dibawah umur tetap mengendarai kendaraan roda dua di jalan raya karena masih lemahnya pengawasan oleh orang tua dan kebebasan dari orang tua, serta minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya anak-anak yang masih di bawah umur.]]>
<![CDATA[Efektivitas Kerjasama Penegakan Hukum Antara Indonesia Dan Filipina Dalam Mengatasi Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkotika ]]>
<![CDATA[Sulastri, Lusia]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Sasana Vol. 10 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Sasana: June 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/sasana.v10i1.1133
<![CDATA[Indonesia dalam kondisi “darurat narkoba” dalam menangani banyaknya kasus penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Indonesia menjadi salah satu pasar narkoba internasional, dengan banyaknya kasus penyelundupan narkotika dan obat terlarang yang terus-menerus meningkat setiap tahunnya di Indonesia. Permasalahan narkotika di perbatasan Indonesia dan Filipina seolah-olah tidak ada habisnya. Indonesia saat ini tetap menjadi pasar tujuan peredaran gelap narkotika. Penelitian ini mengkaji efektivitas kerjasama penegakan hukum antara Indonesia dan Filipina dalam mengatasi peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Hasil penelitian menunjukan bahwa, kerjasama penegakan hukum antara Indonesia dan Filipina dalam mengatasi peredaran dan penyalahgunaan narkotika berjalan cukup efektif, walaupun belum dapat menghilangkan tindak pidana narkotika yang masuk diantara kedua negara. Implementasi kerjasama penegakkan hukum antara Indonesia dan Filipina dalam mengatasi tindak pidana narkotika menghadapi berbagai hambatan dan tantangan antara lain setiap negara memiliki undang-undang dan pendekatan yang berbeda dalam menangani narkotika, peredaran narkotika yang melibatkan rute yang kompleks dan berubah-ubah , minimnya pengamanan di perbatasan, keterbatasan sumber daya termasuk personel, teknologi, dan dana. Oleh karena itu kerjasama penegakan hukum antara Indonesia dan Filipina dalam mengatasi peredaran dan penyalahgunaan narkotika tetap dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan pada pengamanan di perbatasan dan rute rute terpencil, serta peningkatan sumber daya termasuk personel, teknologi, dan dana untuk melakukan operasi berskala besar.]]>
<![CDATA[Menuju Kota Tanjung Selor Dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ]]>
<![CDATA[Dedi Herdianto]]>;
<![CDATA[Otih Handayani]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Sasana Vol. 8 No. 2 (2022): December 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/sasana.v8i2.1207
<![CDATA[Pembentukan wilayah diperlukan agar pemerintah semakin dekat dengan rakyatnya sehingga dapat mempermudah pelaksanaan tugas-tugas seperti pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat, karena pemerintah pada hakikatnya dibentuk untuk melayani masyarakat sebagaimana pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Tanjung Selor sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Utara saat ini masih berstatus kecamatan tidak seperti pada umumnya ibukota propinsi di Indonesia adalah kota. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang dilakukan dengan cara fokus pada penelaahan bahan pustaka atau data sekunder dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pembentukan daerah baru dilakukan dengan cara Pemekaran dan Penggabungan daerah yang termaktub di pasal 32 dan teknis pelaksanaannya termaktub di Pasal 33 untuk Pemekaran Daerah dan Pasal 44 untuk Penggabungan Daerah. Kedua, Pembentukan Kota Tanjung Selor dengan cara pemekaran daerah akan lebih mudah jika dibandingkan melalui penggabungan daerah, dengan penggabungan empat kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan. Ketiga, Kabupaten Bulungan sebagai daerah induk, memiliki enam kecamatan dengan menjadikan Kecamatan Tanjung Palas sebagai ibukota kabupaten. Keempat, Penggabungan daerah untuk membentuk Kota Tanjung Selor sebagai daerah baru, akan mengalami banyak rintangan. Terutama untuk memenuhi persyaratan administrative maupun persyaratan dasar kapasitas daerah.]]>
<![CDATA[Peran Relawan Politik Dalam Konstelasi Politik Indonesia ]]>
<![CDATA[Amalia Syauket]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Sasana Vol. 8 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Sasana: June 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/sasana.v8i1.1252
<![CDATA[Direct general elections are the first pillar of democracy in Indonesia, by adhering to a one man, one vote system which requires that anyone who wants a political seat in the government must get the most votes. The presence of volunteers is important for the masses who support one candidate in both the Pilkada and the Presidential Election. The phenomenon of the emergence of this volunteer declaration has begun to emerge, at least we can see it from various reports in the mass media and social media. The presence of political volunteers is a manifestation of the increasing active participation of citizens in substantial democracy. Political volunteers who work offline and online are able to increase community participation which is the key to the presence of an extra-parliamentary democratic government model. By using a qualitative-descriptive approach, the researcher intends to describe the role of political volunteers in the Indonesian political constellation. The results of this study show the phenomenon of political volunteers in the Indonesian Political Constellation as if they have become the main pillars of democratic institutionalization with the way that each moves independently to support their respective candidates so that it can be the starting point of the dynamics of the transformation of political values with patrimonial, oligarchic nuances. towards volunteerism and participation.]]>
<![CDATA[Kedudukan Hukum Masyarakat Adat Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah di Indonesia ]]>
<![CDATA[Arvita Hastarini]]>;
<![CDATA[Gusti Fadhil Fithrian Luthfan]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Sasana Vol. 8 No. 2 (2022): December 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/sasana.v8i2.1326
<![CDATA[Sejak dulu, hak atas tanah merupakan suatu hal yang penting bagi masyarakat dibelahan bumi manapun, tak terkecuali bagi masyarakat adat Indonesia. Namun masyarakat adat di Indonesia terus menerus berada di posisi terlemah dalam upaya memperoleh hak atas tanah dan akses terhadap sumber daya alam. Padahal, kedudukan masyarakat adat dalam memperoleh hak atas tanahnya diakui dan di lindungi oleh konstitusi yang termuat di dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Oleh karena itu penelitian ini ingin mengetahui bagaimana kedudukan hukum Masyarakat Adat dalam memperoleh Hak Atas Tanah berdasarkan hukum positif rancangan peraturan perundang- undang pertanahan di Indonesia serta bagaimana proses pengajuan permohonan untuk masyarakat adat dalam memperoleh hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat yang berada dalam kawasan tertentu di Indonesia. Penelitian disusun dengan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang akan mengkaji dan menganalisa penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan juga dalam Rancangan Undang-Undang Pertanahan yang akan menjadi produk hukum yang baru serta berbagai pustaka lainnya sebagai sumber yang bisa membantu dalam menjawab semua permasalahan yang ada.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan ]]>
<![CDATA[Er Tanjung]]>;
<![CDATA[Lusia Sulastri]]>;
<![CDATA[Rabiah Al Adawiah]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Sasana Vol. 9 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Sasana: June 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/sasana.v9i1.1359
<![CDATA[The worrying crime of rape is a crime where the victim is still a minor. The perpetrators must be severely punished because they have damaged the future of the child and can even cause psychological harm to the child's development. Children who experience the crime of sexual intercourse can experience deep trauma as well as psychological and physical disorders because in essence the child must be protected. The research objectives to be achieved are to determine the legal protection efforts for children who are victims of criminal acts of rape and to determine the criminal responsibility of perpetrators of raping against minors. This study uses normative research because this research describes the existing problems to be further discussed with a study of applicable legal theories. The results of this study indicate that legal protection efforts against children who are victims of criminal acts of rape are still lacking. The protection carried out is only limited to giving appropriate punishments to the perpetrators, even according to the author the punishments given are not commensurate with the perpetrators, while children as victims who suffer both material and immaterial losses have not received attention at all.]]>
