Jurnal Hukum Sasana
Jurnal Hukum Sasana adalah sebuah publikasi ilmiah yang dikelola oleh Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Jurnal ini memuat tulisan-tulisan hasil riset, analisa yuridis terhadap sebuah produk perundang-undangan atau kasus hukum, dan studi literatur di bidang hukum. Topik yang paling dominan diperbincangkan dalam jurnal ini adalah isu sektor hukum dan keamanan, negara hukum, demokrasi, reformasi hukum, keadilan sosial, pemerintahan yang baik (good governance), dst.
Articles
288 Documents
<![CDATA[Implementasi Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Proyek Pembangunan Perumahan di Wilayah DIY ]]>
<![CDATA[Elza Qorina Pangestika]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Sasana Vol. 9 No. 1 (2023): June 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/sasana.v9i1.1245
<![CDATA[Proyek konstruksi pembangunan perumahan tidak hanya bergantung dari manajemen waktu, biaya, mutu yang baik, tetapi pelaksanaannya juga perlu memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan proyek. Pembangunan perumahan merupakan kegiatan yang cukup banyak menggunakan berbagai peralatan, baik canggih maupun manual. Peralatan tersebut digunakan di lahan yang luas dengan berbagai jenis kegiatan sehingga menyebabkan resiko tinggi terhadap kecelakaan. Pada dasarnya proses pembangunan perumahan merupakan kegiatan yang banyak mengandung unsur bahaya. Permasalahan kecelakaan kerja yang berdampak pada pekerja pembangunan perumahan merupakan isu yang cukup menarik, mengingat papan merupakan salah satu kebutuhan primer menusia, dan kegiatan pembangunan perumahan merupakan hal yang sangat dekat sekali dengan kehidupan kita.]]>
<![CDATA[Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Menyelenggarakan Pelayanan Publik Guna Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Masyarakat ]]>
<![CDATA[Andika Dwi Yuliardi]]>;
<![CDATA[Maharani Nurdin]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Sasana Vol. 9 No. 1 (2023): June 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/sasana.v9i1.1765
<![CDATA[Pemberian otonomi daerah dalam pelayanan publik dapat mewujudkan pemerataan hak-hak yang diterima oleh seluruh masyarakat dan sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah melimpahkan kewenangannya kepada daerah (provinsi, kabupaten dan kota). Namun masih saja terdapat pelayanan publik yang monoton dengan antrean pelayanan yang mengular dan fasilitas yang tidak memadai, hal tersebut menunjukkan adanya tata kelola pemerintah daerah yang kurang. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan dan penerapan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan apa faktor pendorong pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pelayanan publik agar kebutuhan layanan masyarakat dapat terpenuhi. Metode dalam Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang menitikberatkan kepada kajian penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah dalam hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik wajib ditekankan kepada sejumlah aspek antara lain: kecepatan; ketepatan; kemudahan; dan keadilan. Maka dari itu dibutuhkan kontribusi secara penuh oleh pemerintah kabupaten/kota agar pelayanan publik dapat berjalan dengan baik sehingga hak-hak seluruh masyarakat dapat terjamin.]]>
<![CDATA[Implementasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Penerapan Deportasi Orang Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pamekasan ]]>
<![CDATA[Indar Rohma Nurbaya]]>;
<![CDATA[M. Syaprin Zahidi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Sasana Vol. 9 No. 1 (2023): June 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/sasana.v9i1.1829
<![CDATA[Artikel ini dibuat untuk mengetahui tentang pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Kelas III Pamekasan berupa deportasi sesuai dengan peraturan hukum dan prinsip HAM. Deportasi adalah suatu tindakan memaksa Orang Asing untuk meninggalkan wilayah Indonesia. Walaupun dengan tindakan paksaan, namun prosedur deportasi harus disesuaikan dengan peraturan dan tidak boleh melanggar Hak Asasi Manusia. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini. Hasil akhir dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pada pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) telah dilakukan dengan tidak menciderai nilai-nilai kemanusiaan dan tetap mengutamakan aturan, didasarkan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tentang Hak Asasi Manusia.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Potongan Film Pada Aplikasi Tiktok ]]>
<![CDATA[I Gusti Ayu Eviani Yuliantari]]>;
<![CDATA[I Gede Agus Kurniawan]]>;
<![CDATA[Ni Putu Dian Puspita Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Sasana Vol. 9 No. 1 (2023): June 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/sasana.v9i1.1866
<![CDATA[Pembajakan film yang kini merambah ke aplikasi TikTok. Diperlukannya perlindungan pemegang hak cipta akan tindakan pelanggaran hak cipta khususnya pembajakan film. Penjelasan tersebut terciptanya rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan hukum mengenai pembajakan film dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia serta bagaimana perlindungan hukum pemegang hak cipta terhadap pembajakan potongan film pada aplikasi TikTok. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian Normatif yaitu dengan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan penelitian konseptual. Penulisan ini mengkaitkan dengan asas perlindungan, asas kepastian hukum, dan asas lex specialis derogate legi generalis. Selain itu menggunakan teori perlindungan hukum dan teori hak kekayaan intelektual. Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan peraturan yang mengatur tentang pembajakan film terdapat pada Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Perfilman, akan tetapi pada pembajakan potongan film pada aplikasi TikTok menggunakan Undang-Undang Hak Cipta. Dibandingkan pada Undang-Undang Perfilman yang hanya mengatur pembajakan film pada film tanpa lulus sensor. Adapun bentuk perlindungan pemegang hak cipta dimuat film pada aplikais TikTok berupa perlindungan preventif dan represif.]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Atas Fatwa DSN-MUI Pada Bidang Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021 ]]>
<![CDATA[Arum Tarina]]>;
<![CDATA[Muhammad Luthfi Radian]]>;
<![CDATA[Meri Andriani]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Sasana Vol. 9 No. 1 (2023): June 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/sasana.v9i1.2029
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021 yang menguji Undang-Undang Perbankan Syariah terkait dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan regulasi perbankan syariah yang ada di Indonesia. Dari putusan tersebut penulis menganalisisnya dengan penerapan cita hukum Gustav Radbruch yaitu kepastian hukum. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Bahwa Fatwa DSN-MUI bukanlah hukum positif namun lebih menjadi doktrin yang disebut dengan sumber hukum dalam pengertian materiil. Mengingat prinsip dan posisi perbankan syariah yang memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional, yaitu menerapkan prinsip syariah di mana DSN-MUI terlibat di dalamnya. Guna menjamin kepastian hukum bagi stakeholders maka pelibatan DSN-MUI sama sekali tidak mengandung persoalan hukum sepanjang hanya sebatas mengeluarkan fatwa terkait prinsip syariah yang menjadi kewenangannya. Dalam hal ini, negara mengambil peran mengadopsi prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI menjadi hukum positif yang diberlakukan dalam penyelenggaraan urusan negara di bidang pengelolaan perbankan syariah. Bahwa hal ini sejalan dengan pendapat Radburch dimana normativitas dengan adanya kepastian hukum maka hal faktual yang berkembang dalam dunia perbankan dapat dikaji dan diawasi terlebih dahulu oleh DSN-MUI sebelum akhirnya masuk ke tahap yuridis dengan mentaqninkan (menjadikan hukum positif) Fatwa DSN-MUI yang dituangkan dalam bentuk PBI dan/atau POJK.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan ]]>
<![CDATA[Er Tanjung]]>;
<![CDATA[Lusia Sulastri]]>;
<![CDATA[Rabiah Al Adawiah]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Sasana Vol. 9 No. 1 (2023): June 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/sasana.v9i1.2117
<![CDATA[Kejahatan pemerkosaan yang mencemaskan adalah kejahatan yang korbannya anak-anak yang masih di bawah umur. Para pelaku harus dipidana seberat-beratnya karena telah merusak masa depan anak bahkan dapat menimbulkan akibat buruk secara psikologis terhadap perkembangan anak. Anak yang mengalami tindak pidana persetubuhan dapat mengalami trauma yang mendalam dan gangguan psikologis maupun fisiknya karena pada hakikatnya anak harus dilindungi. Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan dan mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemerkosaan anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif karena penelitian ini menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada untuk selanjutnya dibahas dengan kajian teori-teori hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan masih kurang. Perlindungan yang dilakukan baru sebatas pemberian hukuman yang setimpal terhadap pelaku, bahkan menurut penulis hukuman yang diberikan belum cukup setimpal terhadap pelaku, sementara anak sebagai korban mengalami kerugian baik secara materiil maupun immaterial belum mendapatkan perhatian.]]>
<![CDATA[Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Hasil Pemilu Dan Pilkada Serentak ]]>
<![CDATA[Ofis Rikardo]]>;
<![CDATA[Viranti Nur Ikhwan]]>;
<![CDATA[Fani Larasati]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Sasana Vol. 9 No. 1 (2023): June 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/sasana.v9i1.2239
<![CDATA[Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 memberikan implikasi hukum terhadap pelaksanaan Pemilu (pemilihan anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD). Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan yang sebelumnya dilaksanakan lebih dulu dari pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden maka berdasarkan Putusan MK ini Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara serentak. Pemilu dan Pilkada serentak yang sama-sama dilaksanakan pada tahun 2024 ini berpotensi menimbulkan perselisihan hasil yang akan berujung pada penyelesaian perselisihan hasil pemilu di MK. Dengan kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh MK, MK dituntut untuk dapat menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu dan Pilkada demi menjaga Pemilu dan Pilkada yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil seperti yang diamanahkan Undang-Undang Dasar 1945.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Terhadap Tidak Dilakukan Penghapusan (Roya) Jaminan Fidusia Setelah Kredit Lunas ]]>
<![CDATA[Ni Putu Sawitri Nandari]]>;
<![CDATA[Dewa Krisna Prasada]]>;
<![CDATA[Kadek Julia Mahadewi]]>;
<![CDATA[Tania Novelin]]>;
<![CDATA[Dewa Ayu Putri Sukadana]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Sasana Vol. 9 No. 1 (2023): June 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/sasana.v9i1.2249
<![CDATA[Kewajiban hukum adalah sebuah tindakan yang harus dikerjakan oleh seseorang. Setiap tindakan yang dikerjakan tersebut merupakan bentuk dari rasa tanggung jawab dari permasalahan yang sedang terjadi, baik itu secara hukum atau moral. Oleh sebab itu, kewajiban akan selalu melekat pada kehidupan manusia dalam melakukan sosial bermasyarakat. Aaturan mengenai kewajiban bagi penerima fidusia untuk melakukan penghapusan (roya) fidusia apabila hutang yang telah diperjanjikan sudah lunas, namun perlu diketahui juga mengenai akibat hukum apabila kewajiban penghapusan (roya) jaminan fidusia tersebut tidak dilaksanakan maka dapat mengakibatkan kerugian bagi pemberi fidusia. Dalam hal ini muncul permasalahan “Bagaimana akibat hukum terhadap tidak dilakukannya penghapusan (roya) jaminan fidusia setelah kredit lunas. Metode penelitian yang dipergunakan adalah jenis penelitian yuridis-normatif yaitu yang menempatkan hukum sebagai sistem norma dalam mengkaji dan menganalisis akibat hukum tidak dilakukannya penghapusan (roya) jaminan fidusia. Jenis pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil dari kajian pembahasan terkait akibat hukum tidak dilakukannya penghapusan (roya) jaminan fidusia tidak ditemukan aturan yang tegas terkait hal tersebut, baik pada UU No. 42 Tahun 1999, PP No. 21 Tahun 2015, Permenkumham No. 9 Tahun 2013, dan Permenkumham No. 10 Tahun 2013, karena hal yang diatur masih sebatas kewajiban untuk melakukan penghapusan (roya) jaminan fidusia, sehingga tidak ada ancaman hukuman atau sanksi hukum bagi pelanggarnya secara tegas. Sedangkan upaya hukum yang dapat ditempuh pemberi fidusia yang mengalami kerugian atas tindakan penerima fidusia yang lalai dalam melakukan penghapusan (roya) jaminan fidusia tersebut adalah dengan cara mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).]]>
<![CDATA[Pengaturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Provinsi Bali Dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran Covid 19 Menuju Bali Era Baru ]]>
<![CDATA[Kadek Julia Mahadewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Sasana Vol. 9 No. 1 (2023): June 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/sasana.v9i1.2250
<![CDATA[Tujuan studi ini mengkaji keberlakuan hukum pengaturan Pembatasan Kegiatan Masyrakat di Provinsi Bali sudah sesuai dengan tata hukum Nasional . Studi ini menggunakan pendekatan hukum empiris, dengan sifat penelitian yang deskriptif.Pengaturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Bali No 40 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan ditegaskan lagi dikeluarkanya pada Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengaturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat menunjukan bahwa belum efektifnya penerpan hukum di dalam masyarakat ini bisa dilihat masih tingginya jumlah angka terpapar Covid 19 sehingga Pemerintah terus memuat aturan baru dan memperpanjang Pengaturan Pemabatasan Kegiatan Masyarat untuk menekan laju perkembangan Covid 19.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Wali Dalam Menjalankan Kekuasaan Terhadap Harta Anak Di Bawah Umur Setelah Berakhirnya Perwalian ]]>
<![CDATA[Kartika Gusmawati]]>;
<![CDATA[Esther Masri]]>;
<![CDATA[Otih Handayani]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Sasana Vol. 9 No. 1 (2023): June 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/sasana.v9i1.2263
<![CDATA[Wali merupakan orang yang diberikan kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum demi melindungi kepentingan anak yang tidak memiliki kedua orang tua atau kedua orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pertanggungjawaban wali terhadap pribadi dan harta anak yang berada di bawah perwaliannya hingga anak tersebut dewasa dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif yakni penelitian studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang dihadapi. Hasil penelitian penulis bahwa harta anak yang di bawah perwalian berupa benda tetap seperti tanah dan bangunan serta kepemilikan hak atas tanahnya masih atas nama wali maka saat berakhirnya perwalian atau anak dinyatakan dewasa wali berkewajiban dan bertanggung jawab menyerahkan seluruh harta anak tersebut dengan melakukan peralihan hak berupa hibah yang harus dibuatkan akta hibah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) melalui prosedur hukum yang benar. Kemudian, penerima hibah harus mengurus proses peralihan hak atas tanah ke kantor Badan Pertanahan Nasional agar status hibah tersebut menjadi hak miliknya.]]>
