cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sugeng
Contact Email
sugeng@dsn.ubharajaya.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.sasana@ubharajaya.ac.id
Editorial Address
Jl. Raya Perjuangan Marga Multa Bekasi Utara Kota Bekasi
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Hukum Sasana
Published by Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
ISSN : 24610453     EISSN : 27223779     DOI : https://doi.org/10.31599/sasana
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Sasana adalah sebuah publikasi ilmiah yang dikelola oleh Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Jurnal ini memuat tulisan-tulisan hasil riset, analisa yuridis terhadap sebuah produk perundang-undangan atau kasus hukum, dan studi literatur di bidang hukum. Topik yang paling dominan diperbincangkan dalam jurnal ini adalah isu sektor hukum dan keamanan, negara hukum, demokrasi, reformasi hukum, keadilan sosial, pemerintahan yang baik (good governance), dst.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 288 Documents
 10   11   12   13   14 
Rahasia Kedokteran dan Perlindungan Hukum Pasien Covid 19 Esther Masri
Jurnal Hukum Sasana Vol. 8 No. 2 (2022): December 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v8i2.1483

Abstract

Rahasia kedokteran adalah hak pasien yang wajib dilindungi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Hubungan baik antara dokter atau rumah sakit dengan pasien terjadi karena dilandasi dengan adanya kepercayaan. Terdapat kewajiban dokter untuk menyimpan rahasia kedokteran pasien. Pada masa pandemi Covid-19 pembukaan rahasia kedokteran menjadi isu yang kontroversial di kalangan masyarakat. Dokter mempunyai kewajiban untuk memperhatikan batasan-batasan dalam merahasiakan dan mengungkapkan rahasia kedokteran kepada masyarakat serta harus berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan dengan menganalisa berbagai ketentuan undang-undang dan data yang terdapat dalam literatur. Hasil penelitian menunjukkan rahasia kedokteran pasien Covid-19 dapat dibuka atas dasar untuk kepentingan umum salah satunya adalah karena kejadian luar biasa atau wabah penyakit menular. Justru pembukaan data pasien terinfeksi Covid-19 bukanlah suatu keadaan yang memalukan sehingga pasien Covid-19 tidak akan mendapatkan stigmatisasi dan dikriminasi dari masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mengurangi penyebaran Covid-19 tersebut.
Tradisi Hukum Indonesia: Sejarah, Produk Hukum dan Kebijakan di Masa Orde Baru Jantarda Mauli Hutagalung; Tantri Gloriawati
Jurnal Hukum Sasana Vol. 8 No. 2 (2022): December 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v8i2.1502

Abstract

Indonesia adalah salah satu negara yang menganggap hukum sebagai bagian terpenting bagi kehidupan bernegara, selain politik dan juga ekonomi. Pada dasarnya, dalam sebuah Negara Hukum, sejatinya pemerintahan yang menjadi tombak hukum sebagai sebuah sistem. Sistem hukum Indonesia sendiri adalah sistem hukum yang terbentuk dari sejarah panjang akulturasi adat masuknya agama Islam serta sistem hukum sipil yang dibawa oleh Belanda. Sejarah panjang ini turut membentuk sistem hukum Indonesia yang memiliki produk hukum dan kebijakan yang unik. Tulisan ini mengangkat tentang Ciri-ciri hukum Indonesia terlihat dari konsep hukumnya, terlepas dari dinamika perkembangan tradisi hukum Indonesia yang bertumpu pada sejarah nomaden masyarakat Indonesia. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa tradisi hukum Indonesia bercirikan penghormatan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat. Sistem hukum Indonesia secara keseluruhan tetap berkomitmen untuk menghormati agama dan budaya yang berbeda, bergerak menuju demokrasi dan supremasi hukum.
Implementasi Pengadilan Adat Dan Pengadilan Umum Terhadap Tindak Pidana Asusila Lokika Sanggraha I Dewa Gede Teguh Artawan; Ika Dewi Sartika Saimima; Gatot Efrianto
Jurnal Hukum Sasana Vol. 8 No. 2 (2022): December 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v8i2.1572

Abstract

Dalam Hukum Adat Bali terdapat jenis-jenis delik adat yang menyangkut kesusilaan salah satunya adalah delik adat lokika sanggraha yaitu suatu aturan adat yang sudah mendasar di masyarakat, merupakan pembatasan kehidupan seksual. Di dalam aturan adat ini perbuatan pergaulan seks bebas antar pemuda dan pemudi, walaupun dilakukan dengan alasan saling menyukai dan mencintai. Padanumumnya setiapnpelanggaran terhadap hukum adat, baik yang bersifat keperdataan maupun kepidanaan akan diselesaikannolehnpara pemukanadat setempat. Rumusan masalah mengenai implementasi penegakan tindak pidana asusila lokika sanggraha di pengadilan adat dan pengadilan umum dan kendala penegakan tindak pidana aasusila lokika sanggraha di pengadilan adat dan pengadilan umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepustakaan) yang didukung dengan wawancara narasumber untuk mendapatkan hasil analisa bahwa implementasi penegakan tindak pidana asusila lokika sanggraha di pengadilan adat belum memperhatikan korban dari perbuatan asusila dan untuk pengadilan umum dengan menerapkan Pasal 359 Kitab Adi Gama jo. Pasal 5 ayat (3) huruf (b) Undang-Undang Darurat. No. 1/Drt/ tahun 1951 agar dapat dipidana. Terdapat beberapa kendala dalam implementasi penegakan hukum tindak pidana lokika sanggraha yaitu belum ada aturan yang khusus mengenai perbuatan lokika sanggraha dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat serta adanya budaya yang menganggap aib keluarga apabila diketahui masyarakat lain bahwa anak perempuannya hamil diluar perkawinan. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah belum terciptanya penegakan hukum terhadap tindak pidana lokika sanggraha dikarenakan terdapat kendala-kendala dalam penegakan hukumnya. Saran dalam skrpsi ini kepada Pemuka dan Ketua Adat di Bali apabila dalam menyelesaikan lokika sanggraha dapat mempertimbangkan pihak perempuan sebagai korban dari perbuatan asusila serta dapat meminta pertanggungjawaban pihak laki-laki.
Ius Constituendum Hak Atas Pelindungan Data Pribadi: Suatu Perspektif Hak Asasi Manusia Nenny Rianarizkiwati
Jurnal Hukum Sasana Vol. 8 No. 2 (2022): December 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v8i2.1604

Abstract

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat dalam setiap orang dan perlu diakui dalam konstitusi.  Hak atas privasi dan hak atas informasi merupakan 2 (dua) hak asasi manusia yang berpotensi menimbulkan konflik apabila diterapkan tanpa pembatasan.  Pelindungan data pribadi merupakan hak asasi manusia yang muncul sebagai bagian dari hak atas privasi dan pembatasan hak atas informasi.  Perkembangan teknologi yang pesat semakin mengedepankan kebutuhan atas pelindungan data pribadi dalam dunia tanpa batas melalui jaringan nirkabel.  Universalitas ius constituendum hak atas pelindungan data pribadi dibutuhkan sebagai pedoman interaksi yang aman dan nyaman untuk pemenuhan hak atas privasi dan hak atas informasi.  
Implementasi Penambahan Nama Seseorang Pada Dokumen Kependudukan Melalui Proses Permohonan di Pengadilan Negeri : Studi Penetapan Nomor 58/PDT.P/2022/PN.TJK Lukmanul Hakim; Angga Alfiyan; Ilham Jodi Renovsi
Jurnal Hukum Sasana Vol. 8 No. 2 (2022): December 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v8i2.1648

Abstract

Banyak berbagai permohonan masyarakat terkait dengan keinginan untuk penambahan atau pembetulan nama. Terkait dengan ketiadaan daftar, hilang, dipalsukan, diubah, tersobek, dimusnahkan, digelapkan atau cacat dan lain sebagainya seperti yang tertuang dalam Pasal 13 KUHPerdata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Penambahan Nama pada Akta Kelahiran di Pengadilan Negeri Tanjungkarang (Studi Putusan Nomor 58 /Pdt.P/2022/PN. Tjk) dan menganalisis akibat hukum dari penambahan nama pada dokumen akta kelahiran. Kegunaan penelitian bertujuan menganalisis mengenai permohonan perubahan nama dalam dokumen berdasarkan putusan pengadilan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normative. Akta kelahiran anak yang sah haruslah bersifat Akta Otentik, karena akta yang Otentik itu merupakan akta yang dibuat oleh atau dimuka seseorang pejabat umum yang berwenang untuk itu untuk membuat surat itu, dengan maksud untuk menjadikan surat itu sebagai bukti. Akta Kelahiran tidak hanya berdasarkan pertimbangan status kewarganegaraan, bukti tertulis diperlukan untuk mendapatkan kepastian hukum, untuk membuktikan bahwa memang terjadi sebuah peristiwa kependudukan. Untuk memiliki bukti dalam status kejadian di atas maka seseorang harus mendaftarkan peristiwa atau kejadian itu pada lembaga catatan sipil, dengan demikian orang itu akan memperoleh bukti tertulis yang dikeluarkan oleh dinas terkait. Dalam hal ini yang dapat mengeluarkannya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Philosophical Legal Review on The Implementation of the Rights of the Child for Youth Offender Associated with Terrorism Case in Indonesia Indah Pangestu Amaritasari
Jurnal Hukum Sasana Vol. 8 No. 2 (2022): December 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v8i2.1650

Abstract

Terrorism has been qualified as a serious crime in Indonesia. The gravity of the crime can be estimated based on the fact that a person accused of such an offence is classified as a high-risk offender. However, complications arise when children and/or youth are suspected of this crime. Indonesia has ratified international human rights instruments, including the Convention on the Rights of the Child. The question emerges on how the rights can be exercised when youth is suspected to commit such high-degree crime. There are some laws that must be taken into account for further analysis in relation to this issue, especially the Law on Juveniles Justice System and the Terrorism Law. The context of how these laws intersect with the implementation of the Rights of the Child is important to be considered for the best interest of the child, including their comprehensive rehabilitation and reintegration process. The philosophical legal approach used in this research aims to have comprehensive analysis and solution of the complexity associated with the implementation of the rights of the children associated with a terrorism charge, especially when it comes to the legal system. It is also of critical importance to identify possibilities of improvement in the implementation of these rights.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Konsumen Yang Membeli Produk Makanan Kadaluwarsa Rahwindi Pangestu Nugroho Putri; Sri Wahyuni; Rabiah Al Adawiah
Jurnal Hukum Sasana Vol. 8 No. 2 (2022): December 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v8i2.1652

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum, artinya semua warga negara dan penyelenggara hukum pun harus tunduk kepada hukum yang berlaku. Pada Era globalisasi dan perdagangan saat ini telah banyak yang bermunculan bermacam produk makanan yang dipasarkan kepada konsumen di supermarket, promosi iklan maupun penawaran langsung. Fakta-fakta konsumen di kalangan masyarakat masih banyak yang dirugikan oleh produsen atau pelaku usaha seperti produk makanan yang sudah kadaluwarsa dijual ke konsumen. Adanya pelaku usaha yang menjual produk makanan kadaluwarsa dapat merugikan hak-hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa serta merugikan dari aspek kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen dan ganti rugi terhadap konsumen serta mengetahui tanggung jawab pelaku usaha yang menjual produk makanan kadaluwarsa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan menggunakan data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute aprroach) dan pendekatan kasus (case approach).
Implementasi Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur: Studi Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk Endang Prasetyawati; Indah Satria; Yosi Oktavia
Jurnal Hukum Sasana Vol. 8 No. 2 (2022): December 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v8i2.1675

Abstract

Permasalahan tindak kriminalitas seolah tidak pernah hilang dan tidak pernah tuntas terselesaikan. Hal ini juga berimbas pada meningkatnya jumlah  pelaku tindak kriminal dari kalangan anak-anak di bawah umur. Saat ini, ditengarai jumlah anak-anak dibawah umur yang terlibat tindak kriminalitas semakin meningkat. Hal ini berkaitan dengan pola hidup sehari-hari dari anak- anak serta tekanan sosial.  Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis upaya komisi perlindungan anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan anak dibawah umur. Kegunaan penelitian ini juga diharapkan menambah referensi teoritis, praktis, dan analisis sebagai jalan keluar secara Hukum Pidana. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antaralain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya. Putusan hakim sangat menentukan dalam suatu perkara di persidangan, karena dalam putusan hakim menetukan nasib seseorang ditahan atau tidak, tentunya dalam menjatuhkan putusan hakim harus benar benar mempertimbangkan segala sesuatu yang di hadapkan di muka pengadilan, karena buakan hanya nasib terdakwa yang ditentukan oleh putusan hakim namun juga nasib dari keluarga seseorang terdakwa. Bapas dan Kpai Juga sangat menentukan dalam putusan karna saran dari bapas dan kpai juga menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, bapas dan kpai juga harus mendampingi anak dari penangkapan hingga putusan sesuai dengan undang – undang yang mengatur.
Implikasi Batas Usia Nikah Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bekasi Kurnia Khairunnisa; Suprihatin
Jurnal Hukum Sasana Vol. 8 No. 2 (2022): December 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v8i2.1676

Abstract

Semula ketentuan batas usia nikah disampaikan secara kualitatif. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan lahir batas usia nikah secara kuantitatif seperti lahirnya UU No 16 tahun 2019 jo UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur batas kebolehan usia pernikahan baru bagi calon pengantin wanita usia yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun. Penelitian ini adalah penelitian hukum dalam jenis penelitian lapangan (sosio legal research) yang bertujuan mengetahui implikasi penerapan UU No 16 Tahun 2019 Jo UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada jumlah permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Bekasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa jumlah permohonan dispensasi pasca terbitnya UU No 16 Tahun 2019 jo UU No 1974 jelas naik jika dibanding sebelum ditetapkannya UU No 16 Tahun 2019. Kenaikan tersebut mencapai 39 % di tahun 2020 dan 24% di tahun 2021. Dalam perspektif hukum Islam implikasi tingginya permohonan dispensasi akibat adanya UU No 16 Tahun 2019 tidak mengandung problem. Keadaan tersebut dapat dikaji melalui pendekatan ushul fikih pada konsep sadd ad-zara’i sebagai suatu metode menutup kesulitan. Fenomena ini juga dapat ditinjau dari adanya konsep ‘azimah dan rukhsoh.
Aspek Hukum Keselamatan Penerbangan di Indonesia Niru Anita Sinaga
Jurnal Hukum Sasana Vol. 8 No. 2 (2022): December 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v8i2.1875

Abstract

Penerbangan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat, oleh karenanya penyelenggaraan harus ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional secara terpadu dengan mengintegrasikan dan mendinamisasikan prasarana dan sarana penerbangan. Penyelenggaraan penerbangan bertujuan mewujudkan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, dll. Hal ini sesuai dengan semboyan yang berlaku umum di dunia penerbangan yaitu 3S+1C: Keselamatan, keamanan, pelayanan dan ketaatan terhadap aturan. Guna mendukung kelancaran kegiatan penerbangan diwajibkan mematuhi ketentuan yang berlaku, antara lain: Pasal 44 Konvensi Chicago 1944, International Civil Aviation Organization (ICAO), UU Penerbangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan Keputusan Menteri Perhubungan dan Peraturan Pelaksanaan lainnya. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja keselamatan penerbangan yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bersama demi tercapainya pelayanan keselamatan penerbangan yang sesuai dengan peraturan nasional maupun internasional. Penelitian ini membahas: Bagaimana pengaturan dan implementasi kebijakan keselamatan penerbangan di Indonesia? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.

Page 12 of 29 | Total Record : 288

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025 Vol. 11 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Sasana: June 2025 Vol. 10 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Sasana: December 2024 Vol. 10 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Sasana: June 2024 Vol. 9 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Sasana: December 2023 Vol. 9 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Sasana: June 2023 Vol. 9 No. 1 (2023): June 2023 Vol. 8 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Sasana: December 2022 Vol. 8 No. 2 (2022): December 2022 Vol. 8 No. 1 (2022): June 2022 Vol. 8 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Sasana: June 2022 Vol. 7 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Sasana: December 2021 Vol. 7 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Sasana: June 2021 Vol. 7 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Sasana Vol. 7 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Sasana Vol. 6 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Sasana: December 2020 Vol. 6 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Sasana: June 2020 Vol. 6 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Sasana Vol. 6 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Sasana Vol. 5 No. 2 (2019): Jurnal Hukum Sasana: December 2019 Vol. 5 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Sasana: June 2019 Vol. 5 No. 2 (2019): Jurnal Hukum Sasana Vol. 5 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Sasana More Issue