cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fatwa Nurul Hakim
Contact Email
hakiimfatwa@gmail.com
Phone
+6282134205810
Journal Mail Official
mipksb2p3ks@gmail.com
Editorial Address
Jalan Kesejahteraan Sosial No. 1 Sonosewu, Kasihan Bantul DIY
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial
Published by Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial
ISSN : 20884265     EISSN : 25279750     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Hasil penelitian maupun studi literatur bidang kesejahteraan sosial meliputi Penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 136 Documents
 5   6   7   8   9 
Strategi Penanganan Kemiskinan Nelayan Tradisional Andayani Listyawati
Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 40 No 1 (2016): Volume 40 Nomor 1 April 2016
Publisher : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31105/mipks.v40i1.2284

Abstract

Penelitian ini merupakan deskripsi untuk mengungkap kondisi kehidupan nelayan tradisional di wilayah Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi nelayan tersebut tidak jauh berbeda dengan kondisi nelayan tradisional pada umumnya yang lekat dengan kemiskinan dan keterbatasan berbagai aspek seperti peralatan dan jarak jelajah terbatas, pendidikan dan tingkat pendapatan rendah. Kondisi ini bertolak belakang karena laut pada hakikatnya merupakan sumber kekayaan untuk kemakmuran seluruh lapisan masyarakat tidak terkecuali bagi nelayan. Ironisnya masih banyak nelayan yang kehidupannya terbatas dan miskin, oleh karena itu melalui penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penanganan kemiskinan nelayan tradisional agar kehidupannya terentas dari kemiskinan. Sumber data nelayan miskin sebanyak 30 orang dan aparat pemerintah. Teknik pengumpulan data wawancara, pengamatan, dan telaah dokumen dapat diungkap permasalahan yang menyebabkan nelayan menjadi miskin. Disimpulkan bahwa keterbatasan dimaksud seperti peralatan tangkap dan jarak jelajah terbatas, pendidikan rendah, dan penghasilan terbatas. Rekomendasi yang diajukan adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat nelayan tradisional melalui kegiatan pemberdayaan dengan memperhatikan budaya setempat.
Konstruksi Persepsi Perantau Terhadap Resiko Sosial di Tengah Situasi Pandemik Covid-19 (Construction of Nomads Perceptions of Social Risks Amid the Covid-19 Pandemic Situation) Nuzul Solekhah
Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 44 No 2 (2020): Volume 44 Nomor 2 Agustus 2020
Publisher : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31105/mipks.v44i2.2081

Abstract

ABSTRAKStudi ini membahas konstruksi persepsi perantau di tengah situasi pandemik covid-19. Landasan konseptual artikel ini mengacu pada persepsi yang mengarah pada resiko non kesehatan, dalam hal ini persepsi resiko sosial akibat dampak situasi pandemik. Studi ini membahas bagaimana pembentukan persepsi perantau dan sejauh mana hal itu dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Studi ini dilakukan pada duabelas informan yang berasal dari Turki, Perancis, Jakarta, Yogyakarta dan Surabaya. Data dikumpulkan melalui wawancara dan diskusi kelompok terfokus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pandemik ini merupakan masalah kesehatan, tetapi konstruksi persepsi perantau bersifat dinamis dan lebih banyak mengarah pada resiko sosial terutama kebutuhan akan rasa aman. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan komunikasi melalui media komunikasi lokal di tingkat RT/RW seperti group whatsapp, karena mereka merupakan lini yang paling mikro dan langsung berhadapan dengan masyarakat. Perlunya sinergisitas informasi dan pendataan perantau mulai dari pemerintah Provinsi sampai dengan level pemerintahan lokal di tingkat RT/RW. Rekomendasi selanjutnya ditujukan kepada Direktorat Linjamsos Kemensos RI terkait penyaluran bantuan sosial kepada perantau. Rekomendasi juga ditujukan kepada Puspensos Kemensos RI dalam menjalankan model sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dengan mengoptimalkan komunikasi melalui media komunitas lokal.Kata Kunci ; perantau, konstruksi persepsi, resiko sosial, pandemikABSTRACTThis study discusses the construction of migrant perceptions amid the covid-19 pandemic situation. The main conceptual framework of this article refers to perceptions that lead to non-health risks, in this case the perception of social risks due to the impact of a pandemic situation. This study discusses how the construction of migrant perceptions and the extent to which it can influence decision making. This study was conducted on twelve informants from Turkey, France, Jakarta, Yogyakarta and Surabaya. This studies relies on Data collected through interviews and focus group discussions. The results of this study indicate that although this pandemic is a health problem, the construction of migrant perceptions is dynamic and leads more to social risks, especially the need for security. This research is expected to be a recommendation for local governments to optimize communication through local communication media at the RT / RW level such as the whatsapp group, because they are the most micro-lines and face-to-face with the community. The need for synergy of information and data collection for migrants ranging from the provincial government to the level of local government at the RT / RW level. The next recommendation is addressed to the Directorate of Social Affairs Ministry of Social Affairs RI related to the distribution of social assistance to the nomads. Recommendations are also addressed to the Ministry of Social Affairs Puspensos RI in carrying out the model of socialization and education to the community by optimizing communication through local community media.Keywords ; nomads, construction of perception, social risk, pandemics
Akses, Kontrol, Manfaat dan Partisipasi Masyarakat Pesisir dalam Program Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (Pump) Perspektif Gender Oktiva Anggraini; Sunarru Samsi Hariadi; Partini Partini; Mudiyono Mudiyono
Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 40 No 3 (2016): Volume 40 Nomor 3 Desember 2016
Publisher : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31105/mipks.v40i3.2296

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji akses dan kontrol serta perluasan jaringan kelompok usaha  nelayan dan perempuan nelayan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan melalui Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP). Pendekatan deksriptif  kualitatif diterapkan. Pengumpulan data dilakukan melalui FGD, observasi dan wawancara mendalam guna mengeksplorasi permasalahan yang ada secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan, tidak adanya  data gender terpilah, sistem pemantauan lemah, minimnya data berdasar penilaian kebutuhan, kurangnya afirmasi pemerintah berdampak pada rendahnya akses, kontrol dan partisipasi perempuan  atas program PUMP. Selain itu, program ini masih meminggirkan beberapa kelompok masyarakat pesisir. Namun demikian, partisipasi kelompok yang semula simbolis, dapat  berkembang di bawah arahan penyuluh, yang nantinya menjadi kelompok swadaya. Perluasan jaringan usaha melalui PUMP masih berproses untuk mengantarkan kelompok nelayan dan wanita nelayan menjadi mandiri.Optimalisasi program yang hanya diukur secara administrasi, hanya akan mengakibatkan tidak ada perubahan dalam posisi dan status nelayan. Mereka yang rentan, tersubordinasi dan menjadi kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Jaringan kelompok perempuan nelayan dan pengusaha lokal harus diperkuat melalui pembentukan kelompok usaha bersama yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk menghasilkan komoditas berharga.
Pekerja Sosial dalam Rehabilitasi Sosial Penderita Gangguan Jiwa Sri Yuni Murtiwidayanti
Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 41 No 2 (2017): Volume 41 Nomor 2 Agustus 2017
Publisher : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31105/mipks.v41i2.2263

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap pekerja sosial dalam memberi pelayanan rehabilitasi sosial pasien gangguan jiwa; mengetahui peran pekerja sosial medik dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial bagi pasien gangguan mental di Rumah Sakit Jiwa. Lokasi penelitian di RSKD Dadi Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Subjek penelitian terdiri profesi yang terlibat langsung dalam rehabilitasi, yaitu pekerja sosial medik enam orang, Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi, dianalisis secara deskriptif kualitatif dan interpretatif. Hasil penelitian ditemukan pekerja sosial medik sudah cukup berperan dalam setiap tahap rehabilitasi mental, tetapi belum optimal dalam pelaksanaannya. Peran pekerja sosial medik diawali tahap persiapan pada saat pasien masuk rumah sakit, pelayanan rehabilitasi sosial dan pasca rehabilitasi sosial setelah pasien pulang ke rumah. Tahap  pemberian pelayanan sosial pekerja sosial medik membantu rnemecahkan masalah pasien, keluarga serta lingkungan di sekitar pasien yang dikhawatirkan akan mengganggu kesehatan jiwa. Pekerja Sosial Medik memberi masukan pada tim kerja berdasar hasil evaluasi sosial sebagai salah satu faktor pendukung untuk memberi diagnosa atau pun terapi dan latihan kerja sesuai dengan keinginan pasien. Direkomendasikan kepada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pekerja sosial medik yang profesional, melalui pendidikan dan pelatihan profesi pekerjaan sosial. Perlu pengembangan pelatihan SDM bagi pekerja sosial yang ada di RS agar dalam memberi pelayanan kepada pasien lebih optimal dan efektif.
Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui Pokja dalam Pencegahan Anak Balita Terlantar Ikawati Ikawati; Sri Yuni Murtiwidayanti
Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 40 No 1 (2016): Volume 40 Nomor 1 April 2016
Publisher : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31105/mipks.v40i1.2279

Abstract

Penelitian pemberdayaan keluarga miskin melalui kelompok kerja (pokja) dalam pencegahan anak balita terlantar mempunyai tujuan mengetahui keefektifan model pelayanan dan perlindungan sosial anak balita tenaga kerja wanita (TKW) dalam memberdayakan keluarga miskin guna mencegah keterlantaran. Penelitian ini merupakan penelitian ujicoba dengan menggunakan rancangan penelitian onegroup pre-test post-test design. Penentuan lokasi penelitian secara purposive dengan pertimbangan daerah tersebut pernah dipakai sebagai lokasi penelitian pengkajian, maka ditentukan Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah testing, wawancara, observasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif-kuantitatif (persentase) dan uji komparasi (uji t-test). Hasil penelitian ditemukan bahwa model pelayanan dan perlindungan sosial anak balita TKW pada keluarga miskin guna mencegah terjadinya keterlantaran, efektif. Artinya, model dapat diterima, karena melalui intervensi pokja mampu memberdayakan keluarga miskin sehingga dapat tercegah keterlantaran anak. Hal tersebut dikuatkan hasil ujicoba terhadap hipotesis yang menunjukkan ada perbedaan tingkat kemampuan pokja dalam mengidentifikasi permasalahan, potensi, sumber dan kebutuhan pelayanan dan perlindungan sosial anak balita terlantar TKW, serta merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program pelayanan dan perlindungan anak balita terlantar TKW, sebelum dan sesudah treatment. Ada perbedaan tingkat pengetahuan dan wawasan keluarga TKW, ada perbedaan upaya yang dilakukan keluarga TKW untuk mencegah keterlantaran anak balita TKW, dan  ada perbedaan kondisi anak balita TKW dalam hal keterpenuhan kebutuhan fisik, psikis dan sosial sebelum dan sesudah Pokja melakukan intervensi pada keluarga miskin. Berdasar kesimpulan tersebut direkomendasikan agar model yang telah teruji keefektifan disosialisasikan ke Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial RI. Perlu dilakukan diseminasi terhadap model tersebut agar mendapatkan model pelayanan dan perlindungan sosial anak balita TKW yang standar dan dapat diterapkan di berbagai wilayah. Diperlukan data base jumlah anak balita TKW untuk memudahkan pemberian pelayanan dan perlindungan sosial guna mencegah terjadinya keterlantaran.
Pseudo-Government: Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan Achmad Buchory
Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 42 No 1 (2018): Volume 42 Nomor 1 April 2018
Publisher : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31105/mipks.v42i1.2247

Abstract

Kementerian Sosial selaku stakeholder utama menggulirkan program Desa Sejahtera Mandiri berbasiskan KUBE dalam upaya untuk memandirikan desa dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial. Program ini menyasar pada desa-desa yang memiliki jumlah PMKS yang tinggi akan tetapi memiliki PSKS yang bisa dioptimalkan kinerja pemberdayaanya. Pengguliran bantuan di Kecamatan Jaten tidak dilepaskan adanya pengaruh pseudo goverment yang mempengaruhi ke-optimalan pelaksanaan pemberdayaan Kube PKH untuk membentuk DSM. Fenomena menarik pada proses pelaksanaan ada perlawanan kolektif yang dilakukan oleh para stakeholder program di Kecamatan Jaten agar program berjalan sesuai dengan prosedur. Penelitian ini bermaksud mengkaji fenomena pseudo goverment yang terjadi pada pengguliran bantuan sosial Rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh pseudo goverment dalam praktik pemberdayaan sosial ekonomi  pada program Kube bagi warga binaan PKH untuk membentuk Desa Sejahtera Mandiri?”. Tujuan peneltian ini adalah Mendiskripsikan dan menganalisis Praktik Pseudo Goverment pada pemberdayaan Kube PKH Pengembangan Desa Sejahtera Mandiri yang dilakukan oleh para elite penguasaan di Kecamatan Jaten. Penelitian ini meminjam teori sosiologi yang ditawarkan Bourdieu, yaitu arena (field), habitus, dan kapital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, Focus Group Discussion (FGD), dan studi dokumen. Proses tersebut berjalan secara siklus interaktif. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa pratik pseudo goverment pada program bantuan sosial kube pengembangan desa sejahtera mandiri ternyata berdampak negatif pada pelaksanaan program. Praktik ini juga telah memarginalkan peran pendamping dan juga memunculkan konflik sosial. Praktik ini juga memunculkan kreativitas strategi pemberdayaan untuk mempertahankan tujuan pelaksanaan program DSM
Kompleksitas Proses Kebijakan Sosial Endro Winarno
Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 41 No 3 (2017): Volume 41 Nomor 3 Desember 2017
Publisher : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31105/mipks.v41i3.2258

Abstract

Kebijakan sosial yang penyusunannya membutuhkan proses panjang serta rumit seyogyanya didudukkan dalam konteks yang tepat, yakni pemahaman sebagai proses politik dan teknokratik secara seimbang. Ikhwal ini membawa makna bahwa proses penyusunan kebijakan sosial membutuhkan teknik dan pendekatan komprehensif secara teknokratis, sedangkan pelaksanaannya perlu dilakukan secara demokratis mengedepankan prinsip deliberatif dan partisipatif untuk memberikan hasil optimal bagi masyarakat. Melalui naskah ini dicoba dipahami kompleksitas pada setiap tahapan yang mewarnai proses kebijakan publik, khususnya kebijakan sosial. Sejumlah teori dan pendapat pakar sengaja disertakan dalam naskah ini untuk mempermudah pemahaman terhadap kompleksitas proses kebijakan, terutama yang terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial
Kontribusi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Risiko Bencana bagi Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh Lidia Nugrahaningsih Ayal
Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 44 No 3 (2020): Volume 44 Nomor 3 Desember 2020
Publisher : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31105/mipks.v44i3.2191

Abstract

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan tingkat kerawanan bencana alam yang cukup tinggi. Sepanjang tahun 2019 terdapat 3.721 peristiwa bencana alam di Indonesia. Fenomena tersebut memunculkan suatu upaya untuk melakukan antisipasi terhadap pengurangan dampak melalui pengelolaan risiko bencana terutama bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan dan paling berpotensi terdampak oleh kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam; sehingga kontribusi pemerintah sangat diperlukan untuk mengurangi risiko tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan pendekatan deskriptif kualitatif guna memperoleh informasi secara mendalam terhadap fenomena sosial yang terjadi. Hasil dari penelitian ini adalah kontribusi pemerintah daerah dalam pengelolaan risiko bencana bagi penyandang disabilitas masih sebatas pemberian bantuan pada saat tanggap darurat. Pemerintah daerah hingga saat ini belum bisa maksimal dalam menjangkau upaya-upaya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat khususnya bagi penyandang disabilitas.
Layanan Sosial: Pola asuh Orang Tua dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja Ikawati Ikawati; Sri Wahyuni
Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 41 No 1 (2017): Volume 41 Nomor 1 April 2017
Publisher : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31105/mipks.v41i1.2274

Abstract

Penelitian ini bertujuan diketahuinya layanan sosial yang terkait dengan pola asuh orangtua dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada remaja. Jenis penelitian adalah penelitian komparasi dengan lokasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sasaran subyek penelitian adalah remaja pengguna narkoba kelayan Dinas Sosial yang ditentukan secara porpusive sebanyak 40 responden dan remaja bukan pengguna narkoba yang ditentukan secara incidentalsebanyak40 responden. Sasaran objek penelitian adalah layanan sosial berkaitan dengan pola asuh orangtua demokratis, pola asuh otoriter, dan pola asuh permisif, baik pada kelompok remaja pengguna narkoba maupun kelompok remaja bukan pengguna narkoba. Pengumpulan data menggunakan Questionare. Pengolahan data menggunakan program Anava dua jalur (AB). Hasil analisisnya adalah FAB = 3,525 dengan p = 0,033 berarti p< 0,05 dapat ditarik kesimpulan bahwa ada perbedaan layanan sosial yang berkaitan dengan pola asuh orangtua (demokratis, otoriter, atau permisif) kepada kelompok remaja pengguna narkoba dengan kelompok remaja bukan pengguna narkoba dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada remaja. Penelitian ini mengajukan rekomendasi kepada Kementerian Sosial RI melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, khususnya Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat dalam pembinaan keluarga agar keluarga dapat melakukan peran dan fungsinya dengan baik. Sedang rekomendasi kepada orangtua agar dapat memberikan layanan sosial yang berkaitan dengan pola asuh demokratis, antara lain orangtua dapat memahami kebutuhan anak, terutama pada masa remaja, yaitu masa transisi atau masa penuh kerawanan untuk menjalin hubungan yang akrab melalui: pemberian perhatian dengan kasih sayang terhadap permasalahan yang dihadapi remaja, memberi kesempatan remaja mengemukakan pendapat, saling bertukar pikiran terhadap sesuatu hal, saling menerima kritik, dan saling menghargai, menghormati segala keputusan, serta musyawarah dalam pengambilan keputusan. 
Persepsi Pengusaha Terhadap Tenaga Kerja Disabilitas R. dan Murdiyanto Tri Gutomo; Mur Yanto
Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 42 No 2 (2018): Volume 42 Nomor 2 Agustus 2018
Publisher : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31105/mipks.v42i2.2241

Abstract

Penyandang disabilitas selaku warga negara mempunyai kedudukan, kewajiban, dan hak yang sama dengan orang lain yang tidak menyandang disabilitas dalam memperoleh kesempatan kerja secara layak. Selama ini sebagian warga masyarakat masih menganggap bahwa penyandang disabilitas berkemampuan kerja kurang produktif. Penelitian ini akan menggali tentang persepsi pengusaha terhadap tenaga kerja disabilitas dan faktor yang mempengaruhi pandangan pengusaha terhadap kemampuan tenaga kerja disabilitas. Tujuan yang ingin dicapai adalah diketahui secara objektif mengenai persepsi pengusaha terhadap tenaga kerja disabilitas dan teridentifikasinya berbagai faktor yang mempengaruhi persepsi pengusaha tersebut. Penelitian dilakukan melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ditentukan di Kabupaten Bantul, dengan pertimbangan: 1) adanya Apindo Cabang Kabupaten Bantul, 2)  disabilitas daksa merupakan  realita yang ada dan actual di daerah ini, dan 3) setelah gempa bumi 27 Mei 2006 banyak permasalahan sosial yang berkait dengan keberadaan penyandangdisabilitas. Penentuan sampel dilakukan secara random sampling, dari seluruh populasi pengusaha anggota Apindo akan ditentukan sebanyak 30 pengusaha sebagai informan berdasarkan informasi ataupun pilihan dari pengurus Apindo. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Data yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan memaknai data, menginterpretasi data secara objektif, dan menganalisa hasil interpretasi data berdasarkan argument yang bersifat formal dan ilmiah. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa  belum  semua pengusaha memandang dan bersikap menerima kehadiran tenaga kerja penyandang disabilitas untuk bekerja di perusahaan yang mereka kelola,  persepsi pengusaha terhadap tingkat pengetahuan penyandang disabilitas tentang pekerjaan yang dilakukan cukup baik, dan kemampuan kerja penyandang disabilitas kurang memadai. Beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi pengusaha terhadap tenaga kerja disabilitas, meliputi: kurangnya pemahaman karakteristik jenis kedisabilitasan (daksa, netra, grahita, rungu, dan wicara), keaktifan pengusaha dalam mengikuti kegiatan di Apindo, besar dan kecilnya perusahaan, dan peran pemerintah daerah setempat.

Page 7 of 14 | Total Record : 136

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2015 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 44 No 3 (2020): Volume 44 Nomor 3 Desember 2020 Vol 44 No 2 (2020): Volume 44 Nomor 2 Agustus 2020 Vol 44 No 1 (2020): Volume 44 Nomor 1 April 2020 Vol 43 No 3 (2019): Volume 43 Nomor 3 Desember 2019 Vol 43 No 2 (2019): Volume 43 Nomor 2 Agustus 2019 Vol 43 No 1 (2019): Volume 43 Nomor 1 April 2019 Vol 42 No 3 (2018): Volume 42 Nomor 3 Desember 2018 Vol 42 No 2 (2018): Volume 42 Nomor 2 Agustus 2018 Vol 42 No 1 (2018): Volume 42 Nomor 1 April 2018 Vol 41 No 3 (2017): Volume 41 Nomor 3 Desember 2017 Vol 41 No 2 (2017): Volume 41 Nomor 2 Agustus 2017 Vol 41 No 1 (2017): Volume 41 Nomor 1 April 2017 Vol 40 No 3 (2016): Volume 40 Nomor 3 Desember 2016 Vol 40 No 2 (2016): Volume 40 Nomor 2 Agustus 2016 Vol 40 No 1 (2016): Volume 40 Nomor 1 April 2016 Vol 39 No 1 (2015): Volume 39 Nomor 1 Maret 2015 More Issue