cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M. Taufiq
Contact Email
m.taufiq222@gmail.com
Phone
+6285729966377
Journal Mail Official
m.taufiq222@gmail.com
Editorial Address
Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Jl. Lintas Barat KM.19 Ceruk Ijuk, Kelurahan Toapaya Asri Kab. Bintan, Prov. Kepri PO BOX 33 - Tanjungpinang 29100
Location
Kab. bintan,
Kepulauan riau
INDONESIA
TERAJU : Jurnal Syariah dan Hukum
Published by STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
ISSN : 27153878     EISSN : 2715386X     DOI : https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01
Core Subject : Religion, Economy, Social,
Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal TERAJU fokus pada kajian ilmu syariah dan hukum. Kajian utama jurnal TERAJU meliputi: Hukum Islam: Usul Fikih, Fikih, Perbandingan Mazhab, Sosiologi Hukum Islam, serta kajian yang masuk dalam ilmu syariah. Ilmu Hukum: Filsafat Hukum, Ilmu Hukum, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara dan ilmu yang serumpun. Studi Perbandingan hukum: meliputi perbandingan hukum islam dan hukum positif.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 6 No 01 (2024)" : 6 Documents clear
Penerapan Hukum Paten Dalam Bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Di Indonesia Dan Singapura Putra, Mochamad Andika Wibawa; Happy Yulia Anggraeni
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 6 No 01 (2024)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/teraju.v6i01.833

Abstract

Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak dari seseorang atas temuannya berupa karya seni, nama, dan simbol yang dipergunakan oleh seseorang dalam dunia perdagangan. Karya atau ciptaan seseorang didalam bidang seni, symbol dan nama memiliki hubungan dengan dunia perdagangan, sehingga temuan atau ciptaan seseorang yang dianggaop sebagai kekayaan intelektual harus dilindungi agar tidak disalah gunakan. Aturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual tertulis dalam perjanjian WTO yaitu TRIPs Agreement yang kemudian berlaku sejak tahun 1995. Indonesia dan Singapura merupakan kedua negara yang ikut serta dalam meratifikasi atas aturan tersebut. Di Indonesia, mengenai Paten telah diatur dalam UU No 13 Tahun 2016 tentang Paten. Sedangkan, aturan mengenai perlindungan paten di Singapura telah diatur dalam Patents Act yang didasarkan pada British Patent Act 1977. Paten Singapura dilindungi secara internasional di bawah Patent Cooperation Treaty (PCT). Didalam mendefiniskan hukum paten, Indonesia dan Singapura memiliki karakteristik kesamaan hal ini dikarenakan keduanya memiliki kesamaan serta perbedaan yang cukup signifikan karena keduanya sama sama bersumber dari TRIPs. Adapun didalam sistem pendaftaran dan segala sesuatu yang memuat sistematika dan prosedural yang berhubungan dengan hukum paten keduanya memiliki kesamaan. Indonesia dan Singapura pula memiliki ketentuan yang sama perihal penemu dapat memiliki hak eksklusif, hak ekonomi, dan hak moral.
Peralihan Kewenangan Managerial Pengadilan Pajak Pasca Putusan MK Nomor 26/PUU-XXI/2023 masiga, andika kareso
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 6 No 01 (2024)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/teraju.v6i01.867

Abstract

Kemandirian Hakim dalam Pengadilan Pajak masih menggunakan "dual roof system" dimana di berbagai peradilan telah menganut "one roof system". Sehingga dalam penelitian ini terdapat dua rumu?an masalah yakni: 1) Bagaimana kedudukan pengadilan pajak merut UU Pengadilan Pajak? 2) Bagaimana peralihan kewenangan managerial pengadilan pajak pasca putusan Mahkama Konstitusi nomor registrasi 26/PUU-XXI/2023? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan melaksanakan penelitian studi kepustakaan, serta mempergunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Dan hasil penelitian diperoleh bahwa 1) Kedudukan Pengadilan Pajak menurut Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 27 ayat (1) jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa Pengadilan Pajak sebagai pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. 2) Putusan MK Nomor 26/PUU-XXI/2023 yang menyatakan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai Mahkamah Agung (MA) bertentangan secara bersyarat (Inkonstitusional Bersyarat/Conditionally Uncostitutional) dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. "Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026". Sehingga Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 selengkapnya berbunyi, "Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan mekanisme peralihan kewenagan managerial selambat- lambatnya tanggal 31 Desember 2026". Putusan menyatukan kewenangan pembinaan Pengadilan Pajak dalam satu atap di bawah Mahkama Agung.
Dinamika Prosedur Hukum Formil Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Zaifa, Gilang Abi; Pasah, Marip; Permata, Virna Amalia Nur; Nurulhuda, Nada Syifa
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 6 No 01 (2024)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/teraju.v6i01.966

Abstract

As a country governed by the rule of law, Indonesia is certainly not exempt from legal policy in the process of formulating legislation. The concept of legal policy refers to the policies and procedures that the government can employ to establish a legal system. Based on this, the problem formulation arises regarding the nature of the political aspects of legislation in the Job Creation Law (Undang-Undang Cipta Kerja) and the development and participation of the society in the creation of the Job Creation Law. The research method used is normative juridical, with a statute and conceptual approach. The results of the discussion show that the political aspects determine the objectives of what will be formulated in the legislation. In Indonesia, the formulation must be based on Pancasila, which serves as the fundamental norm of the state. The increasing critical and wise development of society must be taken into account to involve them in the formulation of legislation. The involvement of society aims to ensure that the resulting regulations will be beneficial for the people.
Implikasi Hukum atas tindakan monopoli dan praktik kartel : Tinjauan terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Indonesia Ainun Nisa, Derin Fernanda; Tamam, Badrut
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 6 No 01 (2024)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/teraju.v6i01.985

Abstract

Abstrak Praktik monopoli dan kartel merupakan fenomena yang signifikan dalam lingkungan bisnis Indonesia, yang berdampak kompleks pada perekonomian dan kepentingan konsumen. Penelitian ini mengkaji fenomena tersebut dengan fokus pada implikasi hukum atas tindakan monopoli dan praktik kartel, serta tinjauan terhadap peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia. Melalui analisis deskriptif, fenomena tindakan monopoli dan praktik kartel yang muncul dalam beberapa tahun terakhir ditemukan mencakup dominasi pasar oleh satu perusahaan atau kelompok yang merugikan persaingan, serta praktik kartel yang membatasi persaingan dengan mengatur harga dan pembagian pasar. KPPU, sebagai badan pengawas independen, memiliki peran penting dalam menangani masalah monopoli dan kartel. KPPU berupaya mencegah dan mendeteksi tindakan monopoli dan kartel, menyelidiki dugaan pelanggaran, dan memberlakukan sanksi yang berdampak bagi perusahaan pelanggar. Evaluasi efektivitas sanksi yang diberlakukan oleh KPPU menunjukkan bahwa sanksi yang tegas dan konsisten berpotensi menciptakan efek pencegahan yang lebih besar terhadap pelanggaran monopoli dan kartel. Selain itu, tingkat kepatuhan perusahaan terhadap aturan persaingan usaha dipengaruhi oleh konsistensi penegakan hukum dan adilnya sanksi yang diberlakukan. Kata Kunci : Implikasi Hukum, Monopoli, Praktik Kartel, KPPU
Relasi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Ditinjau Dari Efektivitas Hukum Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan Final Di Kota Batam Jaya, Dedi
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 6 No 01 (2024)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/teraju.v6i01.1511

Abstract

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are becoming a lively business, as is the growth of MSMEs in Batam City which is very rapid, the economic movement of MSMEs also influences state income, but the awareness and knowledge of business actors about taxes is still very low even though they have facilitated by the Government, even though the role of taxes is so important for the country's development and common welfare. This can be seen from several factors that influence it, including law enforcement factors, facilities and infrastructure, society and culture which are the causes of problems and which influence MSME taxpayers in reporting their taxes. Therefore, this research aims to add insight to MSME actors regarding information on the implementation of tax payment obligations, and instill the importance of taxes for the state and provide solutions to several factors that become obstacles or influence people in paying their taxes.
Jual Beli Akun Game Online Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Maylissabet, Maylissabet; A. Khalilur Rahman Bakir; Inna Fauziatal Ngazizah; M. Taufiq; Kudrat Abdillah
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 6 No 01 (2024)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/teraju.v6i01.1700

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memandang transaksi jual beli akun permainan atau game online di kalangan anak muda. Permainan tersebut dikatakan game online karena ada kaitanya dengan internet yang tentunya juga memerlukan data seluler atau kuota internet. Game tersebut seperti game Clash Of Clans, PUBG, Mobile Legend, HAGO, Free Fire, Domino Gaple Online, dan lain sebagainya. Secara umum akun game online bukanlah sesuatu yang lazim diperjualbelikan. Maka dari itu, tulisan ini mencoba mengungkapkan bagaimana analisis dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli tersebut. Hasilnya ditemukan bahwa jual beli akun game online merupakan jual beli yang sah, karena memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Terdapat kesesuaian dalam transaksi jual beli akun game online dengan ketentuan yang ada di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Akun game online merupakan benda yang dzohir (tampak) atau ada, akun game online juga bisa diserahkan dan mempunyai ketentuan harga tersendiri. Akun game online tersebut sama-sama diketahui kekhususannya oleh penjual dan pembeli, serta jika ditransaksikan jual beli akun game tersebut mempunyai nilai tertentu.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 02 (2025) Vol 7 No 01 (2025) Vol 6 No 02 (2024) Vol 6 No 01 (2024) Vol 5 No 02 (2023) Vol 5 No 01 (2023) Vol 4 No 02 (2022) Vol 4 No 01 (2022) Vol 3 No 02 (2021) Vol 3 No 01 (2021) Vol 2 No 02 (2020) Vol 2 No 01 (2020) Vol 1 No 02 (2019) Vol 1 No 01 (2019) More Issue