cover
Contact Name
Achmad Muchaddam Fahham
Contact Email
jurnaldprri@gmail.com
Phone
+6287839712686
Journal Mail Official
jurnaldprri@gmail.com
Editorial Address
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I Lantai 2 Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270 Telp 021 5715372 Fax 021 5715245
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Aspirasi : Jurnal Masalah-masalah Sosial
ISSN : 20866305     EISSN : 26145863     DOI : -
Jurnal Aspirasi is a journal on social issues publishing articles from parliamentary perspectives, covering both library and field studies. The journal puts emphasis on aspects related to social issues in Indonesian context with special reference to sociology, psychology, education, environment, religion, and health.
Articles 8 Documents
Search results for , issue "Vol 9, No 1 (2018)" : 8 Documents clear
Pengaruh Kualitas Lingkungan Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Provinsi Banten Suryani, Anih Sri
Jurnal Aspirasi Vol 9, No 1 (2018)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1157.064 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v9i1.991

Abstract

The quality of the environment and basic needs of the community as long as it is a matter of concern and need to be improved. This study aims to measure the effect of environmental quality on the fulfillment of basic needs. Mixed methods of Quantitative (with questionnaires) and qualitative (by interview) are conducted in data collection and analysis. The results showed that all environmental quality indexes were correlated with the fulfillment of basic needs, except for the biodiversity index. Based on the correlation test it is found that all environmental quality index have positive effect on the fulfillment of basic needs. This means, if there is an increase in air quality, water quality, land cover, biodiversity, public health, and environmental health then the fulfillment of basic needs will increase, and vice versa. The air quality index and land cover have the largest constants among the other indices. Thus, an increase of that value will have a greater impact on the increase in basic compliance, and vice versa. Kualitas lingkungan dan kebutuhan dasar masyarakat selama ini merupakan hal yang menjadi perhatian dan perlu terus ditingkatkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh kualitas lingkungan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar. Metode gabungan kuantitatif (dengan penyebaran kuesioner) dan kualitatif (dengan wawancara) dilakukan dalam pengumpulan dan analisis data. Hasil penelitian di Provinsi Banten menunjukkan bahwa semua indeks kualitas lingkungan berkorelasi dengan pemenuhan kebutuhan dasar, kecuali indeks keanekaragaman hayati. Berdasarkan uji korelasi didapatkan bahwa semua indeks kualitas lingkungan berpengaruh positif terhadap pemenuhan kebutuhan dasar. Hal ini berarti, apabila terjadi kenaikan kualitas udara, kualitas air, tutupan lahan, keanekaragaman hayati, kesehatan masyarakat, dan kesehatan lingkungan maka pemenuhan kebutuhan dasar akan meningkat, begitu juga sebaliknya. Indeks kualitas udara dan tutupan lahan mempunyai konstanta yang paling besar diantara indeks lainnya. Dengan demikian, kenaikan dari nilai tersebut akan berdampak lebih besar pada kenaikan pemenuhan dasar, demikian juga sebaliknya.
Swafoto: Sebuah Pendekatan Teori Manajemen Privasi Komunikasi Ardiyanti, Handrini; Hadyanto, Dimas Tri; Krislamawaty, Dewi; Irwansyah, Dr.
Jurnal Aspirasi Vol 9, No 1 (2018)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (79.872 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v9i1.995

Abstract

Selfie has evolved into a global phenomenon. The popularity of selfie has brought some great concerns about identity, privacy, security and control. The habit that accompanies when uploading selfies is to give too much information. This study explores privacy in selfies culture with communication privacy management (CPM) theory. This research uses qualitative research method of phenomenology. The experience that became phenomenon in this research is about swafoto. Phenomenological research is done by collecting data from people who have experienced the phenomenon, and developed a description of the essence of experience for all individuals. This description consists of “what” they experience and “how” they experience it. The results of the analysis show that there is a consideration of privacy by respondents in uploading selfie. Respondents who have received the condition of private informacy turbulence try to consider the situation by the needs of them selves and the opinions around them. Based on the results of the study can be known early adolescent age group 12 s.d. 17 years old actually has a higher level of privacy when doing swafoto and upload it in social media when compared with other age groups. Need further research on selfie among others research that ask about their motivation who likes to do selfie, research related to public perception related to selfie by public official . Selfie atau swafoto telah berkembang menjadi fenomena global. Kepopuleran swafoto ikut membawa sejumlah kekhawatiran besar tentang identitas, privasi, keamanan, dan pengawasan. Kebiasaan yang menyertai saat mengunggah swafoto adalah memberikan informasi yang terlalu banyak. Artikel ini berusaha mengkaji budaya swafoto terkait dengan privasi menggunakan teori manajemen privasi komunikasi atau communication privacy management (CPM). Penelitian ini mengunakan metode penelitian kualitatif fenomenologi. Pengalaman yang menjadi fenomena dalam penelitian ini adalah swafoto. Penelitian fenomenologi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari orang-orang yang telah mengalami fenomena tersebut, dan mengembangkan deskripsi dari esensi pengalaman untuk semua individu. Deskripsi ini terdiri dari “apa” yang mereka alami dan “bagaimana” mereka mengalaminya. Hasil analisis menunjukkan sudah adanya pertimbangan privasi oleh responden dalam mengunggah swafoto. Responden yang pernah mendapatkan kondisi private informacy turbulence berusaha untuk menimbang tuntutan-tuntutan situasi dengan kebutuhan dirinya dan pendapat orang lain yang ada disekitarnya. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kelompok usia remaja awal 12 s.d. 17 tahun justru memiliki tingkat privasi yang lebih tinggi saat melakukan swafoto dan mengunggahnya di media sosial bila dibanding dengan kelompok usia lainnya. Perlu penelitian lanjutan tentang selfie antara lain penelitian yang bertanya tentang motivasi mereka yang gemar melakukan selfie, penelitian terkait dengan persepsi publik berkaitan dengan selfie oleh pejabat publik
Dinamika Hubungan Antarumat Beragama: Pola Hubungan Muslim dan Hindu di Bali Fahham, Achmad Muchaddam
Jurnal Aspirasi Vol 9, No 1 (2018)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (624.977 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v9i1.1148

Abstract

In 2015, in terms of religious harmony in Indonesia, Bali Province was ranked second. The province of Bali received a score of 81.6 percent and was under the province of NTT which obtained a value of 83.3 percent. The acquisition of the harmony index shows that generally the relationship between religious believers in Bali is harmonious. Nevertheless, this does not mean that Bali is protected from the problems of relations between religious believers. This study aims to explain the pattern of relations between Islamic and Hindu communities in Bali. This study uses a qualitative approach, the data is collected through literature studies and interviews with several informants who are selected purposively. The findings obtained show that the pattern of relations between Muslim and Hindu followers is not single, but diverse. There are associative patterns and there are also patterns of disassociative relationships. Associative relationships are divided into three, namely cooperation, accommodating, and tolerance, while associative relationships are divided into two, namely competitive and conflict. Factors that encourage the birth of associative relationships are historical factors, economic interests, and integration factors. On the other side, the determinants of the birth of a disassociative relationship are factors of economic jealousy, lack of understanding of the teachings of Islam, communication and the strong customs implemented in Bali.Di tahun 2015, dalam hal kerukunan umat beragama di Indonesia, Provinsi Bali menempati peringkat kedua. Provinsi Bali memeroleh nilai 81,6 persen dan berada di bawah Provinsi NTT yang memeroleh nilai 83,3 persen. Perolehan indeks kerukunan tersebut menunjukkan secara umum hubungan antarumat beragama di Bali adalah harmonis. Meskipun demikian, ini bukan berarti Bali terhindar dari problema hubungan antarumat beragama. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan pola hubungan antarumat Islam dan Hindu di Bali. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, data-datanya dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara dengan beberapa informan yang dipilih secara purposive. Temuan yang diperoleh menunjukkan bahwa pola hubungan antarumat Islam dan Hindu tidak tunggal, tetapi beragam. Ada pola hubungan yang asosiatif dan ada pula pola hubungan yang disasosiatif. Hubungan yang asosiatif dipilah menjadi tiga yakni kerja sama, akomodatif, dan toleransi, sementara hubungan yang diasosiatif dibagi menjadi dua, yakni kompetitif dan konflik. Faktor yang mendorong lahirnya hubungan yang asosiatif adalah faktor historis, kepentingan ekonomi, dan faktor integrasi. Sementara faktor penentu lahirnya hubungan yang disasosiatif adalah faktor kecemburuan ekonomi, ketidakemengertian terhadap ajaran agama Islam, komunikasi dan kuatnya adat yang berlaku di Bali.
Potret Kesejahteraan dan Strategi Hidup Pekerja Kontrak dan Outsourcing Sektor Industri Teknologi Informasi dan Komunikasi Afriansyah, Anggi
Jurnal Aspirasi Vol 9, No 1 (2018)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (122.88 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v9i1.969

Abstract

The information and communication technology (ICT) industrial sector requires two preconditions for its workers: higher education and skills appropriate to the areas of expertise. The problem is, a high educational background owned does not necessarily correlate with the level of well-being, particularly for outsourcing and contract workers. Therefore, this paper examines the welfare of the workers on three aspects, (i) socio-economic conditions, (ii) the rights acquired, and (iii) social security. To get the portrait of welfare and fulfillment strategy for contract workers and outsourcing of ICT workers in Jakarta, in-depth interviews were conducted to ten workers, consisting of eight men and two women with the age range between twenty-three to forty years old. This paper describes the condition of contract and outsourcing workers in the ICT sector who held higher education degree that still have inadequate bargaining power and must work hard to sustain their livelihood. This condition causes them to devise strategies such as saving, selection of a place to stay, look for overtime, look for additional work, and try to live a healthy life. Given these findings, the government should actively collaborate with universities and industries so that workers who entered the industry have a better bargaining position.Sektor industri teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mensyaratkan dua prasyarat bagi pekerjanya, yaitu: jenjang pendidikan tinggi dan keterampilan sesuai bidang keahlian. Permasalahannya, latar pendidikan tinggi yang dimiliki tidak selalu berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan, utamanya bagi pekerja kontrak dan outsourcing (alih daya). Oleh karena itu, tulisan ini menelaah kesejahteraan pekerja dari tiga aspek: (i) kondisi sosial ekonomi, (ii) hak yang diperoleh, dan (iii) jaminan sosial. Untuk mendapat potret kesejahteraan dan strategi pemenuhan kebutuhan hidup pekerja kontrak dan alih daya bidang TIK di DKI Jakarta, dilakukan wawancara mendalam kepada sepuluh pekerja, terdiri dari delapan orang laki-laki dan dua orang perempuan dengan rentang usia dua puluh tiga tahun sampai empat puluh tahun. Tulisan ini menjelaskan kondisi pekerja kontrak dan alih daya di sektor TIK yang meskipun memiliki pendidikan tinggi tetapi tidak memiliki posisi tawar memadai. Seperti halnya pekerja sektor lain, mereka pun harus bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan. Kondisi tersebut menyebabkan mereka harus berstrategi mulai dari berhemat, menabung, pemilihan tempat tinggal, mencari lemburan, mencari tambahan pekerjaan, dan berusaha hidup sehat. Merujuk pada temuan tersebut, pemerintah harus secara aktif berkolaborasi dengan perguruan tinggi dan industri agar pekerja yang masuk ke dunia industri memiliki posisi tawar yang lebih baik.
Teaching and Researching: Identifying Problems and Finding Solutions Through Classroom Action Research (CAR) Indahri, Yulia; Djahimo, Santri E.P.
Jurnal Aspirasi Vol 9, No 1 (2018)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (379.143 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v9i1.993

Abstract

This paper presents several key issues about what teachers should do in their (EFL) classes, in relation to their main job as teachers (i.e. teaching) and additional job for their professional development (i.e. researching). The main aim of this paper is to provide insightful information for teachers and teacher candidates about how they can improve themselves through teaching and researching activities, In addition, it also aims to discuss a particular way for them to be able to identify problems as well as find solutions in their own classroom through Classroom Action Research (CAR). Makalah ini menyajikan beberapa isu utama tentang apa yang harus dilakukan guru dalam kelas (EFL) mereka, dalam kaitannya dengan pekerjaan utama mereka sebagai guru (yaitu mengajar) dan pekerjaan tambahan untuk pengembangan profesional mereka (yaitu penelitian). Tujuan utama dari makalah ini adalah untuk memberikan informasi yang mendalam bagi para guru dan calon guru tentang bagaimana mereka dapat meningkatkan diri mereka sendiri melalui kegiatan mengajar dan meneliti, Selain itu, juga bertujuan untuk membahas cara tertentu bagi mereka untuk dapat mengidentifikasi masalah serta temukan solusi di ruang kelas mereka sendiri melalui Penelitian Tindakan Kelas (CAR).
Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Wahyuni, Dinar
Jurnal Aspirasi Vol 9, No 1 (2018)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (616.763 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v9i1.994

Abstract

Currently, tourism is growing rapidly. The problem is the progress of a tourist area has not guaranteed an increase in the welfare of the local community due to the low community participation in tourism management. The writing which is the result of research would like to study community empowerment strategy in development of Nglanggeran Tourism Village, Gunung Kidul Regency. Through qualitative descriptive approach, it can be seen that community empowerment in Nglanggeran Tourism Village is done through three strategies, awareness, capacity building, and powering. Awareness is done through soacialization and innovation by the youth organization until finally Nglanggeran is defined as a tourist village. Community capacity building is done through training and mentoring around tourism village management. Society then put together in the organization, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Nglanggeran. The Articles of Association and Bylaws are based on deliberation as a form of value system capitation. The powering stage is given to people who have the capacity for independence. Nglanggeran village get a lot of support for the development of tourism support facilities and tourism business development from various parties. Community empowerment strategy succeeded in improving the local community’s economy. In addition, the increasing number of tourists each year has increased PAD Gunung Kidul through ticket charges.Saat ini pariwisata berkembang pesat. Permasalahannya, kemajuan sebuah daerah wisata belum menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal karena masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata. Tulisan yang merupakan hasil penelitian, ingin mengkaji strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif terlihat bahwa pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Nglanggeran dilakukan melalui tiga strategi, yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Penyadaran dilakukan melalui sosialisasi dan inovasi oleh karang taruna desa sampai akhirnya Nglanggeran disepakati sebagai desa wisata. Pengkapasitasan masyarakat dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan seputar manajemen desa wisata. Masyarakat kemudian disatukan dalam wadah organisasi, yakni Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Nglanggeran. Pokdarwis menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga berdasarkan musyawarah sebagai bentuk pengkapasitasan sistem nilai. Tahap pendayaan diberikan kepada masyarakat yang telah mempunyai kapasitas sehingga tercapai kemandirian. Desa Nglanggeran banyak mendapat bantuan untuk pembangunan sarana pendukung wisata maupun pengembangan usaha wisata dari berbagai pihak. Strategi pemberdayaan masyarakat berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Selain itu, peningkatan jumlah wisatawan setiap tahunnya telah meningkatkan PAD Gunung Kidul melalui retribusi tiket.
Stunting : Studi Konstruksi Sosial Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan Terkait Gizi dan Pola Pengasuhan Balita di Kabupaten Jember Lestari, Weny; Kristiana, Lusi; Paramita, Astridya
Jurnal Aspirasi Vol 9, No 1 (2018)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (629.472 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v9i1.985

Abstract

Indonesia’s rank in world was 5th on stunting case. 5 million of children under five (38.6 % from 12 milion) got stunting in Indonesia. The aims of this study were to descript the social construction of rural-urban community about the meaning of children’s health and illness, and the pattern of nurturing which was related to stunting. The study used qualitative’s method, datas collected with depth interview and observation partisipation. The study was conducted in rural-urban communities which had stunting cases in Jember (Kalisat and Jelbuk). The study was conducted in June to December 2013. The study showed that stunting were related to social construction. Difference social construction in rural-urban which constructed the meaning of healthy or illness and nuruturing the stunting’s children was affected by maternal education, early-age marriage, after marriage’s residence, responsibilities of nurturing, and valuable concept in community that causes the lack of knowledge about nutrition. The study concluded that stunting was not a single cause of heatlh’s problems, but it related to social construction. Causes lied in the distinction of social construction, patterns of communication and interpretation between health providers and community, so there was no meeting point for the success of nutritional improvement children under five’s programs. Kejadian balita pendek (stunting) di Indonesia masih menempati urutan ke-5 di dunia. Terdapat lima Juta (38,6% dari 12 juta) Balita di Indonesia yang memiliki tinggi badan dengan kategori pendek. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan konstruksi sosial masyarakat perdesaan dan perkotaan terkait pemaknaan sehat dan sakit pada balita, dan pola pengasuhan anak terkait dengan stunting. Metode penelitian adalah kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan observasi partisipasi. Penelitian dilakukan di wilayah perkotaan (Kecematan Kalisat) dan perdesaan (Kecamatan Jelbuk) dengan kasus stunting tertinggi di Kabupaten Jember. Waktu penelitian adalah 7 bulan (Juni-Desember 2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah stunting terkait erat dengan konstruksi sosial masyarakat. Terdapat perbedaan konstruksi sosial yang membentuk pemahaman sehat/sakit dan pola asuh balita stunting di perdesaan dan perkotaan di Jember. Konstruksi sosial tersebut dipengaruhi oleh pendidikan ibu, usia perkawinan dini, tempat tinggal setelah menikah, tanggung jawab pengasuhan balita, dan prioritas ekonomi pada masyarakat yang menyebabkan minimnya pengetahuan masyarakat tentang gizi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kejadian stunting bukan merupakan akibat tunggal masalah kesehatan balita, namun terkait erat dengan konstruksi sosial masyarakat. Penyebabnya terletak pada perbedaan konstruksi sosial yang dibangun, pola komunikasi dan pemaknaan antara tenaga kesehatan dengan masyarakat, sehingga tidak ada titik temu untuk keberhasilan program peningkatan gizi balita.
Problematika Tata Kelola Guru dalam Implementasi Undang-Undang Guru dan Dosen Alawiyah, Faridah
Jurnal Aspirasi Vol 9, No 1 (2018)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (727.947 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v9i1.1011

Abstract

Teachers and Lecturers Act of 2005 (Ind. UUGD) is a constitutional accomplishment to appreciate the profession of teachers and lecturers in Indonesia. Unfortunately, it’s the implementation, particularly teachers’ governance often runs into quite complex problems. The question in this study is why teachers’ governance is quite complicated? Qualitative approach is employed to explore the dynamics of the implementation problems. Numerous competent people were interviewed deeply and purposively, series of FGD’s were held and finally the study finds that implementation problems relate with: the problems of teacher quantity, the distribution and mutation as well as the problems of teacher quality in and on-service trainings / workshops, law protection, rewards, and at last, professional association of teachers. Lahirnya Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD) sebagai bentuk pengakuan dan apresiasi terhadap profesi guru dan dosen. Dalam implementasi UUGD, tata kelola guru seringkali berjalan sangat kompleks dan dihadapkan pada berbagai masalah. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah mengapa tata kelola guru belum baik? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dipilih karena sifatnya yang terbuka dan fleksibel. Melalui wawancara terbuka (individual dan kelompok) serta beberapa FGD ditemukan bahwa problematika tata kelola guru dalam implementasi UUGD berkaitan dengan banyak sekali persoalan, misalnya: kurang jelasnya definisi guru beserta implikasinya pada tugas tambahan (struktural) dan fungsional pengawas, perubahan kurikulum, kuantitas-distribusi-mutasi guru, kualitas-spesialisasi-workshop guru PNS dan non-PNS, perlindungan guru, penghargaan guru, dan organisasi profesi guru.

Page 1 of 1 | Total Record : 8