cover
Contact Name
Achmad Muchaddam Fahham
Contact Email
jurnaldprri@gmail.com
Phone
+6287839712686
Journal Mail Official
jurnaldprri@gmail.com
Editorial Address
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I Lantai 2 Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270 Telp 021 5715372 Fax 021 5715245
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Aspirasi : Jurnal Masalah-masalah Sosial
ISSN : 20866305     EISSN : 26145863     DOI : -
Jurnal Aspirasi is a journal on social issues publishing articles from parliamentary perspectives, covering both library and field studies. The journal puts emphasis on aspects related to social issues in Indonesian context with special reference to sociology, psychology, education, environment, religion, and health.
Articles 237 Documents
Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Wahyuni, Dinar
Jurnal Aspirasi Vol 9, No 1 (2018)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (616.763 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v9i1.994

Abstract

Currently, tourism is growing rapidly. The problem is the progress of a tourist area has not guaranteed an increase in the welfare of the local community due to the low community participation in tourism management. The writing which is the result of research would like to study community empowerment strategy in development of Nglanggeran Tourism Village, Gunung Kidul Regency. Through qualitative descriptive approach, it can be seen that community empowerment in Nglanggeran Tourism Village is done through three strategies, awareness, capacity building, and powering. Awareness is done through soacialization and innovation by the youth organization until finally Nglanggeran is defined as a tourist village. Community capacity building is done through training and mentoring around tourism village management. Society then put together in the organization, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Nglanggeran. The Articles of Association and Bylaws are based on deliberation as a form of value system capitation. The powering stage is given to people who have the capacity for independence. Nglanggeran village get a lot of support for the development of tourism support facilities and tourism business development from various parties. Community empowerment strategy succeeded in improving the local community’s economy. In addition, the increasing number of tourists each year has increased PAD Gunung Kidul through ticket charges.Saat ini pariwisata berkembang pesat. Permasalahannya, kemajuan sebuah daerah wisata belum menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal karena masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata. Tulisan yang merupakan hasil penelitian, ingin mengkaji strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif terlihat bahwa pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Nglanggeran dilakukan melalui tiga strategi, yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Penyadaran dilakukan melalui sosialisasi dan inovasi oleh karang taruna desa sampai akhirnya Nglanggeran disepakati sebagai desa wisata. Pengkapasitasan masyarakat dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan seputar manajemen desa wisata. Masyarakat kemudian disatukan dalam wadah organisasi, yakni Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Nglanggeran. Pokdarwis menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga berdasarkan musyawarah sebagai bentuk pengkapasitasan sistem nilai. Tahap pendayaan diberikan kepada masyarakat yang telah mempunyai kapasitas sehingga tercapai kemandirian. Desa Nglanggeran banyak mendapat bantuan untuk pembangunan sarana pendukung wisata maupun pengembangan usaha wisata dari berbagai pihak. Strategi pemberdayaan masyarakat berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Selain itu, peningkatan jumlah wisatawan setiap tahunnya telah meningkatkan PAD Gunung Kidul melalui retribusi tiket.
BENTUK LEMBAGA YANG IDEAL DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI DAERAH (STUDI DI KOTA MALANG DAN KABUPATEN GIANYAR) Qodriyatun, Sri Nurhayati
Jurnal Aspirasi Vol 6, No 1 (2015)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (821.358 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v6i1.465

Abstract

Waste is common problem faced by many cities in Indonesia, but not all cities have provided a good waste services. One of the factors that affect the low level waste services in a city is a form of waste management agency or institution. In general, the capacity or the ability of the waste service institutions in many cities are smaller than the amount of waste that should they manage. The research has been done in 2013, by using qualitative methods. It is concluded that the institution of waste management needs to be split between the regulator and the operator. Dinas works as regulator and BLUD as operator. The separation of role on institution of the waste management will lead the institution’s work getting more effective and efficient.
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI Alawiyah, Faridah
Jurnal Aspirasi Vol 2, No 1 (2011)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (637.256 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v2i1.433

Abstract

One of the most urgent issue in the development of Indonesia today is the quality of human resources, mainly generated by higher education which is the source of innovation and solutions for the growth and development of the nation. This paper description how quality assurance has been regulated in Indonesia trough the Sistem Pendidikan Nasional laws. But the direction and coordination of higher education quality assurance system is stil uncleared, so that the quality of higher education is not yet guaranteed. Therefore, a grand design of quality assurance systems should be made to solve the problem of the low quality of higher education in Indonesia.
Pengembangan Kebijakan Profesi Bidan dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Yuningsih, Rahmi
Jurnal Aspirasi Vol 7, No 1 (2016)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (839.979 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v7i1.1280

Abstract

This study aims to determine the condition of maternal and child health, midwifery profession profile, and the development of professionalism on midwifery to improve maternal and child health through education; accreditation, registration and license; either standalone midwifery care, collaboration and referral system; and continuity strategy deployment village midwives. The study used qualitative methods. The data collected in 2016 through literature and interviews with relevant stakeholders with the drafting of legislation on midwifery. The study concluded that the health condition of maternal and child in Indonesia have not been good enough. It was seen at the High Maternal Mortality rate (MMR) and Infant Mortality Rate (IMR) in Indonesia. In 2012 MMR stood at 359 per 100,000 live births. While IMR in 2012 amounted to 32 per 1,000 live births. Midwifery personnel was a woman who graduated from midwife recognized by the government and professional organizations in the territory of the Republic of Indonesia and has the competence and qualifications to be registered, certified or legally licensed to practice midwifery run. Midwifery personnel professionalism need to be developed, so that midwifery personnel have the knowledge, skills and behaviors are superior and that uphold ethics and health law. The development of the midwifery profession it is a necessity to anticipate changes in science and technology, the development of society’s demands will midwifery care quality, increased public awareness of the health law, users demand services obstetrics, rapid changes in government policies, and global competition increasingly strict.  Studi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan ibu dan anak, profil tenaga kebidanan, dan pengembangan profesionalisme tenaga kebidanan guna meningkatkan kesehatan ibu dan anak melalui aspek pendidikan kebidanan; akreditasi, registrasi dan lisensi profesi bidan; pelayanan kebidanan baik mandiri, kolaborasi maupun rujukan; dan strategi kontinuitas penyebaran bidan di desa. Studi ini menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan pada tahun 2016 melalui studi pustaka dan wawancara dengan para pemangku kepentingan terkait dengan penyusunan rancangan undang-undang kebidanan. Studi ini menyimpulkan kondisi kesehatan ibu dan anak di Indonesia belum cukup baik. Hal itu terlihat pada masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia. Tahun 2012 AKI tercatat sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan AKB pada tahun 2012 sebesar 32 per 1.000 kelahiran hidup. Tenaga kebidanan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah Negara Republik Indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregister, sertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan. Tenaga kebidanan perlu dikembangkan profesionalismenya, agar tenaga kebidanan memiliki pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang unggul serta yang menjunjung tinggi etika dan hukum kesehatan. Pengembangan profesi bidan itu merupakan sebuah keniscayaan untuk mengantisipasi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan tuntutan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kebidanan yang berkualitas, peningkatan kesadaran masyarakat akan hukum kesehatan, permintaan pengguna jasa pelayanan kebidanan, perubahan yang cepat dalam kebijakan pemerintah, dan persaingan global yang semakin ketat
ULASAN KONSEP: PENDEKATAN PSIKOLOGI INDIJINUS Hakim, Lukman Nul
Jurnal Aspirasi Vol 5, No 2 (2014)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (414.378 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v5i2.456

Abstract

Psychological scientists from non western countries questioning the validity and relevance of psychological theories built by European-American psychologist used to study the condition of non-western societies. Psychology Theories from the west were built from western culture with respondents from medium socio economic groups and mostly students, and it is considered incompatible with the conditions of nonwestern societies. Therefore, there is a growing need for the contextually and culturally campatible pscyhology theory and it manifests in the indigenous psychology movement, led by psychology scientists from non-western countries. This article explained what is meant within digenous psychology, its difference with cross-cultural psychology, and things need to be strengthened by indigenous psychology movement, so that it can stand in line with established paradigms of psychology.
ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) DOMPET DHUAFA DALAM PERSPEKTIF PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Mulyadi, Mohammad
Jurnal Aspirasi Vol 3, No 2 (2012)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (634.408 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v3i2.267

Abstract

Community Empowerment Program is not just the responsibility of the government in tackling social problems in a community. Community Empowerment is also the responsibility of all parts of the nation, including community organizations. This conceptempha sizes empowerment to create a self-sufficient community. Orphanage’s Purse (Dompet Dhuafa) is one of many community organizations in Indonesia and now has spent quite alot of community empowerment efforts. Some of them are health care and education to name but a few.
Pembangunan Sosial oleh Paguyuban Jamu Gendong Lestari melalui Sektor Ekonomi Kreatif Christiyani, Asri
Jurnal Aspirasi Vol 10, No 2 (2019)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1603.626 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v10i2.1161

Abstract

This article discusses social development by the community carried out by Paguyuban Jamu Gendong Lestari in Kuningan Barat Village, Mampang Prapatan Subdistrict, South Jakarta through the creative economy sector, namely jamu gendong business as a culinary sub-sector based on culture and local wisdom. This study uses a qualitative approach with descriptive types. The results show that the Paguyuban Jamu Gendong Lestari as a community that runs a business in the creative economy, namely jamu as an Indonesian cultural heritage has succeeded in carrying out the social development process based on seven characteristics of social development. The social development strategy that is carried out is a social development strategy by the community through which the members of the Paguyuban Jamu Gendong Lestari are members who work together harmoniously to meet their needs, solve their problems and try to create opportunities to improve lives through the management of jamu businesses.AbtrakArtikel ini membahas mengenai pembangunan sosial oleh masyarakat yang dilakukan oleh Paguyuban Jamu Gendong Lestari di Kelurahan Kuningan Barat Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan melalui budaya dan kearifan lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa Paguyuban Jamu Gendong Lestari sebagai komunitas yang menjalankan usaha di bidang ekonomi kreatif yaitu jamu sebagai warisan budaya Indonesia telah berhasil melakukan proses pembangunan sosial berdasarkan tujuh karakteristik pembangunan sosial. Strategi pembangunan sosial yang dijalankanadalah strategi pembangunan sosial oleh masyarakat melalui wadah Paguyuban Jamu Gendong Lestari. Masyarakat yang menjadi anggota saling bekerja sama secara harmonis untuk memenuhi kebutuhan mereka, memecahkan masalah mereka dan berupaya menciptakan kesempatan guna memperbaiki hidup melalui pengelolaan usaha jamu gendong.
Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Jakarta Utara Mulyadi, Mohammad
Jurnal Aspirasi Vol 8, No 2 (2017)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (455.929 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v8i2.1262

Abstract

The research based on the assumptions on the phenomena used as the study object is intended to examine and to analyze the nature of land policy in North Jakarta Municipal Administration is designated for the public interest. Referring to the purpose of the research achieved, this study aims at: 1) Identifying and describing the form of interpretation of land acquisition for the public interest; 2) Identifying and explaining the form of land procurement organization for the public interest; 3). Identifying and explaining the form of land acquisition for public purposes. This study used a qualitative approach, with data collection conducted prioritizing the views of informants. The results of land acquisition research for public interest were conducted with the help of land procurement committee. One duty of the committee is to conduct research on the legal status of the right to the land that will be waived or claimed and supporting documents as well as to undertake inventory over land including buildings or standing structures built upon it.Penelitian yang disusun berdasarkan asumsi terhadap fenomena yang dijadikan objek kajian dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana kebijakan pertanahan di Pemerintah Kota Adminsitrasi Jakarta Utara yang diperuntukkan bagi kepentingan umum. Merujuk pada maksud penelitian yang dicapai, maka penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui dan menjelaskan bagaimana bentuk interpretasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum; 2) Mengetahui dan menjelaskan bagaimana bentuk pengorganisasian pengadaan tanah untuk kepentingan umum; 3) Mengetahui dan menjelaskan bagaimana bentuk pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data dilakukan mengutamakan pandangan informan. Hasil penelitian pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah. Panitia pengadaan tanah ini bertugas untuk mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya serta melakukan inventarisasi atas tanah dan bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN Riskiyono, Joko
Jurnal Aspirasi Vol 6, No 2 (2015)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1515.932 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v6i2.511

Abstract

As the law state, Indonesia has the objective to create common prosperity for all Indonesian citizens without exception. To reach these goals it requires policy in the form of legislation product. The House of Representatives (DPR), the Regional Representatives Council (DPD), and the Government should involve community in the process of composing legislation, and similarly at the time of its implementation and monitoring. Therefore the goal of establishing legislation for common prosperity can be achieved. This study aims to reveal the aspirations of the people in the preparation of the National Legislation Program (Prolegnas), the role of community participation in the process of legislation, and to see how the state has involve community in the implementation and supervision of the law. The results showed that the DPR, DPD, and the Government have not considered the aspiration of the people in carrying out their legislative functions.
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH): MEMOTONG MATA RANTAI KEMISKINAN ANAK BANGSA Suharto, Edi; Thamrin, Djuni
Jurnal Aspirasi Vol 3, No 1 (2012)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (850.286 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v3i1.257

Abstract

In addition to describing the progress and challenges faced byThe Family HopeProgram (PKH), this paper also aims to explain the theoretical basis of social protection programs that under lie PKH. This paper was based ona series ofdirect observation combined with a desk reviewof the CCT implementation unit level and regional centers as well as afocus group discussion with partners/facilitator in the field, experts of PKH, area coordinator, regional coordinator and RTSM beneficiaries. This study showed that the CCT provide significants up port for Very Poor Households, “Rumah Tangga Sangat Miskin”(RTSM) in order not to”produce” the next generation who were malnourished and uneducated. The program alsogave an opportunity  for scholars working in the area to engage in these activities. Until 2012, PKH absorbed nearly 10,000 young workforceas mentors, operators, area coordinators from higher education graduates.

Page 10 of 24 | Total Record : 237