cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Achmad Muchaddam Fahham
Contact Email
jurnaldprri@gmail.com
Phone
+6287839712686
Journal Mail Official
jurnaldprri@gmail.com
Editorial Address
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I Lantai 2 Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270 Telp 021 5715372 Fax 021 5715245
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Aspirasi : Jurnal Masalah-masalah Sosial
Published by Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
ISSN : 20866305     EISSN : 26145863     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Social Sciences
Jurnal Aspirasi is a journal on social issues publishing articles from parliamentary perspectives, covering both library and field studies. The journal puts emphasis on aspects related to social issues in Indonesian context with special reference to sociology, psychology, education, environment, religion, and health.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 237 Documents
 10   11   12   13   14 
Revolusi Mental dalam Perspektif Budaya Jawa: Analisis Melalui Pemikiran Pierre Bourdieu Prayitno, Ujianto Singgih
Jurnal Aspirasi Vol 8, No 2 (2017)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (584.084 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v8i2.1267

Abstract

The socio-cultural conditions of today's society are increasingly worrisome, whether viewed from the relationships between individuals or groups that are not harmonious, also the tendency of people who use violence as a mechanism to solve the problems they faced. Such concerns need to be resolved immediately, and the Mental Revolution as an idea gains its momentum. The approach developed in this analysis is the concepts of practice and action implementation, by examining the role of Javanese culture. The selection of Javanese Culture as the basis for the development of Mental Revolution value is inseparable from the culture or ethnic Javanese as the largest ethnic group in Indonesia which reaches 40 percent of the population. Dominant culture is a substantive model that reflects the fact that there is a rule of action in social life that is mutually agreed upon in emerging social interactions. Most Javanese everywhere, tend to maintain their Javanese ethnicity in their daily lives.Kondisi sosial budaya masyarakat dewasa ini makin mengkhawatirkan, baik dilihat dari relasi antar individu ataupun kelompok yang tidak harmonis, juga kecenderungan masyarakat yang menggunakan kekerasan sebagai mekanisme penyelesaian masalah yang dihadapinya. Kekhawatiran tersebut perlu segera diselesaikan, dan revolusi mental sebagai sebuah gagasan mendapatkan momentumnya. Pendekatan yang dibangun dalam analisis ini adalah konsep-konsep praktik dan pelaksanaan tindakan, dengan mengkaji peran kebudayan Jawa. Pemilihan Budaya Jawa sebgai dasar bagi pengembangan nilai Revolusi Mental, tidak terlepas dari budaya atau etnik Jawa merupakan etnik terbesar di Indonesia yang mencapai 40 persen dari populasi. Kebudayaan dominan adalah sebuah model substantif yang merefleksikan kenyataan yang memperlihatkan adanya aturan main dalam kehidupan sosial yang disetujui bersama dalam interaksi sosial yang muncul. Kebanyakan orang Jawa dimanapun berada, cenderung untuk mempertahankan kesukubangsaan mereka yang Jawa dalam kehidupan sehari-hari mereka.
Stunting : Studi Konstruksi Sosial Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan Terkait Gizi dan Pola Pengasuhan Balita di Kabupaten Jember Lestari, Weny; Kristiana, Lusi; Paramita, Astridya
Jurnal Aspirasi Vol 9, No 1 (2018)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (629.472 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v9i1.985

Abstract

Indonesia’s rank in world was 5th on stunting case. 5 million of children under five (38.6 % from 12 milion) got stunting in Indonesia. The aims of this study were to descript the social construction of rural-urban community about the meaning of children’s health and illness, and the pattern of nurturing which was related to stunting. The study used qualitative’s method, datas collected with depth interview and observation partisipation. The study was conducted in rural-urban communities which had stunting cases in Jember (Kalisat and Jelbuk). The study was conducted in June to December 2013. The study showed that stunting were related to social construction. Difference social construction in rural-urban which constructed the meaning of healthy or illness and nuruturing the stunting’s children was affected by maternal education, early-age marriage, after marriage’s residence, responsibilities of nurturing, and valuable concept in community that causes the lack of knowledge about nutrition. The study concluded that stunting was not a single cause of heatlh’s problems, but it related to social construction. Causes lied in the distinction of social construction, patterns of communication and interpretation between health providers and community, so there was no meeting point for the success of nutritional improvement children under five’s programs. Kejadian balita pendek (stunting) di Indonesia masih menempati urutan ke-5 di dunia. Terdapat lima Juta (38,6% dari 12 juta) Balita di Indonesia yang memiliki tinggi badan dengan kategori pendek. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan konstruksi sosial masyarakat perdesaan dan perkotaan terkait pemaknaan sehat dan sakit pada balita, dan pola pengasuhan anak terkait dengan stunting. Metode penelitian adalah kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan observasi partisipasi. Penelitian dilakukan di wilayah perkotaan (Kecematan Kalisat) dan perdesaan (Kecamatan Jelbuk) dengan kasus stunting tertinggi di Kabupaten Jember. Waktu penelitian adalah 7 bulan (Juni-Desember 2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah stunting terkait erat dengan konstruksi sosial masyarakat. Terdapat perbedaan konstruksi sosial yang membentuk pemahaman sehat/sakit dan pola asuh balita stunting di perdesaan dan perkotaan di Jember. Konstruksi sosial tersebut dipengaruhi oleh pendidikan ibu, usia perkawinan dini, tempat tinggal setelah menikah, tanggung jawab pengasuhan balita, dan prioritas ekonomi pada masyarakat yang menyebabkan minimnya pengetahuan masyarakat tentang gizi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kejadian stunting bukan merupakan akibat tunggal masalah kesehatan balita, namun terkait erat dengan konstruksi sosial masyarakat. Penyebabnya terletak pada perbedaan konstruksi sosial yang dibangun, pola komunikasi dan pemaknaan antara tenaga kesehatan dengan masyarakat, sehingga tidak ada titik temu untuk keberhasilan program peningkatan gizi balita.
Celebrity Culture and The American Dream Prihatin, Rohani Budi
Jurnal Aspirasi Vol 3, No 1 (2012)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (444.814 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v3i1.262

Abstract

Book ReviewJudul Buku : Celebrity Culture and the American Dream: Stardom and Social MobilityPenulis : Karen SternheimerPenerbit : RoutledgeTahun : 2011, Cetakan ITebal : 304 halaman
Pengembangan Desa Wisata Pentingsari, Kabupaten Sleman dalam Perspektif Partisipasi Masyarakat Wahyuni, Dinar
Jurnal Aspirasi Vol 10, No 2 (2019)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (477.103 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v10i2.1386

Abstract

Village tourism is one form of tourism that applies the concept of community empowerment so that community participation is the most important component in its development. This study aims to describe the development of the Pentingsari Tourism Village in the perspective of community participation. This research is descriptive with a qualitative approach. The results showed that the development  of  the  Pentingsari  Tourism  Village  received  full  support  from  the  Pentingsari  community and  local  government  through  its  participation  in  tourism  activities.  At  the  planning and  decisionmaking stages, the community participated from planning, socialization to community and village government, to making decisions about the formation of a tourism village. Community participation in the implementation phase is carried out by giving thought, material, and being directly involved in every tourism village development activity and trying to create a tourism village that is ready to compete in the tourism industry. Participation in the stage of enjoying the results is shown by improving the living conditions  of  the  Pentingsari  community  due  to  tourism  activities.  This  means  that  the  community  enjoys the results of tourism, economically, socially, culturally, and environmentally. Furthermore, community participation in the evaluation phase was demonstrated through their involvement in regular meetings between village tourism managers, village government and local government.AbtrakDesa  wisata  merupakan  salah  satu  bentuk  wisata  yang  menerapkan  konsep pemberdayaan  masyarakat  sehingga partisipasi  masyarakat  menjadi  komponen terpenting  dalam pengembangannya.  Penelitian  ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pengembangan  Desa Wisata  Pentingsari  dalam  perspektif  partisipasi  masyarakat.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif dengan  pendekatan  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengembangan  Desa Wisata Pentingsari  mendapat  dukungan penuh dari  masyarakat Pentingsari  dan  pemerintah  daerah  melalui partisipasinya  dalam  kegiatan wisata. Pada tahap  perencanaan  dan pengambilan  keputusan, masyarakat berpartisipasi mulai dari perencanaan,  sosialisasi ke masyarakat dan pemerintah  desa hingga pengambilan keputusan tentang  pembentukan  desa wisata. Partisipasi masyarakat  dalam tahap implementasi dilakukan dengan memberikan  pemikiran,  materi,  dan terlibat  langsung dalam setiap kegiatan pengembangan desa wisata serta berupaya menciptakan  desa wisata yang  siap  bersaing  di  industri  pariwisata.  Partisipasi  dalam  tahap  menikmati  hasil  ditunjukkan dengan peningkatan kondisi kehidupan masyarakat  Pentingsari akibat  kegiatan  wisata. Hal ini berarti bahwa masyarakat menikmati  hasil dari kegiatan  wisata baik secara ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Selanjutnya  partisipasi  masyarakat dalam  tahap  evaluasi  ditunjukkan melalui  keterlibatannya dalam  pertemuan  rutin antarpengelola  desa wisata, pemerintah  desa, dan pemerintah daerah setempat.
Tantangan Pengembangan Wisata Halal di Nusa Tenggara Barat Fahham, Achmad Muchaddam
Jurnal Aspirasi Vol 8, No 1 (2017)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (797.665 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v8i1.1258

Abstract

Since 2015 Ministry or Tourism of the Republic of Indonesia appointed three provinces in Indonesia as a halal tourist destinations. The three provinces are West Nusa Tenggara (NTB), West Sumatera and Aceh. Of the three provinces, NTB is considered to have great potential to develop halal tourism in Indonesia. There are three reasons why NTB province has great potential in developing halal tourism. First, the natural beauty that is owned by NTB is not inferior to that owned by Bali Province. Second, the majority of NTB’s population is Muslim. Third, NTB has a unique culture and religious tradition. This study describes the efforts taken and challenges faced by the NTB government in developing halal tourism in NTB. This study uses qualitative methods. The data were collected by library studies and in-depth interviews with business actors, religious leaders, and NTB administrations. This study concludes that one of the efforts of NTB Local Government in developing halal tourism is to make local regulation concerning Halal Tourism as a legal umbrella for NTB government, business actor, and society. This law regulates the halal tourism industry which includes accommodation, travel agency, restaurant and solus per aqua (SPA). The management of the halal tourism industry must follow the counsel of the National Sharia Council of the Indonesian Council of Ulama. Despite having been awarded as World’s Best Halal Tourism and World’s Best Halal Honeymoon Destination and have a legal umbrella for developing halal tourism, NTB Government still faces many challenges. The first challenge is convincing its citizens about the urgency of developing halal tourism in NTB, second preparation of competent human resources, third, with the acceleration of halal certification for hotel and restaurant. Fourth, synergy among stakeholders in halal certification process. And fifth, halal tourism needs to be supported by a set of legislation that can synergize all stakeholders involved in the process of halal certification.Sejak 2015 Kementerian Pariwisata Republik Indonesia menunjuk tiga provinsi di Indonesia sebagai destinasi wisata halal. Ketiga provinsi tersebut adalah Nusa Tenggara Barat (NTB), Sumatera Barat, dan Aceh. Dari tiga provinsi tersebut, NTB dipandang memiliki potensi besar untuk mengembangkan wisata halal di Indonesia. Ada tiga alasan mengapa Provinsi NTB memiliki potensi besar dalam mengembangkan wisata halal. Pertama, keindahan alam yang dimiliki oleh NTB tidak kalah dengan yang dimiliki oleh Provinsi Bali. Kedua, mayoritas penduduk NTB adalah muslim. Ketiga, NTB memiliki kultur dan tradisi keagamaan yang unik. Studi ini menjelaskan upaya dan tantangan yang dihadapi oleh Pemda NTB dalam mengembangkan wisata halal di NTB. Studi ini menggunakan metode kualitatif. Data-datanya dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam pelaku usaha, tokoh agama, dan Pemda NTB. Studi ini menyimpulkan salah satu upaya Pemda NTB dalam mengembangkan wisata halal adalah membuat peraturan daerah tentang Pariwisata Halal sebagai payung hukum bagi Pemda NTB, pelaku usaha, dan masyarakat. Perda ini mengatur industri wisata halal yang meliputi akomodasi, biro perjalanan, restoran, dan solus per aqua (SPA). Pengelolaan industri wisata halal itu harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Meskipun pernah memperoleh penghargaan sebagai World’s Best Halal Tourism dan World’s Best Halal Honeymoon Destination dan telah memiliki payung hukum untuk mengembangkan wisata halal, Pemda NTB masih menghadapi berbagai tantangan, di antara tantangannya adalah pertama, meyakinkan warganya tentang urgensi pengembangan wisata halal di NTB, kedua, penyiapan sumber daya manusia yang kompeten, ketiga, percepatan sertifikasi halal bagi hotel dan restoran. Keempat, sinergi antarpemangku kepentingan dalam proses sertifikasi halal. Dan kelima, wisata halal perlu didukung oleh seperangkat peraturan perundangan yang dapat mensinergikan antarpemangku kepentingan yang terlibat dalam proses sertifikasi halal.
MENYAMBUT KURIKULUM 2013 Indahri, Yulia
Jurnal Aspirasi Vol 4, No 2 (2013)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (534.685 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v4i2.506

Abstract

Book ReviewJudul Buku : Menyambut Kurikulum 2013Editor : A. Ferry T. IndratnoPenerbit : Penerbit Buku KompasTahun Terbit : 2013Jumlah Halaman : xix, 246 halamanISBN : 978-979-709-699-1
PENDIDIKAN KEPERAWATAN: UPAYA MENGHASILKAN TENAGA PERAWAT BERKUALITAS Lestari, Tri Rini Puji
Jurnal Aspirasi Vol 5, No 1 (2014)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (499.965 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v5i1.452

Abstract

Arrangements regarding the establishment and organization of nursing education are still not decisive and visible. As a result, general recognition of nursing as a profession and the number of nurses that dominates the health workforce have not been optimal. This paper uses descriptive qualitative analysis method as an approach to the study of literature. The purpose of this study is to determine the current condition of and the future hope for nursing education system, as to create quality nurses. Based on the results of the study, in order to create quality nurses there is a need for quality nursing education. It is because nursing education is an important process that every nurse must undertake. This is an effort for quality assurance of nursing education which required necessary standards of research and development of nursing education.
Liem Sioe Liong dan Salim Grup: Pilar Bisnis Soeharto Prihatin, Rohani Budi
Jurnal Aspirasi Vol 7, No 2 (2016)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (367.893 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v7i2.1290

Abstract

Judul Buku : Liem Sioe Liong dan Salim Grup: Pilar Bisnis SoehartoPenulis : Richard Borsuk dan Nancy ChngPenerjemah : Noor CholisPenerbit : KompasTahun : 2016. (Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Inggris oleh ISEAS-Yusof Ishak Insitutue Publishing dengan judul “Liem Sioe Liong’s Salim Group: The Business Pillar of Suharto’s Indonesia”) Walau termasuk buku berhalaman tebal karena berisi informasi detail namun tidak terasa melelahkan jika membacanya. Borsuk dan Chng berhasil menyusun berbagai informasi yang berserakan menjadi sebuah rangkaian data dan wawasan baru serta gaya penceritaaan menarik yang belum pernah ditemukan di tempat lain. Buku ini merupakan sumber par excellence bagi peneliti yang ingin memahami proses penghimpunan modal dari seorang konglomerat Liem yang berkelindang dengan kekuasaan Orde Baru di bawah Soeharto. Buku ini merupakan sebuah studi dengan kedalaman yang mengagumkan
Kebijakan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Penyakit Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Tangerang Yuningsih, Rahmi
Jurnal Aspirasi Vol 9, No 2 (2018)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (633.1 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v9i2.1104

Abstract

Tangerang Regency is one of the regions in Indonesia which was declared a Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) outbreak. Some policies have been made to respond to this outbreak but they have not been effective in reducing the rate of DHF prevalence. This research is a qualitative study to learn more about DHF outbreak in Tangerang Regency; the policies to control DHF outbreak and the implementation of these policies with their constraints. From 2013 to 2015, there were 373, 412 and 371 DHF cases. In 2016 there were 1,253 DHF cases with 22 deaths. The drastic increase got Tangerang Regency the status of DHF outbreak by the Minister of Health. The implementation of DHF policy focused on mosquito controlling activities, epidemiological investigations, fogging, and handling of DHF patients. There are several obstacles such as the lack of number of health epidemiologists at primary health care and local health officer. This has an impact on the implementation of surveillance and epidemiological activities in detecting DHF outbreak in Tangerang Regency. In addition, efforts to eliminate DHF outbreaks were hampered by the awareness of the people in community who did not prioritize mosquito controlling activities over fogging.AbstrakKabupaten Tangerang merupakan salah satu daerah di Indonesia yang dinyatakan Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Permasalahannya, berbagai kebijakan pusat maupun daerah telah dibuat untuk merespons KLB tersebut, namun belum efektif menekan laju prevalensi penyakit DBD. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan mengetahui KLB penyakit DBD di Kabupaten Tangerang; kebijakan penanggulangan KLB di Kabupaten Tangerang; dan pelaksanaan kebijakan tersebut beserta kendalanya. Dari tahun 2013 hingga 2015, tercatat sebanyak 373, 412, dan 371 kasus DBD. Jumlah tersebut mengalami peningkatan drastis pada tahun 2016 menjadi 1.253 kasus DBD dengan kejadian meninggal sebanyak 22 orang. Peningkatan yang drastis tersebut membuat Kabupaten  Tangerang  dinyatakan  dengan  status  KLB  oleh  Menteri  Kesehatan.  Upaya penanggulangan  difokuskan  pada  kegiatan  pemberantasan  sarang  nyamuk,  penyelidikan epidemiologi, fogging,  dan  penanganan  penderita  DBD.  Dalam  pelaksanaannya,  terdapat beberapa  kendala  seperti  kurangnya  epidemiolog  kesehatan  di  tingkat  puskesmas  dan kedinasan  setempat.  Hal  ini  berdampak  pada  belum  maksimal  pelaksanaan  kegiatan penyelidikan epidemiologi dalam mendeteksi KLB penyakit DBD di Kabupaten Tangerang. Selain itu, upaya penanggulangan KLB DBD terhambat oleh kesadaran masyarakat yang belum mengutamakan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk dibanding upaya fogging.
REVITALISASI PROGRAM TRANSMIGRASI Prihatin, Rohani Budi
Jurnal Aspirasi Vol 4, No 1 (2013)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (732.099 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v4i1.487

Abstract

The dynamics of transmigration since the colonial era until well into the era of decentralization (regional autonomy) provides many outputs, outcomes, and benefits, including its impact. At the level of implementation of the transmigration program still encountered obstacles and problems in the field. It is necessary to reassess the comprehensive strategy and implementation across sectors so that the transmigration program is not having problems. This paper seeks to review the changes and the strategic role of transmigration with a new paradigm.

Page 12 of 24 | Total Record : 237

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 2 (2025) Vol 16, No 1 (2025) Vol 15, No 2 (2024) Vol 15, No 1 (2024) Vol 14, No 2 (2023) Vol 14, No 1 (2023) Vol 13, No 2 (2022) Vol 13, No 1 (2022) Vol 12, No 2 (2021) Vol 12, No 1 (2021) Vol 11, No 2 (2020) Vol 11, No 1 (2020) Vol 10, No 2 (2019) Vol 10, No 1 (2019) Vol 9, No 2 (2018) Vol 9, No 1 (2018) Vol 8, No 2 (2017) Vol 8, No 1 (2017) Vol 7, No 2 (2016) Vol 7, No 1 (2016) Vol 6, No 2 (2015) Vol 6, No 1 (2015) Vol 5, No 2 (2014) Vol 5, No 1 (2014) Vol 4, No 2 (2013) Vol 4, No 1 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012) Vol 2, No 2 (2011) Vol 2, No 1 (2011) More Issue