Garuda - Garba Rujukan Digital

Model Manajemen Pendidikan Antikorupsi Berbasis Kepemimpinan Kenabian Sari, Eliana; Mulyadi, Mohammad; Yatimah, Durotul; Maulana, Rachmat; Solihin, Solihin
Jurnal Aspirasi Vol 12, No 2 (2021)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v12i2.2127

This study aims to develop a corruption prevention model by optimizing the function of education. This study uses a qualitative descriptive approach with a systematic literature review methodology. The object of this research is anti-corruption behavior, with data sources from journals, textbooks, and e-books. The development of an anti-corruption education management model based on prophetic leadership behavior was carried out based on a comprehensive and transparent search through several databases and literature that were replicated and reproduced by previous researchers. The development of this model is carried out based on the aspects of transparency, clarity, integration, focus, equity, accessibility, and coverage according to research principles. The anti-corruption education management model based on prophetic leadership behavior focuses on developing anti-corruption behavior through exemplary prophetic leadership behavior in organizations. The application of this model uses 5 (five) methods with 8 (eight) stages which are carried out continuously and integrated with the management of the organization's human resources. This study also develops an anti-corruption personality assessment model based on prophetic leadership which is the development of the anti-corruption personality assessment model of the Corruption Eradication Commission, then modified with the values of prophetic leadership behavior. The anti-corruption education management model based on prophetic leadership behavior has a novelty value, namely as a systematic, comprehensive, effective, efficient, and sustainable corruption prevention innovation. This model can be used as a reference for legislator (DPR and DPRD) in carrying out preventive oversight functions on the use of state finances by the governments. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah model pencegahan tindak pidana korupsi melalui optimalisasi fungsi pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metodologi tinjauan literatur sistematik. Objek dari penelitian ini adalah perilaku antikorupsi, dengan sumber data dari jurnal, buku teks, dan buku elektronik yang relevan. Rancangan model manajemen pendidikan antikorupsi berbasis perilaku kepemimpinan kenabian ini dilakukan berdasarkan pada pencarian yang komprehensif dan transparan melalui beberapa database dan literatur yang direplikasi dan direproduksi oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Proses penyusunan model ini juga dilakukan dengan berpedoman pada transparansi, kejelasan, integrasi, fokus, persamaan, aksesibilitas, dan cakupan yang sesuai dengan kaidah penelitian. Model manajemen pendidikan antikorupsi berbasis kepemimpinan kenabian yang dihasilkan dari penelitian ini memfokuskan pada pengembangan perilaku antikorupsi melalui keteladanan terhadap perilaku kepemimpinan kenabian di dalam organisasi. Implementasi model ini menggunakan 5 (lima) metode dengan 8 (delapan) tahapan yang dilakukan secara berkesinambungan dan terintegrasi dengan manajemen sumber daya manusia organisasi. Penelitian ini juga menghasilkan model asesmen kepribadian antikorupsi berbasis kepemimpinan kenabian, yang merupakan pengembangan dari asesmen kepribadian antikorupsi KPK, kemudian dimodifikasi dengan nilai-nilai perilaku kepemimpinan kenabian. Model manajemen pendidikan antikorupsi berbasis kepemimpinan kenabian ini memiliki nilai kebaruan (novelty), yaitu sebagai sebuah inovasi dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang sistematis, komprehensif, efektif, efisien, dan berkelanjutan. Model ini dapat menjadi rujukan bagi DPR dan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan berbasis pencegahan terhadap penggunaan keuangan negara oleh pemerintah.

Cover Aspirasi Vol. 11 No. 2 Aspirasi, Redaksi
Jurnal Aspirasi Vol 11, No 2 (2020)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pengalaman Indonesia dalam Penanganan Dispute Klaim Covid-19 Nugraheni, Wahyu Pudji; Hartono, Risky Kusuma; Situmorang, Chazali; Thabrany, Hasbullah
Jurnal Aspirasi Vol 13, No 1 (2022)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v13i1.2747

Dispute claims for Covid-19 patient financing become a problem amidst the pandemic that could impact the sustainability of health service cash flow in several provinces in Indonesia. This research aims to explore the handling and dispute claims of Covid-19 patients in nine provinces in Indonesia. Also, this is qualitative research using a case study approach. Informants came from primary and secondary health services. Data analysis was carried out by means of triangulation of sources between the informants. The results from this research indicate that several provinces still have difficulties using the online application for claim handling based on the experience that has occurred. Other obstacles include claim documents that failed to upload, unreadable documents, and residents without a national identity number or NIK. These are what made most of the dispute claims occur due to the incomplete claim files and the criteria for guaranteed patients who were not eligible. One of the efforts the hospital took was improving the hospital management information system to minimize dispute claims. This research concludes that dispute claims are still vulnerable, so increasing the capacity and information system of health services, commitment, coordination, and regular socialization from the payer side is needed to prevent the dispute claims of Covid-19 patients.Abstrak:Dispute klaim pembiayaan pasien Covid-19 menjadi permasalahan di tengah pandemi yang dapat berdampak pada keberlangsungan arus kas pelayanan kesehatan di beberapa provinsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penanganan dan dispute klaim pasien Covid-19 di sembilan provinsi di Indonesia. Penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan berasal dari pelayanan kesehatan primer dan sekunder. Analisis data dilakukan dengan cara triangulasi sumber antarinforman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa provinsi masih kesulitan menggunakan aplikasi daring untuk penanganan klaim berdasarkan pengalaman yang telah terjadi. Kendala lainnya antara lain dokumen klaim yang gagal diunggah, dokumen yang tidak terbaca, dan penduduk yang tidak memiliki nomor identitas nasional atau Nomor Induk Kependudukan. Hal inilah yang membuat sebagian besar dispute klaim terjadi karena berkas klaim yang tidak lengkap dan kriteria jaminan pasien yang tidak memenuhi syarat. Salah satu upaya yang dilakukan pihak rumah sakit adalah dengan meningkatkan sistem informasi manajemen rumah sakit untuk meminimalisasi dispute klaim. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dispute klaim masih terjadi sehingga peningkatan kapasitas dan sistem informasi pelayanan kesehatan, komitmen, koordinasi, dan sosialisasi secara berkala dari pihak pembayar diperlukan untuk mencegah terjadinya dispute klaim pasien Covid-19.

Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi Program Kartu Prakerja di Provinsi Jawa Barat Andina, Elga
Jurnal Aspirasi Vol 13, No 1 (2022)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v13i1.2994

The Pre-Employment Card Program is a responsive policy due to the difficulty of getting a job, especially during the pandemic. Subnational governments are expected to play roles in (1) socialization; (2) provision of data on training institutions; (3) provision of data on manpower needed in the region; and (4) facilitation of participant registration. This study conducted a formative evaluation to find out the role of the subnational government in supporting the implementation of the Pre-Employment Card Program in West Java Province who holds the highest number of the Pre-Employment Card Program beneficiary in Indonesia. The data were obtained from interviews with officers of the Manpower and Transmigration Office of West Java Province, the Bandung City Manpower Office, the Social Service of West Java Province, labor union, and the Indonesian Employers' Association of West Java Province. Using the narrative analysis technique, it can be concluded that the role of subnational government in the Pre-Employment Card Program is minimal, which only acts as spectators. Of the four mandated roles, the West Java subnational government can only socialize and provide facilitation services for registration and selection of types of training. Therefore, Commission IX needs to encourage the central government to provide access and space for the subnational government to carry out its roles in order to increase the effectiveness of the implementation of the Pre-Employment Card Program. There’s also a need to encourage the subnational government to stimulate the labor market in its region to absorb graduates of the Pre-Employment Card Program training.Abstrak:Program Kartu Prakerja merupakan kebijakan responsif atas kekhawatiran sulitnya mendapatkan pekerjaan, terutama di masa pandemi. Pemda diharapkan berperan dalam (1) sosialisasi; (2) penyediaan data lembaga pelatihan; (3) penyediaan data kebutuhan tenaga kerja di daerahnya; dan (4) fasilitasi pendaftaran peserta. Penelitian ini melakukan evaluasi formatif untuk mengetahui bagaimana peran pemda dalam mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja Provinsi Jawa Barat yang merupakan daerah penerima Program Kartu Prakerja tertinggi di Indonesia. Data diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, serikat pekerja, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Jawa Barat. Dengan teknik analisis naratif, dapat disimpulkan minimnya peran pemerintah daerah (pemda) dalam Program Kartu Prakerja yang hanya bertindak sebagai penonton. Dari empat peran yang diamanatkan, pemda Jawa Barat baru dapat melakukan sosialisasi dan memberikan layanan fasilitasi pendaftaran dan pemilihan jenis pelatihan. Oleh karena itu, Komisi IX perlu mendorong pemerintah pusat untuk memberikan akses dan ruang bagi pemda untuk melaksanakan perannya sehingga dapat meningkatkan efektivitas implementasi Program Kartu Prakerja. Selain itu, pemerintah pusat juga perlu mendorong pemda menggeliatkan pasar tenaga kerja di daerahnya untuk menyerap lulusan pelatihan Program Kartu Prakerja.

Analisis Risiko Elder Abuse dan Peran Pemerintah dalam Perlindungan Sosial Lansia Probosiwi, Ratih; Suryani, Suryani
Jurnal Aspirasi Vol 13, No 1 (2022)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v13i1.2902

This paper aims to analyze the risk of elder abuse and the role of the government in protecting the elderly. This research is a qualitative study conducted on 30 elderly people in Gunungkidul Regency. The risk of elder abuse was assessed through the H-S/EAST screening instrument which was conducted in the respondent's local language. The data were analyzed descriptively and deepened through other instruments regarding the types of abuse that might be accepted. The answers were then deepened through interviews with several key informants from families, communities where they live, and also government officials. The data were analyzed descriptively and concluded. The results show that the elderly in Gunungkidul Regency experience low levels of abuse, but on the other hand, they experience open violations, especially in terms of finance. The limited information regarding the rights and possible abuses received causes respondents' answers to tend not to consider violations as abuse. The local government has paid special attention to the welfare of the elderly, especially how to reduce depression in the elderly, considering the suicide rate of the elderly in Gunungkidul Regency is quite high. Further research is needed on the association of elder abuse with suicide rates. In addition, it is necessary to advocate for policies regarding elderly protection programs, especially regarding the welfare of caregivers. The DPR RI is also expected to immediately finalize and ratify the draft Law on Elderly Social Welfare in order to provide social protection for the elderly against potential abuses that may be experienced.Abstrak Tulisan ini bertujuan menganalisis risiko perlakuan salah dan kekerasan (elder abuse) terhadap lansia dan peran pemerintah dalam melindungi lansia. Penelitian ini merupakan studi kualitatif yang dilakukan pada 30 lansia di Kabupaten Gunungkidul. Risiko elder abuse terhadap lansia dijaring melalui instrumen skrining H-S/EAST yang dilakukan melalui bahasa lokal responden. Data kemudian dianalisis secara deskriptif dan diperdalam melalui instrumen lain mengenai jenis elder abuse yang mungkin diterima. Jawaban kemudian diperdalam melalui wawancara dengan beberapa informan kunci dari keluarga, masyarakat tempat tinggal dan juga aparat pemerintah. Data dianalisis secara deskriptif untuk kemudian diambil kesimpulan. Hasil menunjukkan bahwa lansia di Kabupaten Gunungkidul rendah mengalami perlakuan salah dan kekerasan, tetapi di sisi lain ternyata mengalami pelanggaran terang-terangan terutama pada segi finansial. Keterbatasan informasi mengenai hak dan kemungkinan elder abuse yang diterima menyebabkan jawaban responden cenderung tidak menganggap pelanggaran sebagai perlakuan salah dan kekerasan. Pemerintah daerah telah memberikan perhatian khusus pada kesejahteraan lansia terutama cara mengurangi depresi lansia mengingat tingkat bunuh diri lansia di Kabupaten Gunungkidul cukup tinggi. Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai keterkaitan elder abuse dengan tingkat bunuh diri. Selain itu, perlu advokasi kebijakan mengenai program perlindungan lansia terutama mengenai kesejahteraan pengasuh lansia. DPR RI juga diharapkan dapat segera menuntaskan dan mengesahkan rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia demi memberikan perlindungan sosial lanjut usia atas potensi abuse yang mungkin dialami.

Korelasi antara Persepsi Kualitas Layanan dengan Persepsi Korupsi Skala Kecil di Balai Diklat Keagamaan Semarang Syaifullah, Dian Hafit; Fahham, Achmad Muchaddam; Khoiriyani, Fauziah; Dani, Fatimatuz Zahro Diah Putri
Jurnal Aspirasi Vol 13, No 1 (2022)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v13i1.2989

The relationship between the level of public service quality and the level of corruption perception qualitatively requires quantitative testing. This research is correlative descriptive research using a combination method approach. Sampling techniques use purposive sampling methods. Quantitative data analysis used is a descriptive statistical analysis using Pearson's Product Moment. The service quality perception scale applied, which is closer to 4, means the better, while the corruption perception scale that is applied closer to 1 means the better. The results obtained from this study show that the level of perception of the quality of public services and the perception of corruption have a correlation coefficient value of -0.506 (moderate/strong enough). The variable dimension of service quality that has the strongest correlation with the majority of variable dimensions of corruption perception is the assurance dimension as measured from indicators of expertise and integrity of officers. Support and supervision from the government and the House of Representatives in Commission VIII are needed to improve the quality of service in the Ministry of Religious Affairs. The improvement of public services can be done in a comprehensive and integrated way.AbstrakHubungan tingkat kualitas layanan publik dengan tingkat persepsi korupsi berdasarkan riset kualitatif memerlukan pengujian kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara persepsi kualitas layanan dengan persepsi korupsi di suatu layanan publik serta menganalisis hubungan dimensi kedua variabel tersebut. Penelitian ini merupakan riset deskriptif korelatif menggunakan pendekatan metode kombinasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Analisis data kuantitatif menerapkan analisis statistik deskriptif Pearson’s Product Moment. Skala persepsi kualitas layanan yang diterapkan yaitu makin mendekati 4 bermakna makin baik, sedangkan skala persepsi korupsi yang diterapkan makin mendekati 1 bermakna makin baik. Hasil penelitian ini adalah tingkat persepsi kualitas layanan publik dan persepsi korupsi memiliki nilai koefisien korelasi sebesar -0,506 (kategori sedang/cukup kuat). Dimensi variabel kualitas layanan yang memiliki korelasi terkuat dengan mayoritas dimensi variabel persepsi korupsi adalah dimensi assurance yang diukur dari indikator keahlian dan integritas petugas. Dukungan dan pengawasan dari pemerintah dan DPR RI di Komisi VIII sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas layanan pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama. Peningkatan pelayanan publik tersebut bisa dilakukan dengan cara komprehensif dan terpadu.

Rumah Sebagai Arena Pendidikan: Adaptasi dan Strategi Orangtua di Perkotaan Mendidik Anak di Masa Pandemi Afriansyah, Anggi
Jurnal Aspirasi Vol 13, No 1 (2022)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v13i1.2168

The situation at the beginning of the pandemic changed various patterns of education in schools that had been considered normal and moved to homes. During the beginning of the pandemic, when schools were closed, learning had to move home and parents had to provide extra assistance to accompany their children's education at home. This article explores the challenges, adaptations, and strategies of parents in urban areas in assisting children in learning at the beginning of the pandemic. Interviews were conducted with the parents of workers in urban areas to get an adequate perspective on changing education patterns during the pandemic. The results of this study increasingly show the important role of parents in the education process of their children during the pandemic. The ability of parents to face challenges during the pandemic, adapt, and strategy is highly dependent on the resources they have, ranging from academic qualifications, flexibility in working time, the ability to dialogue with children, and build communication with the school. Each parent's technical and substance abilities play a very important role in helping children through the educational process during the pandemic.Abstrak:Situasi awal pandemi mengubah berbagai pola pendidikan yang selama ini dianggap lazim, yaitu dilakukan di lingkungan persekolahan. Selama awal pandemi, sekolah-sekolah ditutup. Pembelajaran di sekolah berpindah ke rumah sehingga orangtua harus ekstra dalam mendampingi pendidikan anak-anak di rumah. Artikel ini mengetengahkan tantangan, adaptasi, dan strategi orangtua di wilayah perkotaan dalam mendampingi anak-anak belajar di awal pandemi. Wawancara dilakukan kepada orangtua pekerja di wilayah perkotaan untuk mendapatkan perspektif memadai mengenai perubahan pola pendidikan di masa pandemi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran orangtua semakin penting dalam proses pendidikan anak- anak. Kemampuan orangtua menghadapi tantangan di masa pandemi, melakukan adaptasi, dan strategi sangat bergantung pada sumber daya yang dimiliki mulai dari kualifikasi akademik, fleksibilitas waktu kerja, kemampuan berdialog dengan anak, dan membangun komunikasi dengan pihak sekolah. Kemampuan teknikal dan substansi orangtua sangat berperan dalam membantu anak melalui proses pendidikan di masa pandemi. Komisi X DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu memantau, mengawasi, dan memberi dukungan terhadap kebijakan pemerintah berkaitan dengan pendidikan serta memastikan tidak ada kebijakan pendidikan yang memarjinalkan anak-anak dengan kerentanan berlapis akibat pandemi Covid-19.

Pengidentifikasian Determinan Pembangunan Kesehatan Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2018 Shobiha, Salsabila Muna; Yuniasih, Aisyah Fitri
Jurnal Aspirasi Vol 13, No 1 (2022)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v13i1.2404

Health is an indicator used to measure human capital, affecting economic productivity in a region. The importance of health indicators makes health development necessary. Public Health Development Index (PHDI) is a composite index used to measure the success of public health development. The low levels of health and differences in health development between western Indonesia (KBI) and eastern Indonesia (KTI) are the reasons for this research. Therefore, one of the objectives of this study is to identify the variables that influence health development in Indonesia. The analytical method used is binary logistic regression. Based on the results of the analysis, it was found that the variables that influenced the PHDI in Indonesia in 2018 were the unemployment rate, human development, health expenditure, and internet access. In addition, it was also found that there are differences in health development in KBI and KTI which states that districts/cities located in KBI have a greater tendency to have PHDI that is more than or equal to the national PHDI than districts/cities in KTI. Improving health development can be done by optimizing job training to create productive labor with a decent income, optimizing the Program Indonesia Pintar, optimizing the realization of health expenditure, accelerating the distribution of internet infrastructure development, and increasing public literacy. Abstrak: Kesehatan merupakan indikator yang digunakan dalam pengukuran modal manusia yang berpengaruh pada produktivitas ekonomi di suatu wilayah. Pentingnya indikator kesehatan membuat pembangunan kesehatan perlu dilakukan. Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) merupakan sebuah indeks komposit yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan kesehatan masyarakat. Tingkat kesehatan yang masih rendah serta adanya perbedaan pembangunan kesehatan di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) menjadi alasan penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, salah satu tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pembangunan kesehatan di Indonesia. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik biner. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh pada IPKM di Indonesia tahun 2018 adalah tingkat pengangguran, pembangunan manusia, pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan, serta akses internet. Selain itu, ditemukan pula bahwa memang terdapat perbedaan pembangunan kesehatan di KBI dan KTI yang menyatakan bahwa kabupaten/kota yang berada di KBI memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk memiliki IPKM yang lebih dari atau sama dengan IPKM nasional dibandingkan kabupaten/kota yang berada di KTI. Peningkatan pembangunan kesehatan dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pelatihan kerja untuk menghasilkan tenaga kerja yang produktif dengan pendapatan yang memadai, mengoptimalkan Program Indonesia Pintar, mengoptimalkan realisasi anggaran kesehatan, serta mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur internet, dan meningkatkan literasi masyarakat.

The Social Impact of Expanding the Indonesian Military Mandate on Counter-terrorism Juned, Mansur; Samhudi, Galby R; Akhli, Rangga A; Teja, Mohammad
Jurnal Aspirasi Vol 13, No 1 (2022)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v13i1.2987

The government has currently drafting and discussing a Presidential Regulation on expanding the Indonesian military mandate on combating terrorism. This regulation was proposed as an alternative to combat threats from growing terrorism in Indonesia and to strengthen anti-terrorism acts initiated by civil counter-terrorism institutions. This paper uses a literature study to observe the social implications of military involvement in counter-terrorism. The writers try to review the deployment of the military to combat terrorism, the counter-terrorism from civil counter-terrorism institutions, military involvement in counter-terrorism and its implications, as well as its implications on Indonesia’s social sector. It was concluded that the social impact of expanding the role of the TNI in counter-terror needs to be balanced with the community's wishes and redefine the meaning of extremism to avoid polemics in the community. AbstrakSaat ini pemerintah tengah melakukan penyusunan dan pembahasan Peraturan Presiden tentang perluasan tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme. Upaya ini merupakan alternatif untuk menghadapi ancaman terorisme di Indonesia yang terus berkembang dan memperkuat proses penanggulangan terorisme yang telah dilakukan lembaga kontra-teror sipil. Oleh karena itu, dengan menggunakan metode studi pustaka, tulisan ini akan mencoba mengungkapkan implikasi sosial dari keterlibatan militer dalam upaya kontra terorisme. Tulisan ini mengulas mengenai pengerahan militer dalam penanggulangan terorisme, upaya penanggulangan terorisme yang telah dilakukan lembaga kontra-teror sipil, gambaran pelibatan TNI dalam kontra-teror, implikasi perluasan pelibatan TNI dalam kontra-teror, dan implikasi dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan Indonesia. Tulisan ini menyimpulkan bahwa dampak sosial perluasan peran TNI dalam kontra-teror perlu diimbangi dengan keinginan masyarakat serta mendefinisikan ulang arti dari ekstremisme agar tidak terjadi polemik di masyarakat.

Cover Aspirasi Vol. 13 No. 1 Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Editor
Jurnal Aspirasi Vol 13, No 1 (2022)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v13i1.3274

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Achmad Muchaddam Fahham

Contact Email
jurnaldprri@gmail.com

Phone
+6287839712686

Journal Mail Official
jurnaldprri@gmail.com

Editorial Address
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I Lantai 2 Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270 Telp 021 5715372 Fax 021 5715245

Location
Unknown,

Unknown

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Achmad Muchaddam Fahham

Contact Email jurnaldprri@gmail.com

Phone +6287839712686

Journal Mail Official jurnaldprri@gmail.com

Editorial Address Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I Lantai 2 Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270 Telp 021 5715372 Fax 021 5715245

Location Unknown, Unknown INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Achmad Muchaddam Fahham

Contact Email
jurnaldprri@gmail.com

Phone
+6287839712686

Journal Mail Official
jurnaldprri@gmail.com

Editorial Address
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I Lantai 2 Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270 Telp 021 5715372 Fax 021 5715245

Location
Unknown,

Unknown

INDONESIA