Garuda - Garba Rujukan Digital

Dampak Budaya Adaptif dan Ideasional dalam Kasus Stunting di Indonesia Teguh, Monika; Koesbardiati, Toetik; Ida, Rachmah; Puspa, Ratih; Syafarani, Yavrina
Jurnal Aspirasi Vol 14, No 1 (2023)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v14i1.2896

Stunting is a form of malnutrition that occurs as a result of improper child- rearing practices that cause a child to lack nutrition from the womb until the first thousand days of life. In 2021, 24.4% of Indonesian toddlers still experience stunting. One of the causes is a culture that is not in line with healthy living behaviors. This study will answer the question of what culture has an impact on the stunting cases in Indonesia? The research method used is descriptive qualitative with literature study as the basis for its data. The results of the research show various cultural roles both adaptive and ideational cultures that contribute to stunting. Adaptive cultures that play a role in stunting include hustle culture, working mothers, and education. Meanwhile, ideational cultures that still have an impact on stunting until now include beliefs, early marriage, incorrect feeding, and incorrect feeding methods. It is hoped that the results of this study can provide a contribution to the study of public health and more effective health promotion in the future. AbstrakStunting merupakan kasus kekerdilan yang terjadi akibat kesalahan pola asuh anak yang menyebabkan anak kekurangan gizi sejak dari dalam kandungan sampai seribu hari pertama kehidupan. Pada tahun 2021 masih terdapat 24,4 persen anak balita yang mengalami stunting di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah budaya masyarakat yang tidak sesuai dengan perilaku hidup sehat. Studi ini akan menjawab pertanyaan budaya apa yang berdampak terhadap kasus stunting di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan studi literatur sebagai dasar datanya. Hasil dari penelitian menunjukkan berbagai peranan budaya baik budaya adaptif maupun budaya ideasional yang turut mendorong terjadinya stunting. Budaya adaptif yang berperan dalam terjadinya stunting antara lain hustle culture, ibu bekerja, dan pendidikan. Sementara itu, budaya ideasional yang juga masih berpengaruh terhadap terjadinya stunting sampai saat ini antara lain kepercayaan, pernikahan dini, kesalahan pemberian makanan, dan kesalahan cara pemberian makanan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi kajian kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan yang lebih efektif ke depannya.

Perundungan Dunia Maya pada Anak: Tinjauan Fenomena dan Tren dalam Rentang 2016–2020 Adawiah, Rabiah Al; Eleanora, Fransiska Novita
Jurnal Aspirasi Vol 14, No 1 (2023)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v14i1.3065

Cyberbullying has become a worrying phenomenon, especially among children. Increased use of the internet and social media among children may increase their risk of experiencing cyberbullying. In this study, the author raises the issue of the phenomenon of cyberbullying, its impact and prevention efforts on children. The purpose of this research is to provide education and preventive measures to protect children from cyberbullying. In this study, the authors used the library research method using secondary data obtained from KPAI, UNICEF, and other research published in the form of articles, journals or other references. The stages of the research started from selecting the topic, formulating the problem, analyzing it, and compiling the report. The results of this study indicate that cyberbullying is rife, especially on social media with children who are victims and perpetrators. This phenomenon has an impact physically, psychologically, and academically. The impact of cyberbullying is more harmful than traditional bullying because cyberbullying leaves a digital footprint that can be seen by everyone regardless of physical distance. Therefore, as a form of protection for children, efforts to prevent cyberbullying are necessary. Families and communities can provide education to children in using social media. In addition, the role of the legislature (DPR RI) is needed in providing adequate regulations, because regulations related to cyberbullying and its legal consequences have not been clearly regulated in the information and electronic transaction law or child protection law. AbstrakPerundungan dunia maya telah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan, terutama di kalangan anak-anak. Meningkatnya penggunaan internet dan media sosial di kalangan anak-anak dapat meningkatkan risiko mengalami perundungan dunia maya. Dalam penelitian ini, penulis mengangkat masalah fenomena perundungan dunia maya, dampak, dan upaya pencegahannya pada anak. Adapun tujuan penelitian ini memberikan edukasi dan upaya preventif untuk melindungi anak dari perundungan dunia maya. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari KPAI, UNICEF, serta penelitian lain yang dipublikasikan dalam bentuk artikel, jurnal, atau referensi lainnya. Tahapan penelitian dimulai dari pemilihan topik, perumusan masalah, analisis, dan penyusunan laporan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perundungan dunia maya marak terjadi terutama di media sosial dengan anak yang menjadi korban maupun pelakunya. Fenomena tersebut berdampak secara fisik, psikis, maupun akademik. Dampak perundungan dunia maya lebih berbahaya daripada perundungan tradisional karena perundungan dunia maya meninggalkan jejak digital yang dapat dilihat oleh semua orang tanpa dibatasi oleh jarak fisik. Oleh karena itu, sebagai bentuk perlindungan terhadap anak, perlu dilakukan upaya pencegahan perundungan dunia maya. Keluarga dan masyarakat dapat memberikan edukasi kepada anak dalam penggunaan media sosial. Selain itu, diperlukan peran lembaga legislatif (DPR RI) dalam menyediakan regulasi yang memadai, karena regulasi terkait perundungan dunia maya dan akibat hukumnya belum diatur secara jelas dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik maupun undang-undang perlindungan anak.

Dampak Kebijakan Akreditasi Puskesmas dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Nugroho, Arief Priyo; Ardani, Irfan; Effendi, Diyan Ermawan
Jurnal Aspirasi Vol 14, No 1 (2023)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v14i1.3039

Puskesmas/primary health center (PHC) accreditation policy has a relativeimpact on improving health services quality. In addition to management andorganizational improvements, PHC accreditation has negative excesses which canbe seen in the implementation process. Namely, the issue of fulfilling citizens’ basicrights to health. This study aims to explain some of the negative excesses of PHCaccreditation policy to fulfill health care access. A qualitative analysis of variousinterviews in roundtable discussions and secondary data collection on the processand implementation of accreditation in 12 districts/cities. This study shows that thePHC accreditation policy that was carried out encouraged a shift in the Government’svalues and norms in providing essential health services, from public goods to privategoods. The management logic that tends to be private-like-oriented places thecommunity as a consumer rather than as a citizen, not yet maximizing the active roleof the community raises the issue of inequity in the country’s efforts to guarantee therights of the community as citizens. The Government places basic health services nolonger fully as public goods, which ensures that every people as a citizen can accessthem without exception. AbstrakKebijakan akreditasi puskesmas relatif memiliki pengaruh padapeningkatan kualitas pelayanan. Selain terdapat perbaikan manajemen danorganisasi, akreditasi puskesmas memiliki ekses negatif yang terlihat pada prosesimplementasinya, terutama dalam permasalahan pemenuhan hak dasar warganegara atas kesehatan. Studi ini bertujuan menjelaskan bagaimana kebijakanakreditasi puskesmas menimbulkan ekses negatif dalam pemenuhan aksespelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dataprimer diperoleh melalui wawancara mendalam diskusi meja bundar dan data sekunder dari pengalaman pelaksanaan akreditasi puskesmas di 12 kabupaten/kota. Studi ini menemukan bahwa kebijakan akreditasi puskesmas yang dilakukanmendorong pergeseran nilai dan norma pemerintah dalam menyelenggarakanpelayanan kesehatan dasar, yaitu perubahan dari barang publik menjadibarang privat. Logika pengelolaan yang lebih cenderung private-like-oriented,menempatkan masyarakat sebagai konsumen dibanding sebagai warga negara,belum maksimalnya peran aktif masyarakat memunculkan isu kesenjangan dalamupaya negara menjamin hak masyarakat sebagai warga negara. Pemerintahmenempatkan pelayanan kesehatan dasar tidak lagi sepenuhnya sebagai barangpublik yang menjamin setiap masyarakat sebagai warga negara mampu mengaksestanpa terkecuali.

Hambatan dan Strategi Bertahan Para Penyintas Covid-19: Studi Kasus Wirausaha Kuliner di Yogyakarta Jaya, Pajar Hatma Indra
Jurnal Aspirasi Vol 14, No 1 (2023)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v14i1.3204

This study explores the survival strategies employed by Covid-19 survivors to improve their economic activities, with a specific focus on culinary entrepreneurs. Despite recovering from the virus, these individuals continue to face obstacles in resuming their businesses. Limited research has been conducted on the strategies adopted by survivors after their recovery, particularly in the culinary sector. This paper presents qualitative data collected through observation, document study, and interviews. The study includes twelve informants from six cases of Covid-19 transmission, purposively selected to investigate their perceptions and practices regarding economic survival post-recovery. The findings reveal that Covid-19 survivors encounter social exclusion in the form of isolation when attempting to resume work. The fear of societal stigmatization and maintaining distance from survivors results in a lack of community support, leading to economic stagnation for over a month. Despite efforts to obtain a health certificate from the government, the survivors struggle to restore normalcy. Consequently, they adopt various survival strategies, although these methods often require a considerable amount of time to achieve full recovery. To address this issue, the Indonesian House of Representatives should provide support, including oversight of government policies. It is recommended that when the government forces the closure of a business, they must also offer assistance and facilitate the official reopening after the recovery period. This approach will help restore consumer confidence and expedite economic recovery. It is crucial to learn from these findings to better prepare for similar situations in the future.Abstrak:Penelitian ini mengeksplorasi strategi bertahan yang digunakan oleh penyintas Covid-19 untuk meningkatkan aktivitas ekonomi mereka, dengan fokus khusus pada para pengusaha kuliner. Meskipun telah sembuh dari virus, mereka ini tetap menghadapi hambatan dalam melanjutkan usaha mereka. Penelitian mengenai strategi yang diadopsi oleh mereka setelah pulih, terutama di sektor kuliner, masih terbatas. Makalah ini menyajikan data kualitatif yang dikumpulkan melalui observasi, studi dokumen, dan wawancara. Penelitian ini melibatkan dua belas informan dari enam kasus penularan Covid-19, yang dipilih secara sengaja untuk menyelidiki persepsi dan praktik mereka terkait bertahan secara ekonomi setelah pulih. Temuan menunjukkan bahwa mereka yang selamat dari Covid-19 menghadapi eksklusi sosial dalam bentuk isolasi saat mencoba untuk kembali bekerja. Rasa takut akan stigmatisasi sosial dan menjaga jarak dari mereka yang sembuh mengakibatkan kurangnya dukungan komunitas, yang mengakibatkan stagnasi ekonomi selama lebih dari sebulan. Meskipun telah berusaha mendapatkan hasil tes negatif dari pemerintah, mereka masih kesulitan kembali ke kondisi normal. Oleh karena itu, mereka mengadopsi berbagai strategi bertahan, meskipun metode ini sering kali membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai pemulihan penuh. Untuk mengatasi masalah ini, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia sebaiknya memberikan dukungan, termasuk pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Direkomendasikan agar ketika pemerintah memaksa penutupan suatu bisnis, mereka juga harus menawarkan bantuan dan memfasilitasi pembukaan kembali resmi setelah masa pemulihan. Pendekatan ini akan membantu mengembalikan kepercayaan konsumen dan mempercepat pemulihan ekonomi. Sangat penting untuk belajar dari temuan ini agar dapat lebih siap menghadapi situasi serupa di masa depan.

Partisipasi Masyarakat dan Produsen dalam Pengelolaan Sampah Saset di Kota Depok, Jawa Barat Rahayuningtyas, Caecilia Meyta; Sodri, Ahyahudin; Astuti, Lina Tri Mugi
Jurnal Aspirasi Vol 14, No 1 (2023)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v14i1.3419

Plastic is widely used as packaging, thereby increasing plastic production. One form is the use of sachets or multilayer plastic, which are widely used for food packaging and household needs. Packaging using sachets is widely used in Indonesia because the price is more economical. However, the community has not been effective in sorting their household waste, so that a lot of unmanaged plastic waste is wasted and accumulates in landfills. Law Number 18 of 2008 states that every producer is responsible for the waste they produce. However, there are only a few producers who process and recycle their sachet waste, so that scavengers and waste banks also do not accept sachet waste. This has an impact on the environment, where sachet waste is difficult to decompose. The purpose of this research is to analyze community and producer participation in waste management through the implementation of extended producer responsibility (EPR), thereby increasing the plastic circular economy. The location of this research was conducted in Depok City, which disposes of its waste to the Cipayung Landfill, Depok. Cipayung Landfill has exceeded its capacity. This research uses quantitative methods, through observation, questionnaires, and literature studies. Based on this study, it was concluded that the composition of 17 percent sachet waste can be managed with the 3R program (reduce, reuse, and recycle), which is supported by community participation in waste segregation and waste banks in the collection, where waste banks can reduce 20 percent inorganic waste, and are supported by manufacturers with the implementation of EPR.AbstrakDi Indonesia, banyak produsen memilih menggunakan saset plastik karena harganya yang lebih ekonomis dibandingkan bahan kemasan lainnya. Namun, penggunaan saset plastik menimbulkan masalah pengelolaan sampah. Meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa setiap produsen bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkannya, masih sedikit produsen yang mengelola dan mendaur ulang sampah sasetnya. Hal ini menyebabkan pemulung dan bank sampah juga tidak menerima sampah saset. Sebagai akibatnya, sampah plastik yang tidak terkelola menumpuk di tempat pembuangan akhir (TPA) dan memperburuk masalah lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dan produsen dalam pengelolaan sampah saset melalui penerapan extended producer responsibility (EPR), sehingga meningkatkan ekonomi sirkular plastik. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Depok, yang membuang sampahnya ke TPA Cipayung, Depok. TPA Cipayung ini sudah melebihi daya tampungnya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan teknik observasi, kuesioner, dan studi literatur untuk memperoleh data. Dapat disimpulkan bahwa komposisi sampah saset sebesar 17 persen dapat dikelola dengan program 3R (reduce, reuse, dan recycle) , yang didukung oleh partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah dan bank sampah dalam pengumpulannya. Bank sampah dapat mengurangi 20 persen sampah anorganik dengan cara ini, yang didukung oleh produsen dengan penerapan EPR.

Potential Social Conflict in Coal Mining Areas and Alternative Solutions in Indragiri Hulu Regency, Riau Province Pambudi, Priyaji Agung; Utomo, Suyud Warno; Soelarno, Soemarno Witoro; Takarina, Noverita Dian
Jurnal Aspirasi Vol 14, No 2 (2023)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v14i2.3615

Keberadaan perusahaan tambang di suatu kawasan memiliki dampak positif bagi pembangunan daerah, peningkatan lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, keberadaan perusahaan tambang juga berisiko menimbulkan dampak negatif penurunan kualitas lingkungan dan konflik sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi konflik sosial di kawasan tambang batu bara dan alternatif solusinya. Penelitian ini dilakukan di Indragiri Hulu, Riau menggunakan metode gabungan melalui pemberian kuesioner, wawancara mendalam, observasi fisik, dan diperkaya dengan literatur reviu. Ditemukan pemicu konflik sosial berupa isu kepemilikan lahan, perizinan dan pembebasan lahan, serta isu penggunaan fasilitas umum. Sebagai upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perusahaan tambang telah memberikan program pemberdayaan masyarakat dalam bentuk beasiswa pendidikan tinggi. Peningkatan kapasitas SDM penting untuk menopang pertumbuhan wilayah dan meningkatkan daya saing melalui kegiatan produktif yang bermanfaat bagi peningkatan ekonomi guna mendorong terwujudnya ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Hal ini penting agar tidak banyak masyarakat yang menganggur dan mengganggu stabilitas perusahaan melalui gesekan-gesekan isu konflik lahan, konflik sosial, dan sejenisnya. Sebagai solusi diperlukan intervensi program pemberdayaan masyarakat dalam aspek pendidikan dan kegiatan produktif yang dilakukan secara optimal guna meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat pada perusahaan. Melalui hal tersebut keberlanjutan operasional lebih mudah dicapai karena manfaat positif sosial, ekonomi, dan lingkungan dijaga secara kolaboratif. Peran komisi VII DPR RI dan Kementerian ESDM sangat besar untuk menyukseskan tujuan tersebut.Abstract: The presence of a mining company in a region positively impacts regional development by increasing employment and economic growth opportunities. On the other hand, mining companies run the risk of causing environmental deterioration and social conflict. The purpose of this study was to analyze potential societal conflicts in coal mining areas as well as alternative solutions. This study was carried out in Indragiri Hulu, Riau, utilizing a combination of surveys, in-depth interviews, physical observations, and review literature. It was discovered that issues of property ownership, permits, and land acquisition, as well as issues of usage of public facilities, were the triggers for social conflict. Mining companies have offered community empowerment programs through higher education scholarships to develop human resources (HR) capacity. It is critical to build human resource capacity to support regional growth and competitiveness through productive activities that are advantageous to economic development to facilitate the achievement of social and economic resilience in local communities. This is crucial so that only a few people lose their jobs and undermine the company's stability due to friction over land conflicts and social issues. As a solution, a community empowerment program intervention in the areas of education and productive activities that are carried out ideally is required to strengthen the community's sense of ownership in the company. This makes operational sustainability more accessible because positive social, economic, and environmental benefits are maintained collaboratively. The role of Commission VII DPR RI and the Ministry of Energy and Mineral Resources is vast in making this goal successful.

Teacher’s and Students’ Perceptions Toward Teaching and Learning EFL at Sumba Hospitality Foundation Djahimo, Ph.D., Santri E.P.; Bera, Laurensius Kian; Bora, Dewi I. N. Bili
Jurnal Aspirasi Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v15i1.4201

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui persepsi guru dan siswa terhadap pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing (EFL) di Sumba Hospitality Foundation. Persepsi guru dan siswa EFL berperan penting dalam proses belajar mengajar maka penelitian terkait hal ini harus dilakukan dalam banyak konteks. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana guru dan siswa memandang pengajaran dan pembelajaran EFL di lingkungan mereka berdasarkan persepsi mereka sendiri. Dua kelas bahasa Inggris (masing-masing terdiri dari 15 siswa) telah diobservasi. Dari jumlah tersebut diambil 10 siswa secara acak dan seorang guru untuk dilibatkan dalam diskusi kelompok terpumpun serta wawancara terkait proses belajar mengajar di kelas. Berdasarkan analisis kualitatif, hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa guru dan siswa EFL memiliki sikap positif terhadap pelajaran bahasa Inggris. Kedua belah pihak pada dasarnya berpendapat bahwa bahasa Inggris sangat dibutuhkan dalam bidang studi mereka, yaitu perhotelan, karena mereka pada akhirnya harus menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama yang digunakan para pelancong, tidak hanya untuk memahami permintaan pelanggan tetapi juga untuk berkomunikasi. Sebagai calon staf perhotelan, siswa telah diarahkan oleh guru bahasa Inggris mereka untuk memahami pentingnya belajar bahasa Inggris sebagai mata pelajaran sekolah, dan berkomunikasi dalam bahasa Inggris sebagai keterampilan yang dianggap penting. Pemahaman ini menggarisbawahi pentingnya inisiatif yang dapat dimulai DPR RI, khususnya Komisi X yang membidangi pendidikan dan pariwisata. Sebagai pengambil kebijakan, Komisi X harus mengetahui kondisi dan perkembangan di pusat pelatihan seperti Sumba Hospitality Foundation, khususnya mengenai praktik dan manajemen pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggris.AbstractThis qualitative study aims to discover teacher’s and students’ perceptions of teaching and learning English at Sumba Hospitality Foundation. Due to the fact that EFL teachers’ and students’ perceptions have a critical role in the teaching and learning process, more studies have to be conducted in contexts related to this issue. This study has been organized to investigate how both parties view EFL teaching and learning in their setting based on their perceptions. Two English classes (each consisting of 15 students) have been observed. Ten students were randomly chosen, and a teacher was invited to the focus group discussion (FGD) and an interview related to the teaching and learning process in the classroom. Based on the qualitative analysis,the findings indicate that both EFL teachers and students have positive attitudes toward English. Both parties recognize the urgent necessity of English within their field of study, namely hospitality, as it serves as the primary language for tourists, enabling them to comprehend customer demands and facilitate communication. As the future hospitality staff, students have been directed by their EFL teachers to understand the importance of learning English as a school subject and communicating in English as an essential communication skill. This understanding underscores the importance of initiatives spearheaded by the DPR RI, particularly Commission X, responsible for education and tourism. As policymakers, Commission X must be apprised of the conditions and developments at training centers like Sumba Hospitality Foundation, particularly regarding English teaching and learning practices and management.

The Role of the Government of West Java in the Implementation of the New and Renewable Energy Program Based on the Glasgow Climate Pact Zahidi, M. Syaprin; Al Ayubi, M. Solahudin
Jurnal Aspirasi Vol 14, No 2 (2023)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v14i2.3356

Abstrak: COP26 yang dilaksanakan di Glasgow, Skotlandia telah mendorong komitmen negara-negara di dunia yang hadir pada pertemuan tersebut untuk merealisasikan ambisi dunia dalam menekan angka peningkatan suhu bumi di batas 1,5°C. Salah satu solusi yang digemakan pada pertemuan tersebut adalah transisi penggunaan energi menuju energi baru dan terbarukan (EBT). Dalam mewujudkan komitmen tersebut maka Indonesia perlu mengidentifikasi sebaran peran dan kontribusi pemerintah daerah agar dapat membantu pencapaian target RUEN (Rencana Umum Energi Nasional) melalui RUED (Rencana Umum Energi Daerah). Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran pemerintah Jawa Barat sebagai pemerintah daerah dalam implementasi Pakta Iklim Glasgow. Penelitian ini merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui fungsi pengawasan untuk mendorong distribusi peran pemerintah daerah dalam implementasi EBT melalui empat komponen penting: integrasi regulasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyederhanaan birokrasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam perwujudan EBT, optimalisasi distribusi anggaran dan pembiayaan EBT, serta optimalisasi screening dan monitoring implementasi EBT pemerintah daerah. Dengan demikian, keterlibatan peran pemerintah Jawa Barat dalam mendukung percepatan target RUEN pada implementasi program EBT dapat terwujud secara optimal. Abstract: COP26 in Glasgow, Scotland, has encouraged the commitment of the countries in the world that were present at the meeting to realize the world's ambitions in suppressing the increase in the Earth's temperature to the limit of 1.5°C. One solution echoed at the conference was transitioning from energy use to new and renewable energy (NRE). In realizing this commitment, Indonesia needs to identify the distribution of roles and contributions of subnational governments so that they can help achieve the RUEN (National Energy General Plan) target through RUED (Subnational Energy General Plan). Using a descriptive-qualitative approach, this study aims to explain the role of the West Java government as a subnational government in implementing the Glasgow climate pact. This study recommends to the Indonesian House of Representatives (DPR RI), through its oversight function, to encourage the distribution of the role of subnational governments in the implementation of new and renewable energy (NRE) through four essential components: integration of national and subnational government regulations, simplification of the bureaucracy between subnational governments and the national government in the realization of NRE, optimizing NRE budget distribution and financing, as well as optimizing screening and monitoring the implementation of NRE in subnational governments. Thus, the involvement of the role of the West Java government in supporting the acceleration of the RUEN target on the implementation of the NRE program can be realized optimally. .

Literasi Digital Informasi Kebencanaan selama Erupsi Gunung Semeru pada Perempuan Terdampak di Kabupaten Lumajang Jawa Timur Ida, Rachmah; Wahyudi, Irfan; Kinasih, Sri Endah; Rozi, Romdhi Fatkhur
Jurnal Aspirasi Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v15i1.4179

This research focuses on the importance of disaster information literacy for women's groups. This is crucial as a factor that determines the level of safety of residents in potentially disaster-affected areas, particularly those who had been affected by the eruption of Mount Semeru in 2023 in Lumajang, East Jawa. Through gendered methodology and open ended questions, researchers managed to map the main problems faced by women's groups in accessing important information sources to reduce disaster risk. Conducted between May and June 2023, the research underscored a significant gap in women's literacy concerning digital media, such as social platforms and mobile applications. Even though women are a group that has broad access to social life and can be a liaison of information from outside to all family members. The findings in this study also emphasize the importance of utilizing social capital and integrating women's groups with the government and the main sources of disaster information. By establishing an effective system for distributing disaster knowledge, there is a potential to enhance the disaster information literacy of women's groups and bolster the safety of residents in disaster-prone areas through the implementation of risk communication protocols.Abstrak Penelitian ini berfokus pada pentingnya literasi informasi bencana bagi kelompok perempuan. Hal ini sangat penting karena merupakan faktor penentu tingkat keselamatan penduduk di daerah yang berpotensi terkena dampak bencana, terutama mereka yang terdampak oleh letusan Gunung Semeru pada tahun 2023 di Lumajang, Jawa Timur. Melalui metodologi berbasis gender dan pertanyaan terbuka, para peneliti berhasil memetakan masalah utama yang dihadapi oleh kelompok perempuan dalam mengakses sumber informasi penting untuk mengurangi risiko bencana. Dilaksanakan antara bulan Mei dan Juni 2023, penelitian ini menyoroti kesenjangan yang signifikan dalam literasi perempuan mengenai media digital, seperti platform sosial dan aplikasi seluler. Meskipun perempuan adalah kelompok yang memiliki akses yang luas ke kehidupan sosial dan dapat menjadi perantara informasi dari luar kepada semua anggota keluarga. Temuan dalam penelitian ini juga menekankan pentingnya memanfaatkan modal sosial dan mengintegrasikan kelompok perempuan dengan pemerintah dan sumber utama informasi bencana. Pembentukan aliran distribusi pengetahuan bencana yang baik berpotensi meningkatkan kemampuan literasi informasi bencana kelompok perempuan dan meningkatkan keselamatan penduduk di daerah yang berisiko terdampak bencana melalui protokol komunikasi risiko.

Mapping Survey of Public Acceptance on Development Nuclear Power Plant (NPP) in Bangka Belitung Province Kartono, Drajat Tri; Hastjarjo, Sri; Sajidan, Sajidan; Effendi, Bob Soelaiman; Ashari, Dhita Karunia; Wijayanto, Purbayakti Kusuma; Saraswati, Zahra Nadhila; Sulistyawan, Herwanto Gede; Andriani, Lutfi
Jurnal Aspirasi Vol 14, No 1 (2023)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v14i1.3143

Indonesia sebagai negara yang belum memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) masih perlu melakukan riset untuk mengkaji penerimaan masyarakat. Bangka Belitung merupakan kandidat lokasi pembangunan PLTN oleh BATAN dan kepulauannya diprediksi akan menjadi pionir energi baru dan terbarukan dari mineral ringan yaitu torium. Oleh karena itu, penelitian di Bangka Belitung bertujuan untuk mengetahui penerimaan masyarakat terhadap pembangunan PLTN. Penelitian ini menggunakan metode gabungan (mixed-method), dan pengumpulan data dilakukan dengan survei pada 1.500 responden yang terdiri dari penduduk Bangka Belitung. Analisis kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dan uji Chi-Square, sedangkan analisis kualitatif dengan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Bangka Belitung menyambut baik rencana pembangunan PLTN tersebut. Total penerimaan masyarakat di Provinsi Bangka Belitung sebesar 73,73 persen, yang didukung oleh persepsi masyarakat yang setuju dengan manfaat PLTN sebesar 94,27 persen, risiko PLTN sebesar 70,93 persen, itikad baik pengembang PLTN sebesar 92,53 persen, dan kompetensi operator PLTN sebesar 93,53 persen. Terkait jarak, masyarakat yang setuju pada pembangunan pembangkit listrik ini menginginkan jarak sejauh 30 km dari pemukiman penduduk. Belum ada indikasi fenomena not in my backyard di Bangka Belitung, tetapi masih ada kesalahan persepsi di masyarakat mengenai risiko PLTN. Dikarenakan peran pemerintah yang terbatas, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu memfasilitasi pendampingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan strategi sosialisasi untuk mengedukasi manfaat dan risiko pembangkit listrik tenaga nuklir.AbstractIndonesia, as a country that does not have nuclear power plant (NPP), still requires research to examine public acceptance. Bangka Belitung is a candidate for NPP locations by BATAN, and the islands are predicted to become pioneers of new and renewable energy from a light mineral, thorium. Thus, research in Bangka Belitung aims to determine the public acceptance of an NPP development. This study used a mixed method, and the data were collected by survey with 1,500 respondents consisting of residents in Bangka Belitung. The quantitative analysis in this study was descriptive statistics and Chi-square test, while the qualitative analysis was with descriptive qualitative. The result showed that most Bangka Belitung people welcomed the NPP’s development plan. Total public acceptance in Bangka Belitung Province is 73.73 percent. Public perceptions agree with the benefits of NPP at 94.27 percent, the risks of NPP at 70.93 percent, the goodwill of NPP developers at 92.53 percent, and the competence of NPP operators at 93.53 percent. Regarding the distance, the neighbourhood wanted for this electric power plant to be 30 km away from the residential areas. There was no indication of the NIMBY phenomenon in Bangka Belitung, but there were still misperceptions in the community caused by perceptions of the risk of NPP. Due to the limited government role, the DPR RI must step in and facilitate community assistance while encouraging the government to devise effective strategies to develop a dissemination strategy to educate the benefits and risks of nuclear power plants.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Achmad Muchaddam Fahham

Contact Email
jurnaldprri@gmail.com

Phone
+6287839712686

Journal Mail Official
jurnaldprri@gmail.com

Editorial Address
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I Lantai 2 Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270 Telp 021 5715372 Fax 021 5715245

Location
Unknown,

Unknown

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Achmad Muchaddam Fahham

Contact Email jurnaldprri@gmail.com

Phone +6287839712686

Journal Mail Official jurnaldprri@gmail.com

Editorial Address Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I Lantai 2 Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270 Telp 021 5715372 Fax 021 5715245

Location Unknown, Unknown INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Achmad Muchaddam Fahham

Contact Email
jurnaldprri@gmail.com

Phone
+6287839712686

Journal Mail Official
jurnaldprri@gmail.com

Editorial Address
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I Lantai 2 Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270 Telp 021 5715372 Fax 021 5715245

Location
Unknown,

Unknown

INDONESIA